Monitorday.com – Pemerintah Iran menegaskan bahwa perang yang tengah berlangsung dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel akan berakhir apabila “agresi dihentikan”.

Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, kepada wartawan pada Selasa, saat meninjau sebuah sekolah dasar di Teheran yang dilaporkan terdampak serangan AS-Israel.

“Perang ini tidak dimulai oleh Iran, yang memilih diplomasi,” ujar Baghaei.

Menurut data pemerintah Iran, serangan besar-besaran yang dilancarkan AS dan Israel pada Sabtu (28/2) telah menewaskan hampir 800 orang. Korban disebut termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat tinggi militer.

Serangan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah AS dan Iran menyelesaikan putaran ketiga perundingan nuklir tidak langsung yang dimediasi oleh Oman.

Baghaei mengatakan, banyak pihak di dalam negeri menentang perundingan dengan AS, merujuk pada pengalaman sebelumnya ketika Iran tetap menjadi sasaran serangan meski proses diplomasi berlangsung.

Ia mendesak Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk segera campur tangan sebelum konflik meluas ke kawasan lain.

“Iran telah bersumpah untuk bertempur dengan seluruh kekuatan kami dalam pertempuran ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah mempertahankan negara dari serangan.

Menurut Baghaei, selama satu setengah tahun terakhir Iran menerima banyak pesan yang saling bertentangan dan dinilai menyesatkan. “Sekarang adalah waktu untuk berperang dan membela tanah air. Apa pun yang mengalihkan perhatian kami harus disingkirkan,” katanya.

Baghaei juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai sikap “tidak bertindak dan acuh tak acuh” komunitas internasional terhadap pelanggaran hukum internasional.

Ia menyatakan dunia menyaksikan berbagai agresi tanpa memberikan respons memadai. “Jika negara-negara yang mengklaim menjunjung supremasi hukum dan berperan dalam membentuk sistem norma internasional serta Piagam PBB tidak bertindak, api pelanggaran hukum akan melanda semua negara,” ujarnya.

Sejauh ini, Iran dilaporkan telah meluncurkan 15 gelombang serangan rudal dan drone ke wilayah Israel serta aset-aset AS di kawasan Timur Tengah, termasuk di Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi.

Sejumlah negara tersebut mengecam serangan Iran dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Ketegangan yang terus meningkat di kawasan menimbulkan kekhawatiran meluasnya konflik dan dampak yang lebih besar terhadap stabilitas regional maupun global.

Monitorday.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan, meskipun harga minyak dunia meroket akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam Konferensi Pers Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi terhadap Sektor ESDM yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

“Kalau harga BBM yang subsidi, yang bensin Pertalite, itu mau (harga minyak dunia) naik berapa pun, tetap harganya sama sebelum ada perubahan dari pemerintah,” ujar Bahlil.

Sebaliknya, BBM nonsubsidi seperti Pertamax akan mengalami penyesuaian harga mengikuti fluktuasi minyak mentah dunia.

Bahlil mengungkapkan harga minyak dunia saat ini telah mencapai 78–80 dolar AS per barel, melampaui asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar 70 dolar AS per barel.

Sebagai negara yang masih mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, lonjakan harga tersebut berpotensi membebani APBN melalui peningkatan subsidi energi.

Namun demikian, Indonesia juga memperoleh tambahan pendapatan dari produksi minyak dalam negeri yang mencapai sekitar 600 ribu barel per hari.

“Selisih ini yang sedang kami hitung,” kata Bahlil.

Ia menegaskan, perhitungan dilakukan secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan kebijakan subsidi energi nasional.

Hingga usai rapat Dewan Energi Nasional, pemerintah memastikan belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Sampai dengan kami rapat tadi, belum ada (kenaikan harga BBM subsidi), jadi aman-aman saja. Hari raya yang baik, puasa yang baik, insya Allah belum ada kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Kenaikan harga minyak dunia dipicu eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Pada Sabtu (28/2/2026), AS dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk Ibu Kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.

Pada Minggu (1/3/2026), Presiden AS Donald Trump mengklaim pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas dalam serangan gabungan AS-Israel. Televisi pemerintah Iran turut mengonfirmasi kematian tersebut.

Di tengah memanasnya situasi, media Iran melaporkan bahwa Selat Hormuz secara efektif telah ditutup, meski belum ada pengumuman resmi mengenai blokade formal.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menangani sekitar seperlima perdagangan minyak dunia serta volume besar ekspor gas alam cair dari kawasan Teluk, sehingga gangguan di wilayah tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga energi global.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin agenda Pertemuan Silaturahmi dan Diskusi Kebangsaan yang dihadiri para mantan Presiden RI, tokoh nasional, serta jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo duduk di tengah meja utama. Di sisi kanannya tampak Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sementara di sisi kiri duduk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelum menempati posisi tersebut, Prabowo memasuki ruang pertemuan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama Jokowi dan SBY. Turut hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, yang berjalan di belakang Presiden.

Mengenakan safari cokelat khas dengan peci hitam, Prabowo kemudian berkeliling menyalami para tamu undangan. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani yang duduk satu meja dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Presiden juga terlihat menerima sebuah buku bersampul putih dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) seusai berjabat tangan. “Wuih, terima kasih,” ujar Presiden singkat.

Selanjutnya, Prabowo menyapa Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya, termasuk Menteri Investasi Rosan Roeslani yang hadir dengan busana formal.

Sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis juga tampak hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Para tokoh duduk mengelilingi meja panjang yang dilengkapi perangkat layar, sembari berdiskusi mengenai berbagai isu strategis nasional.

Selain itu, sejumlah ketua umum partai politik turut hadir, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi lintas kepemimpinan nasional sekaligus forum diskusi strategis untuk membahas berbagai isu kebangsaan.

Monitorday.com- Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada hari Senin guna membahas eskalasi serangan yang dilakukan Iran terhadap Kerajaan dan negara-negara tetangga. Berdasarkan laporan resmi dari Saudi Press Agency (SPA), kedua pemimpin tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan regional yang semakin tidak menentu. Fokus utama pembicaraan ini adalah mengenai ancaman keamanan kedaulatan yang berdampak langsung pada stabilitas negara-negara di kawasan semenanjung Arab.

Kremlin juga merilis pernyataan terkait panggilan telepon tersebut, yang menegaskan bahwa kedua belah pihak menyatakan kekhawatiran serius terhadap risiko nyata perluasan konflik secara masif. Menurut pihak Rusia, ketegangan ini telah mulai memengaruhi wilayah sejumlah negara Arab dan dikhawatirkan dapat memicu konsekuensi yang sangat katastropik bagi keamanan global. Dialog antara Riyadh dan Moskow ini menjadi krusial mengingat posisi kedua negara sebagai pemain kunci dalam peta politik dan energi dunia di tengah gejolak perang.

Secara terpisah pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, juga mengadakan pembicaraan intensif dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan. Dalam diskusi tersebut, kedua menteri menekankan bahwa Rusia dan Arab Saudi berdiri pada posisi yang sama dalam menuntut penghentian segera semua permusuhan di kawasan tersebut. Mereka sepakat bahwa langkah-langkah prioritas harus segera diambil untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut dari kalangan warga sipil yang tidak berdosa.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah perlindungan terhadap infrastruktur sipil, baik di Iran maupun di negara-negara tetangganya, agar tidak menjadi sasaran militer. Kerja sama diplomatik ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang di tengah kebuntuan negosiasi internasional yang melibatkan kekuatan Barat. Kesepakatan untuk mengedepankan hukum internasional dan perlindungan kemanusiaan menjadi poin sentral yang dihasilkan dalam komunikasi tingkat tinggi antara pejabat senior kedua negara tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di lapangan masih dipantau secara ketat oleh komunitas internasional guna mengantisipasi serangan balasan yang mungkin terjadi. Upaya diplomasi telepon ini dianggap sebagai langkah taktis untuk mencegah perang terbuka yang lebih luas yang dapat mengganggu jalur logistik dan pasokan minyak dunia. Arab Saudi menegaskan akan terus menjalin komunikasi dengan mitra global guna memastikan keamanan wilayahnya tetap terjaga dari provokasi militer pihak mana pun di masa depan.

Monitorday.com– Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menolak tawaran mediasi dari Presiden Prabowo Subianto menyusul serangan yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Penolakan ini disampaikan Boroujerdi di Jakarta, menekankan pandangan Iran terhadap proses perundingan dengan AS.

Menurut Boroujerdi, Iran meyakini bahwa mediasi atau perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat tidak akan memberikan dampak signifikan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa AS tidak terikat dan tidak patuh pada hasil perundingan apa pun, sehingga upaya mediasi dianggap tidak berguna.

“Kami meyakini bahwa saat ini tidak ada negosiasi dan perundingan apa pun dengan pemerintah Amerika yang akan berguna, karena mereka tidak terikat dan tidak patuh pada hasil apa pun,” tegas Boroujerdi dalam jumla pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Meskipun demikian, Boroujerdi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah bersedia memfasilitasi usai serangan tersebut, merujuk pada inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

Selain menolak mediasi, Boroujerdi berharap negara-negara Islam menilai serangan AS dan Israel ke Iran sebagai tindakan ilegal. Ia juga meminta negara-negara Islam untuk turut mendukung Iran dengan menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan tersebut.

Lebih lanjut, Boroujerdi juga mengharapkan dukungan dari negara-negara Islam dapat disalurkan melalui mekanisme organisasi internasional. Organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebagai platform yang tepat untuk mendukung Iran.

Monitorday.com– Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) didorong untuk menjadi garda terdepan dalam pemberian akses pendidikan nonformal yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat. Peran ini dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, saat kunjungannya ke Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekalongan, beberapa waktu lalu.

“Pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam memperluas akses belajar dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal. SKB menjadi garda terdepan dalam menghadirkan kesempatan kedua yang berkualitas bagi masyarakat,” jelasnya.

“Dimulai dari asesmen awal, modifikasi strategi pembelajaran, pendampingan berkelanjutan, hingga evaluasi yang berkeadilan, semua harus dirancang dengan prinsip keberpihakan pada kebutuhan warga belajar,” tegas Nugraheni.

“Lulusan pendidikan kesetaraan harus memiliki kompetensi yang aplikatif dan berdaya saing. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendidik, tata kelola lembaga, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci peningkatan mutu,” imbuhnya.

Nugraheni juga menekankan bahwa penerapan inklusivitas tidak berhenti pada penerimaan peserta didik, melainkan juga pada proses pembelajaran yang dirancang adaptif sesuai kebutuhan individu. Lebih lanjut, integrasi pendidikan dengan program pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang urgen, di mana pendidikan kesetaraan diharapkan tidak hanya berorientasi pada perolehan ijazah, tetapi juga pada penguatan kecakapan hidup (life skills), keterampilan vokasional, dan kemandirian warga belajar. Kepala SKB Kota Pekalongan, Lisa Anggraeni, menuturkan bahwa pihaknya telah menerapkan layanan pembelajaran adaptif dengan pembagian waktu, yakni penyelenggaraan Program Paket A inklusi dan Paket A reguler pada pagi hari, serta Program Paket B dan Paket C pada sore hari.

Monitorday.com– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan target tiga tahun untuk memulihkan layanan pendidikan pascabencana banjir dan longsor. Upaya pemulihan ini difokuskan di wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak parah.

Target ambisius tersebut diumumkan dalam rangka memastikan kelangsungan akses pendidikan bagi siswa dan guru di daerah bencana. Sejumlah langkah darurat telah diambil, termasuk penyaluran tenda serta pembangunan ruang kelas sementara untuk menopang kegiatan belajar-mengajar.

Perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, menyatakan bahwa target tersebut sejalan dengan lembaga penanggulangan bencana lainnya. “Mungkin kami target pemulihan ini sama dengan BNPB, 3 tahun,” kata Jamjam Muzaki dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selasa.

Jamjam menambahkan bahwa prioritas utama tahun ini adalah pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, didukung dengan penyesuaian kebijakan. Untuk memastikan akses pendidikan darurat, Kemendikdasmen telah mendirikan tenda-tenda guna menunjang layanan pendidikan.

Menurut Jamjam, pihaknya telah menyalurkan sebanyak 168 tenda untuk mendukung pemulihan layanan pendidikan pascabencana secara bertahap. “Kami sudah distribusi sekitar 168 tenda dan mungkin saat ini masih ada banyak sekolah yang ada di tenda gitu ya. Juga ada 44 sekolah yang kita bangunkan ruang kelas darurat jadi semi permanen untuk sementara sampai proses pemulihan berjalan,” ujarnya.

Selain itu, Kemendikdasmen juga terus berupaya memulihkan akses menuju satuan pendidikan. Di Aceh Tengah, misalnya, masih ada jembatan yang terputus, memaksa para guru untuk menyeberangi sungai dengan tali demi bisa mengajar.

Monitorday.com – Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi pada Selasa (03/03/2026) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi lanjutan guna menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden dalam rangka menyambut hari besar keagamaan nasional.

“Hari ini, pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait Idulfitri 1447 H/2026 M sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Airlangga.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR kepada sekitar 10,5 juta aparatur negara. Jumlah ini meningkat 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerima THR meliputi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan.

Komponen THR dibayarkan secara penuh, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Airlangga menegaskan bahwa pemberian THR berbeda dengan gaji ke-13 yang biasanya dibayarkan pada Juni.

Penyaluran THR dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pada minggu pertama Ramadan. Rinciannya, sebanyak 2,4 juta ASN pusat/TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, dan 3,8 juta pensiunan akan menerima haknya menjelang Idulfitri.

Untuk sektor swasta, pemerintah menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Pembayaran paling lambat dilakukan tujuh hari sebelum Lebaran (H-7).

THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun sebesar satu bulan upah. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, pembayaran dilakukan secara proporsional.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 26,5 juta pekerja penerima upah di sektor swasta. Pemerintah memperkirakan total THR yang dibayarkan sektor swasta mencapai Rp124 triliun.

“Ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan,” kata Airlangga.

Selain THR, pemerintah juga mendorong pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek daring (ojol). Pemerintah telah berkomunikasi intensif dengan perusahaan aplikator transportasi untuk memastikan penyaluran BHR pada 2026.

Sekitar 850 ribu mitra pengemudi akan menerima BHR dengan total nilai mencapai Rp220 miliar, atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah mendorong agar BHR disalurkan lebih awal, yakni H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri.

Sebelumnya, pada 10 Februari 2026, pemerintah juga telah mengumumkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026. Program tersebut mencakup diskon transportasi menjelang Lebaran senilai Rp911,16 miliar, bersumber dari APBN dan non-APBN.

Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan senilai Rp14,09 triliun kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng.

Pemerintah juga menetapkan kebijakan work from anywhere (WFA) pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap momentum Idulfitri dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan konsumsi domestik sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Monitorday.com – Pemerintah memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Tambahan dana untuk revitalisasi sekolah, penyediaan papan interaktif digital, hingga kenaikan tunjangan guru ditegaskan tidak akan mengganggu alokasi anggaran yang sudah ada.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Suharti, menyampaikan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.

Pernyataan tersebut disampaikan Suharti dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama media massa di Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/3/2026). Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran untuk program strategis pendidikan tengah dalam proses pembahasan dan tidak akan mengurangi pagu yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Seperti yang Pak Presiden Prabowo sampaikan, untuk revitalisasi sekolah akan ada penambahan anggaran. Kemudian penyediaan IFP, ada tiga IFP per sekolah. Ini semua sedang dalam proses pembahasan, jadi tentu itu juga nanti akan menambah anggaran Kemendikdasmen. Jadi tidak akan terganggu dengan anggaran yang sudah dialokasikan,” ujar Suharti.

Tunjangan Guru Non-ASN Tembus Rp14,1 Triliun

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp14,1 triliun untuk berbagai tunjangan guru non-ASN. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan 2025 yang sebesar Rp12,48 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Rp11,58 triliun dialokasikan untuk tunjangan profesi guru non-ASN, Rp723,5 miliar untuk tunjangan khusus non-ASN, serta Rp1,8 triliun untuk insentif guru non-ASN.

Menurut Suharti, kenaikan ini menjadi sinyal kuat bahwa kesejahteraan guru non-ASN kini menjadi fokus utama dalam kebijakan pendidikan nasional.

Tunjangan Guru ASN Naik Jadi Rp74,76 Triliun

Selain non-ASN, pemerintah juga menaikkan alokasi tunjangan bagi guru ASN. Pada 2026, anggaran yang disiapkan mencapai Rp74,76 triliun, meningkat dari Rp70,06 triliun pada 2025.

Anggaran tersebut mencakup tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, serta tambahan penghasilan yang disalurkan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

“Untuk tunjangan guru ASN tahun 2026 kami alokasikan Rp74,76 triliun. Meningkat dari tahun 2025 yang sebanyak Rp70,06 triliun,” terang Suharti.

Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Kelas

Di luar peningkatan tunjangan, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran untuk revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. Setiap sekolah direncanakan menerima tiga unit Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital.

Pengadaan perangkat pendukung seperti Chromebook dan IFP tambahan masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan.

Suharti mencontohkan, pada 2025 pagu awal Kemendikdasmen sebesar Rp33,5 triliun meningkat menjadi Rp64 triliun setelah berbagai program tambahan disetujui. Hal ini menunjukkan ruang fiskal pendidikan tetap terbuka sepanjang program dinilai strategis dan berdampak luas.

Status Guru P3K Paruh Waktu Masih Dikaji

Terkait status guru P3K paruh waktu, Suharti menyebutkan bahwa definisi kepegawaiannya masih dalam pembahasan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun secara kategori, guru P3K paruh waktu tetap masuk kelompok ASN.

Meski demikian, urusan penggajian tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.

PIP 2026 Diperluas hingga TK

Untuk memperluas akses pendidikan, pemerintah memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP). Jika sebelumnya menyasar siswa SD hingga SMK, pada 2026 program ini juga mencakup anak taman kanak-kanak (TK).

Sebanyak 888.000 anak TK telah dialokasikan untuk menerima bantuan PIP pada 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan mutu melalui dukungan pembiayaan yang lebih merata.

“Prioritasnya tentu yang pertama untuk peningkatan mutu melalui berbagai program. Kemudian untuk akses, seperti Program Indonesia Pintar tahun 2026 kita perkuat dan perlebar cakupannya,” pungkas Suharti.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (02/03/2026). Pertemuan tersebut membahas kesiapan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di bulan suci Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri.

Usai pertemuan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo sangat jelas, yakni memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat.

“Ya kita memastikan bulan puasa, mau Lebaran ini harus stok pangan dimonitor secara ketat,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan instruksi langsung agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh di lapangan. Ia juga mengaku mendapat penugasan khusus untuk berkeliling memastikan berbagai program prioritas berjalan optimal.

“Saya diperintah untuk keliling memastikan pangan, MBG, Kopdes, kemudian pengelolaan sampah berlangsung dengan baik. Dan tentu sembako, puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau, dan harga tidak boleh naik,” tegasnya.

Dengan pengawalan lintas sektor, pemerintah memastikan bahwa distribusi pangan berjalan lancar, harga tetap stabil, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia. Stabilitas pangan bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi komitmen negara untuk menjaga ketenangan rakyat dalam menjalankan ibadah Ramadan hingga merayakan Idulfitri.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), memperkuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta memastikan tata kelola lingkungan seperti pengelolaan sampah tetap berjalan baik di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat selama bulan puasa dan Lebaran.