Monitorday.com– Ketahanan energi Indonesia per Mei 2026 dilaporkan berada dalam posisi sangat kuat, bahkan menempati peringkat kedua dunia menurut JP Morgan Asset Management. Capaian ini mencerminkan kemampuan tinggi Indonesia dalam menghadapi guncangan global, terutama di tengah dinamika geopolitik dan pasar energi internasional yang semakin kompleks.

Secara teknis, Dewan Energi Nasional mencatat indeks ketahanan energi Indonesia berada di angka 6,64, masuk kategori “tahan”. Indikator ini mengacu pada empat aspek utama, yakni ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan (affordability), dan keberterimaan lingkungan (acceptability). Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga memastikan bahwa pasokan energi nasional dalam kondisi aman dan stabil.

Meski demikian, tantangan struktural masih membayangi. Produksi minyak bumi domestik terus mengalami penurunan, sementara ketergantungan terhadap energi fosil masih mencapai sekitar 90%. Untuk itu, pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga air, surya, dan bioenergi, mengingat potensi nasional yang mencapai ribuan gigawatt.

Di sisi global, laporan dari International Energy Agency dan Ember menunjukkan konsumsi energi dunia tumbuh 2,2% pada 2024, sebelum melambat menjadi sekitar 1,3% pada 2025. Negara berkembang seperti Tiongkok dan India menjadi motor utama, menyumbang lebih dari 80% pertumbuhan permintaan energi global.

Transformasi menuju energi bersih juga semakin nyata. Untuk pertama kalinya sejak 1940-an, listrik rendah karbon menyumbang lebih dari 40% pembangkitan global pada 2024, dengan energi terbarukan mencapai rekor 32%. Investasi energi global bahkan menembus USD 3 triliun, di mana sekitar USD 2 triliun dialokasikan untuk teknologi energi bersih.

Namun, dinamika baru muncul setelah Uni Emirat Arab resmi keluar dari OPEC per 1 Mei 2026. Keputusan ini mengakhiri keanggotaan selama hampir enam dekade dan dipicu oleh keinginan meningkatkan produksi minyak tanpa terikat kuota, serta strategi memaksimalkan pendapatan sebelum transisi energi global mencapai puncaknya.

Langkah UEA ini diperkirakan melemahkan kontrol OPEC terhadap harga minyak dunia. Analis energi menilai peningkatan produksi UEA berpotensi menekan harga minyak dalam jangka menengah, sekaligus menambah ketidakpastian pasar di tengah ketegangan geopolitik kawasan Teluk, termasuk konflik yang mempengaruhi jalur strategis seperti Selat Hormuz.

Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Harga energi global yang fluktuatif dapat berdampak pada subsidi dan stabilitas fiskal. Namun, dengan fondasi ketahanan energi yang kuat dan percepatan transisi menuju energi bersih, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk menjaga stabilitas domestik sekaligus beradaptasi dengan perubahan lanskap energi global.

Monitorday.com – Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memperkuat komitmen strategisnya melalui prosesi penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026. Agenda krusial ini dilaksanakan pada Kamis (30/4/2026), bertempat di Ruang Rapat Lantai 5, Gedung Bung Hatta, Pascasarjana UNJ, Jakarta.

Acara yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Sekolah Pascasarjana UNJ, Prof. Dr. Dedi Purwana, M.Bus. Kegiatan ini dihadiri oleh para Koordinator Program Studi (Koorprodi) di lingkungan Sekolah Pascasarjana, termasuk Program Studi Magister dan Doktor Linguistik Terapan.

Dalam arahannya, Prof. Dedi Purwana menekankan bahwa Perjanjian Kinerja tahun 2026 mengusung tema besar “Sinergi untuk Prestasi”. Beliau menyatakan bahwa keberhasilan universitas sangat bergantung pada kontribusi aktif dan dinamis dari setiap program studi dalam memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU).

“Melalui komitmen bersama ini, kita berupaya mengoptimalkan kontribusi program studi dalam pencapaian IKU secara bertahap. Fokus kita adalah akselerasi yang berkualitas,” tegas Prof. Dedi.

Sejalan dengan hal tersebut, Koorprodi S2-S3 Linguistik Terapan UNJ, Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd., menyatakan kesiapannya dalam mengawal target-target tersebut. Beliau menekankan pentingnya integrasi antara riset akademis dengan kebutuhan publikasi global.

“Penandatanganan ini adalah mandat untuk terus meningkatkan standar akademik. Kami berkomitmen untuk memastikan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa menghasilkan luaran yang kompetitif, terutama dalam mengejar target publikasi internasional di jurnal-jurnal top tier,” ujar Prof. Endry Boeriswati.

Terdapat tiga poin utama yang menjadi prioritas dalam PK tahun ini: akselerasi pencapaian IKU Universitas, pencapaian target publikasi lebih dari 50 artikel Top Tier dari kolaborasi dosen-mahasiswa, serta penguatan publikasi bereputasi global.

Prosesi penandatanganan berlangsung khidmat di mana satu per satu Koordinator Program Studi membubuhkan tanda tangan di hadapan Direktur. Gedung Bung Hatta menjadi saksi lahirnya komitmen baru ini yang diharapkan mampu membawa Sekolah Pascasarjana UNJ ke level yang lebih tinggi di kancah internasional.

Agenda ditutup dengan sesi foto bersama dan diskusi mengenai langkah teknis implementasi program strategis tahun 2026.

Monitorday.com – Business Forum Himpunan Alumni IPB menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendorong kedaulatan pangan dan energi nasional. Mengusung tema “Sinergi Alumni untuk Kedaulatan Pangan dan Energi Menuju Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pengukuhan Dewan Pengurus Pusat HA IPB Periode 2025–2029 yang menetapkan Fauzi H. Amro, S.Pt., M.Si. sebagai Ketua Umum DPP HA IPB 2025–2029, Dr. Anggawira, M.M., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal DPP HA IPB 2025–2029, serta 800 orang Pengurus DPP HA IPB yang meliputi Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina. Kegiatan ini diselenggarakan pada Sabtu, 2 Mei 2026, pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta.

Kegiatan ini semakin istimewa dengan hadirnya Bp. Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup RI; Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan RI; Rachmat Pambudi, Menteri PPN RI; dan Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM RI, yang turut memberikan keynote speech.

Dalam sambutannya, Menteri ESDM RI Bp. Bahlil Lahadalia menyampaikan kisah inspiratif saat dirinya masih menjadi mahasiswa di Irian Jaya, yang kini Papua. Kala itu, beliau pernah berupaya membujuk Prof. Rokhmin Dahuri, yang kemudian menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004, untuk hadir menjadi narasumber di kampusnya. Kenangan manis tersebut menjadi salah satu pengalaman berharga yang menginspirasi Bp. Bahlil untuk terus bekerja keras bagi bangsa Indonesia.

Selain pelantikan, momentum ini juga ditandai dengan peluncuran lima program strategis DPP HA IPB 2025–2029, yaitu (1)HA Hub Jakarta sebagai pusat konektivitas alumni di ibu kota; (2)pembangunan Hotel Alumni IPB Bogor untuk optimalisasi aset dan kemandirian finansial organisasi; (3)Asrama New Ekalokasari sebagai hunian representatif bagi mahasiswa; (4)Bisnis Rantai Pasok Dapur MBG sebagai dukungan konkret terhadap Program Makan Bergizi Gratis; serta (5)Program HA Peduli melalui berbagai kegiatan sosial seperti IPB Run, gowes, golf, hingga charity concert.

Pada Business Forum I, tema yang diangkat adalah “Transformasi Pangan Nasional: Hilirisasi, Teknologi, dan Investasi”, yang menghadirkan para tokoh kunci dari sektor publik, industri, dan keuangan. Panel ini diisi oleh Bp. Prof. Rokhmin Dahuri, M.S., selaku Anggota Komisi IV DPR RI, bersama pimpinan korporasi nasional seperti Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Wakil Ketua Umum HA IPB/Kepala Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship, serta Direktur Utama Pupuk Indonesia.

Dalam forum tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa pembangunan sistem pangan nasional harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi berbasis inovasi serta keberlanjutan, penguatan industri pengolahan dan kemasan, hingga pemasaran dari tingkat lokal sampai ekspor global.

Seluruh proses ini harus ditopang oleh logistik, konektivitas, infrastruktur, serta kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, tata ruang, pajak, dan ketenagakerjaan yang tepat, sehingga produktivitas pangan mampu melampaui konsumsi, produksi sesuai daya dukung lingkungan, produsen sejahtera, konsumen terpenuhi, serta sistem pangan nasional menjadi inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Kehadiran VIP HA IPB dan tokoh nasional turut memperkuat bobot strategis forum ini. Di antaranya Bp. Walneg S. Jas, Ketua HA IPB periode 2021–2025; serta Anggota DPR RI jika hadir, yaitu Bp. Ateng Sutisna, Bp. Danang Wicaksana, Bp. Gulam Mohamad Sharon selaku Bendahara HA IPB, dan Ibu Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.

Turut hadir pula Ibu Farida Farichat, Wakil Menteri Koperasi; Ibu Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia; Bp. Ogi Pratomiyono, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; Bp. Prof. Dr. Alim Setiawan, Rektor IPB; Bp. Farid Azhar Nasution, S.E., M.M., Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS; Bp. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., Rektor Perbanas Institute; Dr. Anggavira, Sekretaris Jenderal HA IPB; Bp. Dr. Ir. Suhaji Lestiadi, M.E., Ketua BSLPS; serta jajaran pengurus HA IPB, alumni dan civitas akademika IPB, HIMPUNI, dan Direksi Bank Himbara.

Forum ini menegaskan bahwa kedaulatan pangan dan energi tidak dapat dicapai secara sektoral, melainkan melalui orkestrasi kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Peran alumni IPB menjadi sangat krusial sebagai knowledge hub dan agent of change dalam mendorong transformasi struktural ekonomi Indonesia, dari berbasis komoditas mentah menuju ekonomi bernilai tambah tinggi yang inkslusif dan berkelanjutan.


.

.

.

Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa keteladanan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pendidikan dan pembangunan karakter bangsa Indonesia.

Menurut Haedar, transformasi nilai di lembaga pendidikan tidak akan berjalan efektif jika hanya mengandalkan kurikulum formal tanpa adanya contoh nyata dari para pendidik dan pemimpin. Ia menekankan bahwa pendidikan sejatinya adalah proses penanaman nilai yang harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan di dalam kelas.

Haedar menyoroti adanya tantangan serius berupa defisit keteladanan di ruang publik yang saat ini melanda tanah air. Ia menilai sering terjadi kontradiksi antara nilai etika yang diajarkan di sekolah dengan realitas perilaku para tokoh di tingkat nasional. Kondisi ini dianggap dapat membingungkan generasi muda dalam menyerap nilai-nilai moral.

Oleh karena itu, ia mendesak para orang tua, guru, hingga pemangku kebijakan untuk menjadi figur yang konsisten antara perkataan dan perbuatan guna memperkuat fondasi mentalitas bangsa.

Lebih lanjut, Haedar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengembalikan etika sebagai ruh utama dalam setiap tindakan. Guru diharapkan tetap menjadi ujung tombak yang menginspirasi, sementara institusi keluarga dan lingkungan sosial harus bersinergi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat.

Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mengawal penguatan karakter ini, dengan visi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh demi masa depan Indonesia.

Monitorday.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Danantara telah mengakuisisi sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol). Langkah ini dinilai menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengatur ulang berbagai kebijakan terkait ekosistem transportasi daring, termasuk status para pengemudi.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menerima audiensi dari sejumlah organisasi buruh, seperti KASBI dan GEBRAK, di kompleks parlemen, Jumat (1/5). Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melibatkan organisasi pengemudi ojol dalam pembahasan lanjutan, terutama terkait kejelasan status kerja mereka.

“Pembahasan mengenai apakah driver menjadi pekerja atau mitra masih dalam tahap simulasi. Organisasi ojol akan diajak berdialog karena pemerintah kini telah memiliki bagian saham di aplikator,” ujar Dasco.

Masuknya pemerintah melalui Danantara, lanjut Dasco, juga membuka peluang untuk menyesuaikan kebijakan secara bertahap, termasuk struktur biaya yang selama ini menjadi sorotan para pengemudi.

Salah satu langkah awal yang tengah dikaji adalah penurunan potongan yang diambil aplikator. Dari sebelumnya berkisar 10 hingga 20 persen, pemerintah menargetkan potongan tersebut turun menjadi sekitar 8 persen.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memastikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 telah resmi ditandatangani. Hal itu disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta.

Dalam pidatonya, Prabowo merespons aspirasi buruh yang meminta penurunan potongan aplikator hingga 10 persen. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih terlalu tinggi.

“Ojol bekerja keras dan mempertaruhkan keselamatan setiap hari. Potongan harus di bawah 10 persen,” tegas Prabowo di hadapan massa buruh.

Ia juga menyampaikan sikap tegas terhadap perusahaan aplikator yang tidak ingin mengikuti aturan tersebut.

“Kalau tidak mau mengikuti ketentuan, tidak perlu beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

Kebijakan ini disambut antusias oleh para buruh dan pengemudi ojol yang berharap adanya perubahan signifikan terhadap kesejahteraan mereka di tengah tuntutan kerja yang tinggi di lapangan.

Monitorday.com – Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru yang membatasi praktik alih daya (outsourcing) hanya pada enam bidang pekerjaan tertentu. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Regulasi ini ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 30 April 2026 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pembatasan ruang lingkup outsourcing di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Sebelumnya, praktik outsourcing di Indonesia menuai kritik dari kalangan buruh. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya batasan jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sehingga hampir semua jenis pekerjaan dapat dialihdayakan. Kondisi tersebut dinilai membuka celah penyalahgunaan dan meningkatkan kerentanan pekerja.

Dalam Permenaker 7/2026, pemerintah menetapkan enam bidang pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan sistem outsourcing, yaitu:

• Layanan kebersihan (cleaning service)
• Penyediaan makanan dan minuman (catering)
• Pengamanan (security)
• Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja
• Layanan penunjang operasional
• Pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan

Selain pembatasan bidang kerja, aturan ini juga menetapkan kewajiban baru bagi perusahaan pengguna jasa outsourcing. Perusahaan diwajibkan memiliki perjanjian tertulis dengan penyedia jasa yang memuat rincian pekerjaan, jangka waktu kontrak, lokasi kerja, jumlah tenaga kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Di sisi lain, perusahaan penyedia outsourcing wajib memenuhi seluruh hak normatif pekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Hak tersebut meliputi upah dan lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga perlindungan dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah memberikan masa transisi selama maksimal dua tahun bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepentingan dunia usaha di Indonesia.

Monitorday.com – Prabowo Subianto mengumumkan rencana peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5).

Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan telah menginstruksikan bank-bank milik negara untuk segera merealisasikan program tersebut. Ia optimistis penyaluran kredit berbunga rendah ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.

“Sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat, maksimal 5 persen satu tahun,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyoroti kondisi saat ini, di mana masyarakat kecil masih kesulitan mengakses pinjaman dengan bunga terjangkau. Ia bahkan menyebut bunga pinjaman yang diterima sebagian masyarakat bisa mencapai angka yang sangat tinggi.

Selain program KUR, Prabowo turut menggagas program kepemilikan hunian bagi pekerja. Skema ini dirancang untuk mengalihkan pengeluaran bulanan buruh dari biaya kontrak rumah menjadi cicilan kepemilikan rumah.

Menurutnya, selama ini sekitar 30 persen penghasilan buruh habis untuk biaya kontrak. Melalui program tersebut, dana itu akan dialihkan menjadi cicilan rumah milik sendiri.

Presiden menambahkan bahwa tenor cicilan akan dibuat fleksibel, mulai dari 20 hingga 40 tahun, guna meringankan beban pekerja. Ia menilai skema ini aman karena kelompok buruh, petani, dan nelayan cenderung menetap dan memiliki stabilitas pekerjaan di wilayahnya.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah pada 2026. Hunian tersebut akan dibangun di dekat kawasan industri dan pusat pekerjaan, termasuk dalam bentuk rumah susun di kota-kota baru.

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan kawasan hunian tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti sekolah, sarana olahraga, tempat penitipan anak (daycare), hingga rumah sakit.

Tak hanya itu, akses transportasi juga menjadi perhatian utama pemerintah. Presiden menekankan pentingnya ketersediaan transportasi publik seperti kereta api ringan dan bus agar mobilitas pekerja menuju tempat kerja berjalan lancar.

Dengan berbagai program tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Monitorday.com — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, mencatat pengalaman unik saat melakukan kunjungan kerja di kawasan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (1/5/2026). Di hadapan ratusan warga, ia mengaku baru pertama kali meresmikan program dalam jumlah terbanyak dalam satu kesempatan.

“Ini peresmian yang paling banyak yang saya alami,” ujar Abdul Mu’ti, disambut tawa hadirin, termasuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang turut mendampingi kegiatan tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja di Jawa Timur. Setelah sebelumnya mengunjungi Kabupaten Bangkalan, rombongan melanjutkan perjalanan ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan, yang dinilai berhasil mendorong perubahan sosial, khususnya di kawasan eks lokalisasi Bangunsari dan Tambakasri.

Setibanya di lokasi, Abdul Mu’ti disambut meriah oleh siswa TK ABA 4 Bangunsari melalui penampilan drum band dan demonstrasi memasak. Ia kemudian meninjau 13 stan program pendidikan, sosial, dan keagamaan yang dipamerkan di sepanjang Jalan Dupak Bangunsari.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti mengapresiasi kemandirian PCM Krembangan yang mampu mengembangkan berbagai program tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. Salah satu yang diresmikan adalah Muhlas Boarding Class (MBC), gedung pendidikan empat lantai dengan nilai pembangunan mencapai Rp3,1 miliar.

“Saya sangat bangga. Ini bukti bahwa masyarakat bisa bergerak mandiri, termasuk peran ibu-ibu Aisyiyah dalam mengembangkan pendidikan berbasis karakter,” ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menilai kiprah PCM Krembangan sebagai contoh nyata keberhasilan pendidikan dalam mengubah wajah lingkungan. Menurutnya, kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai lokalisasi kini telah bertransformasi menjadi pusat kegiatan pendidikan dan sosial.

“Krembangan ini salah satu yang terbaik di Surabaya. Pendidikan di sini terbukti mampu mengubah lingkungan menjadi lebih baik,” kata Eri.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua PD Muhammadiyah Surabaya, M. Arif An. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen menghadirkan pendidikan inklusif tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial.

“Pelayanan yang adil dan inklusif menjadi kunci kepercayaan masyarakat, sehingga mampu mendorong perubahan signifikan,” jelasnya.

Berikut Program Unggulan PCM Krembangan:

​A. Bidang Pendidikan (Transformasi & Diferensiasi)
1. ​SD Muhammadiyah 11: Peresmian Gedung MBC (Muhlas Boarding Class) dan Peluncuran Cambridge International Program (CIP).
2. ​SMP Muhammadiyah 11: Peresmian Program Peminatan dan Digitalisasi Pendidikan.
3. ​PAUD & TK Aisyiyah: Branding sekolah berbasis karakter (Entrepreneur Cilik, Skolastik-Tahfidz, Literasi, Smart-Berkarakter, dan Budaya Lokal).
4. Pendidikan Non-Formal: Peresmian PKBM Rumah Pintar Matahari (RPM). Shelter kemayoran & kampung 1001 malam

B. Bidang Kesehatan & Sosial 
1. Klinik Al-Azhar: Transformasi Pelayanan Medis digital melalui implementasi RME (Rekam Medis Elektronik) dan USG.
2. ​Pemberdayaan Masyarakat: Program pemberdayaan berkelanjutan bagi warga eks-lokalisasi Tambak Asri dan Bangunsari oleh PCA Krembangan.

​C. Bidang Panti Asuhan / LKSA
1. ​Panti Ahmad Dahlan: Program SiAGA (Mencetak Generasi Andalan Agama, Keluarga, dan Bangsa).
2. ​Panti Walidah: Program AMAN (Amanah Melindungi Anak Negeri).
3. RPM : program MAJU (Menjadikan Anak Jujur & Unggul) 

​D. Bidang Kemasjidan & Dakwah
1. ​Masjid Al-Muttaqin: Peresmian sebagai Masjid Ramah Musafir.
2. ​Masjid Al-Islam: Pengembangan masjid sebagai Pusat Pendidikan Al-Qur’an dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. TPA Al-Mukhlis: Program Santri Ceria, Kader Berkemajuan. 
4. ​Literasi Dakwah: Peluncuran Buku Da’i Sejuta Parikan.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh, di antaranya Ketua Dikdasmen PP Muhammadiyah Didik Suhardi, Sekretaris PWM Jawa Timur Biyanto, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai, Sekretaris Kota Surabaya Lilik Arijanto, Ketua PDM Surabaya Ridlwan, serta Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Febrina Kusumawati.

Peresmian ditutup dengan prosesi pengguntingan pita Gedung MBC oleh Mendikdasmen bersama Wali Kota Surabaya. Momentum ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing.

Transformasi Krembangan pun menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara masyarakat, organisasi keagamaan, dan pemerintah mampu menghadirkan perubahan signifikan—dari kawasan yang dahulu termarjinalkan menjadi pusat kemajuan berbasis pendidikan dan nilai sosial.

Monitorday.com– Keberadaan jasa dukun di Indonesia disebut tak terpisahkan dari kontestasi politik, bahkan di era modern yang didominasi lembaga survei sebagai tolak ukur demokrasi. Fenomena perdukunan ini, sebagai bagian dari dinamika sosial, telah lama menjadi elemen tersembunyi dalam perjuangan kekuasaan.

Dukun dipahami sebagai individu yang dipercaya memiliki kekuatan magis, digunakan secara rahasia untuk kepentingan pribadi atau permintaan orang lain, baik untuk menolong maupun menimbulkan kerugian. Peran mereka dalam politik menjanjikan keuntungan dan kemenangan bagi para pengguna.

Sebagai fenomena politik, dukun telah ada seiring berkembangnya demokrasi pasca kemerdekaan. Dalam era Orde Baru, meskipun pola rekrutmen politik relatif sederhana, peran dukun tetap mendapatkan tempat khusus dan tersembunyi.

Mereka dianggap sebagai pembisik handal yang melicinkan jalan dalam memperoleh “restu” kekuasaan. Tidak jarang, dukun juga dimanfaatkan untuk menyingkirkan lawan atau kawan politik yang berpotensi menjadi ancaman.

“Ki Gendeng Pamungkas, seorang dukun santet terkemuka, mengaku bahwa dia sering diminta oleh para politisi dan lingkaran dalam kekuasaan untuk menyantet dan menghilangkan nyawa lawan politik, bahkan terhadap kawan yang potensial ‘menggunting dalam lipatan’.”

Kepemimpinan Soeharto, misalnya, disebut-sebut sangat kental dengan wilayah abu-abu ini, bahkan secara sengaja menyandarkan diri pada penasihat spiritual dan mistis. Sejumlah dukun loyal diyakini “memagari” kepemimpinannya, dengan laporan adanya “seribu dukun” di belakang Soeharto dari berbagai penjuru negeri. Beberapa nama penasihat spiritual seperti Romo Marto Pangarso, Romo Diat, dan Soedjono Hoemardani turut disebut. Selain itu, legitimasi kekuasaan Soeharto juga didukung kepemilikan benda-benda gaib seperti ageman dan pulung, serta kekuatan mistis. Ia diyakini memiliki setidaknya 113 pusaka yang berkontribusi pada kepemimpinan politiknya yang kokoh. Integrasi antara dukun, pusaka, dan kekuasaan pemimpin menunjukkan bahwa elemen mistis tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari politik Indonesia.

Monitorday.com– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat per 31 Maret 2026. Penerimaan negara pada periode tersebut mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat 0,93 persen.

Capaian ini didukung oleh pertumbuhan signifikan pada penerimaan perpajakan, meskipun penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi. Sementara itu, realisasi belanja negara menunjukkan akselerasi cepat sejak awal tahun, mencapai Rp 815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi penerimaan perpajakan, total mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen yoy. Di dalamnya, penerimaan pajak terealisasi Rp 394,8 triliun atau 16,7 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan mencapai 20,7 persen yoy.

“Pertumbuhan ini didukung oleh perbaikan aktivitas usaha, harga komoditas yang tetap mendukung, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta transformasi digital administrasi perpajakan yang terus diperkuat,” tulis keterangan dari Kemenkeu.

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 67,9 triliun atau 20,2 persen dari target APBN, mengalami kontraksi 12,6 persen yoy. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN, memberikan kontribusi penting dalam menopang penerimaan negara dan mendukung pengelolaan perdagangan.

Realitas belanja negara yang mencapai Rp 815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp 610,3 triliun atau 19,4 persen dari target APBN, mencerminkan percepatan pelaksanaan program kerja prioritas nasional, belanja Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, yang disampaikan Kemenkeu melalui keterangan tertulis pada 30 April 2026.