Monitorday.com – Pemerintah Indonesia berencana mengekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan konsumsi bagi lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menegaskan bahwa program ini bukan semata aktivitas komersial, melainkan representasi kehadiran negara sekaligus etalase kedaulatan pangan nasional.

“Selain itu, program ini menjamin pemenuhan selera dan asupan nutrisi jemaah haji,” ujar Taruna saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, ekspor ini juga menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketersediaan dan kualitas pangan nasional.

Taruna memastikan BPOM akan mengawal ketat aspek mutu dan keamanan produk, termasuk kewajiban pencantuman label berbahasa Arab serta format tanggal kedaluwarsa (Gregorian dan/atau Hijriah) sesuai standar Saudi Food and Drug Authority (SFDA).

Pengawasan dilakukan sejak tahap pra-pasar (pre-market) hingga pasca-pasar (post-market) guna mencegah risiko penolakan saat proses clearance di negara tujuan.

“Sesuai mandat pengawasan pre- dan post-market, BPOM siap mengawal ketat standar mutu dan keamanan dalam program ekspor Beras Haji Nusantara untuk memenuhi standar negara tujuan dan mencegah penolakan dari pihak Arab Saudi,” tegasnya.

Penyediaan beras untuk kebutuhan jemaah haji akan melibatkan petani dalam negeri, sementara distribusi dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pengiriman perdana sebanyak 2.280 ton beras ke Arab Saudi.

“Nanti lanjut akan ke Malaysia dan lain-lain, tapi perdana ke Arab Saudi. Tanggal 28 [Februari] ini sudah akan diberangkatkan,” ujar Zulkifli.

Hubungan erat Indonesia dan Arab Saudi turut diperkuat melalui kemitraan BPOM dan SFDA dalam pengawasan kualitas serta keamanan obat dan makanan yang telah berjalan sejak 2020. Kerja sama tersebut menjadi landasan penting dalam memfasilitasi akses pasar produk pangan haji, termasuk beras.

Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, pemerintah berharap ekspor Beras Haji Nusantara berjalan lancar dan menjadi model kolaborasi ekspor pangan strategis Indonesia ke pasar global.

Monitorday.com – Pemerintah mempertegas arah kebijakan pendidikan nasional tahun 2026 dengan menekankan dua prinsip utama: pemerataan akses dan peningkatan mutu. Melalui optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP), perluasan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), serta penguatan kesejahteraan guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dari bangku sekolah.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa pemerataan dan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan.

“Melalui optimalisasi PIP dan perluasan ADEM, kami memastikan mutu dan pemerataan berjalan beriringan. Pendidikan berkualitas harus dirasakan seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Program Indonesia Pintar (PIP) tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menekan angka putus sekolah, khususnya untuk mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun. Bantuan ini diperuntukkan bagi kebutuhan personal pendidikan siswa, seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, sepatu, hingga perlengkapan olahraga.

Kemendikdasmen menegaskan, dana PIP tidak boleh digunakan untuk membayar SPP, iuran, maupun sumbangan apa pun yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan personal peserta didik, termasuk perbaikan sarana sekolah atau kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

Pemerintah juga menekankan larangan pemotongan dana dengan alasan apa pun. Dana bantuan harus diterima utuh oleh siswa. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi pidana.

Untuk mencegah penyalahgunaan, pengambilan dana oleh pihak selain siswa wajib disertai surat kuasa resmi dari orang tua atau wali. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan resmi Kemendikdasmen, termasuk Unit Layanan Terpadu 177. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola bantuan pendidikan agar tepat sasaran dan akuntabel.

Selain PIP, pemerintah memperluas jangkauan ADEM guna membuka akses pendidikan menengah berkualitas bagi siswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah afirmasi, serta peserta didik repatriasi.

Besaran beasiswa ADEM mencapai Rp2,2 juta per bulan untuk siswa SMA dan Rp2,3 juta per bulan bagi siswa SMK.

Pada 2026, ADEM terbagi dalam tiga kategori. Pertama, ADEM Wilayah Papua yang diperuntukkan bagi putra-putri Orang Asli Papua lulusan SMP atau sederajat. Sebanyak 500 siswa akan melanjutkan pendidikan di enam provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Kedua, ADEM Daerah Khusus (3T dan Perbatasan) dengan kuota 500 siswa yang akan bersekolah di SMA/SMK terbaik di provinsi masing-masing, termasuk di NTT, Maluku, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Aceh, Maluku Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Lampung.

Ketiga, ADEM Repatriasi yang diperuntukkan bagi lulusan Community Learning Center dan Sekolah Indonesia Luar Negeri di Malaysia dan Arab Saudi. Sebanyak 550 siswa akan ditempatkan di berbagai provinsi seperti Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, NTB, Lampung, Kalimantan Utara, NTT, dan Bali.

Sekolah penyelenggara ADEM diwajibkan memenuhi sejumlah kriteria ketat, antara lain terdaftar di Dapodik, terakreditasi A atau B, memiliki sistem pembinaan yang memadai—diutamakan berasrama—serta memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi. Skema ini dirancang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menjamin kualitas lingkungan belajar bagi peserta didik afirmasi.

Di sisi lain, Kemendikdasmen menempatkan peningkatan kesejahteraan guru sebagai prioritas strategis. Pemerintah mempercepat proses sertifikasi, memperluas sasaran insentif, serta menaikkan satuan biaya tunjangan.

“Guru adalah fondasi utama kualitas pendidikan. Guru yang sejahtera dan profesional akan menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna,” kata Suharti.

Beberapa kebijakan utama yang mulai berlaku pada 2026 antara lain kenaikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Penyaluran TPG dan/atau TKG non-ASN juga dilakukan setiap bulan, tidak lagi per tiga bulan.

Selain itu, penerima insentif guru non-ASN diperluas dari 58.862 orang menjadi 365.542 orang. Besaran insentif pun meningkat dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.

Kebijakan ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks.

Optimalisasi PIP, ekspansi ADEM, dan penguatan kesejahteraan guru menunjukkan strategi komprehensif pemerintah dalam menjaga anak tetap bersekolah, memastikan akses pendidikan menengah berkualitas, serta memperkuat kualitas pengajar.

Dengan pendekatan berbasis intervensi anggaran, tata kelola yang ketat, dan afirmasi terukur, pemerintah menegaskan komitmennya membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, merata, dan berkeadilan.

Monitorday.com– Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India. Penundaan ini disampaikan Dasco mengingat Presiden Prabowo Subianto masih berada di luar negeri dan perlu pembahasan lebih detail.

Rencana impor tersebut ditujukan untuk operasional koperasi desa (Kopdes) Merah Putih. Sejumlah kendaraan dari produsen India telah disiapkan, namun Dasco menekankan perlunya evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan tersebut dilanjutkan.

Dasco menjelaskan alasannya dalam pertemuan di Gedung DPR RI. “Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (23/2/2026).

Menurut Dasco, penundaan sebaiknya dilakukan sampai ada pembahasan lebih detail soal rencana impor ini bersama Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan ini penting untuk mengumpulkan berbagai masukan dari pelaku usaha dalam negeri dan memperhitungkan kesiapan industri tanah air.

Ketua Harian Partai Gerindra itu pun meyakini bahwa Presiden akan mempertimbangkan kesiapan industri lokal. “Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menyatakan tengah mengimpor 105.000 unit mobil dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Impor itu terdiri dari 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari produsen Mahindra & Mahindra Ltd (M&M), serta 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Monitorday.com– PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor sebanyak 105.000 unit mobil pikap dari India. Kendaraan-kendaraan ini direncanakan akan didistribusikan untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di berbagai wilayah.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa keputusan impor tersebut didasari oleh tiga alasan utama, termasuk keterbatasan produksi lokal, spesifikasi unit yang kompetitif, serta upaya untuk menciptakan harga yang lebih adil di pasar kendaraan niaga.

“Alasan pertama, karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair,” ujar Joao di Jakarta, Jumat (20/2/2025).

Ia menambahkan bahwa mobil pikap yang diimpor memiliki spesifikasi yang kompetitif dengan penawaran harga yang signifikan lebih terjangkau, diklaim mencapai separuh dari harga unit kompetitor di pasaran saat ini. Selain itu, impor ini juga ditujukan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen.

“Ke depannya orang beli mobil itu ada fair price. Money value itu menjadi sesuai dengan apa yang kita spend gitu, karena mobil yang saya masukin ini saya kan punya merek-merek yang lain ini nggak sebanding sama sekali. Sedangkan harganya setengah harga daripada harga kompetitornya gitu,” terang Joao.

Terkait sumber pendanaan, Joao mengungkapkan bahwa impor ini menggunakan anggaran dari pembangunan Kopdes Merah Putih. “Dari anggaran pembangunan yang Rp 3 miliar itu dia dapat 1 gedung dapat isinya. Isinya koperasi dia dapat truck 1, dapat pickup 1, dapat motor 2. Jadi setiap koperasi itu nanti dapat itu semua gitu,” ujar Joao.

Monitorday.com – Teheran dilaporkan menandatangani kesepakatan rahasia dengan Rusia untuk pembelian ribuan rudal canggih dalam kontrak bernilai 500 juta euro atau sekitar Rp9,9 triliun.

Laporan tersebut pertama kali diungkap oleh Kyiv Independent, mengutip pemberitaan Financial Times pada Minggu (22/2). Media tersebut menyebut informasi diperoleh dari dokumen Rusia yang bocor serta sejumlah sumber yang mengetahui isi perjanjian.

Kesepakatan itu disebut ditandatangani di Moskow pada Desember lalu.

Berdasarkan laporan FT, Rusia akan memasok 500 unit peluncur Sistem Pertahanan Udara Portabel (MANPADS) tipe Verba dan 2.500 rudal permukaan-ke-udara 9M336 kepada Iran.

Pengiriman dijadwalkan berlangsung dalam tiga tahap mulai 2027 hingga 2029, sesuai kesepakatan kedua pihak.

Perjanjian tersebut dinegosiasikan antara eksportir senjata negara Rusia, Rosoboronexport, dan perwakilan dari Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran (MODAFL).

Menurut laporan yang sama, Iran secara resmi mengajukan permintaan sistem rudal tersebut pada Juli 2025, tak lama setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel pada Juni.

Kabar kesepakatan ini mencuat di tengah meningkatnya ketegangan terkait negosiasi nuklir antara Washington dan Teheran. Presiden AS, Donald Trump, kembali melontarkan ancaman kemungkinan tindakan militer terhadap Iran.

Putaran pembicaraan nuklir berikutnya dijadwalkan berlangsung di Jenewa pada 26 Februari.

Sebelumnya, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina pada Agustus melaporkan bahwa Iran juga meminta bantuan Belarus untuk memulihkan sistem pertahanan udara dan perangkat peperangan elektronik yang rusak pasca eskalasi dengan Israel.

Hubungan militer Moskow–Teheran memang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Iran diketahui memasok drone dan peralatan militer lain yang digunakan pasukan Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Terbaru, kedua negara menggelar latihan angkatan laut gabungan di Teluk Oman dan bagian utara Samudra Hindia pada 19 Februari.

Latihan tersebut berlangsung di tengah laporan bahwa Angkatan Bersenjata AS mengerahkan kapal perang di dekat wilayah Iran dan bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut di kawasan.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan kecaman keras atas pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, yang menyebut pendudukan Israel di Tepi Barat sebagai langkah yang dapat diterima.

Kecaman tersebut dituangkan dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Minggu, melibatkan Indonesia bersama sejumlah negara lain, yakni Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Lebanon, Suriah, dan Palestina.

Pernyataan itu juga didukung oleh sekretariat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Negara-Negara Arab (LNA), serta Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Dalam pernyataan bersama tersebut, negara-negara penandatangan menyampaikan kecaman keras dan keprihatinan mendalam atas pernyataan Dubes AS yang dinilai mengindikasikan bahwa tindakan Israel untuk mengambil alih wilayah milik negara Arab, termasuk Tepi Barat yang diduduki, merupakan sesuatu yang dapat diterima.

Mereka menilai pernyataan tersebut berbahaya dan provokatif, serta merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sikap tersebut juga dinilai menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas kawasan.

Negara-negara Arab dan Muslim menegaskan bahwa dukungan terhadap pendudukan Israel bertentangan dengan visi yang sebelumnya disampaikan Presiden AS, Donald Trump, serta tidak sejalan dengan Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza.

“Rencana tersebut bertumpu pada penguatan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Pernyataan yang berupaya melegitimasi penguasaan atas tanah pihak lain justru merusak tujuan tersebut, memicu ketegangan, dan merupakan bentuk hasutan alih-alih mendorong perdamaian,” demikian isi pernyataan bersama.

Para menteri luar negeri yang terlibat juga menegaskan kembali penolakan terhadap setiap upaya aneksasi Tepi Barat atau pemisahannya dari Jalur Gaza. Mereka menentang keras perluasan aktivitas permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, serta menolak segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab.

“Israel tidak memiliki kedaulatan apa pun atas Wilayah Palestina yang Diduduki maupun wilayah Arab lain yang diduduki,” tegas pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, mereka memperingatkan bahwa kebijakan ekspansionis dan langkah-langkah yang melanggar hukum internasional hanya akan memperburuk kekerasan dan konflik di kawasan, sekaligus merusak prospek perdamaian. Negara-negara tersebut juga menyerukan penghentian pernyataan-pernyataan yang dinilai menghasut.

Sebagai penutup, mereka menegaskan komitmen terhadap hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka berdasarkan garis 4 Juni 1967, serta menyerukan pengakhiran pendudukan atas seluruh wilayah Arab.

 Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan keberlanjutan program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran yang telah diamankan dalam APBN. Fokus kebijakan diarahkan secara tegas pada tiga prioritas utama, yakni sekolah dengan kondisi rusak berat, sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah di daerah terdampak bencana.
 
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp14 triliun untuk pelaksanaan program pada tahun 2026. Saat ini, proses verifikasi dan validasi (verval) satuan pendidikan calon penerima bantuan tengah berlangsung.
 
“Untuk tahun 2026, yang sudah aman di APBN ada Rp14 triliun untuk revitalisasi. Sementara yang kami alokasikan, sekarang sudah proses verval, sekitar 11.470 satuan pendidikan,” ujar Mendikdasmen di Kabupaten Jember, Sabtu (21/2).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia belajar di lingkungan yang aman dan layak. Infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan.
 
Lebih lanjut, Mendikdasmen mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Guru Nasional 2025, cakupan revitalisasi pada 2026 akan diperluas secara signifikan. Pemerintah menargetkan tambahan 60.000 satuan pendidikan untuk direvitalisasi, sehingga total pada 2026 diproyeksikan mencapai lebih dari 71.000 satuan pendidikan.
 
Arahan tersebut, menurutnya, menunjukkan komitmen kuat Presiden dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Presiden memandang pendidikan sebagai kunci untuk memberantas kemiskinan.

“Bapak Presiden berkomitmen mengubah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang maju dengan pendidikan sebagai prioritasnya. Berkali-kali beliau menyampaikan bahwa memberantas kemiskinan itu formulanya adalah pendidikan,” jelasnya.
 
Pada tahun 2026, pelaksanaan program tetap menggunakan mekanisme swakelola, sebagaimana diterapkan sebelumnya. Skema ini dinilai mampu mendorong partisipasi aktif satuan pendidikan sekaligus memastikan kualitas pembangunan lebih terjaga karena sekolah terlibat langsung dalam prosesnya.
 
Mendikdasmen menegaskan bahwa tiga kriteria prioritas akan menjadi dasar utama penentuan penerima bantuan. “Prioritas untuk 2026 adalah sekolah yang rusak berat, sekolah di daerah 3T, dan sekolah di daerah terdampak bencana. Tiga itu yang menjadi fokus revitalisasi tahun 2026,” pungkasnya.
 
Melalui keberlanjutan program ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan dan pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan lingkungan belajar yang aman, layak, dan bermartabat, diharapkan pendidikan semakin mampu menjadi jalan keluar dari ketimpangan dan kemiskinan, sekaligus mengantarkan Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Monitorday.com – Salman bin Abdulaziz Al Saud memerintahkan pencairan lebih dari 3 miliar riyal Saudi atau sekitar Rp13 triliun untuk bantuan Ramadan bagi para penerima manfaat jaminan sosial di Arab Saudi.

Informasi tersebut disampaikan Saudi Press Agency (SPA) sebagaimana dikutip Arab News, Sabtu (21/2/2026).

Dalam skema bantuan tersebut, setiap kepala keluarga akan menerima 1.000 riyal Saudi (sekitar Rp4,5 juta), sementara masing-masing tanggungan memperoleh 500 riyal Saudi (sekitar Rp2,5 juta). Dana bantuan itu dijadwalkan langsung ditransfer ke rekening bank penerima dalam beberapa jam setelah pengumuman.

SPA menyebut, kebijakan ini mencerminkan komitmen kepemimpinan Arab Saudi dalam memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat, khususnya selama bulan suci Ramadan. Arahan pencairan bantuan tersebut disebutkan berasal dari rekomendasi Putra Mahkota, Mohammed bin Salman.

Sebelumnya, Raja Salman juga meluncurkan program buka puasa bersama dan pembagian hadiah kurma bagi umat Islam di Indonesia melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, menyampaikan bahwa program tersebut dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia sebagai bagian dari inisiatif pemerintah Kerajaan Arab Saudi selama Ramadan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya diplomasi kemanusiaan Arab Saudi yang rutin digelar setiap bulan suci, baik di dalam negeri maupun di berbagai negara dengan populasi Muslim besar, termasuk Indonesia.

Monitorday.com – Ramadan disebut sebagai bulan al-Qur’an bukan sekadar tradisi lisan, melainkan penegasan langsung dari al-Qur’an. Allah berfirman:

“Syahru Ramadhānal ladzī unzila fīhil Qur’ān…”
“Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Bahkan ditegaskan lagi:

“Innā anzalnāhu fī lailatil qadr.” (QS. Al-Qadar: 1)
“Innā anzalnāhu fī lailatin mubārakah.” (QS. Ad-Dukhān: 3)

Para ulama menjelaskan, al-Qur’an diturunkan pada malam Lailatul Qadar—malam yang diberkahi. Maka Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi bulan turunnya petunjuk hidup.

Ramadan dan Al-Qur’an Tak Terpisahkan

Dalam riwayat sahih disebutkan:

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadhan tatkala itu Jibril menemui beliau… Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadhan, lalu mengajarkan Al-Qur’an…” (HR. Bukhari no. 3554 dan Muslim no. 2307)

Setiap malam Ramadan, Rasulullah SAW mudarasah (saling menyimak dan mempelajari) al-Qur’an bersama Jibril. Bahkan di tahun wafatnya, beliau mengkhatamkan dua kali (HR. Bukhari no. 4998).

Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lathaif Al-Ma’arif menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan anjuran memperbanyak tilawah dan mempelajari al-Qur’an di bulan Ramadan.

Al-Qur’an pun lebih kuat menyentuh jiwa ketika dibaca malam hari:

“Sesungguhnya di waktu malam lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.” (QS. Al-Muzammil: 6)

Karena itu, Ramadan adalah momentum pulang—pulang kepada wahyu.

Tahapan Interaksi dengan Al-Qur’an

Agar Ramadan benar-benar menjadi bulan al-Qur’an, interaksi kita tidak boleh berhenti pada bacaan. Setidaknya ada empat tahapan yang bisa ditempuh:

1️. Tilawah: Membaca dengan Tartil

Tahap paling dasar adalah membaca dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar.

“Membaca satu huruf Al-Qur’an mendatangkan 10 kebaikan.”

Tilawah adalah fondasi. Di Ramadan, banyak orang menargetkan satu juz per hari. Ini baik. Tetapi jangan berhenti di sana.

2. Qira’ah: Membaca dan Memahami Makna

Tidak semua Muslim menguasai bahasa Arab. Maka membaca terjemahan adalah jembatan menuju pemahaman.

Qira’ah berarti membaca dengan kesadaran makna. Satu ayat yang dipahami seringkali lebih mengubah hidup dibanding satu halaman yang hanya dilafalkan.

3️. Tadarus: Menggali Tafsir dan Diskusi

Tadarus bukan sekadar membaca bersama, tetapi mendalami tafsir dan asbāb al-nuzūl agar tidak salah memahami ayat.

Contoh klasik adalah ayat:

“Al-fitnatu asyaddu minal qatl.”

Tanpa konteks, orang bisa salah kaprah memaknai “fitnah” secara sempit. Tadarus melindungi kita dari pemahaman yang tergesa.

4️. Tadabbur: Menghidupkan Al-Qur’an dalam Realitas

Inilah puncaknya. Tadabbur bukan lagi soal berapa juz yang selesai dibaca, tetapi sejauh mana Al-Qur’an mengubah diri kita. Pada tahap ini, setiap ayat terasa personal. Jika ia perintah, kita bertanya: sudahkah saya jalankan? Jika ia larangan, kita gelisah: sudahkah saya tinggalkan? Tadabbur adalah keberanian untuk bercermin—membiarkan ayat-ayat itu menegur, membimbing, sekaligus meluruskan langkah.

Di sinilah Al-Qur’an benar-benar hidup. Ia tidak berhenti sebagai bacaan yang merdu, tetapi menjelma menjadi kompas dalam keputusan, sikap, dan tindakan. Ia hadir dalam cara kita bekerja, memimpin, berbicara, dan memperlakukan sesama. Al-Qur’an tidak diturunkan sekadar untuk dilantunkan, melainkan untuk dihidupkan—dan tadabbur adalah saat wahyu itu benar-benar bekerja dalam kehidupan kita.

Transformasi

KH. Ahmad Dahlan memberi contoh konkret bagaimana berinteraksi dengan al-Qur’an secara utuh. Beliau tidak hanya membaca (tilawah), tetapi memahami (qira’ah), mendalami tafsir (tadarus), lalu mengamalkan (tadabbur).

Ketika membaca Surah al-Ma’un, beliau tidak berhenti pada hafalan. Beliau bertanya: bagaimana ayat ini diwujudkan? Maka lahirlah gerakan sosial yang menolong fakir miskin dan anak yatim—yang kemudian menjadi cikal bakal gerakan Muhammadiyah.

Inilah tafsir transformatif: Al-Qur’an turun dari langit, tetapi bekerja di bumi.

Momentum Naik Level

Ramadan seharusnya menjadi tangga peningkatan spiritual. Kita memulainya dari tilawah—membaca dengan tartil dan penuh hormat. Lalu naik ke qira’ah—membaca dengan memahami makna. Tidak berhenti di sana, kita melangkah ke tadarus—mendalami tafsir dan mendiskusikan pesan-pesannya. Hingga akhirnya sampai pada puncaknya: tadabbur, ketika al-Qur’an benar-benar menyentuh cara berpikir dan bertindak kita.

Karena itu, jangan sampai al-Qur’an hanya menjadi ritual seremonial—khatam karena target, atau dibaca karena kebiasaan tahunan. Interaksi sejati tidak bisa diwakilkan. Ia harus dilakukan sendiri, meski hanya satu ayat. Satu ayat yang direnungkan dengan sungguh-sungguh dan diamalkan, seringkali lebih bermakna daripada lembaran-lembaran yang berlalu tanpa bekas.

Pada akhirnya, Ramadan disebut Bulan Al-Qur’an bukan hanya karena wahyu pertama turun di dalamnya, tetapi karena di bulan inilah al-Qur’an seharusnya paling hidup dalam diri kita. Ramadan memang bulan puasa. Namun lebih dari itu, ia adalah bulan pulang—pulang kepada wahyu, pulang kepada petunjuk, pulang kepada cahaya yang menuntun hidup.

Monitorday.com – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang berorientasi pada kepentingan publik dan pembangunan sosial dalam ajang India AI Impact Summit 2026 di New Delhi, Kamis (19/2/2026).

Dalam forum tingkat tinggi tersebut, Indonesia tampil bersama negara-negara Global South seperti Togo dan Mesir pada panel diskusi yang membahas strategi negara berkembang dalam mengarahkan pemanfaatan AI agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Partisipasi Indonesia mencerminkan pergeseran penting dalam tata kelola teknologi global. Negara-negara Global South kini tidak lagi sekadar menjadi pengguna teknologi, melainkan mulai mengambil peran aktif dalam membentuk arah pengembangan AI dunia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dampak global AI saat ini masih berada pada level “enam dari sepuluh”. Ia menekankan bahwa kemajuan teknologi harus dibarengi dengan upaya memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata, khususnya di negara-negara berkembang.

Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menciptakan teknologi AI yang semakin canggih, tetapi memastikan teknologi tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi lokal.

Delegasi Indonesia juga menyoroti pentingnya konsep “meaningful access” atau akses yang bermakna. Transformasi digital, tegasnya, tidak boleh berhenti pada penyediaan infrastruktur semata, melainkan harus benar-benar menghadirkan solusi konkret yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam diskusi yang sama, perwakilan Togo menekankan pentingnya pembangunan kapasitas talenta digital serta kesiapan institusi publik untuk mengadopsi AI secara bertanggung jawab. Sementara itu, Mesir menyoroti urgensi kerangka tata kelola AI yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan masyarakat serta kedaulatan data nasional.

Indonesia turut membagikan pengalamannya sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis tinggi, di mana konektivitas digital menjadi instrumen kunci pemerataan layanan publik. Dengan lebih dari 80 persen populasi telah terjangkau internet, fokus pembangunan digital Indonesia kini bergeser pada peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi, termasuk penggunaan AI untuk layanan publik dan pembangunan sosial.

Forum ini menjadi momentum penguatan kolaborasi Global South dalam membangun AI yang inklusif, dapat dipercaya, dan berorientasi pada kemanfaatan publik. Indonesia menegaskan, keberhasilan AI pada akhirnya tidak diukur dari kecanggihan teknologinya semata, melainkan dari kemampuannya meningkatkan kualitas hidup manusia dan menghadirkan keadilan digital bagi seluruh lapisan masyarakat.