Monitorday.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat upaya peningkatan daya saing lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar mampu menembus pasar kerja internasional. Salah satunya melalui program sertifikasi kompetensi dan penguasaan bahasa asing yang didukung anggaran ratusan miliar rupiah pada 2026.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp112,5 miliar untuk sertifikasi kompetensi dan Rp75 miliar untuk sertifikasi bahasa asing bagi siswa SMK.

“Lulusan SMK harus memiliki hard skill dan soft skill yang kuat, mentalitas kompetitif, serta daya adaptasi tinggi. Dunia kerja kini bergerak cepat dan lintas negara,” ujar Fajar saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK 2026 di Tangerang, Banten.

Menurutnya, perubahan pola pikir menjadi kunci utama. Lulusan SMK, meskipun bekerja di daerah, dituntut memiliki perspektif global agar mampu masuk dalam rantai pasok talenta dunia, baik sebagai tenaga profesional, teknisi industri, maupun wirausaha.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa penguasaan bahasa asing menjadi pintu masuk utama ke pasar kerja internasional. Program sertifikasi tahun 2026 mencakup berbagai bahasa strategis seperti Inggris, Jepang, Mandarin, Prancis, dan Jerman yang sesuai kebutuhan industri global.

Pada tahun ini, target penerima manfaat program meningkat signifikan menjadi 250 ribu siswa dari sebelumnya sekitar 100 ribu siswa. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses sertifikasi sekaligus mendorong pemerataan kualitas lulusan SMK di seluruh Indonesia.

Penguatan pendidikan vokasi ini sejalan dengan agenda revitalisasi SMK yang menjadi prioritas nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lulusan SMK masih menghadapi tantangan dalam memasuki dunia kerja, sehingga sertifikasi berbasis kompetensi dan kemampuan bahasa asing dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing dan mobilitas kerja lintas negara.

Selain membuka peluang kerja di luar negeri, pemerintah juga mendorong lulusan SMK untuk mengembangkan kewirausahaan. Sertifikasi dinilai mampu meningkatkan kredibilitas usaha sekaligus memperluas jaringan bisnis global.

Kegiatan Bimtek ini juga menjadi forum strategis bagi para kepala sekolah untuk menyelaraskan implementasi program agar sesuai standar nasional, sekaligus berbagi praktik terbaik antar-SMK dalam membangun ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan industri.

Dengan kombinasi keterampilan teknis, penguasaan bahasa asing, dan mentalitas global, pemerintah optimistis lulusan SMK Indonesia dapat mengisi posisi strategis di industri internasional serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Monitorday.com — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda pada penyelenggaraan haji tahun ini. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tawaran keberangkatan haji menggunakan visa tersebut.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa satu-satunya visa yang sah untuk ibadah haji adalah visa haji resmi.

“Tidak ada visa haji furoda tahun ini. Yang jelas, visa yang legal itu adalah visa haji,” ujar Dahnil di Jakarta.

Ia mengingatkan, maraknya promosi haji tanpa antrean yang beredar di media sosial patut dicurigai. Tawaran semacam itu berpotensi menjadi modus penipuan atau praktik haji ilegal.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenhaj bersama Kepolisian RI akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal. Satgas ini bertugas menindak berbagai modus pemberangkatan haji non-prosedural.

“Ini yang ingin kita cegah. Jika masih berulang, maka pihak kepolisian akan melakukan penindakan pidana,” tegasnya.

Dahnil juga menegaskan bahwa hanya terdapat dua jalur resmi untuk menunaikan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia, yakni haji reguler dan haji khusus. Di luar kedua jalur tersebut dipastikan tidak sesuai ketentuan.

“Tidak ada haji tanpa antre. Haji itu pasti antre,” ujarnya.

Saat ini, masa tunggu haji reguler berkisar sekitar 26 tahun, lebih singkat dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai hampir 50 tahun di beberapa daerah. Sementara itu, masa tunggu haji khusus berada di kisaran enam tahun.

Ia menambahkan, klaim keberangkatan cepat tanpa antrean—yang kerap disebut sebagai “Haji Tenol”—merupakan indikasi praktik ilegal yang harus dihindari.

Pemerintah, lanjut Dahnil, terus melakukan pembenahan tata kelola penyelenggaraan haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk upaya menekan masa tunggu agar lebih rasional.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran yang tidak sesuai prosedur dan memastikan proses pendaftaran dilakukan melalui jalur resmi guna menghindari kerugian serta potensi masalah hukum.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme kuat terhadap kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan besar dunia atau “Rising Giant” saat meresmikan fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik PT VKTR Sakti Industries di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (09/04/2026). Momentum ini disebut sebagai bagian dari fase kebangkitan nasional yang ditopang oleh kemandirian dan kekuatan sumber daya bangsa.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat untuk menghadapi tantangan global, terutama di sektor energi. Kepala Negara menilai kekayaan sumber daya alam menjadi modal besar untuk melangkah dengan optimisme di tengah ketidakpastian dunia.

“Kita harus waspada, tapi kita optimis, kita akan menghadapi tantangan beberapa bulan yang akan datang, tapi kita punya resources, kita punya sumber-sumber yang sangat kuat, sangat banyak, walaupun bagaimana kita harus hemat energi, walaupun bagaimana kita harus sekarang menuju energi yang bersih, energi terbarukan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan dan energi merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk bertahan dan terus tumbuh sebagai bangsa besar. 

“Negara yang sebesar kita kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri di bidang-bidang yang paling menentukan, yaitu di antaranya yang paling utama tentu pangan, habis itu energi,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo turut menyampaikan pesan optimisme kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa masa depan Indonesia sangat cerah dan penuh harapan. Presiden menegaskan bahwa pandangan pesimistis tidak mencerminkan realitas kekuatan bangsa saat ini.

“Indonesia tidak gelap, Indonesia sangat cerah, kita sangat kuat, makin kuat, pertumbuhan kita baik. Untuk anak-anak muda, masa depan kita cerah,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki era kebangkitan besar dan tidak lagi menjadi “raksasa tidur”. Dengan keyakinan penuh, Kepala Negara menyampaikan pesan bahwa Indonesia kini bangkit dan siap menjadi kekuatan global yang diperhitungkan.

“Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia, Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up, we will not be anymore the sleeping giant, we are rising,” pungkas Presiden.

Monitorday.com – Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penguatan literasi dan numerasi menjadi kunci utama dalam mengatasi kesenjangan capaian pendidikan nasional, khususnya pada kemampuan dasar peserta didik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pencanangan kolaborasi multipihak penguatan literasi dan numerasi di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, berbagai tantangan pendidikan seperti learning loss dan learning poverty harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat transformasi sistem pendidikan nasional.

“Berbagai tantangan bukanlah akhir, tetapi justru menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penguatan literasi dan numerasi merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus mendukung visi pembangunan sumber daya manusia unggul yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, kemampuan dasar siswa Indonesia dalam membaca dan berhitung dinilai belum menunjukkan pemulihan signifikan. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 disebut masih sejalan dengan capaian asesmen sebelumnya, termasuk Programme for International Student Assessment (PISA).

“Kita belum sepenuhnya pulih dari persoalan mendasar terkait rendahnya kemampuan literasi dan numerasi. Ini menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah akan memfokuskan penguatan pada jenjang pendidikan dasar, terutama di kelas awal sekolah dasar sebagai fondasi utama pembelajaran. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) disebut sebagai prasyarat penting dalam penguasaan ilmu lainnya.

Dalam implementasinya, terdapat tiga pendekatan utama yang akan diperkuat. Pertama, peningkatan kompetensi melalui pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa serta mendorong kemampuan berpikir dasar.

Kedua, pembangunan kebiasaan membaca melalui penyediaan bahan bacaan yang menarik dan relevan bagi anak, sehingga kemampuan membaca berkembang seiring dengan minat baca.

Ketiga, pembentukan budaya membaca sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang didukung lingkungan belajar yang kondusif dan ketersediaan sumber belajar.

“Literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi kemampuan memahami dan mengolah informasi. Numerasi juga bukan sekadar angka, tetapi kemampuan berpikir logis dan sistematis,” jelas Abdul Mu’ti.

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan metode pembelajaran yang tepat di lapangan, mengingat masih terdapat praktik yang belum optimal dalam mengembangkan kemampuan dasar siswa secara menyeluruh.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai mitra pembangunan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Langkah tersebut sekaligus mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan.

Monitorday.com– Produksi minyak Venezuela kembali menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan target mencapai sekitar 1,1 juta barel per hari pada 2026. Momentum ini muncul setelah Amerika Serikat melonggarkan sanksi energi, membuka jalan bagi investor global untuk kembali masuk ke sektor migas negara tersebut. Peningkatan ini diproyeksikan menjadi salah satu faktor penting dalam menyeimbangkan pasar minyak global yang sedang bergejolak.

Kebangkitan ini tidak lepas dari kembalinya perusahaan energi besar seperti Chevron yang mulai memperluas operasi di Venezuela. Apa yang terjadi adalah perubahan kebijakan geopolitik energi, di mana AS memberikan lisensi khusus bagi perusahaan Barat untuk kembali beroperasi. Siapa yang terlibat jelas: pemerintah AS, perusahaan migas global, dan otoritas energi Venezuela yang kini lebih terbuka terhadap investasi asing.

Dari sisi waktu, peningkatan produksi diperkirakan terjadi sepanjang 2026, dengan tambahan produksi sekitar 300–400 ribu barel per hari dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana dampaknya terasa? Tidak hanya di Venezuela, tetapi juga di pasar global yang tengah menghadapi ketidakpastian pasokan, terutama akibat konflik dan sanksi terhadap Iran. Kondisi ini membuat minyak Venezuela berfungsi sebagai “penyeimbang” suplai dunia.

Mengapa kebangkitan ini penting? Selain menjaga stabilitas harga minyak global, pasokan dari Venezuela juga berpotensi mengamankan kebutuhan energi negara besar seperti China, terutama untuk mendukung infrastruktur teknologi dan kecerdasan buatan yang terus berkembang. Namun, dinamika geopolitik tetap kompleks, mengingat sebelumnya China merupakan pembeli utama minyak Venezuela sebelum terganggu oleh sanksi dan blokade.

Bagaimana realisasinya di lapangan? Tantangan terbesar justru datang dari dalam negeri Venezuela sendiri. Infrastruktur migas yang sudah tua, minimnya investasi selama bertahun-tahun, serta keterbatasan tenaga ahli menjadi hambatan utama. Bahkan, laporan terbaru menunjukkan bahwa sektor ini membutuhkan investasi hingga puluhan miliar dolar untuk benar-benar pulih dan beroperasi secara konsisten.

Dengan demikian, meskipun prospek produksi minyak Venezuela terlihat menjanjikan, keberlanjutan peningkatan ini masih sangat bergantung pada reformasi struktural, stabilitas politik, serta komitmen investasi jangka panjang dari pemain global.

Monitorday.com – Ruang digital kita hari ini riuh, namun tanpa arah. Suara bersahut-sahutan, kritik berhamburan tanpa jeda, namun sering kali tidak saling bertemu dalam makna.

Dalam satu guliran, muncul banyak tudingan, mulai dari tudingan keras kepala, hingga politik gentong babi. Di guliran lain, potongan pernyataan beredar tanpa konteks, memantik emosi yang cepat membesar. Bahkan narasi yang lebih ekstrem ikut menyelinap—mengaburkan batas antara kritik, opini, dan agitasi.

Nama Prabowo Subianto berada di pusat pusaran itu. Kritik datang bertubi-tubi—sebagian tajam dan relevan, tetapi tidak sedikit yang terfragmentasi, dipotong, lalu dipertukarkan tanpa kedalaman.

Pernyataan dari Saiful Mujani yang mengajak untuk menjatuhkan Prabowo pun terseret dalam arus tersebut. Di ruang digital, narasi tidak selalu utuh. Ia bergerak cepat, sering kali melampaui maksud awalnya.

ketika kritik kehilangan arah, ia tidak lagi menjadi alat koreksi, melainkan energi yang menggerus kepercayaan.

Di titik ini, ruang publik tidak lagi sekadar menjadi tempat bertukar gagasan. Ia berubah menjadi arena gema; keras, tetapi tidak selalu jernih.

Demokrasi membutuhkan kritik. Itu tidak terbantahkan. Namun ketika kritik kehilangan arah, ia tidak lagi menjadi alat koreksi, melainkan energi yang menggerus kepercayaan. Setiap isu dibelah. Setiap kebijakan dipertentangkan. Setiap pernyataan dicurigai.

Yang tersisa bukan lagi percakapan, melainkan kebisingan. Kita tidak kekurangan suara. Kita kekurangan kedalaman.

Politik membangun jembatan

Di tengah situasi itu, pendekatan yang dibawa oleh Prabowo Subianto justru bergerak ke arah berbeda: membangun jembatan, bukan memperlebar jurang.

Alih-alih mempertajam perbedaan, pendekatan ini berupaya merangkul. Mengajak pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan untuk duduk dalam satu orbit kerja. Bagi sebagian pihak, ini mungkin dibaca sebagai kompromi. Namun dalam konteks global yang tidak stabil, ini bisa dilihat sebagai strategi menjaga fondasi bangsa tetap utuh.

Dalam dunia yang semakin tidak pasti, jembatan menjadi lebih penting daripada tembok. Pendiri 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti mengatakan, dalam guncangan geopolitik global saat ini, stabilitas nasional adalah “harga yang tidak ternilai”. Ia menilai bahwa kondisi Indonesia yang relatif kondusif—baik secara ekonomi maupun politik—bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa.

Lebih jauh, Haris menegaskan bahwa menjaga situasi damai dan stabil adalah kewajiban moral bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

Yang menarik, kata Haris, pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tidak menutup ruang kritik. Ia justru mengakui bahwa kritik terhadap program pemerintah—termasuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis—adalah bagian dari proses perbaikan.

Namun mengutip perkataan Prabowo, Haris menekankan satu hal penting: kritik tidak boleh membuat bangsa ini kehilangan arah. Dalam pandangannya, Presiden Prabowo bersama Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad justru aktif membuka ruang dialog. Diskusi lintas kelompok terus dilakukan, bahkan dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda.

“Tidak beralasan jika ada yang mengatakan pemerintah anti kritik,” ujar Haris dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Haris juga menolak pendekatan politik yang memecah belah. Ia menyebut bahwa arah pemerintahan saat ini bukan “divide et impera”, melainkan pengelolaan persaudaraan—peaceful management—yang berakar pada nilai Pancasila. 

Dalam membaca situasi global, Haris mengingatkan bahwa banyak negara saat ini menghadapi krisis energi dan pangan. Bahkan, di beberapa tempat, masyarakat harus antre untuk mendapatkan bahan bakar.

Dalam konteks itu, Indonesia dinilai masih relatif stabil. Pasokan energi terjaga, harga kebutuhan pokok terkendali, dan program ketahanan pangan mulai menunjukkan hasil. 

Stabilitas ini, menurut Haris, bukan kebetulan. Ia merupakan hasil dari kebijakan yang sejak awal dirancang untuk mengantisipasi guncangan global—termasuk percepatan swasembada pangan dan pengamanan energi.

“Stabilitas jangan dipersepsikan semata soal politik dan keamanan semata. Kita bisa bayangkan, jika situasi ekonomi tidak stabil, harga-harga kebutuhan tidak terkendali, maka banyak pabrik bisa tutup dan terjadi PHK yang merugikan buruh. Pelaku UMKM juga tidak bisa berdagang karena harga bahan bakunya tidak terjangkau,” jelas Haris.

Pesannya sederhana, tetapi kuat: jangan sampai kita meremehkan sesuatu yang justru menjadi penyangga utama bangsa.

Lebih dari Sekadar Kritik

Di tengah dunia yang bergejolak, satu pelajaran menjadi jelas: negara yang kuat dari dalam memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Bahkan negara seperti Iran, yang berada dalam tekanan konflik dan keterbatasan, menunjukkan bagaimana ketahanan internal menjadi faktor penentu keberlangsungan.

Indonesia tentu memiliki konteks berbeda. Namun pelajarannya sama: kekuatan internal adalah kunci. Karena itu, kritik tetap penting—tetapi tidak cukup. Yang lebih dibutuhkan hari ini adalah ide yang membangun, gagasan yang memperkuat, dan kontribusi nyata untuk menjaga fondasi bangsa.

Seperti yang diingatkan Haris, persatuan bukan untuk melindungi kekuasaan, tetapi untuk menjaga keselamatan bersama—dari risiko ekonomi, dari ancaman krisis, dari kemungkinan yang lebih buruk. 

Ruang digital boleh tetap riuh. Kritik boleh terus hidup. Namun bangsa ini tidak boleh kehilangan arah.

Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, kita tidak hanya membutuhkan keberanian untuk mengkritik—tetapi juga kedewasaan untuk membangun.

Karena pada akhirnya, yang akan menentukan bukan seberapa keras kita bersuara,
melainkan seberapa kuat kita berdiri bersama.

Monitorday.com – Dalam beberapa hari terakhir ini ketegangan benar-benar meninggi di berbebagai belahan dunia. Perang Amerika-Israeli terhadap Iran telah memaksa dunia mengambil sikap karena dampak ekonomi yang cukup parah. Di Amerika sendiri harga minyak naik 100%, yang secara langsung berdampak kepada harga berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Sangat wajar jika masyarakat Amerika pada akhir pekan lalu secara serempak di berbagai kota-kota besar melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut agar Presiden Trump dimakzulkan. Konon ini adalah demo terbesar dalam sejarah negara adi daya ini.

Demo anti Trump ini bukan baru. Dan sebenarnya bukan juga sekedar karena keterlibatan Amerika dalam perang Israel menyerang Iran. Sejak awal terpilihnya, Trump telah melakukan banyak hal yang dianggap tidak sejalan dengan Konstitusi dan nilai-nilai Amerika (American values (kebebasan dan keadilan untuk semua). Berbagai kebijakan rasis yang dinilai anti minoritas (non white) sangat terbuka. Hal itu secara gamblang dapat dilihat pada kebijakan imigrasi yang tidak manusiawi. Namun kemuakan masyarakat memuncak ketika kasus kriminal pelecehan kepada wanita-wanita di bawah umur yang dikenal dengan “the Epstein Files” itu terbuka ke publik.

Sayangnya tuntutan masyarakat ini tidak bisa ditindak lajuti secara politik karena saat ini badan legislatif (Senate dan Kongress) maupun yudikatif (Mahkamah Agung) masih didominasi oleh Republikan yang umumnya loyalis Trump. Mereka yang membelok dari Trump akan diintimidasi dan cenderung dikriminalkan dengan bersenjatakan Kejaksaan Agung (Department of Justice). Pada akhirnya memang Presiden Trump ingin menempatkan diri sebagai “raja”, bertindak sesuai kehendaknya tanpa mempedulikan hukum. Wajar saja jika tema demo akhir-akhir ini adalah menolak kerajaan (No King).

Saya tidak bermaksud membahas berbagai kebijakan, apalagi karakter pribadi Trump yang ditenggarai oleh sebagian sedang mengidap “psychological disorder”. Hal sama yang sedang menimpa pemimpin dunia di beberapa negara: yang mengalami ketidak stabilan mental (mental instability). Sehingga berbagai kebijakan yang diambilnya lebih mementingkan kepentingan pribadi (senang dipuji) dan keluarga (membangun bisnis empire). Hal yang terlihat pada apa yang disebut Board of Peace. Sesungguhnya bertujuan terutama agar Trump terpilih sebagai penerima Nobel Perdamaian. Ambisi lama dicurigai sebagai keinginan balas dendam dengan Obama yang menerima Nobel Perdamaian sejak awal kepresidennya.

Perang Isral-Amerika ke Iran

Kalimat di atas mengandung dua hal penting. Pertama, perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini adalah perang Israel terhadap Iran. Saya katakan demikian, karena sesungguhnya dorongan utama di balik serangan itu adalah ambisi negara Zionis untuk melakukan ekspansi apa yang disebut “The Great Israeli” (Israeli Raya). Amerika, sebagaimana di beberapa negara sebelumnya hanya dipakai untuk memenuhi hasrat dan ambisi Israel itu. Amerika tidak mendapatkan kecuali kerugian baik secara ekonomi maupun citra di mata dunia.

Kedua, perang ini secara mendasar bukan perang yang diinginkan oleh Iran. Hanya saja selama ini dilabelkan dengan kata-kata: “Iran war” (perang Iran). Padahal yang benar ada perang atau serangan Israel (Israel aggression and war) terhadap Iran yang didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Iran adalah pihak yang diserang (attacked) dan dipaksa melakukan pembelaan diri (self defense). Meminjam ayat Al-Quran: “telah diizinkan mereka yang diperangi (untuk berperang) karena sesungguhnya mereka telah dizholimi” (QS Al-Hajj: 39).

Perang Israel yang memaksa Amerika menjalaninya telah membawa konsekwensi yang sangat buruk bagi Amerika, dan dunia global secara keseluruan. Tidak saja masyarakat sipil yang terus berjatuhan, dari Gaza, Ramallah dan kini bumi Persia, tapi terjadi goncangan perekonomian dunia akibat menaiknya harga bahan bakar. Di Amerika sendiri harga minyak yang biasanya rata-rata kurang dari $3 per galon, kini naik menjadi $5 bahkan lebih. Hal ini menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula, dan seterusnya juga melonjak tinggi.

Sekali lagi, serangan Israel ke Iran dengan dukungan penuh Amerika ini tidak memberikan keuntungan apapun bagi Amerika dan dunia. Israel lah yang mencoba mengail keuntungan di balik perang ini. Tentu harapannya serangan Amerika ke Iran ini berhasil melumpuhkan pertahanan Iran. Kenyataannya Iran lebih kuat dari apa yang mereka perkirakan. Dalam dua minggu peperangan Iran mampu menunjukkan kekuatan, tidak saja pada bidang pertahanan, tapi juga pada strategi politik ekonomi termasuk memblok selat Hormuz yang vital bagi perekonomian dunia.

Puncaknya dua hari kemarin Donald mencoba memaksa Iran menyerah dan membuka Selat Hormuz dengan ancaman, sekaligus pelecehan agama dengan mengucapkan: “Akan menghancurkan peradaban Iran dan mengembalikan mereka ke zaman batu”. Dia juga menambahkan: “segala puji untuk Tuhan (alhamdulillah)”. Ungkapan yang dinilai oleh sebagian sebagai pelecehan yang disengaja oleh Donald Trump.

Ancaman Trump itu ternyata tidak sama sekali mampu menggertak Iran. Negara yang yang telah lama disanksi oleh Amerika dan sekutunya itu tidak gentar. Bahkan dengan tegas membalas ancaman itu dengan kesiapan menghadapi agresi Amerika dan Israeli. Sebaliknya justeru memaksa Amerika untuk menerima 10 poin bagi terjadinya gencatan senjata sementara (dua minggu).

Kesepuluh poin yang ditawarkan Iran adalah sebagai berikut:

1). Non-Agresi: AS berkomitmen untuk tidak menyerang Iran.
2). Kontrol Seliran Hormuz: Iran akan memiliki kontrol atas Seliran Hormuz, dengan manajemen yang dikoordinasikan.
3). Penerimaan Pengayaan: AS menerima hak Iran untuk memperkaya uranium.
4). Pencabutan Sanksi: AS akan mencabut semua sanksi primer dan sekunder terhadap Iran.
5). Penghentian Resolusi PBB/IAEA: Semua resolusi Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur IAEA akan dihentikan.
6). Kompensasi: Iran akan menerima kompensasi untuk biaya rekonstruksi.
7). Penarikan Pasukan AS: Pasukan tempur AS akan ditarik dari wilayah tersebut.
8). Penghentian Perang: Gencatan senjata segera di semua front, termasuk Lebanon dan Yaman.
9). Tilak Ada Senjata Nuklir: Iran berkomitmen untuk tidak mencari senjata nuklir.
10). Kebebasan Navigasi: Menetapkan protokol untuk perjalanan aman melalui Seliran Hormuz.

Poin-poin yang ditawarkan Iran di atas sangat jelas memperlihatkan soliditas Iran dalam Pertahanan, baik secara militer maupun diplomasi. Iran beda dari negara lain yang dengan sangat mudah didikte dan akhirnya tersungkur bersujud mengikuti kemauan Amerika yang merugikan negaranya. Posisi tegas Iran seharusnya menjadi contoh bagi negara lain untuk tidak mudah kehilangan harga diri, ketakutan dengan ancaman Trump.

Gencatan Senjata Yang Rapuh

Walaupun 10 poin itu diterima oleh Trump dengan istilah “workable” (bisa dilaksanakan) saya melihat persetujuan gencatan senjata selama dua pekan itu sangat rapuh dan rentang dikhianati. Ada banyak alasan yang bisa disampaikan mendukung hipotesis itu. Tapi yang terpenting adalah keterlibatan langsung Israel dalam perang ini. Bahkan sebenarnya otak dari perang ini adalah Israel. Sepanjang sejarah yang kita ingat, Israel adalah bangsa yang tidak pernah menepati janji. Mungkin kata yang lebih tegas adalah Israel itu adalah bangsa pengkhianat. Dan karenanya sangat berat untuk diyakini jika persetujuan tersebut memang murni ingin mengakhiri perang.

Kita jangan lupa serangan Israel ke Iran bukan karena tuduhan yang dipaksakan selama ini kalau Iran mengembangkan senjata nuklir. Apalagi karena ingin membawa kebebasan dan demokrasi untuk bangsa Iran. Semua itu hanya penghias bibir sebagai “cover” niat jahat mereka untuk melumpuhkan semua negara yang dianggap penghalang bagi terwujudnya “The Great Israel” (Israeli Raya). Sangat tidak logis Israel akan menerima Perjanjian yang jelas menguntungkan Iran. Kecurigaan saya Israel (dan Amerika) menerima Kesepuluh poin itu karena mereka memang sangat terdesak. Serangan Iran ke Israel cukup serius fatal. Apalagi dengan Iran menutup Selat Hormuz menyadarkan Israel dan Amerika bisa menjadi pintu kejatuhan Trump. Resistensi masyarakat Amerika (dan Israel) kepada Trump dan Natanyahu semakin tidak terkendalikan.

Karenanya gencatan senjata dua minggu ini akan dicermati secara seksama oleh Iran dan dengan penuh kehati-hatian. Karena boleh jadi ketika Selat Hormuz dibuka, pedagangan normal, harga minyak mulai menurun, tiba-tiba saja Israel kembali menyerang Iran. Tentu harapannya ketika itu negara-negara yang berusaha dijadikan “korban” (Saudi, Emirates, Qatar) ikut membantu. Akankah itu terjadi? Israel adalah bangsa pengkhianat yang telah kehilangan rasa (sense). Itu terlihat jelas dengan prilakunya terhadap Gaza yang masih terus dibom bahkan di tenda-tenda pengungsian warga yang tiada berdaya.

Intinya gencatan senjata saat ini perlu disikapi dengan seksama: secercah harapan dalam kecemasan!

New York City, 8 April 2026

*Poetra Kajang Al-Nuyorki

Monitorday.com – Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, kepemimpinan Prabowo Subianto dinilai berhasil menjaga situasi nasional tetap kondusif, stabil, dan bersatu, baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Hal tersebut disampaikan oleh Haris Rusly Moti dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan aset berharga yang patut dijaga bersama, terutama ketika berbagai negara di dunia menghadapi situasi yang tidak menentu.

“Ketika situasi global sedang kacau, menjadi kewajiban moral kita semua untuk menjaga kondisi dalam negeri tetap aman demi keselamatan bersama,” ujar Haris.

Menurut Haris, upaya menjaga persatuan dan stabilitas juga tercermin dari sikap terbuka pemerintah terhadap dialog. Presiden Prabowo bersama Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, disebut aktif berinteraksi dengan berbagai kelompok, termasuk pihak yang kritis terhadap pemerintah.

Ia menilai tudingan bahwa pemerintah anti kritik tidak berdasar. “Berbagai forum diskusi formal dan informal dihadiri, bahkan pandangan kritis didengar langsung,” katanya.

Haris juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menggunakan pendekatan politik pecah belah (divide et impera), melainkan mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang berfokus pada kerja sama, persaudaraan, dan gotong royong.

Terkait kritik terhadap program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Haris menyebut hal tersebut sebagai masukan yang konstruktif. Pemerintah, kata dia, telah melakukan sejumlah perbaikan tata kelola, termasuk menindak penyimpangan.

Presiden Prabowo bahkan memerintahkan investigasi terhadap pelaksanaan program tersebut, yang berujung pada penutupan sejumlah dapur MBG yang bermasalah.

“Ini menunjukkan pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik,” tegas Haris.

Ia juga membandingkan dengan program bantuan sosial yang telah berjalan lama, yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola.

Di sektor energi, Haris menyoroti keberhasilan pemerintah menjaga pasokan tetap stabil di tengah krisis global. Ia menyebut, meskipun sempat terjadi kelangkaan gas elpiji di beberapa titik, kondisi tersebut berhasil diatasi tanpa kenaikan harga BBM subsidi.

“Di banyak negara, krisis energi menyebabkan antrean panjang hingga lumpuhnya transportasi. Kita bersyukur kondisi itu tidak terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga dinilai berhasil memperkuat ketahanan pangan melalui percepatan program swasembada. Kebijakan tersebut dinilai tepat, terutama di tengah meningkatnya persaingan global dalam mendapatkan sumber pangan.

Haris menekankan pentingnya menjaga stabilitas tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga ekonomi. Ia mengingatkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat berdampak pada kenaikan harga, penutupan usaha, hingga meningkatnya pengangguran.

Dalam konteks tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bersama tanpa mengabaikan hak demokratis dalam menyampaikan pendapat.

“Kita perlu bersatu menghadapi ancaman krisis global, bukan untuk melindungi kekuasaan, tetapi untuk menjaga keselamatan bangsa,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Haris juga mengingatkan aparatur negara, termasuk ASN, TNI, dan Polri, agar bekerja sesuai tugas dan fungsi serta tidak menyalahgunakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Ia menegaskan bahwa berbagai program prioritas seperti MBG, koperasi, swasembada pangan dan energi bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sebagai pendukung pemerintah akan terus mengawal agar program-program tersebut berjalan dengan baik dan bebas dari penyimpangan,” tutupnya.

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk membangun Pusat Finansial Khusus (special financial center). Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Inisiatif pembentukan pusat finansial ini diharapkan dapat mengoptimalkan daya tarik investasi asing ke dalam negeri. Lokasi spesifik untuk fasilitas ini masih dalam tahap pencarian, dengan beberapa usulan yang telah diajukan sebelumnya.

“Rencana kita mau bikin Special Financial Center. Kita lagi cari tempat,” kata Prabowo, saat memberikan taklimat kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga eselon I kementerian, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Usulan serupa sebelumnya pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, beberapa tahun lalu, yang direncanakan berlokasi di Provinsi Bali.

Prabowo menilai bahwa gagasan tersebut semakin relevan saat ini, guna menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia tetap menarik di tengah dinamika global yang berlangsung.

Sebagai contoh, ia menjelaskan fenomena banyaknya warga asal Rusia dan Ukraina yang memilih berpindah dan menetap di Bali sejak konflik antara kedua negara tersebut dimulai pada tahun 2022, yang menunjukkan potensi daya tarik lokasi tersebut.

Monitorday.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pengadaan puluhan ribu sepeda motor diperuntukkan bagi wilayah dengan akses transportasi terbatas guna menunjang operasional program pemerintah.

Ditemui menjelang taklimat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, Dadan menyebutkan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari rencana tahun 2025. Dari total 25 ribu unit yang dipesan, sebanyak 21.801 unit telah terealisasi.

Motor tersebut akan digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung operasional di lapangan, khususnya di daerah terpencil.

“Kita akan distribusikan nanti untuk operasional, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, pengadaan kendaraan roda dua ini menjadi penting karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar wilayah-wilayah yang sulit diakses kendaraan besar.

“Program ini menjangkau desa-desa dan daerah yang hanya bisa diakses menggunakan motor,” ujarnya.

Menurut Dadan, kendaraan tersebut akan membantu kelancaran distribusi MBG sekaligus menunjang aktivitas SPPG di berbagai wilayah terpencil di Indonesia.

Namun demikian, untuk tahun ini pemerintah belum berencana menambah jumlah unit motor. Ia juga memastikan bahwa kendaraan yang dianggarkan sejak 2025 tersebut hingga kini belum didistribusikan secara resmi.

Sebelum digunakan, motor-motor tersebut masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN). Proses realisasi pengadaan sendiri dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.

Pernyataan ini disampaikan Dadan sebagai klarifikasi atas beredarnya video di media sosial yang menampilkan sepeda motor berlogo BGN, yang memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat.