Monitorday.Com – Rektor Universitas Padjadjaran, Prof Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, mengajak mahasiswa untuk tidak alergi terhadap perkembangan Artificial Intelligence (AI). Bagi Arief, teknologi ini justru perlu dirangkul sebagai alat bantu dalam aktivitas akademik, selama tetap berada dalam koridor etika ilmiah.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut diambil karena Unpad ingin menjadi bagian dari ekosistem AI yang terus berkembang. Kampus, menurutnya, tidak boleh tertinggal dalam arus transformasi teknologi yang kian cepat.

“Jadi secara umum bisa disampaikan bahwa kami di Unpad ingin justru terlibat dalam ekosistem AI, dan bisa menggunakan AI ini menjadi alat bantu yang sangat powerful dalam menghasilkan karya ilmiah, tetapi di dalam koridor academic integrity yang kuat,” ujar Prof Arief dalam laman Unpad, dikutip Kamis (12/2/2026).

Untuk mendukung langkah tersebut, Unpad telah menerbitkan Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif dalam Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Padjadjaran. Aturan ini menjadi payung kebijakan pemanfaatan AI di kampus, sekaligus menegaskan batasan-batasan penggunaannya.

Tak hanya berhenti pada regulasi, sosialisasi dan pelatihan penggunaan AI juga telah dilakukan kepada para pengajar. Arief bahkan meminta pimpinan fakultas untuk memperkuat literasi AI di kalangan dosen dan ketua program studi.

“Saya mohon para pimpinan bisa melakukan intensifikasi untuk literasi AI ini untuk para dosen dan para kaprodinya. Agar kaprodi dan dosen harus lebih tahu, atau minimal sama tahunya dengan generasi baru dalam penggunaan AI,” pesan Arief.

Langkah ini menunjukkan bahwa Unpad tidak hanya fokus pada mahasiswa sebagai pengguna, tetapi juga memastikan tenaga pengajar memiliki pemahaman yang memadai agar mampu membimbing penggunaan AI secara tepat.

Kepala Pusat Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Unpad, Dr Intan Nurma Yulita, menambahkan bahwa kampus akan segera meluncurkan pedoman etis penggunaan AI. Pedoman tersebut akan mengatur sejauh mana AI dapat dimanfaatkan dalam tugas akademik, dengan penyesuaian berdasarkan karakteristik setiap mata kuliah.

Selain itu, Unpad juga akan menggelar workshop AI bekerja sama dengan Google. Fasilitas teknologi turut diperkuat melalui akses Gemini Pro dan NotebookLM bagi sivitas akademika.

“Jadi kalau mahasiswa dan para dosen ketika masuk ke Google dengan menggunakan afiliasi Unpad, itu bukan lagi yang basic, tetapi sudah next level,” ucap Dr Intan.

Sebelumnya, dosen Unpad sekaligus kreator konten, Ira Mirawati, menegaskan bahwa penggunaan AI oleh mahasiswa diperbolehkan, tetapi tidak tanpa batas. AI dapat digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses berpikir.

“Jadi ada poin-poin di mana AI diperbolehkan. Tapi meskipun tadinya boleh ya mengedit, pakai itu, itu juga jangan keseluruhan jadi tetep bagian-bagian yang menurut mahasiswa tuh, ini gimana ya padanan katanya, jadi per kalimat aja,” tuturnya di Jakarta, pada Senin (29/9/2025) lalu.

Ia juga mengingatkan agar mahasiswa tidak sekadar menyalin hasil keluaran AI tanpa pemahaman.

“AI itu boleh digunakan tapi jangan sampai copas (copy-paste). Hasilnya tetap harus ada elaborasi dengan pemikiran mahasiswa itu,” tegasnya.

Para dosen pun didorong untuk aktif memastikan mahasiswa benar-benar memahami materi yang dipelajari. Evaluasi tidak hanya pada hasil akhir tulisan, tetapi pada kedalaman pemahaman.

“Kita akan tanya, gimana sih pemahamannya mereka dari hasil belajarnya itu. Apa yang mereka dapatkan. Jadi gak akan tuh ada copas,” katanya.

Dengan kebijakan ini, Unpad menegaskan posisinya: AI bukan ancaman bagi dunia akademik, melainkan instrumen yang harus dikelola dengan integritas.

Monitorday.com– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa pemenuhan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus didukung oleh ketersediaan komoditas pangan yang memadai di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan dalam rangka memastikan keberlanjutan program prioritas pemerintah tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA.

Ia menekankan bahwa kebutuhan bahan baku MBG tidak boleh mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan rantai pasok berjalan optimal, mulai dari produksi di tingkat petani hingga distribusi ke titik-titik pelaksanaan program.

Menurut Zulhas, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar ketersediaan komoditas tetap terjaga. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional, termasuk melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, guna mendukung kebutuhan bahan baku MBG dalam jangka panjang.

Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, pelaksanaannya harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan tekanan pada pasar pangan domestik maupun merugikan produsen kecil.

Dengan memastikan ketersediaan komoditas yang cukup dan sistem distribusi yang efisien, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan efektif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.

Monitorday.com– Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergi dan komitmen menjaga persatuan bangsa saat menghadiri kegiatan retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah yang digelar oleh Muhammadiyah. Penegasan tersebut disampaikan dalam rangka memperkuat soliditas elemen masyarakat di tengah berbagai tantangan nasional.

Menurut ANTARA, Kapolri menyampaikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat terwujud tanpa dukungan seluruh komponen bangsa. Dalam forum tersebut, ia mengapresiasi peran Kokam sebagai bagian dari organisasi kepemudaan yang konsisten berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial maupun kebencanaan.

Kapolri menegaskan bahwa persatuan menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika global maupun tantangan dalam negeri. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dikelola dengan bijak agar tidak memecah belah bangsa. Oleh karena itu, sinergi antara aparat keamanan dan organisasi kemasyarakatan dinilai sangat penting.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif antara Polri dan elemen masyarakat. Ia berharap kegiatan seperti retret ini dapat memperkuat semangat kebersamaan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader, serta menumbuhkan komitmen untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Retret Kokam tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan antara aparat negara dan organisasi masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan upaya menjaga persatuan, keamanan, dan stabilitas nasional dapat terus diperkuat demi mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Monitorday.com — Indonesia memfokuskan keketuaannya di kelompok Developing Eight (D-8) pada lima agenda prioritas guna memperkuat kerja sama konkret antarnegara anggota. Selain itu, Indonesia juga akan mendorong pembahasan solusi dua negara (two state solution) untuk konflik Israel-Palestina dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 mendatang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, dalam keterangan resmi pada Selasa (10/2/2026), menyampaikan bahwa lima prioritas tersebut terdiri atas empat agenda kerja sama ekonomi dan satu agenda reformasi organisasi.

Menurut Vahd Nabyl, agenda pertama adalah peningkatan kerja sama perdagangan yang dinilai sangat prospektif, mengingat besarnya jumlah penduduk negara anggota D-8 yang mayoritas berpenduduk Muslim. “Potensi ini ingin ditingkatkan melalui kerja sama D-8,” ujarnya.

Prioritas kedua adalah pengembangan ekonomi halal, sejalan dengan karakteristik negara-negara anggota. Sementara itu, agenda ketiga menitikberatkan pada pengembangan ekonomi biru dan hijau, khususnya melalui optimalisasi potensi sektor kelautan dan pangan.

Agenda keempat mencakup peningkatan konektivitas dan penguatan ekonomi digital, termasuk pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta perluasan hubungan antarmasyarakat (people-to-people contact).

Untuk mendukung efektivitas keempat agenda ekonomi tersebut, Indonesia mendorong prioritas kelima berupa reformasi internal organisasi D-8. Reformasi ini meliputi penyesuaian tata kelola, mekanisme pengambilan keputusan, serta pengelolaan anggaran agar implementasi kerja sama menjadi lebih efektif dan berdampak nyata.

“Prioritas itu mencakup penyesuaian tata kelola, mekanisme pengambilan keputusan, dan anggaran agar implementasi kerja sama D-8 lebih efektif dan berdampak nyata,” kata Vahd Nabyl.

Secara terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir pada Senin (9/2/2026) menyatakan bahwa Indonesia juga akan menggelar forum khusus dalam rangkaian KTT untuk membahas konflik Israel-Palestina. Pemerintah akan menyoroti perkembangan terkini serta langkah-langkah yang dapat ditempuh, termasuk yang telah disepakati dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Tentu ujungnya adalah Two State Solution,” tegas Arrmanatha.

KTT D-8 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026. Dalam periode keketuaan saat ini, Indonesia mengusung tema “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama.” Tema tersebut menekankan pentingnya adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, penguatan inklusivitas, serta peningkatan ketahanan bersama.

D-8 merupakan kelompok kerja sama ekonomi yang dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang, yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Azerbaijan resmi bergabung sebagai anggota ke-9 pada 2025.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi menutup rangkaian Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas) Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari di Depok, Jawa Barat. Pada penutupan kegiatan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menerima hasil rekomendasi dari sembilan komisi sebagai rumusan bersama arah penguatan kebijakan pendidikan ke depan.

Dalam sambutannya, Wamendikdasmen menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan.

“Alhamdulillah, selama tiga hari pelaksanaan Konsolidasi Nasional ini, kita telah menyamakan arah kebijakan, membahas berbagai isu strategis, serta berbagi pengalaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pendidikan,” ujar Wamen Atip di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok, Rabu (11/2).

Ia menegaskan bahwa forum konsolidasi ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang evaluasi dan perumusan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan mutu pendidikan. “Forum ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi ruang untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan serta aksi nyata agar kita dapat mewujudkan amanat konstitusi, yaitu pendidikan yang bermutu dalam seluruh aspek dan manifestasinya,” tegasnya.

Wamen Atip juga mendorong agar hasil pembahasan dan praktik baik yang telah dirumuskan tidak berhenti pada forum tersebut, melainkan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Kemendikdasmen berharap peran dan kesepakatan yang telah disusun dapat diimplementasikan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, termasuk dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang memiliki peran dalam pembangunan sumber daya manusia.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyoroti tingginya antusiasme peserta sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun sinergi pusat dan daerah. Menurutnya, sidang komisi telah membahas secara komprehensif kondisi terkini, tantangan, serta rencana tindak lanjut di berbagai bidang pendidikan dasar dan menengah.

“Rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar gagasan yang belum teruji, tetapi praktik-praktik baik yang sudah berjalan di berbagai daerah. Di dalamnya juga dirumuskan rekomendasi pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Suharti.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengetahui dan memanfaatkan hasil rekomendasi lintas komisi, sehingga penguatan kebijakan dan praktik pendidikan di daerah dapat berjalan lebih selaras.

Adapun hasil Konsolnas 2026 antara lain terbangunnya kesepemahaman bersama mengenai arah kebijakan dan program prioritas pendidikan, menguatnya sinergi antarpihak, serta tersusunnya rekomendasi strategis dan pembagian peran sebagai wujud partisipasi semesta dalam pembangunan pendidikan. “Kami berharap hasil konsolidasi ini juga dapat menjadi landasan bersama dalam penguatan kebijakan dan praktik pendidikan di daerah, serta mendorong keberlanjutan kerja sama pusat dan daerah dalam mendukung prioritas Presiden Prabowo,” tutupnya.

Perwakilan Komisi I dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Efrida Yanti Pakpahan, memaparkan strategi penguatan Wajib Belajar 13 Tahun. Ia menyampaikan perlunya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis pendataan akurat, penyusunan regulasi turunan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pencegahan dan Penanganan ATS, diseminasi pentingnya pendidikan prasekolah hingga tingkat masyarakat dengan melibatkan tokoh adat dan agama, pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas melalui pendidikan inklusif, serta pemerataan guru berkualitas termasuk di jenjang PAUD.

Selanjutnya, Perwakilan Komisi II, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat, Muslim, menyampaikan rekomendasi terkait pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Ia menekankan perlunya mekanisme verifikasi dan validasi (verval) Dapodik yang melibatkan satuan pendidikan dan dinas pendidikan, optimalisasi linimasa perencanaan revitalisasi, evaluasi struktur konsultan dan pengawas, serta penguatan peran inspektorat pusat dan daerah dalam monitoring dan evaluasi.

Tak hanya perwakilan Komisi I dan Komisi II, paparan juga dilanjutkan perwakilan Komisi III yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Adi Candra, menyampaikan penguatan program digitalisasi pembelajaran melalui perencanaan berbasis data, integrasi kebijakan pusat dan daerah untuk kesiapan infrastruktur dan keamanan perangkat, pengembangan konten digital yang relevan dan inklusif, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu, Pengawas Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Jawa Tengah, Rodiyah, sebagai Perwakilan Komisi IV juga memaparkan rekomendasi evaluasi dan tindak lanjut Tes Kemampuan Akademik (TKA). Ia menyebutkan pentingnya analisis rinci capaian sekolah dan wilayah melalui laman resmi Kemendikdasmen, perluasan mata uji TKA untuk SD dan SMP, pemetaan kesiapan sarana prasarana oleh pemerintah daerah, serta pendampingan akademik bagi guru.

Komisi V yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Nor Alam, turut menyoroti isu Data Pokok Pendidikan yang di dalamnya meliputi pemutakhiran data, SDM, dan infrastruktur. Rekomendasinya meliputi peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk rekonsiliasi data, penguatan kapasitas operator Dapodik termasuk kajian insentif, serta dukungan infrastruktur terutama di daerah 3T.

Perwakilan Komisi VI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Lampung, Agus Muhammad Septiana, menyampaikan penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta melalui optimalisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7K), percepatan budaya sekolah aman dan nyaman melalui sosialisasi regulasi dan peningkatan kapasitas, serta implementasi Permendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025 tentang manajemen talenta murid melalui pemetaan minat bakat dan kebijakan talenta guru.

Dari Komisi VII, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Toto Suharya, menyampaikan rekomendasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Ia menekankan pemenuhan dan distribusi guru yang lebih fleksibel, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru, pemenuhan kepala sekolah dan pengawas definitif, serta dukungan tenaga kependidikan untuk administrasi sekolah.

Sementara itu, Perwakilan Komisi VIII, Koordinator BP3OKP RI Provinsi Papua, Albert Yoku, memaparkan penguatan kedaulatan Bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah. Rekomendasi mencakup menjadikan kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai indikator kinerja daerah, peningkatan kolaborasi literasi, penguatan bahasa daerah berbasis teknologi dan keluarga, serta optimalisasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Terakhir, hasil disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Anhar, Perwakilan Komisi IX, mengutarakan rekomendasi terkait Pembelajaran Mendalam, koding, kecerdasan artifisial, dan bimbingan konseling (BK). Ia mendorong pelatihan yang lebih ringkas dan kontekstual melalui KKG dan MGMP, penguatan materi koding dan AI yang aplikatif termasuk pendekatan tanpa perangkat, peningkatan kompetensi numerasi, serta penguatan kapasitas guru BK dalam menangani isu kesehatan mental murid.

Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan dan penguatan Wajib Belajar 13 Tahun, salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai instrumen dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 di Depok, Senin (9/2).

“Khusus untuk penguatan belajar, Wajib Belajar 13 Tahun, kami secara bertahap akan berusaha membangun minimal satu TK untuk satu desa. Dalam rangka memperkuat itu, mulai tahun 2026, akan disalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk murid TK sebanyak 450 ribu per tahun, dengan sasaran 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Mu’ti.

Kebijakan tersebut menjadi landasan penguatan pemanfaatan PIP di daerah, khususnya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan sejak usia dini. Di berbagai wilayah, PIP telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh satuan pendidikan, guru, dan peserta didik dalam mendorong keberlanjutan sekolah serta meningkatkan partisipasi belajar anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, menjelaskan bahwa pengawalan PIP dilakukan melalui koordinasi lintas pemerintahan hingga ke tingkat desa.

“Dalam mengawal PIP di Kabupaten Indramayu, kami selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan. Bahkan laporan dari masyarakat agar masyarakat yang berhak benar-benar menerima bantuan,” ujar Caridin.

Ia menambahkan bahwa pihaknya secara aktif menindaklanjuti laporan masyarakat terkait calon penerima manfaat PIP. Menurutnya, PIP memberikan dampak nyata bagi keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak. “Kami sering menerima laporan dari masyarakat, lalu kami menurunkan guru dan operator sekolah untuk mendeteksi kelayakan penerima PIP berdasarkan data desa. Dengan adanya PIP, kebutuhan sekolah dapat terbantu sehingga keberlanjutan pendidikan anak tetap terjaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, menyampaikan bahwa daerahnya masih menghadapi tantangan pada indikator rata-rata lama sekolah. Untuk itu, pemanfaatan PIP diperkuat melalui peran aktif kepala sekolah dan guru dalam mendampingi orang tua penerima manfaat. “Setiap menjelang pencairan PIP, orang tua dikumpulkan oleh sekolah dan diberikan pemahaman bahwa dana PIP adalah dana anak untuk kebutuhan belajar, bukan untuk keperluan lain,” ungkapnya.

Ke depan, Wande berharap cakupan penerima PIP dapat terus diperluas melalui pemutakhiran dan validasi data yang berkelanjutan. Dengan demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat meningkat.

Praktik pendampingan juga dilakukan di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Jumadi Gading, menyampaikan bahwa pengawalan PIP dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan kepala sekolah, inspektorat, dan pemantau pendidikan.

“Kami mengumpulkan seluruh kepala sekolah penerima PIP dan melakukan pendampingan agar penetapan penerima benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Jumadi, bantuan PIP dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang belum terfasilitasi, seperti sepatu, tas, dan alat tulis. “Ketika kebutuhan sekolah terpenuhi, anak-anak tidak lagi merasa minder. Kepercayaan diri dan semangat belajar mereka pun meningkat,” tambahnya.

Dari sisi satuan pendidikan, Kepala SMA Swasta Mitra Inalum, Sumatera Utara menilai PIP sebagai program strategis dalam mencegah angka putus sekolah, khususnya di wilayah pesisir.

“PIP bukan sekadar bantuan finansial, tetapi mampu mengubah paradigma berpikir siswa. Anak-anak yang sebelumnya menganggap sekolah bukan prioritas kini kembali termotivasi untuk melanjutkan pendidikan,” jelas Mardimpu.

Ia menambahkan bahwa kehadiran PIP berdampak pada meningkatnya kehadiran dan rasa percaya diri siswa. “Dengan PIP, anak-anak merasa setara dengan teman-temannya,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pemanfaatan PIP tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk Kemendikdasmen. “Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah membuat pemanfaatan PIP berjalan transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Monitorday.com– Nilai tukar rupiah menguat dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak hampir 2 persen pada perdagangan Rabu (11/2/2026), di tengah tekanan yang dialami dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan ini terjadi seiring meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kemungkinan penurunan suku bunga global serta optimisme terhadap kondisi ekonomi domestik.

Pada perdagangan spot Rabu (11/2), rupiah menguat Rp25 atau 0,15 persen ke posisi Rp16.786 per dolar AS. Namun, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) justru tercatat melemah Rp18 atau 0,11 persen menjadi Rp16.781 per dolar AS. Pergerakan ini mencerminkan dinamika pasar valas yang masih dipengaruhi sentimen eksternal, terutama arah kebijakan moneter Amerika Serikat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa masih terdapat ruang bagi penurunan suku bunga acuan. Menurutnya, pelonggaran suku bunga dapat dilakukan jika inflasi tetap rendah, stabilitas ekonomi domestik terjaga, dan nilai tukar rupiah semakin terkendali. Pernyataan ini memperkuat keyakinan pasar bahwa kebijakan moneter nasional akan tetap akomodatif guna menjaga momentum pertumbuhan.

Secara regional, mayoritas mata uang Asia juga menguat terhadap dolar AS. Yen Jepang memimpin penguatan sebesar 0,75 persen, disusul won Korea 0,56 persen dan baht Thailand 0,49 persen. Dolar Taiwan dan peso Filipina masing-masing naik 0,40 persen, sementara dolar Singapura dan ringgit Malaysia menguat 0,20 persen. Hanya rupee India yang tercatat melemah 0,17 persen. Di sisi global, indeks dolar AS turun 0,21 persen ke level 96,59 dan melemah untuk hari keempat berturut-turut.

Tekanan terhadap dolar AS dipicu meningkatnya ekspektasi investor global terhadap potensi penurunan suku bunga Federal Reserve. Kekhawatiran menjelang rilis data penggajian AS serta data inflasi yang akan diumumkan dalam pekan ini membuat pelaku pasar mengurangi eksposur terhadap dolar. Kondisi ini menjadi faktor utama yang mendorong penguatan mata uang emerging markets, termasuk rupiah.

Di pasar saham, IHSG ditutup melonjak 159,23 poin atau 1,96 persen ke level 8.290,9. Aktivitas perdagangan tercatat ramai dengan nilai transaksi mencapai Rp29,7 triliun. Sebanyak 570 saham menguat, 168 saham melemah, dan 220 saham stagnan. Volume perdagangan mencapai 58,1 miliar saham dengan frekuensi 3,31 juta kali transaksi.

Mayoritas sektor mencatat penguatan, dengan sektor energi memimpin kenaikan sebesar 5,95 persen, diikuti barang konsumen primer 5,34 persen dan perindustrian 3,92 persen. Satu-satunya sektor yang melemah adalah sektor keuangan sebesar 0,49 persen. Sejumlah saham seperti PIPA hingga IFSH bahkan melesat antara 25 hingga 34 persen.

Menurut Pilarmas Investindo Sekuritas, penguatan IHSG ditopang oleh berlanjutnya pertemuan regulator pasar modal dengan MSCI serta kenaikan saham emiten konglomerasi. Dari sisi makroekonomi, Wakil Menteri Keuangan menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2026 berpotensi melampaui capaian kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen. Kombinasi sentimen global dan domestik inilah yang mendorong pasar keuangan Indonesia bergerak positif pada hari ini.

Monitorday.com – Halmahera Utara kembali menorehkan babak baru dalam sejarah pembangunannya. Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., bersama Wakil Bupati Dr. Kasman Hi Ahmad, S.Ag., M.Pd., resmi menghadirkan layanan transportasi udara melalui pesawat Susi Air sebagai bagian dari transformasi besar daerah kepulauan tersebut.

Kehadiran pesawat Susi Air yang mendarat di Bumi Hibualamo bukan sekadar seremoni penerbangan perdana. Ia menjadi simbol keberanian, visi, dan komitmen dua pemimpin Halut dalam membuka isolasi wilayah serta mempercepat konektivitas antar daerah. Di tengah hamparan langit biru Maluku Utara, baling-baling pesawat itu seakan mengabarkan bahwa Halmahera Utara sedang bergerak menuju era baru.

Bupati Dr. Piet Hein Babua menyatakan bahwa penyediaan transportasi udara merupakan langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan. Menurutnya, wilayah kepulauan seperti Halmahera Utara membutuhkan akses cepat dan efisien untuk menunjang pelayanan publik, distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi.

“Transportasi udara adalah jawaban atas tantangan geografis yang selama ini menjadi hambatan. Dengan konektivitas yang terbuka, Halmahera Utara dapat berkembang lebih cepat dan kompetitif,” ujarnya.

Wakil Bupati Dr. Kasman Hi Ahmad menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi Program SETARA yang menjadi visi pembangunan daerah. Program tersebut menitikberatkan pada pembangunan yang merata, adil, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran Susi Air dinilai sebagai instrumen nyata untuk mempercepat akses pendidikan, kesehatan, hingga penguatan sektor pariwisata.

Dampak paling terasa diprediksi akan muncul pada sektor pariwisata. Halmahera Utara dikenal memiliki panorama alam yang memukau pantai eksotis, pulau-pulau kecil yang memesona, kekayaan bawah laut, serta budaya Hibualamo yang unik. Dengan hadirnya penerbangan Susi Air, wisatawan domestik maupun mancanegara kini memiliki akses yang lebih mudah dan cepat untuk menikmati keindahan tersebut.

Para pelaku usaha wisata menyambut baik kebijakan ini. Mereka optimistis kunjungan wisatawan akan meningkat signifikan. Efek berganda diperkirakan akan dirasakan oleh hotel, homestay, restoran, transportasi lokal, hingga pelaku ekonomi kreatif. Halmahera Utara pun semakin terbuka sebagai destinasi unggulan di kawasan timur Indonesia.

Selain pariwisata, layanan penerbangan ini juga berperan penting dalam situasi darurat. Distribusi kebutuhan pokok, pengiriman tenaga medis, hingga evakuasi dalam kondisi bencana dapat dilakukan lebih cepat. Transportasi udara menjadi jembatan harapan bagi masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan panjang melalui jalur laut dan darat.

Banyak kalangan menilai duet kepemimpinan Dr. Piet Hein Babua dan Dr. Kasman Hi Ahmad sebagai kombinasi visi dan aksi yang kuat. Kedua tokoh Halut ini dinilai tidak hanya menghadirkan gagasan besar, tetapi juga mampu merealisasikannya dalam kebijakan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Deru mesin Susi Air yang kini mengudara di atas Halmahera Utara bukan sekadar suara penerbangan. Ia adalah tanda perubahan—bahwa daerah ini sedang melompat lebih jauh, membuka diri bagi dunia, dan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang setara, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Monitorday.Com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa 120 ribu pasien penyakit katastropik yang sebelumnya tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan terdampak pemutakhiran data, tetap akan memperoleh layanan dan penanganan medis.

Dalam rapat kerja bersama DPR di Jakarta, Rabu, Budi menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat kepada sejumlah rumah sakit agar tetap melayani para pasien tersebut tanpa jeda. Ia menjelaskan, di antara pasien yang kepesertaannya sempat dinonaktifkan terdapat penderita yang membutuhkan cuci darah rutin, terapi obat untuk stroke dan penyakit jantung, kemoterapi, hingga transfusi darah bagi pengidap talasemia. Karena itu, menurutnya, layanan medis tidak boleh terhenti demi mencegah risiko fatal.

“Kami di Kementerian Kesehatan saya rasa sama seperti Komisi IX, fokus kita, kita tidak mau layanan kesehatan terutama bagi masyarakat kita yang berisiko ini berhenti sehari pun ya. Sehari pun,” kata Budi.

Ia menerangkan, status nonaktif terjadi akibat perubahan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejumlah peserta terdorong ke kelompok desil 6–10 yang dikategorikan lebih mampu, sehingga kepesertaan PBI mereka dihentikan.

Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Kementerian Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar pembayaran klaim rumah sakit.

“Nah, 120 ribu pasien-pasien (penyakit) katastropik ini sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial,” katanya.

Selama masa reaktivasi tiga bulan tersebut, Budi menyebut BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah akan memperbaiki data 11 juta peserta PBI JK yang saat ini nonaktif.

“Karena total yang berpindah itu ada 11 juta. Yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan,” katanya.

Ia mengingatkan, kuota PBI JK sebenarnya mencapai 96,8 juta orang. Namun masih ditemukan 1.824 orang pada desil 10—kelompok ekonomi tertinggi—yang tercatat sebagai peserta PBI JK.

“Sambil itu ada waktu 3 bulan kita review kembali. Sehingga kita bisa menghimbau teman-teman yang masuk di PBI tapi sebenarnya desilnya desil 10 kita akan jelaskan. ‘Yuk teman-teman, Bapak kan bisa lah keluarin 42 ribu sebulan. Supaya porsinya itu bisa diisi dengan orang-orang yang benar tidak mampu,” katanya.

Terkait kebutuhan anggaran, Budi menjelaskan bahwa iuran sebesar Rp42 ribu per orang untuk sekitar 120 ribu peserta membutuhkan dana sekitar Rp5 miliar per bulan, atau kurang lebih Rp15 miliar untuk tiga bulan. Ia menilai angka tersebut relatif kecil dibandingkan risiko kematian yang dapat terjadi apabila pasien penyakit katastropik terlambat memperoleh penanganan, bahkan hanya dalam hitungan minggu.

Monitorday.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menegaskan arah baru pembangunan berbasis agromaritim dalam Seminar Pembangunan Agromaritim yang digelar di Aula Lantai 3 Setda, Rabu (11/2). Seminar menghadirkan pakar kelautan dan perikanan nasional, Prof Rokhmin Dahuri, yang memaparkan strategi transformasi ekonomi daerah menuju kesejahteraan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Prof Rokhmin menekankan bahwa kekuatan Aceh Jaya terletak pada sektor pertanian, kelautan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Dengan garis pantai sepanjang 221,95 kilometer dan 34 pulau, Aceh Jaya memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan ekonomi biru (blue economy) yang ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi.

“Transformasi ekonomi harus bergerak dari berbasis bahan mentah menuju inovasi dan industri hilir. Tanpa hilirisasi, kita akan terus berada pada ekonomi berpendapatan rendah,” tegas Prof Rokhmin.

Data 2024 menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 33,04 persen terhadap PDRB Aceh Jaya yang mencapai Rp3,6 triliun. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 3,83 persen, relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Produksi padi melonjak menjadi 94.739 ton, sementara kelapa sawit tetap menjadi komoditas perkebunan unggulan dengan produksi 130.982 ton.

Di sektor perikanan tangkap, potensi wilayah perairan yang masuk WPP 572 mencapai 1,22 juta ton per tahun. Namun tingkat pemanfaatannya masih sekitar 26 persen, membuka ruang besar bagi peningkatan produksi dan investasi. Sementara itu, potensi budidaya perikanan seluas 7.176 hektare baru dimanfaatkan 1,65 persen hingga 2024.

Prof Rokhmin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saat ini, lebih dari 54 persen tenaga kerja Aceh Jaya berpendidikan maksimal SMP. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam mendorong produktivitas dan inovasi.

Tingkat kemiskinan Aceh Jaya pada 2025 tercatat 10,37 persen, lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Aceh. Namun, mayoritas pekerja masih berada di sektor informal, mencapai 63,73 persen. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat industrialisasi berbasis komoditas lokal guna memperluas lapangan kerja formal.

Seminar ini juga menekankan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyatakan komitmennya menjadikan agromaritim sebagai mesin pertumbuhan baru menuju daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.