Monitorday.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, berpotensi mengalami penurunan dalam waktu mendatang. Keyakinan tersebut didasari prospek meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang diperkirakan akan menekan harga minyak dunia.

Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Senin (22/6), Purbaya mengatakan penurunan harga minyak global akan memberikan dampak positif terhadap harga BBM di dalam negeri sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun sehingga pondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat,” ujar Purbaya.

Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia yang terjadi akibat meningkatnya ketidakpastian global sebelumnya menjadi tantangan berat bagi perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi sebagai langkah mitigasi terhadap tekanan eksternal.

Purbaya menjelaskan bahwa tingginya harga minyak dunia sempat menjadi ujian bagi stabilitas ekonomi nasional. Namun, seiring membaiknya situasi global dan munculnya sinyal perdamaian antara AS dan Iran, tekanan tersebut diperkirakan mulai mereda.

“Ketika ketidakpastian meningkat seperti kemarin, harga minyak dunia tinggi sekali, kita dalam ujian yang berat,” katanya.

Ia menilai perkembangan terkini menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Dengan prospek penurunan harga energi dan berkurangnya risiko geopolitik, kinerja ekonomi pada kuartal II 2026 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Purbaya menambahkan, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat fondasi ekonomi yang telah dibangun agar pertumbuhan nasional dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

“Kalau dilihat dari data yang sekarang, sepertinya kita sudah melewati masa ujian itu. Ke depan, tinggal memperbaiki pondasi yang sudah ada supaya dengan perbaikan yang ada, kita bisa tumbuh lebih optimal,” ujarnya.

Jika tren penurunan harga minyak dunia berlanjut, masyarakat berpeluang menikmati harga BBM nonsubsidi yang lebih rendah, sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi penguatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Monitorday.com– Perang modern tidak lagi semata-mata dipicu oleh sengketa wilayah atau perbedaan ideologi. Dalam banyak kasus, penguasaan sumber energi menjadi faktor strategis yang menentukan arah konflik. Minyak, gas alam, uranium, hingga logam kritis kini menjadi aset geopolitik yang diperebutkan karena menentukan ketahanan ekonomi, kemampuan industri, dan kekuatan militer suatu negara.

Selama lebih dari satu abad, minyak menjadi “darah” perekonomian dunia. Konflik di Timur Tengah, Laut Kaspia, Afrika Utara, hingga Laut China Selatan sering kali berkaitan dengan akses terhadap cadangan energi atau jalur distribusinya. Selat Hormuz, misalnya, menjadi salah satu titik paling strategis karena sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melewati jalur tersebut. Gangguan di kawasan ini dapat memicu lonjakan harga energi global, inflasi, hingga perlambatan ekonomi internasional.

Kini, muncul babak baru dalam persaingan energi, yakni kebutuhan listrik yang sangat besar untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan (AI). Model AI generatif membutuhkan pusat data (data center) yang mengoperasikan ribuan hingga ratusan ribu unit pemroses grafis (GPU). Seluruh infrastruktur tersebut mengonsumsi energi listrik dalam jumlah masif, bahkan setara dengan konsumsi listrik sebuah kota kecil. Seiring meningkatnya penggunaan AI dalam industri, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan pemerintahan, kebutuhan energi diproyeksikan terus melonjak dalam dekade mendatang.

Fenomena tersebut mengubah cara negara memandang keamanan energi. Jika sebelumnya energi diprioritaskan untuk sektor transportasi dan manufaktur, kini pasokan listrik yang stabil menjadi syarat utama dalam membangun ekosistem AI nasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, Uni Eropa, dan negara-negara Teluk mulai berlomba membangun pembangkit listrik baru, memperluas jaringan transmisi, serta mengembangkan pusat data berskala besar untuk mempertahankan daya saing teknologi.

Persaingan tidak hanya terjadi pada minyak dan gas, tetapi juga pada sumber energi masa depan. Pembangkit listrik tenaga nuklir kembali mendapat perhatian karena mampu menyediakan listrik dalam jumlah besar secara stabil selama 24 jam. Di sisi lain, investasi pada energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan panas bumi terus meningkat sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus memenuhi target penurunan emisi karbon. Baterai penyimpanan energi dan teknologi jaringan listrik pintar (smart grid) juga menjadi komponen penting dalam menopang kebutuhan AI.

Selain energi, perlombaan AI turut meningkatkan permintaan terhadap mineral kritis seperti litium, nikel, kobalt, grafit, dan unsur tanah jarang (rare earth elements). Mineral tersebut dibutuhkan untuk baterai, semikonduktor, server, hingga infrastruktur kelistrikan. Akibatnya, negara yang memiliki cadangan mineral strategis memperoleh posisi tawar baru dalam geopolitik global. Persaingan investasi di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara pun semakin intensif.

Perang di masa depan kemungkinan tidak hanya dipicu oleh perebutan ladang minyak, tetapi juga oleh upaya menguasai rantai pasok energi dan teknologi digital. Serangan terhadap jaringan listrik, kabel bawah laut, satelit komunikasi, hingga pusat data dapat melumpuhkan ekonomi suatu negara tanpa harus menguasai wilayahnya secara fisik. Dengan demikian, keamanan energi dan keamanan siber menjadi dua sisi dari mata uang yang sama dalam era AI.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, potensi panas bumi yang besar, serta pasar digital yang terus berkembang, Indonesia berpeluang menjadi pemain penting dalam rantai pasok ekonomi AI. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila diiringi dengan pembangunan pembangkit listrik yang andal, penguatan jaringan transmisi, pengembangan pusat data nasional, serta kebijakan hilirisasi mineral yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi industri dalam negeri.

Pada akhirnya, perang, energi, dan AI membentuk sebuah segitiga strategis baru. Negara yang mampu menguasai sumber energi, membangun infrastruktur kelistrikan yang tangguh, dan memimpin inovasi AI akan memiliki keunggulan ekonomi, militer, dan politik yang semakin menentukan dalam tatanan dunia abad ke-21.

Monitorday.com– Kemarahan publik di India terus meningkat setelah tiga pelaut India tewas dalam serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal tanker komersial di kawasan Selat Hormuz. Insiden tersebut memicu kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump karena dinilai menjadikan pekerja sipil sebagai korban dalam operasi militer terhadap Iran.

Korban merupakan warga negara India yang bekerja sebagai awak kapal tanker minyak komersial. Menurut pemerintah AS, kapal tersebut diserang karena dianggap melanggar blokade terhadap ekspor minyak Iran dan dinilai tidak kooperatif. Namun, pemerintah India menilai penggunaan kekuatan mematikan terhadap kapal sipil tidak dapat dibenarkan dan telah menyampaikan protes resmi kepada Washington.

Ketegangan semakin meningkat setelah pemerintah AS pada awalnya tidak menyampaikan belasungkawa maupun permintaan maaf atas kematian ketiga pelaut tersebut. Sikap tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan di India, termasuk keluarga korban dan politisi oposisi yang mendesak pemerintah mengambil sikap lebih tegas terhadap Washington.

Isu keselamatan pelaut kemudian menjadi salah satu agenda dalam pertemuan Presiden Donald Trump dengan Perdana Menteri Narendra Modi di sela-sela KTT G7. Modi menegaskan bahwa keselamatan ratusan ribu pelaut India yang bekerja di jalur pelayaran internasional, termasuk di Selat Hormuz, merupakan kepentingan utama India. Trump menyampaikan simpati atas insiden tersebut dan menyatakan AS akan terus bekerja sama dengan India terkait keamanan maritim.

Insiden ini terjadi di tengah memburuknya hubungan India dan Amerika Serikat akibat sejumlah isu lain, termasuk tarif perdagangan, pembelian minyak Rusia oleh India, serta dinamika geopolitik di Asia Selatan. Para analis menilai kematian pelaut India berpotensi memperdalam defisit kepercayaan antara kedua negara, meskipun keduanya tetap memiliki kepentingan strategis yang besar di kawasan Indo-Pasifik.

Data industri menunjukkan India merupakan salah satu pemasok tenaga pelaut terbesar di dunia. Ratusan ribu pelaut India bertugas di kapal-kapal niaga internasional yang setiap hari melintasi Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak global. Karena itu, setiap eskalasi militer di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada keamanan energi dunia, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan bagi awak kapal sipil dari berbagai negara.

Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diprediksi masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada perdagangan hari ini, Selasa, 23 Juni 2026.

Tekanan terhadap IHSG belum sepenuhnya mereda setelah indeks ditutup melemah pada perdagangan sebelumnya. Investor masih berhati-hati karena pasar dibayangi sejumlah sentimen penting, baik dari dalam negeri maupun global.

Dari sisi teknikal, IHSG diperkirakan bergerak di area 6.060 hingga 6.290. Area support terdekat berada di kisaran 6.058, sementara support berikutnya berada di sekitar 5.917. Adapun resistance terdekat berada di area 6.287, dengan resistance lanjutan di sekitar 6.516.

Sentimen utama yang membayangi pasar hari ini adalah evaluasi MSCI terhadap status pasar saham Indonesia. Pelaku pasar mencermati apakah Indonesia tetap dipertahankan sebagai emerging market, apakah status pembekuan atau freeze terhadap saham-saham Indonesia berlanjut, serta bagaimana dampaknya terhadap arus dana asing.

Selain MSCI, investor juga masih mencermati pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah yang masih rentan tertekan dapat membuat investor asing lebih berhati-hati masuk ke aset berisiko, termasuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia.

Dari eksternal, pasar global juga belum sepenuhnya kondusif. Harga minyak memang melemah setelah muncul perkembangan positif dalam pembicaraan Amerika Serikat dan Iran, tetapi sentimen itu tertahan oleh kekhawatiran terhadap arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang masih ketat.

Kondisi tersebut membuat IHSG hari ini berpeluang bergerak dua arah. Jika mampu bertahan di atas area 6.058–6.060, indeks berpotensi kembali menguji area 6.200 hingga 6.290. Namun jika tekanan jual membesar dan support tersebut jebol, IHSG berisiko bergerak turun mendekati area 5.917.

Untuk strategi perdagangan, pelaku pasar disarankan tetap selektif dan tidak agresif mengejar saham yang sudah naik tinggi. Saham berkapitalisasi besar, sektor defensif, perbankan besar, konsumer, telekomunikasi, serta saham dengan fundamental kuat masih lebih menarik dicermati di tengah volatilitas pasar.

Dengan berbagai sentimen tersebut, skenario utama IHSG hari ini adalah konsolidasi cenderung melemah. Namun peluang rebound teknikal tetap terbuka apabila tekanan asing mereda, rupiah stabil, dan pasar mendapat sinyal positif dari perkembangan MSCI maupun sentimen global.

Monitorday.com– Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyaknya ke pasar global setelah Washington menerbitkan lisensi umum sementara yang melonggarkan pembatasan terhadap penjualan minyak mentah, produk minyak bumi, dan petrokimia asal Iran.

Kebijakan ini menjadi perubahan besar dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap Iran, terutama setelah bertahun-tahun sanksi energi menjadi salah satu instrumen utama Washington untuk menekan Teheran. Pelonggaran tersebut berlaku sementara selama 60 hari dan menjadi bagian dari proses negosiasi yang lebih luas antara kedua negara.

Departemen Keuangan AS menyebut lisensi itu memungkinkan produksi, pengiriman, dan penjualan minyak Iran hingga 21 Agustus 2026. Kebijakan tersebut juga mencakup sejumlah layanan pendukung seperti transaksi perbankan, asuransi, dan transportasi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi perdagangan minyak Iran.

Langkah ini diambil setelah Iran disebut berkomitmen membuka kembali akses bagi inspektur Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Selain itu, Teheran juga diminta menjamin kelancaran lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi urat nadi pengiriman minyak dan gas dunia.

Pelonggaran sanksi minyak Iran juga dipandang sebagai bagian dari kesepakatan awal untuk meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran. Dalam kesepakatan tersebut, Iran disebut akan mengurangi stok uranium yang diperkaya tinggi, sementara Amerika Serikat memberikan keringanan sanksi sebagai insentif diplomatik.

Bagi pasar energi global, keputusan ini berpotensi menambah pasokan minyak dan menekan kekhawatiran terhadap gangguan distribusi dari kawasan Teluk. Sebelumnya, ketegangan di sekitar Selat Hormuz sempat memicu lonjakan harga minyak karena pasar khawatir pasokan dari Timur Tengah terganggu.

Namun, kebijakan ini tetap bersifat sementara dan belum berarti sanksi terhadap Iran dicabut sepenuhnya. Washington masih menjadikan lisensi tersebut sebagai bagian dari proses negosiasi lanjutan untuk mencapai kesepakatan final terkait program nuklir Iran dan stabilitas kawasan.

Keputusan Trump mengizinkan Iran kembali menjual minyak juga dapat memunculkan reaksi beragam dari sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Di satu sisi, langkah ini dapat meredakan tekanan harga energi global. Di sisi lain, pelonggaran terhadap Iran berpotensi menimbulkan kekhawatiran baru bagi negara-negara yang selama ini melihat Teheran sebagai ancaman regional.

Dengan kebijakan ini, pasar minyak global memasuki fase baru yang sangat bergantung pada keberlanjutan negosiasi Washington dan Teheran. Jika pembicaraan berjalan positif, Iran berpeluang kembali menjadi pemain penting dalam perdagangan minyak dunia. Namun jika kesepakatan gagal, sanksi dan tekanan geopolitik bisa kembali mengguncang pasar energi.

Monitorday.com– Iklim investasi otomotif nasional kembali mendapat sorotan setelah dua perusahaan besar produsen komponen otomotif asal Jepang di Jawa Timur disebut bersiap memindahkan basis produksinya dari Indonesia ke Vietnam.

Kabar tersebut menjadi sinyal bahaya bagi sektor manufaktur, terutama karena rencana relokasi itu berpotensi berdampak pada ribuan pekerja di kawasan industri Pasuruan dan Mojokerto. Dua perusahaan tersebut disebut berinisial PT J dan PT S.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa kedua perusahaan itu merupakan bagian dari ekosistem industri otomotif besar asal Jepang. Menurutnya, jika rencana relokasi benar-benar berjalan, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam jumlah besar sulit dihindari.

“Di daerah Pasuruan dan Mojokerto ada dua perusahaan raksasa komponen otomotif, saya belum bisa sebut nama lengkapnya, baru inisial yaitu PT J dan PT S. Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK,” ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026).

Said Iqbal menjelaskan, persoalan ini berkaitan dengan perubahan arah bisnis prinsipal Jepang yang mulai mengalihkan fokus dari komponen kendaraan konvensional menuju rantai pasok kendaraan listrik atau electric vehicle. Namun, Indonesia disebut belum mampu menawarkan ekosistem dan insentif yang dianggap cukup kompetitif dibandingkan Vietnam.

Menurut Said, Vietnam saat ini dinilai lebih agresif dalam menawarkan paket kebijakan bagi investor kendaraan listrik. Hal itu membuat sejumlah prinsipal otomotif global mempertimbangkan ulang posisi Indonesia sebagai basis produksi komponen otomotif masa depan.

“Ini baru diskusi awal, informasi awal. Namun esensi masalahnya berada pada tataran kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah pusat kita yang dianggap kurang kompetitif bagi mereka,” kata Said Iqbal.

Ia menilai, pemerintah perlu segera membaca persoalan ini sebagai alarm serius bagi masa depan industri otomotif nasional. Jika tidak ditangani cepat, bukan tidak mungkin relokasi serupa akan diikuti perusahaan lain yang juga sedang menyesuaikan arah bisnis menuju kendaraan listrik.

Said Iqbal menyatakan akan mendorong Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI untuk membuka ruang dialog bipartit dengan manajemen kedua perusahaan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan hak-hak buruh tetap terlindungi apabila terjadi restrukturisasi atau perubahan arah produksi.

Selain itu, Said juga berencana menyerahkan laporan darurat tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh cetak biru industri kendaraan listrik nasional agar Indonesia tidak tertinggal dalam perebutan investasi otomotif global.

Pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan, juga didorong segera menyiapkan stimulus tandingan. Kebijakan yang lebih kompetitif dinilai mendesak agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi industri otomotif, sekaligus mencegah gelombang PHK baru di sektor manufaktur.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak para murid baru memanfaatkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026 sebagai momentum untuk membangun semangat baru, menjalin persahabatan, serta menumbuhkan kebiasaan positif sebagai bekal menempuh jenjang pendidikan berikutnya.

Ajakan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam webinar bertajuk “Sosialisasi dan Diskusi MPLS Ramah Tahun 2026” yang digelar di Jakarta Pusat, Senin.

Menurutnya, MPLS tidak hanya menjadi sarana bagi murid untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman baru, tetapi juga kesempatan untuk membentuk karakter serta kebiasaan baik yang bermanfaat bagi masa depan.

“Kepada anak-anakku sekalian, manfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mengenal teman, guru, dan lingkungan belajar, sekaligus membangun kebiasaan baik sebagai bekal di masa yang akan datang. Bangun semangat baru, persahabatan baru, dan terus kembangkan bakat serta potensi terbaik,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menegaskan bahwa MPLS Ramah bukan sekadar perubahan istilah, melainkan transformasi cara pandang dalam menyambut peserta didik baru. Jika sebelumnya kegiatan MPLS kerap dikaitkan dengan praktik perpeloncoan, kekerasan, atau aktivitas yang tidak edukatif, kini kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Karena itu, Mendikdasmen meminta seluruh satuan pendidikan menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan selama pelaksanaan MPLS.

Menurutnya, MPLS Ramah harus mampu menumbuhkan budaya saling menghormati, kerja sama, hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan.

“Saya menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS Ramah harus bebas dari perpeloncoan, kekerasan, pungutan, serta segala bentuk kegiatan yang tidak memiliki nilai edukatif dan justru membebani para murid,” tegasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai prinsip tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri yang menjadi panduan resmi pelaksanaan MPLS Ramah.

Abdul Mu’ti menjelaskan, Kepmendikdasmen Nomor 198 Tahun 2026 tentang Uraian Materi MPLS Ramah memuat panduan materi dan rujukan pelaksanaan MPLS pada setiap jenjang pendidikan. Regulasi tersebut diharapkan dapat memastikan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah berlangsung secara edukatif dan terbebas dari praktik perpeloncoan.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap MPLS Ramah 2026 menjadi sarana yang efektif untuk membantu murid beradaptasi dengan lingkungan belajar baru sekaligus membangun karakter positif sejak hari pertama memasuki sekolah.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mengambil langkah konkret untuk memastikan gangguan kelistrikan yang memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa tidak kembali terjadi.

Arahan tersebut disampaikan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap gangguan sistem kelistrikan yang terjadi dalam sepekan terakhir bersama PT PLN (Persero).

“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Menurut Bahlil, pemerintah dan PLN telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi keandalan sistem kelistrikan. Salah satunya terkait pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan ketersediaan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan untuk proses pencampuran (blending) bahan bakar pembangkit.

Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang untuk memasok sekitar 180 hingga 190 juta ton batu bara guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adapun kontrak pasokan batu bara yang dimiliki PLN saat ini mencapai sekitar 134 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, Bahlil menilai tidak seharusnya terjadi persoalan pasokan batu bara dari sisi volume.

“Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dan pengusaha sudah 134 juta ton untuk satu tahun. Sekarang baru bulan Juni, sehingga seharusnya tidak ada masalah,” ujarnya.

Meski demikian, PLN membutuhkan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah untuk keperluan blending. Pemerintah, kata Bahlil, telah membantu memastikan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan sehingga kendala tersebut kini dapat diatasi.

Selain menjamin kecukupan energi primer, pemerintah juga meminta PLN mempercepat program pemeliharaan (maintenance) pembangkit dan sistem kelistrikan guna meningkatkan keandalan layanan kepada masyarakat.

“Kami meminta PLN segera melakukan maintenance agar benar-benar dapat memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan stok batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dalam kondisi aman dan pelaksanaan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) tetap berjalan sesuai ketentuan.

Dalam rapat evaluasi, PLN juga melaporkan bahwa gangguan yang sempat memengaruhi sistem kelistrikan Jawa telah berhasil diatasi.

“PLN menyampaikan kepada saya bahwa mulai hari ini sudah tidak ada gangguan lagi. Namun, urusan teknis operasional kelistrikan merupakan tanggung jawab PLN, sementara pemerintah bertindak sebagai regulator,” kata Bahlil.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dipicu gangguan teknis pada dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Gangguan tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan menurunkan keandalan sistem kelistrikan Jawa. Namun, salah satu pembangkit yang mengalami gangguan telah berhasil dipulihkan dan kembali tersinkronisasi dengan sistem pada Minggu (21/6).

PLN menyatakan terus melakukan pemantauan sistem kelistrikan selama 24 jam penuh serta memperkuat pasokan energi primer untuk memastikan layanan listrik tetap andal.

Darmawan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Monitorday.com – Suara drum band dan sorak gembira anak-anak menyambut kedatangan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat di Kelompok Bermain Al Ikhlas 158, Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Sabtu (20/6). Di balik suasana hangat tersebut, tersimpan satu pesan penting tentang tantangan pendidikan yang masih dihadapi banyak daerah yaitu anak tidak sekolah (ATS).

Bagi pemerintah, memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang setara bukan sekadar target pembangunan, melainkan amanat konstitusi. Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong berbagai upaya agar tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dari bangku pendidikan.

“Semua masyarakat Indonesia harus mendapat kesempatan atau akses yang sama, mulai dari kota sampai di Pasirkiamis ini, tidak boleh ada yang tersisa, tidak mengikuti pendidikan,” tegas Wamendikdasmen Atip Latipulhayat di hadapan para guru dan orang tua murid.

Menurut Atip Latipulhayat, salah satu tantangan terbesar adalah masih adanya anggapan bahwa bekerja lebih penting daripada melanjutkan pendidikan. Padahal, pendidikan justru menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas hidup dan nilai ekonomi suatu pekerjaan.

Ia mencontohkan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu meningkatkan produktivitas berbagai sektor pekerjaan, termasuk sektor perikanan. Pada kesempatan ini, ia mengajak para orang tua untuk terus mendukung anak-anak mereka tetap bersekolah dan meraih pendidikan setinggi mungkin.

Komitmen serupa juga ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Garut. Di daerah yang memiliki ribuan satuan pendidikan tersebut, upaya menekan angka ATS dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari bantuan perlengkapan sekolah hingga pengembangan program orang tua asuh.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengungkapkan bahwa persoalan putus sekolah masih menjadi pekerjaan rumah besar di wilayahnya. Saat ini, terdapat hampir 16 ribu anak yang tercatat tidak melanjutkan pendidikan.

“Kami saat ini juga sedang mendesain konsep orang tua asuh, karena di Garut angka putus sekolah cukup banyak, ada hampir 16.000. Ini menjadi keprihatinan kita bersama, apa pun itu tetap anak kita yang harus kita dorong untuk sekolah,” ujarnya.

Program orang tua asuh tersebut dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk membantu anak-anak yang berisiko putus sekolah agar dapat kembali belajar.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menyiapkan bantuan sepatu, tas, dan seragam bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghilangkan hambatan ekonomi yang kerap menjadi alasan anak berhenti sekolah.

Dalam kesempatan yang sama, Abdusy Syakur juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Garut. Dari sekitar 4.400 ruang kelas PAUD yang ada, sekitar 1.000 ruang masih membutuhkan perbaikan.

“Kita hanya mampu memperbaiki kurang lebih 45 ruang kelas per tahun. Kalau dihitung-hitung, bisa sampai 30 tahun baru selesai jika tidak dibantu pemerintah pusat,” ungkapnya.

Kunjungan Wamendikdasmen ke Pasirkiamis menjadi pengingat bahwa mengatasi anak tidak sekolah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan terutama keluarga.

Dari sebuah desa di lereng Gunung Papandayan, Garut menunjukkan praktik baik bahwa pendidikan adalah urusan bersama. Ketika semua pihak bergerak, harapan untuk mengembalikan ribuan anak ke bangku sekolah bukanlah mimpi yang terlalu jauh untuk diwujudkan.

Monitorday.com — Perdana Menteri Inggris Keir Starmer resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin Partai Buruh pada Senin (22/6). Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri masa jabatannya sebagai perdana menteri, sesuai konstitusi Inggris yang menetapkan bahwa kepala pemerintahan berasal dari pemimpin partai mayoritas di parlemen.

Pengunduran diri Starmer menjadikannya perdana menteri keempat Inggris yang meninggalkan jabatannya dalam kurun lima tahun terakhir. Keputusan itu juga diumumkan hanya sehari menjelang peringatan 10 tahun referendum Brexit yang membawa Inggris keluar dari Uni Eropa.

Dalam pidatonya di Downing Street, London, Starmer menyatakan bahwa langkah tersebut diambil setelah mendengar aspirasi dan penilaian dari rekan-rekannya di Partai Buruh.

“Saya telah mendengar jawaban dari fraksi parlemen partai saya mengenai apakah saya masih orang yang tepat untuk memimpin menuju pemilihan umum berikutnya, dan saya menerima jawaban itu dengan lapang dada,” ujar Starmer.

Meski mengaku bangga berhasil mengembalikan Partai Buruh ke tampuk kekuasaan setelah 14 tahun berada di luar pemerintahan, Starmer menyadari kepemimpinannya tidak luput dari kekurangan.

Ia menegaskan bahwa keputusan mundur didasarkan pada kepentingan negara dan partai. Starmer juga mengungkapkan telah menyampaikan keputusannya kepada Raja Charles III sebelum pengumuman resmi dilakukan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Starmer menghadapi tekanan yang semakin kuat dari internal partainya. Popularitasnya terus menurun, terutama setelah kemenangan telak Andy Burnham dalam pemilu sela di daerah pemilihan Makerfield, Inggris barat laut.

Keberhasilan Burnham memperkuat posisi politiknya sebagai figur alternatif di Partai Buruh. Sejumlah tokoh senior partai, termasuk Menteri Luar Negeri Yvette Cooper, dilaporkan turut mendorong Starmer untuk mengundurkan diri.

Selain itu, kepemimpinan Starmer juga mendapat sorotan setelah nama Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat, Peter Mandelson, yang ditunjuknya pada Desember 2024, muncul dalam dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein. Kontroversi tersebut semakin memperburuk citra pemerintahannya.

Andy Burnham, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester, secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk memperebutkan kursi kepemimpinan Partai Buruh.

Dalam pidato kemenangannya di Makerfield, Burnham menyebut partainya memiliki “kesempatan terakhir untuk berubah” di tengah menurunnya dukungan publik.

Jika berhasil memenangkan pemilihan ketua Partai Buruh, Burnham berpeluang besar menjadi perdana menteri berikutnya mengingat partai tersebut masih menguasai mayoritas kursi di parlemen.

Burnham dikenal sebagai tokoh dari faksi kiri-moderat Partai Buruh dan pernah menjabat sebagai anggota parlemen serta menteri pada era pemerintahan Tony Blair dan Gordon Brown. Kemenangannya atas kandidat Reform UK yang dipimpin Nigel Farage semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat utama penerus Starmer.

Sejumlah survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Starmer berada pada titik rendah. Data YouGov mencatat hanya 19 persen warga Inggris yang memiliki pandangan positif terhadap dirinya, menempatkannya di luar jajaran politisi Partai Buruh paling populer.

Meski sebelumnya berulang kali menegaskan akan mempertahankan posisinya, meningkatnya tekanan internal serta merosotnya dukungan publik akhirnya mendorong Starmer untuk mengakhiri kepemimpinannya lebih awal.

Partai Buruh dijadwalkan segera menggelar proses pemilihan pemimpin baru yang akan menentukan arah pemerintahan Inggris pada periode mendatang.