Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan perundungan di sekolah tidak boleh lagi dipandang sebagai kenakalan biasa. Ia menyebut praktik tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dapat merusak masa depan anak, memicu trauma, hingga berujung pada hilangnya nyawa.

“Perundungan bukan sekadar kenakalan anak, melainkan pelanggaran HAM yang merusak masa depan, memicu trauma, dan bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa. Untuk itu, sekolah harus menjadi ruang bagi murid untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi tanpa rasa takut,” kata Abdul Mu’ti dalam diskusi publik mengenai pencegahan perundungan di Gedung Nusantara DPR RI, Senin (26/10/2026).

Menurut Mu’ti, pencegahan perundungan membutuhkan keterlibatan berkelanjutan dari sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tanpa kolaborasi tersebut, upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman akan sulit berjalan optimal.

Kemendikdasmen mendorong penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 serta Keputusan Mendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026.Kebijakan tersebut mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, dan keamanan digital. Pelaksanaannya meliputi deteksi dini, penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan korban dan saksi, serta dukungan psikologis. Penanganan kasus juga harus melibatkan sekolah dan pemerintah daerah sesuai kebutuhan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia.Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, sekitar 50,78 persen anak berusia 13–17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.

Sementara itu, 33,64 persen mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir.Arifah mengingatkan bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk fisik. Penghinaan, ancaman, dan tindakan merendahkan martabat juga dapat mengganggu kesehatan psikologis serta perkembangan anak.Karena itu, masyarakat diminta tidak menyepelekan kekerasan emosional dengan dalih bercanda atau bagian dari proses pendewasaan.

Ancaman terhadap anak juga meluas ke ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyoroti data riset yang dipaparkan dalam forum tersebut, yang menyebut 45 persen anak Indonesia pernah mengalami perundungan siber.Selain itu, sebanyak 82 persen remaja menilai media sosial memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan mental mereka.Kemampuan orang tua dalam mendampingi anak di ruang digital juga masih menjadi tantangan. Hanya 39,9 persen orang tua yang merasa percaya diri mendampingi anak saat menggunakan teknologi digital.

Sementara itu, penggunaan fitur kontrol orang tua dilaporkan masih berkisar 10–12 persen.Pemerintah mendorong perlindungan anak melalui kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan anak ketika mengakses platform digital.

Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957 Bambang Patijaya mengingatkan masyarakat agar tidak menormalisasi perundungan sebagai perilaku yang akan berhenti dengan sendirinya.

“Kita tidak boleh menganggap perundungan sebagai kenakalan biasa yang akan selesai dengan sendirinya,” ujarnya.

Senada, Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menekankan pentingnya deteksi dini dan mekanisme pelaporan yang jelas di lingkungan sekolah. Setiap laporan harus segera ditindaklanjuti, korban perlu mendapat perlindungan, dan hak anak untuk memperoleh pendidikan harus tetap dijamin.

Pemerintah menilai pencegahan perundungan tidak cukup hanya melalui aturan. Pelaksanaan kebijakan, keberanian melaporkan kasus, dan respons cepat terhadap korban menjadi faktor penting untuk memastikan sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman bagi seluruh murid.

Monitorday.com – Bank Indonesia (BI) berencana memanfaatkan rekam jejak transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai dasar alternatif penilaian kelayakan kredit atau credit scoring bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil yang selama ini kesulitan memenuhi persyaratan kredit perbankan.

Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan rencana tersebut dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurutnya, data transaksi QRIS berpotensi membantu lembaga keuangan menilai kelayakan usaha, termasuk merchant berskala kecil yang belum memiliki riwayat kredit memadai.

“Jadi ini paling tidak suatu keberhasilan di mana kita memberikan akses keuangan kepada para merchant di bawah, merchant-merchant yang small juga nantinya data ini bisa menjadi semacam credit scoring. Ke depannya akan seperti itu,” ujar Destry.

Potensi pemanfaatan data QRIS ditopang oleh luasnya adopsi sistem pembayaran digital tersebut. Hingga kuartal III/2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 70,6 juta, dengan total 49,4 juta merchant. Sebanyak 97 persen merchant tersebut merupakan pelaku UMKM.

Destry menilai pemanfaatan transaksi digital untuk memperluas akses pembiayaan sejalan dengan upaya BI mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jadi kita sudah melakukan banyak hal, paling tidak karena kita ingin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Artinya pertumbuhannya harus inklusif,” katanya.

Dari sisi aktivitas, volume transaksi QRIS tumbuh 75,80 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2026. Meski tetap tumbuh tinggi, angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan 147,65 persen pada kuartal III/2025.

Sementara itu, total transaksi pembayaran digital secara keseluruhan mencapai 18,09 miliar transaksi, tumbuh 39,24 persen secara tahunan.

Rencana BI tersebut sejalan dengan gagasan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mengolah data transaksi QRIS menjadi alternative credit scoring. Deputi Gubernur BI Juda Agung sebelumnya menyampaikan bahwa jejak transaksi digital dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi tambahan dalam penilaian kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai data transaksi QRIS dapat memberikan gambaran mengenai keberlangsungan aktivitas bisnis UMKM dan menjadi pertimbangan positif dalam penilaian pembiayaan, termasuk melalui perusahaan teknologi finansial atau fintech lending.

Selama ini, sebagian pelaku UMKM menghadapi kendala memperoleh pinjaman formal karena tidak mempunyai riwayat kredit perbankan. Padahal, aktivitas transaksi harian dapat menunjukkan perputaran usaha dan konsistensi penerimaan.

Dengan pengolahan data yang memadai, riwayat transaksi QRIS berpotensi menjadi informasi pelengkap bagi lembaga keuangan untuk menilai kemampuan usaha. Namun, pemanfaatannya sebagai dasar penilaian kredit tetap memerlukan sistem evaluasi yang andal serta perlindungan data transaksi.

Selain QRIS, Destry menyoroti perkembangan BI-FAST sebagai infrastruktur pembayaran yang memungkinkan transaksi berlangsung selama 24 jam.

Pada kuartal III/2026, volume transaksi BI-FAST tumbuh 31,78 persen secara tahunan menjadi 1,631 miliar transaksi. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp4.049 triliun.

Perkembangan QRIS dan BI-FAST memperlihatkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital di Indonesia. Bagi BI, infrastruktur tersebut tidak hanya mendukung efisiensi transaksi, tetapi juga berpotensi memperkuat akses UMKM terhadap layanan keuangan formal melalui pemanfaatan data aktivitas ekonomi.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempercepat pengembangan vaksin malaria demi mewujudkan kemandirian vaksin nasional sekaligus membuka peluang kontribusi Indonesia bagi dunia.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, arahan tersebut disampaikan Prabowo saat dirinya melaporkan sejumlah penugasan riset di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

“Pak Presiden minta agar proses riset terkait dengan vaksin ini dipercepat,” kata Arif seusai bertemu Presiden.

Arif mengungkapkan, BRIN saat ini mengembangkan empat kandidat vaksin malaria. Secara keseluruhan, terdapat sekitar lima hingga enam kandidat vaksin malaria yang tengah dikembangkan di Indonesia.

Dalam prosesnya, BRIN bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma. Dengan dukungan pemerintah, Arif berharap pengembangan vaksin tersebut dapat dipercepat hingga tiga tahun dari jadwal semula.

“Beliau akan memberikan dukungan penuh terhadap produksi vaksin ini, khususnya vaksin malaria,” ujarnya.

Arif menjelaskan, pengembangan vaksin malaria di Indonesia menghadapi tantangan karena parasit penyebab penyakit tersebut memiliki karakteristik berbeda. Salah satunya adalah Plasmodium vivax, yang menurut Arif hingga kini belum memiliki vaksin.

Karakteristik parasit yang beragam membuat riset vaksin perlu disesuaikan dengan jenis malaria yang menjadi sasaran pengembangan.

BRIN berharap riset yang dipercepat dapat menghasilkan vaksin yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri. Selain memperkuat kemandirian kesehatan nasional, keberhasilan tersebut berpotensi memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia.

“Jadi kalau kita bisa produksi di Indonesia, ini bisa menjadi salah satu kontribusi Indonesia untuk dunia,” tutur Arif.

Menurutnya, Prabowo juga menekankan pentingnya kontribusi Indonesia dalam menjawab persoalan global. Malaria masih menjadi tantangan kesehatan di berbagai negara, sehingga pengembangan vaksin dinilai memiliki arti strategis melampaui kepentingan nasional.

Selain pengembangan vaksin malaria, Arif turut melaporkan sejumlah agenda riset BRIN kepada Presiden.

Riset tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemanfaatan limbah sawit untuk menghasilkan energi biogas, pengembangan obat herbal, serta penanganan sampah.

Berbagai agenda itu menjadi bagian dari upaya BRIN mendukung penyelesaian persoalan strategis nasional melalui riset dan inovasi.

Percepatan riset vaksin malaria kini menjadi salah satu fokus yang mendapat dukungan Presiden, dengan target memperpendek waktu pengembangan dan memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghasilkan vaksin sendiri.

Monitorday.com – Pemerintah terus meningkatkan program bedah rumah, penyaluran rumah subsidi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan produk bahan bangunan lokal. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (26/10/2026).

Dalam laporannya, Maruarar menyampaikan perkembangan program bedah rumah yang mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan meningkatkan kualitas rumah yang ditempati masyarakat.

“Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah,” ungkap Maruarar.

Selain perbaikan rumah, Maruarar menyebut pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program tersebut agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang terjangkau.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu program yang dilaporkan  juga oleh Maruarar adalah pengembangan industri genteng tanah liat berbasis UMKM di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Menurut Maruarar, program ini mendorong pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memenuhi standar kualitas melalui pendampingan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Ada 34 UMKM yang sudah lolos SND, yaitu kriteria kehandalan, artinya dia sudah punya suatu sertifikasi yang kuat, lolos, uji, dan 34 ini menyiapkan 2,4 juta genteng, produk UMKM, genteng dari tanah liat sehingga kualitasnya itu terjaga,” ujar Maruarar.

Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong pemanfaatan produk lokal sesuai potensi daerah masing-masing. Maruarar menegaskan, penguatan UMKM lokal menjadi bagian penting dari pelaksanaan program perumahan nasional karena dapat menghubungkan kebutuhan pembangunan rumah dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

“Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah Genteng kita juga akan ke tempat yang lain,” imbuh Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap pengembangan program ASRI yang mengedepankan lingkungan Indonesia yang nyaman, indah, sehat, serta memberdayakan UMKM. Maruarar menyebut program tersebut tengah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal. 

“Kami juga sudah diminta menyiapkan untuk program ke depan, bagaimana program ASRI, Bapak Presiden itu sangat sekali ingin Indonesia itu nyaman, indah, memperdayakan UMKM, sehat,” pungkas Maruarar.

Rumah rakyat diperbaiki, kesempatan memiliki hunian diperluas, dan UMKM lokal ikut diberdayakan. Inilah arah pembangunan perumahan yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.

Monitorday.com – Enam murid sekolah luar biasa (SLB) Indonesia mengharumkan nama bangsa di ajang internasional Battle of the Chefs (BOTC) 2026 di Penang, Malaysia. Mereka membawa pulang empat medali perak dan dua medali perunggu setelah bersaing dalam kompetisi kuliner pada 21–24 Oktober 2026.

Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa murid berkebutuhan khusus mampu bersaing di tingkat internasional ketika mendapat kesempatan, latihan, dan dukungan yang memadai. Capaian ini sekaligus memperkuat pentingnya pendidikan inklusif yang memberi ruang bagi setiap murid untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya.

Kepala Pusat Pengembangan Prestasi dan Pembinaan Karakter (Puspreka) Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, mengapresiasi keberhasilan para peserta. Menurutnya, nilai kompetisi tidak hanya terletak pada medali, tetapi juga pada proses pembelajaran, kreativitas, kemandirian, dan kepercayaan diri yang terbentuk selama persiapan hingga perlombaan.

“Keikutsertaan dalam ajang BOTC 2026 ini tidak semata-mata berorientasi pada raihan penghargaan. Prestasi ini menjadi wujud komitmen untuk menghadirkan ruang yang inklusif bagi murid berkebutuhan khusus agar dapat menunjukkan kompetensi, mengembangkan kemandirian, dan memperoleh pengakuan atas potensi yang dimiliki,” ujar Rusprita, Minggu (25/10/2026).

Enam wakil Indonesia tersebut berasal dari berbagai daerah, yakni Keylla Almayra dari SLB Negeri 1 Bantul, DI Yogyakarta; Dinda Aprillia dari SLB Negeri Pembina Palembang, Sumatra Selatan; Roainun dari SLB Negeri Pangeran Cakrabuana, Jawa Barat; Charisya Apta Maydian Aglind dari SLB Negeri Semarang, Jawa Tengah; Hepi Vania Zendrato dari SLB Negeri 1 Padang, Sumatra Barat; serta Andi Ismira Aulia dari SLB Negeri Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Salah satu karya yang ditampilkan para peserta adalah kue dekoratif dengan detail dan tema khusus. Andi Ismira Aulia, yang akrab disapa Mira, mengaku pengalaman di BOTC 2026 menjadi kesempatan pertamanya mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional.

Bersama Hepi Vania Zendrato, Mira menyajikan kue dua tingkat bertema bunga, lengkap dengan hiasan berbentuk keranjang dan ornamen floral. Pengalaman tersebut menjadi dorongan baginya untuk terus belajar dan berani menghadapi tantangan baru.

Mira juga menyampaikan pesan kepada teman-temannya di seluruh Indonesia agar tetap bersemangat mengejar cita-cita.

“Tetap semangat, jangan patah semangat, dan terus belajar untuk menampilkan yang terbaik,” pesannya.

Semangat serupa ditunjukkan Dinda Aprillia, peraih medali perunggu. Guru pendampingnya, Labora Francisca, mengungkapkan Dinda tetap tekun berlatih meski kabut asap melanda Palembang menjelang kompetisi.

Dalam perlombaan, Dinda membuat kue bertema Tahun Baru Imlek dengan dekorasi naga dan ornamen khas perayaan tersebut. Labora berharap prestasi itu membuka lebih banyak peluang bagi Dinda untuk mengembangkan keterampilan, melanjutkan pendidikan, hingga mendapatkan beasiswa.

Kemendikdasmen akan mendokumentasikan pencapaian para peserta melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta Murid (SIMT). Langkah ini ditujukan untuk membangun rekam jejak prestasi yang dapat mendukung pengembangan pendidikan dan membuka peluang karier di bidang kuliner.

Keberhasilan enam murid SLB tersebut tidak hanya menambah koleksi medali Indonesia. Prestasi mereka juga menunjukkan pentingnya akses, pembinaan, dan kesempatan yang setara agar murid berkebutuhan khusus dapat berkembang serta memperoleh pengakuan atas kemampuan mereka di panggung dunia.

Monitorday.com – Laba bersih gabungan badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp214,9 triliun pada Januari–Agustus 2026, tumbuh 18,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp181,5 triliun. Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia, Dony Oskaria, menyebut lonjakan tersebut sebagai hasil transformasi pengelolaan perusahaan negara.

“Karena itu tadi, transformasi yang sudah kita lakukan memberikan hasil,” kata Dony dalam sesi C-Suite Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Berdasarkan data Danantara, laba bersih BUMN meningkat Rp33,4 triliun secara tahunan. Sejalan dengan itu, tingkat pengembalian atas ekuitas atau return on equity (ROE) yang disetahunkan naik menjadi 8,0 persen, dari 7,4 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sejumlah BUMN mencatat pertumbuhan laba signifikan setelah menjalani pembenahan bisnis dan pengelolaan keuangan. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) membukukan kenaikan laba bersih tertinggi di antara perusahaan yang disoroti Dony, yakni 427 persen secara tahunan.

“Bapak-Ibu bisa lihat, Semen Indonesia membukukan keuntungan, kenaikan keuntungan 427 persen,” ujarnya.

Pertumbuhan juga dicatat Pupuk Indonesia sebesar 233 persen, Danareksa 110 persen, dan PTPN III sebesar 55 persen. Sementara itu, laba Pertamina naik 48 persen, Pelindo 45 persen, Bank Tabungan Negara (BTN) 35 persen, serta Bank Mandiri 16 persen dibandingkan Januari–Agustus 2025.

Dony menjelaskan, transformasi dilakukan dengan mengevaluasi model bisnis, sumber dan komposisi pendapatan, struktur biaya, hingga tingkat keuntungan perusahaan. Langkah tersebut mengacu pada praktik terbaik industri global.

Pembenahan juga diarahkan pada penguatan disiplin keuangan dan tata kelola agar perusahaan negara dapat beroperasi lebih efisien dan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.

“Sekarang perusahaan-perusahaan kita di-manage dengan tata kelola yang baik,” kata Dony.

Peningkatan profitabilitas BUMN menjadi faktor penting bagi Danantara Indonesia dalam menjalankan mandat investasi strategis. Pasalnya, dividen yang dihasilkan perusahaan-perusahaan negara menjadi salah satu sumber pendanaan investasi lembaga tersebut.

Dengan kinerja keuangan yang lebih kuat, Danantara diharapkan memiliki kapasitas lebih besar untuk membiayai investasi di sektor-sektor strategis. Investasi itu ditujukan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan membuka lapangan kerja di Indonesia.

Sebelumnya, pada 8 Oktober 2026, Dony menyampaikan bahwa Danantara memperkuat tata kelola BUMN, antara lain melalui pembentukan komite investasi. Komite tersebut bertugas memastikan penanaman modal sesuai dengan peruntukan dan rencana kerja perusahaan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan dividen Danantara belum diperhitungkan sebagai penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026 maupun 2027.

Danantara diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 sebagai lembaga pengelola investasi strategis nasional. Pembentukannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, dengan mandat memperkuat pengelolaan aset serta investasi negara.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menegaskan keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga ketangguhan menghadapi tekanan dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Menurut dia, pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk resiliensi sekaligus karakter generasi muda.

“Yang menentukan kesuksesan seseorang adalah resiliensi. Yaitu, ketangguhan untuk bertahan di tengah tekanan, untuk bangkit lagi ketika jatuh,” kata Fajar dalam Sarasehan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Sangen, Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (24/10).

Fajar mengaku memahami proses pembentukan karakter di pesantren karena pernah menjalani pendidikan di lingkungan tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Sejak jenjang madrasah tsanawiyah hingga kuliah, ia berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain dan dari satu kota ke kota lainnya.

“Ada tiga kota yang sudah menjadi bagian dari hidup saya. Dan itu saya habiskan sebagian besarnya di pondok pesantren. Jadi, saya mengalami bagaimana kehidupan di pondok pesantren yang mungkin kondisi banyak pesantren saat ini lebih baik daripada dulu,” ujarnya.

Menurut Fajar, pengalaman hidup di pesantren tidak hanya membentuk kemandirian dan daya tahan mental, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang menjadi bekal menghadapi perubahan zaman.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), Fajar menilai karakter menjadi fondasi penting agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Kemampuan akademik dan penguasaan teknologi, menurut dia, perlu berjalan seiring dengan integritas serta kesadaran moral.

“Karakter itu foundational skill. Keterampilan dasar dalam kehidupan. Karakter menjadi fondasi yang penting untuk menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Harus ada rasa tanggung jawab saat menggunakan teknologi. Karakter itulah yang sebenarnya dibangun di pondok pesantren,” kata Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Ia juga mengaitkan pendidikan karakter di pesantren dengan misi Nabi Muhammad SAW dalam menyempurnakan akhlak. Nilai moral, kata Fajar, menjadi bagian penting dari proses pendidikan yang tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian akademik.

“Sebuah hadis menyebutkan bahwa misi Nabi Muhammad diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama buitstu li utammima makarimal akhlaq. Proses pembentukan itulah yang hendak dibentuk selama di pesantren,” imbuhnya.

Dalam agenda yang sama, Fajar berdialog dengan para santriwati di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Muhammadiyah Atmo Wahjono, yang terintegrasi dengan SMK Muhammadiyah Watukelir di Kecamatan Weru, Sukoharjo.

Dalam perbincangan tersebut, ia menanyakan rencana para santriwati setelah lulus, apakah akan bekerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Salah seorang santriwati menjawab ingin kuliah, meski belum menentukan kampus tujuan.

Fajar kemudian menyarankan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), tempat ia menempuh pendidikan, sembari berseloroh bahwa dirinya juga merupakan alumni kampus tersebut.

Ia menilai model pesantren vokasional yang mengintegrasikan pendidikan keagamaan dengan keterampilan kejuruan merupakan terobosan yang belum banyak diterapkan pesantren lain.

Menurut Fajar, model pendidikan semacam ini membuka peluang bagi santri untuk memiliki bekal keagamaan sekaligus keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Ia berharap para lulusan mampu berkiprah lebih luas di tengah masyarakat.

Penguatan karakter, ketangguhan mental, dan keterampilan kerja, dengan demikian, menjadi tiga aspek yang dinilai penting untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan masa depan.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tengah mengkaji ulang definisi tindak pidana korupsi, termasuk batasan kerugian negara dalam pengelolaan bisnis. Kajian ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar rumusan hukum korupsi sesuai dengan kondisi Indonesia.

Yusril mengatakan, usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk meninjau kembali definisi kerugian negara berangkat dari pengalaman nyata, terutama dalam pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN).

“Pak Luhut itu mengemukakan sesuatu itu tidak bukan teori, tapi berdasarkan juga pengalaman-pengalaman praktik yang terjadi, terutama dalam pengelolaan BUMN,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Ia mencontohkan kasus kredit bermasalah selama pandemi COVID-19. Saat itu, sejumlah debitur gagal membayar pinjaman kepada bank akibat tekanan ekonomi, tetapi kemudian menghadapi proses hukum di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Menurut Yusril, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kerugian bisnis dan tindak pidana korupsi. Di sejumlah negara, kegagalan pembayaran akibat kondisi tertentu dapat dipandang sebagai risiko bisnis, bukan otomatis sebagai tindak pidana korupsi.

“Namanya ada force majeure, ada korupsi. Tapi kita, coba lihat di lapangan, berapa banyak kasus korupsi karena ketidakmampuan membayar utang karena default karena sebab-sebab tertentu,” ujarnya.

Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo meminta kajian lebih mendalam untuk merumuskan pengertian korupsi yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan hukum Indonesia.

“Beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” kata Yusril.

Kajian tersebut juga ditujukan untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi yang telah diratifikasi Indonesia.

Yusril menjelaskan, UNCAC tidak hanya mengatur penyuapan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi, termasuk pencucian uang dan penipuan.

Pemerintah menilai sejumlah ketentuan dalam hukum nasional perlu dikaji agar penerapannya lebih jelas dan selaras dengan kerangka konvensi internasional tersebut.

Meski demikian, kajian mengenai definisi kerugian negara dan tindak pidana korupsi ini menjadi penting untuk memperjelas batas antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan melawan hukum, tanpa mengabaikan upaya pemberantasan korupsi.

Monitorday.com – Dua putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, resmi mengundurkan diri dari jabatan tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan ini diambil setelah pengangkatan keduanya menuai kritik publik karena dinilai berpotensi mengarah pada praktik nepotisme.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri keduanya telah diterima oleh pimpinan kementerian pada Senin (26/10/2026).

“Hari ini kami, saya dan Pak Menteri sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut. Jadi secara resmi hari ini dua orang yang disebut di berita… beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri,” ujar Dahnil di kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat.

Polemik pengangkatan Barbarossa dan Gibran mencuat lantaran keduanya merupakan anak kandung Menteri Haji yang akrab disapa Gus Irfan. Sejumlah warganet mempertanyakan proses pengangkatan tersebut dan mengaitkannya dengan dugaan nepotisme.

Dahnil mengatakan keputusan mundur itu diambil untuk menjaga integritas lembaga sekaligus merespons polemik yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan, kementeriannya berkomitmen mencegah praktik nepotisme dan berbagai tindakan yang bertentangan dengan etika.

“Itu juga untuk menjawab komitmen kami di Kementerian Haji dan Umrah untuk menjaga, memastikan integritas tetap harus terjaga. Dan itu adalah komitmen Pak Menteri dan komitmen saya untuk memastikan Kementerian Haji dan Umrah itu harus bebas dari praktik-praktik yang tidak beretika, praktik-praktik yang manipulatif, koruptif, perilaku mafia dan sebagainya,” tegasnya.

Dahnil menjelaskan, keterlibatan kedua putra Gus Irfan bermula ketika Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dibentuk pada akhir Oktober 2024. Saat itu, lembaga tersebut masih kekurangan sumber daya manusia, belum memiliki struktur organisasi yang memadai, kantor, maupun staf administrasi.

Menurut Dahnil, pada masa awal pembentukan, hanya dirinya dan Irfan Yusuf yang menjalankan tugas di lembaga tersebut. Sejumlah orang, termasuk kedua putra Menteri Haji, kemudian membantu proses persiapan secara sukarela.

“Keramaian kemarin terkait dengan dua tenaga ahli ini sebenarnya memang berangkat dari kebutuhan Kementerian Haji di awal-awal dulu. Ketika Badan Penyelenggara Haji memang tidak ada orang yang mau membantu kami sejak awal secara sukarela,” kata Dahnil.

Ia menambahkan, bantuan tersebut diberikan tanpa gaji pada masa awal pembentukan lembaga.

Sebelumnya, Gus Irfan juga telah memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut. Ia menyebut anak-anaknya bersama sejumlah santri membantu proses pembentukan BP Haji secara cuma-cuma selama tiga hingga empat bulan.

Ketika kelembagaan berkembang menjadi kementerian, beberapa orang yang dinilai memiliki kompetensi dan integritas kemudian diangkat sebagai tenaga ahli.

Namun, derasnya kritik publik dalam beberapa hari terakhir berujung pada keputusan Barbarossa dan Gibran untuk melepaskan jabatan mereka.

Dengan pengunduran diri tersebut, posisi tenaga ahli yang ditinggalkan keduanya akan diisi personel baru sesuai kebijakan dan arahan Menteri Haji dan Umrah.

Polemik ini menjadi ujian bagi kementerian yang relatif baru dalam menjaga kepercayaan publik, terutama terkait transparansi pengisian jabatan dan penerapan prinsip integritas dalam tata kelola pemerintahan.

Monitorday.com – Pemerintah memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, revitalisasi ribuan taman kanak-kanak (TK), dan peningkatan kualifikasi guru. Namun, tantangan pemerataan masih besar: hampir 1,37 juta murid kelas I sekolah dasar (SD) tercatat belum pernah mengenyam pendidikan PAUD.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pendidikan usia dini menjadi fondasi penting bagi perkembangan anak dan keberhasilan mereka menempuh pendidikan di jenjang berikutnya.

“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan,” kata Abdul Mu’ti dalam perayaan Milad ke-107 TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) dan Milad ke-29 Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026).

Melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah mendorong setiap anak mengikuti pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum masuk SD. Meski demikian, perluasan akses masih menjadi pekerjaan rumah.

Abdul Mu’ti menyebut Indonesia memiliki 103.221 satuan TK dengan total 3.808.734 murid. Di sisi lain, sebanyak 1.372.947 murid kelas I SD belum pernah mengikuti PAUD.

Untuk memperluas akses sekaligus memperbaiki sarana pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan revitalisasi 13.831 TK pada 2026. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan 1.355 TK yang mendapat bantuan pada 2025.

Pemerintah juga menyiapkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 888.000 murid TK. Bantuan sebesar Rp450.000 per anak per tahun akan diberikan sesuai kriteria penerima.

Upaya pemerintah tidak hanya menyasar fasilitas dan bantuan bagi murid, tetapi juga kualitas tenaga pendidik. Kemendikdasmen memperluas program pemenuhan kualifikasi akademik guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Setelah mengalokasikan program bagi 12.500 guru pada 2025, pemerintah meningkatkan kuotanya menjadi 150.000 guru pada 2026. Program ini ditujukan untuk membantu guru menuntaskan pendidikan sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Abdul Mu’ti juga menekankan pentingnya metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Menurut dia, pendidikan PAUD harus mengutamakan aktivitas bermain sebagai bagian dari proses belajar, bukan membebani anak dengan hafalan dan pekerjaan rumah secara berlebihan.

“Semua teori pendidikan mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini itu prinsip pedagogisnya adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain,” ujarnya.

Kemendikdasmen turut mendorong pendekatan STEAMS yang mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, dan olahraga. Pendekatan ini diterapkan melalui lagu, permainan, serta aktivitas kelompok untuk membantu anak mengenal angka, mengembangkan kemampuan motorik, mengasah imajinasi, dan membangun keterampilan sosial.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyoroti peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, memberikan bantuan pendidikan kepada 5.000 anak setiap tahun melalui 139 sekolah. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pendidikan, seperti pakaian, buku, dan seragam.

Berbagai program tersebut diharapkan memperluas kesempatan anak memperoleh pendidikan sejak usia dini. Pemerintah juga mendorong sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat memperkuat kolaborasi agar setiap anak mendapat akses pendidikan yang layak sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.