Monitorday.com – Pemerintah memastikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini tidak hanya menyasar guru, tetapi juga mencakup sejumlah profesi lain di sektor pelayanan publik.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan kebijakan tersebut seusai rapat finalisasi pembahasan kepegawaian bersama DPR RI dan sejumlah menteri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo mengatakan, keputusan pengangkatan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan pemerintah terkait penataan status tenaga non-ASN yang telah diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

“Sebagaimana waktu lalu kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” kata Prasetyo.

Awalnya, skema peningkatan status tersebut direncanakan hanya untuk tenaga pendidikan, khususnya guru. Namun, setelah melalui perhitungan lebih lanjut, pemerintah memutuskan memperluas cakupan kebijakan ke berbagai sektor.

Selain guru, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu juga mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.

“Secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Prasetyo.

Rencana perubahan status ini sebelumnya juga disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada 21 Juli 2026.

Saat itu, Mu’ti menyebut pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan dilakukan tanpa melalui tes ulang. Pemerintah juga telah meminta pemerintah daerah melakukan pendataan sebagai persiapan perubahan status kepegawaian tersebut.

“Kalau yang paruh waktu penuh waktu tanpa tes. Jadi sekarang sudah ada pendataan yang kami minta kepada pemerintah daerah sekarang ini untuk nanti per 1 Januari 2027 status mereka sudah berubah,” kata Mu’ti.

Dengan keputusan terbaru tersebut, cakupan pengangkatan PPPK penuh waktu tidak lagi terbatas pada tenaga pendidik. Kebijakan ini turut menyasar tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, serta berbagai tenaga teknis dan pelayanan yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meraih penghargaan Excellence in Digital Learning Transformation for Inclusive Education dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah mempercepat digitalisasi pembelajaran sekaligus memperluas akses pendidikan yang inklusif di seluruh Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, kepada Direktur Sekolah Menengah Pertama, Maulani Mega Hapsari, yang mewakili Kemendikdasmen. Penyerahan berlangsung di JW Marriott, Jakarta Selatan, Jumat malam (6/11/2026).

Kemendikdasmen dinilai berhasil mendorong transformasi pendidikan melalui integrasi teknologi di sekolah, penguatan kompetensi guru, serta pemerataan akses terhadap sarana pembelajaran digital.

Salah satu program unggulannya adalah penyediaan papan interaktif digital berukuran 75 inci untuk mendukung proses belajar yang lebih modern dan partisipatif. Namun, pemerintah tidak hanya membagikan perangkat teknologi, melainkan juga berupaya mengatasi kendala infrastruktur yang selama ini menghambat digitalisasi sekolah.

Sekolah yang belum terjangkau jaringan listrik mendapat bantuan panel surya sebagai sumber energi alternatif. Sementara sekolah yang kesulitan memperoleh akses internet dibekali perangkat satelit agar tetap dapat terhubung dengan jaringan digital.

Pemerintah juga memberikan bimbingan teknis kepada guru dan jajaran dinas pendidikan. Pelatihan tersebut mencakup pemanfaatan papan interaktif digital agar teknologi yang diberikan benar-benar digunakan secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar.

Program digitalisasi pendidikan berlanjut pada 2026 dengan menyasar 148.961 sekolah dasar. Bantuan mencakup penyediaan perangkat pembelajaran digital sekaligus peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

Langkah ini diharapkan memperkuat kualitas pembelajaran yang lebih interaktif dan inklusif. Pemerintah juga menargetkan pemanfaatan teknologi dapat mendorong peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan sains peserta didik sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.

CNN Indonesia Awards merupakan ajang penghargaan bagi individu, institusi, dan pemimpin yang dinilai memberikan kontribusi serta dampak nyata bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi berbagai pihak untuk menghadirkan perubahan positif.

Penyelenggaraan CNN Indonesia Awards 2026 menjadi gelaran kesembilan setelah sebelumnya digelar di sejumlah daerah, yakni Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Jawa Barat, Bali, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta.

Monitorday.com — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni memberikan diskon tiket kapal penumpang sebesar 30 persen selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Program ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong mobilitas selama libur akhir tahun.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Samsuddin, mengatakan potongan harga berlaku untuk keberangkatan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Diskon diberikan untuk komponen tarif dasar tiket kelas ekonomi pada seluruh kapal penumpang Pelni yang melayani rute domestik.

Pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 414.630 penumpang kelas ekonomi yang tersebar di 25 trayek kapal penugasan Pelni. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan kementerian terkait sebagai bagian dari stimulus transportasi selama periode Nataru.

Meski menawarkan potongan hingga 30 persen, calon penumpang perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku. Diskon hanya dikenakan pada tarif dasar tiket, bukan keseluruhan biaya perjalanan. Dengan demikian, komponen biaya asuransi dan jasa kepelabuhanan tetap dibayarkan sesuai ketentuan.

Pelni telah membuka penjualan tiket dengan tarif khusus sejak 27 Oktober 2026 melalui seluruh kanal pemesanan resmi. Masyarakat dapat memanfaatkan program ini untuk merencanakan perjalanan lebih awal sebelum kuota diskon habis.

Berikut sejumlah cara membeli tiket kapal Pelni dengan diskon Nataru 2026/2027:

1. Melalui aplikasi PELNI Mobile

Calon penumpang dapat mengunduh aplikasi PELNI Mobile melalui Google Play Store atau App Store. Selanjutnya, masukkan pelabuhan keberangkatan, pelabuhan tujuan, serta tanggal perjalanan antara 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Sistem akan menampilkan jadwal kapal beserta harga tiket yang telah disesuaikan dengan program diskon apabila memenuhi ketentuan.

2. Melalui kanal resmi Pelni

Selain aplikasi, pembelian tiket dapat dilakukan melalui sejumlah saluran resmi berikut:

• Situs resmi Pelni di pelni.co.id.
• Contact Center 162.
• Loket cabang Pelni di pelabuhan.
• Agen mitra resmi Pelni.

Pelni mengingatkan masyarakat agar tidak membeli tiket melalui saluran tidak resmi. Perusahaan menegaskan tidak melayani penjualan tiket melalui media sosial seperti Facebook karena berisiko menimbulkan penipuan.

Pelni mengimbau masyarakat segera memesan tiket untuk mengantisipasi tingginya permintaan selama libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah tiket yang mendapatkan potongan harga dibatasi sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

Calon penumpang juga diminta rutin memantau informasi jadwal keberangkatan melalui aplikasi PELNI Mobile. Penyesuaian jadwal dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama akibat kondisi cuaca dan operasional pelayaran.

Program diskon tiket kapal laut ini menjadi salah satu upaya pemerintah meringankan biaya perjalanan masyarakat selama Nataru 2026/2027. Stimulus serupa juga disiapkan untuk sektor transportasi lain, termasuk kereta api dan pesawat, guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada puncak liburan akhir tahun.

Monitorday.com –  Kesiapan guru menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas III sekolah dasar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong penyiapan guru secara bertahap serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, dalam panel diskusi “Building Resilient Education Ecosystems: Cross-Sector Partnerships for Purpose-Driven Reform” pada QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 pada Rabu (4/11). Dalam paparannya, Wamen Atip menyampaikan bahwa masih banyak sekolah dasar yang membutuhkan guru untuk mengajar Bahasa Inggris. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan, regulasi, kurikulum, dan dukungan anggaran. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pendidikan dan pelatihan guru, sedangkan peneliti mendukung pelaksanaan kebijakan melalui kajian dan evaluasi berbasis bukti.

Wamen Atip menjelaskan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar diarahkan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi serta membuka akses terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai kesempatan. “Tujuan kami sederhana, yaitu agar anak-anak mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan menggunakannya sebagai jendela untuk mengenal dunia, ilmu pengetahuan, dan berbagai kesempatan,” ujarnya.

Sejalan dengan tujuan tersebut, pembelajaran Bahasa Inggris di kelas III akan lebih menekankan keterampilan menyimak dan berbicara melalui lagu dan permainan, serta membangun kepercayaan diri peserta didik. “Bahasa merupakan alat komunikasi. Karena itu, di kelas III, kami secara sengaja mengurangi penekanan pada tata bahasa dan lebih mengutamakan keterampilan menyimak, berbicara, lagu, permainan, serta membangun kepercayaan diri,” jelasnya.

Kemendikdasmen menargetkan penyiapan sekitar 10.000 guru sekolah dasar pada 2026 melalui program nasional yang juga melibatkan perguruan tinggi. Penyiapan ini dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan sekitar 150.000 guru Bahasa Inggris di seluruh sekolah dasar, dengan sasaran satu guru untuk setiap sekolah. Untuk mendukung pemerataan, Kemendikdasmen bersama dinas pendidikan kabupaten melakukan pemetaan kebutuhan guru agar penempatannya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Sekitar 58.000 sekolah dasar dijadwalkan mulai menerapkan pembelajaran Bahasa Inggris pada tahun ajaran 2027.

Wamendikdasmen menambahkan bahwa penyiapan guru perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain melalui pelatihan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, kemampuan mengajar Bahasa Inggris bagi peserta didik sekolah dasar perlu diintegrasikan dalam pendidikan calon guru dan pendidikan profesi guru. Keberlanjutan kebijakan juga membutuhkan dukungan regulasi dan kurikulum, sistem penyiapan guru, pemanfaatan data dan penelitian, serta keterlibatan guru, orang tua, dan pemerintah daerah.

Menurut Wamen Atip, keberhasilan penerapan kebijakan juga perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan peserta didik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Keberhasilan kebijakan tersebut dapat terlihat ketika anak-anak memiliki kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris dengan percaya diri.

“Kebijakan seperti kewajiban Bahasa Inggris di sekolah dasar tidak selesai ketika ditandatangani. Kebijakan itu baru benar-benar terlaksana ketika seorang anak berusia sembilan tahun di Papua atau di sebuah desa di Jawa Barat dapat mengucapkan beberapa kalimat dalam Bahasa Inggris tanpa rasa takut,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris dapat berjalan berdampingan dengan penguatan identitas kebangsaan dan penghargaan terhadap bahasa daerah. Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa persatuan, sementara bahasa daerah terus dihargai, khususnya pada tahun-tahun awal pendidikan. 

Melalui penyiapan guru dan kolaborasi lintas sektor, Kemendikdasmen mendorong penerapan Bahasa Inggris di sekolah dasar secara bertahap dan merata. Upaya ini diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris sekaligus menghargai kekayaan bahasa dan budaya bangsa. 

MATAHARI baru saja terbit di Damaskus ketika bendera hitam kepedihan berkibar. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik wafat, meninggalkan sebuah imperium besar yang sedang berada di ambang kehancuran dari dalam.

Dinasti Umayyah saat itu menguasai wilayah yang membentang luas, namun di bawah permukaan, gejolak politik, dendam kesumat, dan ketidakadilan sosial siap meledak kapan saja. Di tengah situasi genting inilah, sebuah nama yang tidak pernah meminta jabatan disebut: Umar bin Abdul Aziz.

Ketika jubah kekhalifahan disampirkan di bahunya, Umar tidak tersenyum. Beliau justru menangis seraya berucap, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.” Beliau tahu, beliau baru saja mewarisi sebuah “bom waktu” politik.

Warisan Pedang dan Polarisasi Umat
Sebelum Umar II naik takhta, para pendahulunya terbiasa menghadapi huru-hara politik dengan satu instrumen utama: kekuatan militer yang represif. Pemberontakan dijawab dengan pedang, dan kritik dibungkam dengan ujung tombak. Pendekatan besi ini memang berhasil menekan gejolak di permukaan, namun menyisakan bara dalam sekam.

Kaum Khawarij terus mengangkat senjata, kelompok Syiah terus bergerak di bawah tanah, dan diskriminasi sistemik membelah masyarakat. Kota-kota besar dipenuhi ketegangan. Rakyat merasa terasing dari penguasa yang hidup mewah di istana-istana megah, sementara keadilan menjadi barang mahal. Imperium Islam saat itu tampak kokoh di luar, namun rapuh dan retak di dalam akibat polarisasi yang akut.

Senjata Keadilan dan Reformasi Radikal
Umar bin Abdul Aziz mengambil jalan yang 180 derajat berbeda. Beliau sadar bahwa api tidak bisa dipadamkan dengan api; huru-hara politik tidak akan selesai dengan tumpahan darah baru. Senjata utama yang beliau pilih bukanlah pedang yang tajam, melainkan keadilan sosial yang radikal.

Langkah pertamanya dimulai dari dalam istana. Umar memotong semua fasilitas mewah keluarga kerajaan, mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak sah ke kas negara (Baitul Mal), dan memecat pejabat-pejabat korup yang selama ini bertindak zalim kepada rakyat. Beliau merombak birokrasi, memastikan bahwa para gubernur di daerah adalah orang-orang yang mengasihi rakyat, bukan penindas. Kebijakan ini mengejutkan banyak pihak, namun langsung menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat yang telah lama sirna kepada institusi kekhalifahan.

Merangkul Mawali, Menghapus Kasta Sosial
Salah satu bom waktu terbesar yang berhasil dijinakkan Umar adalah diskriminasi terhadap kaum Mawali—sebutan bagi Muslim non-Arab (seperti bangsa Persia, Berber, dan Koptik). Di masa sebelumnya, meski sudah memeluk Islam, mereka tetap diwajibkan membayar pajak jizyah yang tinggi layaknya warga non-Muslim, sebuah ketidakadilan yang memicu kebencian mendalam dan potensi pemberontakan horizontal.

Umar bin Abdul Aziz menghapus aturan diskriminatif tersebut. Beliau menegaskan bahwa semua Muslim setara di mata hukum dan negara. Ketika para gubernurnya mengeluh bahwa kebijakan ini membuat pendapatan pajak negara menurun drastis, Umar memberikan jawaban yang abadi dalam sejarah: “Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai pembawa petunjuk, bukan sebagai penarik pajak!” Langkah berani ini seketika menyatukan hati jutaan warga non-Arab dan meredam potensi konflik sosial yang paling mengancam stabilitas negara.

Dialog Damai

Kehebatan strategi politik Umar paling nampak saat beliau menghadapi kaum Khawarij, kelompok oposisi bersenjata yang terkenal radikal dan tak segan mengangkat pedang melawan kekhalifahan. Alih-alih mengirimkan pasukan penuh untuk membantai mereka, Umar mengirimkan sepucuk surat yang penuh kelembutan dan ajakan dialog (ishlah).
Umar mengundang pemimpin Khawarij untuk berdiskusi secara terbuka. Beliau berkata, “Jika kami salah, tunjukkan di mana salah kami agar kami perbaiki. Jika kami benar, mengapa kalian tetap memerangi kami?”

Tersentuh oleh ketulusan dan keadilan Umar yang nyata, kaum Khawarij setuju untuk berdialog. Di hadapan argumen Umar yang jernih dan kepemimpinannya yang bersih dari syahwat kekuasaan, banyak dari pengikut Khawarij yang meletakkan senjata mereka secara sukarela. Huru-hara politik yang biasanya memakan korban ribuan nyawa, selesai di atas meja dialog dengan damai.

Warisan Singkat yang Abadi
Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin selama 30 bulan. Namun, dalam waktu yang sangat singkat itu, badai politik yang berkecamuk selama puluhan tahun berhasil diredam sepenuhnya. Jazirah Arab dan sekitarnya menikmati kedamaian dan kemakmuran yang luar biasa, hingga dilaporkan bahwa para petugas zakat kesulitan menemukan orang miskin yang berhak menerima bantuan.

Beliau membuktikan kepada dunia bahwa stabilitas politik sejati tidak dibangun di atas rasa takut dan penindasan, melainkan di atas fondasi keadilan yang kokoh dan kerendahan hati seorang pemimpin. Kematian beliau yang mendadak karena diracun oleh pihak yang terganggu oleh keadilannya memang membawa kesedihan mendalam, namun kisah 2,5 tahun kepemimpinannya tetap menjadi lentera abadi tentang bagaimana sebuah ketulusan mampu menuntaskan huru-hara politik paling rumit sekalipun.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2027/2028. Pemerintah akan menghidupkan tiga jurusan yang selama ini dikenal, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengumumkan kebijakan tersebut dalam kegiatan Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Menurut Mu’ti, pengembalian sistem penjurusan bertujuan memperkuat dasar keilmuan siswa SMA agar lebih siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan. Ini paling tidak ada jurusan yang sudah biasa dulu diselenggarakan: IPA, IPS, dan juga Bahasa,” ujar Mu’ti.

Dia mengungkapkan, salah satu pertimbangan utama kebijakan tersebut adalah lemahnya penguasaan pengetahuan dasar (foundational knowledge) mahasiswa baru. Masukan dari perguruan tinggi menunjukkan banyak mahasiswa memasuki program studi tanpa bekal akademik yang memadai dari jenjang pendidikan menengah.

“Selama ini kami di perguruan tinggi merasa foundational knowledge bagi para mahasiswa baru itu memang rata-rata di bawah yang kita harapkan,” katanya.

Melalui pengembalian jurusan, Kemendikdasmen berharap siswa memiliki fondasi akademik yang lebih kuat dan sesuai dengan bidang studi yang akan dipilih di perguruan tinggi.

Meski menghidupkan kembali IPA, IPS, dan Bahasa, pemerintah memastikan sistem penjurusan tidak sekadar mengulang pola lama. Kemendikdasmen membuka peluang modifikasi kurikulum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidikan tinggi.

“Mungkin nanti ada modifikasi-modifikasi tertentu yang kita rancang mengikuti dinamika keilmuan dan juga kesiapan para murid SLTA untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi,” jelas Mu’ti.

Kebijakan ini sekaligus menandai perubahan pendekatan dari Kurikulum Merdeka yang sebelumnya memberikan keleluasaan kepada siswa kelas XI dan XII untuk memilih mata pelajaran berdasarkan minat tanpa terikat jurusan tertentu.

Kini, pemerintah menilai perlu ada arah pembelajaran yang lebih terstruktur agar penguasaan materi siswa semakin selaras dengan pilihan pendidikan lanjutan.

Sebagai bagian dari persiapan, Kemendikdasmen juga telah mengembangkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang mulai diselenggarakan sejak tahun lalu. Dalam tes tersebut, siswa mengerjakan mata pelajaran wajib dan pilihan sesuai dengan orientasi bidang studi masing-masing.

Hasil TKA bahkan mulai dimanfaatkan sebagai salah satu komponen seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur non-tes di perguruan tinggi.

Dengan demikian, pengembalian penjurusan SMA diharapkan tidak hanya memperkuat penguasaan materi pelajaran, tetapi juga membantu siswa menentukan arah pendidikan sejak dini. Sekolah dan orang tua pun perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan sistem yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2027/2028.

Monitorday.com – Pemerintah memperluas kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini tidak hanya menyasar guru, tetapi juga mencakup berbagai profesi lain, mulai dari dosen hingga tenaga kesehatan dan petugas pemadam kebakaran.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan tersebut setelah rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo mengatakan, pemerintah telah melakukan sejumlah perhitungan sebelum memutuskan memperluas kebijakan peningkatan status kepegawaian tersebut.

“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi,” ujar Prasetyo.

Selain guru, kebijakan tersebut mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga pelayanan, hingga tenaga pelaksana lainnya.

Keputusan ini memperluas pembahasan sebelumnya yang lebih berfokus pada pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Pemerintah dan DPR telah membahas penataan status tenaga pendidik tersebut dalam sejumlah pertemuan sejak Agustus 2026.

Tak hanya membuka peluang peningkatan status kepegawaian, pemerintah juga mempertimbangkan kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Bahkan, sejumlah kelompok profesi berpeluang mendapatkan perlakuan khusus, terutama terkait persyaratan batas usia dalam proses seleksi.

“Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus,” kata Prasetyo.

Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan rincian mekanisme pengangkatan maupun aturan teknis pelaksanaannya. Ketentuan mengenai tahapan perubahan status dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada parlemen.

Dasco menegaskan DPR akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat, termasuk memberikan kepastian status kepegawaian dan masa depan PPPK di berbagai sektor.

Monitorday.com– Pemilihan sela (midterm elections) Amerika Serikat yang berlangsung pada 3 November 2026 menghasilkan perkembangan penting dalam representasi politik komunitas Muslim. Sejumlah kandidat Muslim berhasil memenangkan kursi di tingkat federal maupun negara bagian. Salah satu kemenangan paling bersejarah diraih Abdul El-Sayed di Michigan yang mengalahkan kandidat Partai Republik Mike Rogers dalam pemilihan Senat Amerika Serikat. Kemenangan tersebut menjadikannya Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Senat AS.

Kemenangan El-Sayed memiliki arti tersendiri dalam sejarah politik Amerika. Politisi Demokrat berusia 42 tahun keturunan Mesir-Amerika ini sebelumnya dikenal sebagai mantan pejabat kesehatan masyarakat Michigan dan Direktur Kesehatan Kota Detroit. Dalam kampanyenya, ia mengangkat isu layanan kesehatan universal, pengendalian pengaruh uang korporasi dalam politik, pengurangan utang medis, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil pemilu Michigan yang dilaporkan Associated Press memastikan kemenangan El-Sayed atas Rogers.

Di tingkat DPR AS (House of Representatives), sedikitnya enam kandidat Muslim juga berhasil memenangkan kursi, sehingga jumlah politisi Muslim yang meraih kemenangan di Kongres mencapai sedikitnya tujuh orang jika digabungkan dengan El-Sayed. Mereka terdiri atas empat petahana yang berhasil mempertahankan kursinya dan dua pendatang baru. Angka ini merupakan catatan berdasarkan hasil pemilu yang telah diumumkan, bukan keseluruhan jumlah kandidat Muslim yang maju dalam pemilihan.

Kemenangan Adam Hamawy di Distrik Kongres ke-12 New Jersey menjadi salah satu catatan penting. Dokter bedah dan mantan dokter militer AS tersebut menjadi Muslim pertama yang mewakili New Jersey di Kongres Amerika Serikat. Sementara itu, Darializa Avila Chevalier memenangkan pemilihan di Distrik ke-13 New York. Kemenangannya menjadikannya perempuan Muslim pertama yang mewakili New York di Kongres federal. Kedua kemenangan ini memperlihatkan semakin beragamnya latar belakang sosial dan budaya para wakil rakyat Amerika.

Di antara petahana, Rashida Tlaib dari Michigan dan Ilhan Omar dari Minnesota berhasil mempertahankan kursi mereka untuk masa jabatan kelima. Keduanya selama ini dikenal aktif menyuarakan perlindungan hak-hak sipil, kebijakan kemanusiaan, serta isu Palestina dalam perdebatan politik nasional. Selain mereka, André Carson dari Indiana dan Lateefah Simon dari California juga berhasil mempertahankan kursi DPR AS. Dengan demikian, setidaknya tujuh politisi Muslim berhasil mengamankan posisi di lembaga legislatif federal Amerika Serikat.

Perkembangan tersebut juga terlihat di tingkat negara bagian. Council on American-Islamic Relations (CAIR) dan CAIR Action melaporkan pada 5 November 2026 bahwa sedikitnya 97 kandidat Muslim telah dipastikan memenangkan pemilihan di berbagai tingkat pemerintahan di 21 negara bagian. Dari jumlah tersebut, 38 kemenangan berasal dari pemilihan legislatif negara bagian. CAIR memperkirakan jumlah keseluruhan dapat melampaui 100 setelah seluruh suara selesai dihitung dan sejumlah persaingan yang belum diputuskan memperoleh kepastian. Angka tersebut meningkat sekitar 18 persen dibandingkan 82 kemenangan kandidat Muslim yang tercatat pada pemilu sela 2022.

Namun, keberhasilan kandidat Muslim tidak terlepas dari dinamika politik yang cukup tajam. Kampanye El-Sayed, misalnya, diwarnai serangan politik yang mempertanyakan identitas Muslim dan loyalitas kebangsaannya. Presiden Donald Trump dan sejumlah tokoh Partai Republik juga melontarkan tuduhan mengenai dugaan keterkaitan dengan kelompok ekstremis yang ditolak El-Sayed. Di sisi lain, isu perang Gaza, hubungan Amerika Serikat dengan Israel, dan kebijakan bantuan militer menjadi bagian penting dalam perdebatan kampanye.

Isu Gaza juga memperlihatkan perubahan dalam dinamika politik pemilih Muslim-Amerika. Survei dan laporan pascapemilu yang diberitakan Dawn pada 6 November 2026 menunjukkan bahwa perang di Gaza dan Iran, tekanan ekonomi, serta meningkatnya Islamofobia menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi partisipasi politik komunitas Muslim. Kemenangan El-Sayed di Michigan juga berkaitan dengan perubahan dukungan pemilih di kawasan metropolitan Detroit, termasuk Dearborn yang memiliki komunitas Arab-Amerika cukup besar. Namun, kemenangan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu isu karena persoalan biaya hidup, layanan kesehatan, dan pengaruh korporasi juga menjadi bagian dari agenda kampanyenya.

Dari perspektif demokrasi, perkembangan ini menarik untuk dicermati melalui tiga dimensi. Pertama, meningkatnya keterwakilan kelompok minoritas dalam lembaga pengambilan keputusan. Kedua, menguatnya gerakan akar rumput yang mampu mengantarkan aktivis dan tokoh komunitas menjadi pejabat publik. Ketiga, semakin beragamnya isu yang masuk ke dalam agenda politik nasional, mulai dari ketimpangan ekonomi, hak-hak imigran, layanan kesehatan, hingga kebijakan luar negeri. Meski demikian, peningkatan jumlah wakil Muslim tidak otomatis berarti seluruh komunitas Muslim memiliki pandangan politik yang sama.

Kemenangan para kandidat Muslim tersebut juga menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu secara berkala, tetapi juga dari terbukanya kesempatan yang setara bagi warga negara untuk berpartisipasi dan memperoleh representasi politik. Identitas agama maupun latar belakang keluarga imigran tidak semestinya menjadi penghalang bagi seseorang untuk menduduki jabatan publik. Tantangan berikutnya adalah bagaimana para legislator terpilih menerjemahkan mandat pemilih menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, Pemilu Sela AS 2026 memperlihatkan babak baru dalam perjalanan politik Muslim-Amerika. Dari Abdul El-Sayed di Senat, Adam Hamawy dan Darializa Avila Chevalier di DPR, hingga Rashida Tlaib dan Ilhan Omar yang kembali memperoleh mandat, representasi politik komunitas Muslim semakin terlihat di tingkat nasional. Fenomena ini patut dicermati bukan semata-mata sebagai kemenangan kelompok identitas tertentu, melainkan sebagai perkembangan partisipasi politik dalam masyarakat multikultural. Pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana perubahan representasi tersebut akan memengaruhi arah kebijakan domestik dan hubungan luar negeri Amerika Serikat pada tahun-tahun mendatang.

Monitorday.com– Kemenangan Aber Kawas dalam pemilihan Senat Negara Bagian New York untuk Distrik 12 menjadi catatan penting dalam perjalanan politik Amerika Serikat. Perempuan keturunan Palestina yang mengenakan hijab tersebut berhasil meraih sekitar 74,3 persen suara, mengungguli kandidat Partai Republik Han-Khon To yang memperoleh 25,4 persen. Data hasil pemilu menunjukkan Kawas memperoleh sekitar 47.294 suara dari total lebih dari 63 ribu suara yang tercatat.

Kemenangan ini menjadikan Kawas perempuan Palestina-Amerika pertama yang mengenakan hijab dan terpilih menjadi anggota legislatif Negara Bagian New York. Ia juga menjadi salah satu dari sedikit warga keturunan Palestina yang berhasil memasuki lembaga legislatif tingkat negara bagian di Amerika Serikat. Melalui akun X, ia menyampaikan pesan singkat, “We made history” atau “Kami telah mencetak sejarah”.

Bagi komunitas Palestina-Amerika dan Muslim di New York, kemenangan tersebut memiliki makna representasi yang lebih luas. Selama bertahun-tahun, kelompok imigran dan minoritas Muslim menghadapi tantangan dalam memperoleh ruang politik yang setara. Kehadiran Kawas di Senat Negara Bagian menunjukkan bahwa identitas budaya, agama, dan latar belakang keluarga imigran tidak menghalangi seseorang untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Agenda politik Kawas dibangun melalui gagasan yang ia rangkum dalam slogan “Fund Dignity, Fight Destruction”. Konsep tersebut menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas sekaligus menyoroti persoalan perang, perubahan iklim, dan perlindungan hak-hak sipil. Program yang ditawarkan meliputi layanan kesehatan universal, transportasi publik yang cepat dan terjangkau, serta pembangunan perumahan sosial.

Di bidang ekonomi, Kawas mendorong kebijakan yang berpihak kepada pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah. Ia mengusulkan penguatan layanan kesehatan tanpa membedakan status pekerjaan maupun imigrasi, peningkatan upah pekerja sektor perawatan, serta penyediaan hunian permanen dengan harga terjangkau. Untuk transportasi, ia mengusulkan layanan bus gratis melalui Metropolitan Transportation Authority (MTA) serta peningkatan konektivitas antarkawasan Queens dan Brooklyn.

Isu perlindungan imigran menjadi salah satu fondasi perjuangan politiknya. Kawas mendukung pengesahan New York for All Act, yang bertujuan membatasi keterlibatan lembaga pemerintah negara bagian dan lokal dalam penegakan hukum imigrasi sipil federal. Isu ini memiliki relevansi besar mengingat New York memiliki sekitar 4,4 juta penduduk kelahiran luar negeri. Namun, kebijakan tersebut juga berada dalam perdebatan politik mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

Latar belakang kehidupan Kawas turut menjelaskan konsistensinya memperjuangkan isu tersebut. Ia lahir dan besar di Brooklyn dari keluarga Palestina yang bermigrasi ke Amerika Serikat pada 1990-an. Setelah serangan 11 September 2001, ia menyaksikan meningkatnya prasangka terhadap komunitas Muslim.

Pengalaman mengalami perubahan sikap lingkungan sekolah, kekhawatiran pengawasan, hingga penahanan ayahnya oleh otoritas imigrasi membentuk pandangan politiknya mengenai diskriminasi dan perlindungan keluarga imigran. Ayahnya kemudian dideportasi ke Yordania ketika Kawas masih berusia 16 tahun.

Sebelum memasuki politik elektoral, Kawas telah menghabiskan lebih dari 15 tahun sebagai pengorganisasi masyarakat. Ia terlibat dalam gerakan peningkatan upah minimum, advokasi pekerja, reformasi imigrasi, serta perlindungan masyarakat dari praktik pengawasan yang dinilai diskriminatif.

Ia juga terlibat dalam kampanye Not On Our Dime bersama Zohran Mamdani, yang berupaya menghentikan pendanaan organisasi tertentu di New York kepada kelompok yang mendukung permukiman Israel di wilayah Palestina. Usulan tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai hak-hak Palestina dan kebijakan penggunaan dana publik maupun organisasi.

Secara politik, Kawas merupakan anggota Democratic Socialists of America (DSA), organisasi yang mendorong kebijakan ekonomi progresif, penguatan layanan publik, dan perlindungan pekerja. Pencalonannya memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh progresif, termasuk Zohran Mamdani, Bernie Sanders, dan Rashida Tlaib. Fenomena ini memperlihatkan perkembangan jaringan politik progresif di Amerika Serikat, khususnya setelah kemenangan Mamdani dalam pemilihan wali kota New York pada 2025.

Dari perspektif demokrasi, kemenangan Kawas dapat dibaca melalui tiga dimensi penting. Pertama, semakin terbukanya ruang representasi politik bagi kelompok minoritas, khususnya perempuan Muslim dan komunitas keturunan Arab. Kedua, meningkatnya peran gerakan akar rumput dalam proses politik elektoral. Ketiga, menguatnya isu-isu domestik seperti biaya hidup, perumahan, layanan kesehatan, dan imigrasi sebagai bagian dari agenda politik lokal. Meski demikian, kemenangan seorang kandidat tidak otomatis menjamin seluruh agenda kampanyenya dapat diwujudkan karena proses legislasi tetap membutuhkan dukungan politik di lembaga negara bagian.

Ada pula dimensi yang menarik untuk dicermati dari perkembangan ini, yaitu hubungan antara identitas, pengalaman sosial, dan partisipasi politik. Kawas membawa pengalaman sebagai perempuan Muslim, anak keluarga imigran Palestina, sekaligus aktivis masyarakat ke dalam lembaga legislatif. Namun, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan berbagai tuntutan kelompok masyarakat menjadi kebijakan yang dapat diterapkan, memperoleh dukungan lintas kelompok, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh konstituen tanpa membedakan latar belakang mereka.

Pada akhirnya, kemenangan Aber Kawas bukan hanya peristiwa personal dalam perjalanan politik seorang perempuan Palestina-Amerika. Peristiwa ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi Amerika yang terus berkembang, ketika komunitas imigran dan kelompok minoritas semakin aktif memperjuangkan kepentingannya melalui jalur institusional. Dunia akan mencermati bagaimana Kawas menjalankan mandat politiknya, terutama dalam memperjuangkan hak-hak imigran, keterjangkauan kebutuhan hidup, dan kebijakan yang berkaitan dengan konflik Palestina. Sejarah yang dicetak melalui kemenangan pemilu akan memperoleh makna lebih jauh ketika mampu diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang nyata.

Monitorday.com – Abdul El-Sayed mencetak sejarah politik Amerika Serikat (AS). Politikus Demokrat keturunan Mesir-Amerika itu menjadi muslim pertama yang terpilih sebagai anggota Senat AS setelah memenangi pemilu sela di Michigan, Selasa (3/11).

El-Sayed berhasil mengalahkan kandidat Partai Republik, Mike Rogers, untuk merebut kursi Senat yang ditinggalkan Gary Peters karena pensiun. Kemenangan tersebut menjadi tonggak penting bagi representasi komunitas muslim dalam politik Amerika.

Keberhasilan El-Sayed diraih setelah melewati kampanye yang penuh dinamika, termasuk perpecahan di internal Partai Demokrat. Isu layanan kesehatan, prioritas ekonomi, serta dukungan Washington terhadap Israel menjadi sejumlah topik utama yang mewarnai persaingan.

Pria berusia 42 tahun itu lahir di Rochester Hills, Michigan, dari keluarga imigran asal Mesir. Sebelum terjun ke politik, El-Sayed membangun karier di bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat.

Dia menyelesaikan pendidikan di University of Michigan pada 2007, kemudian meraih gelar kesehatan masyarakat dari University of Oxford pada 2011 melalui program beasiswa Rhodes. Pada 2014, dia juga memperoleh gelar kedokteran dari Columbia University.

Karier pemerintahan El-Sayed dimulai pada 2015 ketika dipercaya menjadi direktur kesehatan Detroit. Dia memimpin upaya pemulihan layanan kesehatan masyarakat kota tersebut setelah dilanda krisis keuangan. Jabatan itu diembannya hingga 2017.

Setahun kemudian, El-Sayed mencoba peruntungan dalam pemilihan gubernur Michigan. Namun, langkahnya terhenti setelah kalah dari Gretchen Whitmer dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat.

Dia kembali mengisi jabatan publik sebagai direktur Departemen Kesehatan, Layanan Kemanusiaan, dan Veteran Wayne County pada 2023 hingga 2025.

Panggung politik elektoral kembali menjadi bidikannya pada 2026. El-Sayed sukses mengalahkan anggota DPR Haley Stevens dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk kursi Senat Michigan pada Agustus.

Kampanyenya mendapat dukungan sejumlah tokoh progresif, termasuk Senator Bernie Sanders, anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez, dan Rashida Tlaib.

El-Sayed menawarkan agenda politik yang berfokus pada perluasan jaminan kesehatan melalui program Medicare for All, penurunan biaya perumahan, pembatasan pengaruh donor kaya dalam politik, serta peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja.

Di bidang politik luar negeri, dia menjadi salah satu pengkritik keras dukungan militer AS terhadap Israel. El-Sayed menyebut operasi militer Israel di Gaza sebagai genosida dan mendesak Washington menghentikan bantuan militer tanpa syarat kepada Tel Aviv.

Sikap tersebut menjadi salah satu sumber kontroversi terbesar selama kampanye. Bahkan, Stevens yang dikalahkannya dalam pemilihan pendahuluan justru memberikan dukungan kepada Rogers dua hari sebelum pemungutan suara. Stevens mengaku khawatir terhadap retorika kampanye dan afiliasi politik El-Sayed.

Keputusan itu memicu kritik dari sesama kader Demokrat, tetapi tidak mampu membendung kemenangan El-Sayed.

Identitas keagamaannya juga menjadi sasaran serangan Donald Trump dan sejumlah tokoh Republik. Mereka berulang kali mengkritik keyakinan serta pandangan politik El-Sayed.

Namun, El-Sayed menilai serangan tersebut merupakan upaya mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih mendesak, terutama kenaikan biaya hidup dan tekanan ekonomi masyarakat Amerika.

Kemenangan El-Sayed menambah babak baru dalam sejarah keterwakilan muslim di Kongres AS. Sebelumnya, Keith Ellison menjadi muslim pertama yang terpilih sebagai anggota Kongres pada 2006. Pada 2018, Rashida Tlaib dan Ilhan Omar mencatat sejarah sebagai perempuan muslim pertama yang terpilih menjadi anggota DPR AS.

Kini, El-Sayed membawa representasi muslim Amerika ke tingkat yang lebih tinggi dengan menjadi muslim pertama yang terpilih sebagai senator AS.