Monitorday.com – Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melontarkan teguran keras kepada perusahaan pengembang teknologi kecerdasan buatan (AI). Ia menegaskan bahwa setiap platform AI yang memanfaatkan karya jurnalistik sebagai basis datanya wajib hukumnya untuk membayar royalti. Pernyataan tegas ini disampaikan Komaruddin di sela-sela Konvensi Nasional Media Massa, sebuah acara penting dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, yang berlangsung di Aula Aston Hotel, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Minggu (8/2/2026).

Komaruddin Hidayat mengibaratkan praktik pengambilan data oleh AI tanpa kompensasi sebagai bentuk penjarahan intelektual. Ia menilai tindakan tersebut menciptakan ketidakadilan yang merugikan industri media. “Kalau AI mengambil, ya dia harus bayar royalti. Kalau tidak, ini kan semacam perampokan terhadap karya-karya jurnalistik. Harus dilindungi, itu intinya,” ujar Komaruddin dengan lugas di hadapan awak media, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual jurnalis.

Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi industri pers saat ini adalah melebarnya kesenjangan ekonomi. Perusahaan media harus menanggung biaya produksi berita yang tidak sedikit, mulai dari riset, peliputan, hingga penyuntingan. Namun, pendapatan mereka terus tergerus secara signifikan oleh dominasi platform digital dan teknologi otomatisasi AI yang memanfaatkan konten tersebut tanpa kompensasi yang layak.

Ketimpangan ini menciptakan kondisi yang tidak sehat bagi keberlangsungan jurnalisme berkualitas. Tanpa adanya pembayaran royalti, kerja keras dan investasi yang dilakukan oleh media untuk menghasilkan berita yang kredibel dan informatif seolah tidak dihargai. Oleh karena itu, Dewan Pers menyerukan agar regulasi terkait hak cipta dan kompensasi atas penggunaan karya jurnalistik oleh AI segera diimplementasikan demi menjaga ekosistem pers yang adil dan berkelanjutan.

Melalui desakan ini, Dewan Pers berharap agar perusahaan teknologi AI dapat menunjukkan tanggung jawab sosial dan etika dalam pengembangan produk mereka. Pengakuan dan pembayaran royalti atas karya jurnalistik bukan hanya tentang keadilan ekonomi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap profesi jurnalisme yang memegang peran krusial dalam menyediakan informasi bagi publik. Langkah ini diharapkan dapat melindungi independensi media dan memastikan kualitas jurnalisme tetap terjaga di era digital.

Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., menegaskan pentingnya penguatan iman, ilmu, dan spirit pembaharuan bagi kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dalam pembukaan Muktamar XXIV IPM yang digelar di Makassar. Pesan tersebut disampaikan di hadapan ribuan peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Haedar Nashir menyampaikan bahwa IPM memiliki posisi strategis sebagai kawah candradimuka kader intelektual dan pemimpin masa depan Muhammadiyah. Ia menekankan bahwa IPM bukan sekadar organisasi pelajar, melainkan bagian penting dari gerakan besar Persyarikatan Muhammadiyah yang telah berkiprah lebih dari satu abad.

Haedar juga menyampaikan refleksi pribadinya sebagai bagian dari keluarga besar IPM. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah aktif sebagai kader IPM sejak masa pelajar hingga menempuh jenjang kepemimpinan di tingkat pusat. Pengalaman tersebut, menurutnya, membentuk karakter ideologis, intelektual, dan kepemimpinan yang kuat serta relevan hingga saat ini.

“IPM harus terus menjadi ruang pembinaan kader yang memiliki iman kokoh, kecerdasan ilmu, dan keberanian melakukan pembaharuan,” tegas Haedar. Ia mengingatkan bahwa kemajuan organisasi dan individu tidak akan bermakna jika tercerabut dari nilai tauhid, amal saleh, dan komitmen keumatan.

Lebih lanjut, Haedar menyoroti pentingnya tradisi keilmuan dalam tubuh IPM. Ia menegaskan bahwa kader IPM harus menjadikan ilmu sebagai dasar berpikir dan bertindak, bukan sekadar mengikuti arus tren atau kepentingan sesaat. Dalam konteks itu, semboyan IPM “Nuun Wal Qolami Wa Maa Yasthuruun” disebut sebagai identitas ideologis yang menegaskan peran pelajar Muhammadiyah sebagai generasi literat, kritis, dan produktif.

Menurut Haedar, tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks, mulai dari disrupsi teknologi, krisis nilai, hingga persoalan kebangsaan dan kemanusiaan global. Oleh karena itu, kader IPM dituntut tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab moral terhadap umat dan bangsa.

Ia juga mengajak peserta muktamar untuk bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah yang telah berkembang menjadi gerakan Islam berkemajuan dengan jaringan pendidikan, kesehatan, dan dakwah yang mendunia. Kiprah Muhammadiyah di tingkat internasional, kata Haedar, harus menjadi inspirasi bagi kader IPM untuk berpikir global tanpa kehilangan akar nilai keislaman dan keindonesiaan.

Muktamar XXIV IPM menjadi forum tertinggi organisasi pelajar Muhammadiyah yang membahas arah gerak, regenerasi kepemimpinan, serta evaluasi program kerja. Dengan mengusung semangat pembaharuan, muktamar ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika zaman.

Menutup sambutannya, Haedar Nashir menegaskan bahwa masa depan Muhammadiyah dan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya hari ini. Ia mendorong kader IPM untuk tampil sebagai Dahlan muda yang berani berpikir maju, berakhlak luhur, serta mampu memberi solusi bagi persoalan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta.

Monitorday.com – Layar ponsel menyala, menampilkan video singkat tentang dessert dengan taburan keju asin dan saus karamel yang meleleh. Dalam hitungan jam, tayangan itu dibagikan ribuan kali. Kolom komentar dipenuhi reaksi, dari rasa penasaran hingga pertanyaan klasik: “Bisa dijadikan bisnis, nggak?” Di sanalah denyut peluang 2026 berawal—cepat, visual, dan penuh kemungkinan.

Memasuki 2026, lanskap wirausaha mengalami pergeseran signifikan. Dunia bisnis tidak lagi didominasi oleh pemain besar semata. Justru, para pemula dengan ide segar, keberanian bereksperimen, dan kepekaan membaca tren mulai mencuri perhatian. Konsumen masa kini membeli bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena cerita, nilai, dan pengalaman yang melekat pada sebuah produk.

Di sektor kuliner, inovasi menjadi kunci. Perpaduan rasa manis dan gurih, minuman probiotik berbahan lokal, hingga paket bahan makanan siap masak dengan konsep diet tertentu menjawab kebutuhan masyarakat urban yang serba cepat namun semakin sadar kesehatan. Makanan tidak lagi sekadar pengisi perut, melainkan representasi gaya hidup dan identitas.

Kesadaran lingkungan turut membentuk arah bisnis. Produk fashion dari bahan daur ulang dengan desain custom semakin diminati, terutama oleh generasi muda yang ingin tampil berbeda sekaligus berkontribusi pada isu keberlanjutan. Bahkan camilan tinggi protein berbahan alternatif mulai mendapat tempat, seiring meningkatnya diskusi tentang pangan masa depan dan efisiensi sumber daya.

Teknologi pun terus membuka ruang baru. Produk smart home dengan harga lebih terjangkau kini menjangkau pasar yang lebih luas. Di sisi lain, jasa berbasis digital berkembang pesat. Banyak individu dan pelaku UMKM membutuhkan bantuan untuk menata tampilan media sosial mereka. Estetika digital menjadi etalase utama, tempat citra visual menentukan kesan pertama dan keputusan beli.

Namun tren bisnis 2026 tidak hanya bicara soal kecepatan dan efisiensi. Di tengah ritme hidup yang padat, kebutuhan akan ketenangan semakin menguat. Produk aromaterapi dengan konsep relaksasi dan sentuhan lokal hadir sebagai jawaban. Lilin beraroma, minyak esensial, hingga produk perawatan diri dengan pendekatan holistik menjadi simbol pencarian keseimbangan di tengah kesibukan.

Model bisnis juga ikut berevolusi. Vending machine yang menjual produk UMKM di lokasi strategis menjadi alternatif distribusi yang efisien. Tanpa penjaga dan minim biaya operasional, konsep ini memadukan teknologi dengan peluang ekonomi bagi usaha kecil. Transaksi nontunai dan kurasi produk yang tepat menjadikannya relevan dengan kebiasaan konsumen modern.

Pengamat menilai, keberhasilan bisnis di 2026 tidak semata ditentukan oleh produk yang dijual, melainkan cara membangun hubungan dengan konsumen. Konten video pendek, narasi autentik, dan kehadiran aktif di ruang digital menjadi faktor penentu. Konsumen ingin merasa dekat, dilibatkan, dan dihargai.

Seperti potongan kain yang dijahit satu per satu, peluang-peluang kecil itu membutuhkan ketelatenan untuk dirangkai. Tahun 2026 menawarkan panggung luas bagi siapa pun yang berani mencoba, beradaptasi, dan bercerita. Di balik setiap tren viral, selalu ada kesempatan nyata bagi mereka yang jeli melihat peluang sebelum ia benar-benar berlalu.

Monitorday.com – Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik yang luar biasa tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka kepuasan mencapai 79,9 persen, di mana responden menyatakan puas dan sangat puas. Salah satu faktor kunci yang dinilai sangat berkorelasi dengan tingginya angka kepuasan ini adalah kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Capaian kepuasan 79,9 persen ini bahkan melampaui tingkat kepuasan yang diraih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal masa jabatan mereka. Hal ini mengindikasikan penerimaan publik yang sangat positif terhadap langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo di periode awal. Indikator Politik Indonesia, lembaga survei yang didirikan oleh pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, menyoroti bagaimana Kejagung berperan sentral dalam persepsi positif ini.

Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung mencapai angka fantastis 80 persen. Angka ini menempatkan Kejagung sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan tertinggi, jauh melampaui institusi lain seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri). “Ada kaitan erat antara mereka yang puas dengan kinerja Presiden dengan mereka yang puas terhadap kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan,” ujar Burhanuddin.

Survei tersebut lebih lanjut membeberkan bahwa sebanyak 48,7 persen publik menilai upaya pemberantasan korupsi saat ini sebagai “baik” atau “sangat baik”. Tren positif ini, menurut Burhanuddin, menunjukkan grafik yang stabil dan terus menguat dibandingkan periode survei sebelumnya. Tingginya kepuasan terhadap kinerja Kejagung dalam memberantas korupsi ini menjadi salah satu pilar utama yang menopang tingginya angka kepuasan publik secara keseluruhan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berhasil mencatat sejumlah capaian positif dalam Laporan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Tahun 2025. Laporan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini menunjukkan kinerja komunikasi publik Kemendikdasmen yang berjalan baik dan terintegrasi. Disampaikan pada seminar Komdigi yang dihadiri pejabat humas dari seluruh Indonesia, capaian ini mengukuhkan upaya kementerian dalam mengarusutamakan fungsi komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan pendidikan.

Dalam penilaian KPIP 2025, Kemendikdasmen meraih nilai impresif 99,05 untuk Indeks Cakupan Kerja K/L, yang mencerminkan konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi komunikasi publik. Lebih lanjut, kementerian ini berhasil mencapai nilai sempurna 100 pada beberapa indikator kunci, meliputi Prinsip Komunikasi Publik, Indeks Pelibatan Pemangku Kepentingan K/L, dan Indeks Informasi Terpercaya. Nilai-nilai tinggi ini mengindikasikan kepatuhan yang sangat tinggi terhadap prinsip komunikasi pemerintah, kematangan dalam menjalin dialog dan melibatkan aktor eksternal, serta kemampuan kuat dalam memastikan akurasi dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada publik.

Prestasi Kemendikdasmen juga tercermin dari Indeks Agregat Dimensi Proses KPIP yang mencapai 99,84. Angka ini menegaskan kapasitas kementerian dalam mengelola komunikasi publik secara komprehensif di setiap siklus kebijakan, mulai dari perencanaan strategis hingga penyampaian informasi yang dapat dipercaya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sistem komunikasi yang terpadu dan efektif dalam mendukung setiap inisiatif dan tujuan pembangunan pendidikan nasional.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa capaian KPIP ini adalah buah dari komitmen kolektif untuk menjadikan komunikasi publik sebagai elemen strategis dalam tata kelola kebijakan. “Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi memastikan kebijakan dipahami, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Suharti. Ia menambahkan, nilai KPIP ini menjadi pengingat bagi Kemendikdasmen untuk terus menjaga konsistensi dan kualitas komunikasi di setiap tingkatan, serta memperkuat koordinasi lintas unit kerja demi pesan kebijakan yang utuh dan sistematis.

Senada dengan itu, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Anang Ristanto, menekankan pentingnya upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik yang terbuka dan bertanggung jawab. “Kami berupaya memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik akurat, jelas, dan mudah dipahami,” kata Anang. Dengan capaian Indeks Informasi Terpercaya yang sempurna, Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui praktik komunikasi yang profesional dan berintegritas, sekaligus sebagai sarana membangun partisipasi dan pemahaman publik terhadap kebijakan pendidikan nasional.

Monitorday.com – Indonesia memiliki modal pembangunan yang sangat besar untuk menjadi negara maju, adil, dan berdaulat pada 2045. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal sehingga belum mampu menghasilkan kesejahteraan yang merata. Hal itu disampaikan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS dalam Kuliah Umum (Studium Generale) di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Senin (9/2).

Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam darat dan laut, posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, serta bonus demografi dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Menurutnya, kombinasi tersebut merupakan modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.

Namun, ia menilai kinerja pembangunan nasional masih menghadapi tantangan serius. Pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran lima persen dinilai belum cukup untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur ekonomi yang didominasi sektor berproduktivitas rendah, tingginya pekerja informal, serta melemahnya industri manufaktur menjadi persoalan mendasar yang harus segera diatasi.

“Indonesia seharusnya mampu tumbuh lebih tinggi. Masalahnya bukan pada potensi, tetapi pada kualitas pengelolaan, inovasi, dan sumber daya manusianya,” ujarnya.

Prof. Rokhmin juga mengingatkan bahwa bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi apabila negara gagal menciptakan lapangan kerja produktif dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tanpa kesiapan tersebut, jutaan penduduk usia kerja justru berpotensi menambah angka pengangguran dan ketimpangan sosial.

Selain persoalan domestik, Indonesia juga dihadapkan pada tekanan global yang semakin kompleks, seperti konflik geopolitik, krisis iklim, perang dagang, serta disrupsi teknologi. Kondisi ini menuntut bangsa Indonesia untuk memiliki daya saing tinggi dan kemampuan beradaptasi yang kuat agar tidak tertinggal dalam persaingan global.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Prof. Rokhmin menegaskan bahwa universitas harus menjadi pusat pencetak sumber daya manusia unggul sekaligus penghasil inovasi yang berdampak nyata. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga harus melahirkan solusi atas persoalan bangsa.

Universitas Syiah Kuala, menurutnya, memiliki posisi penting dalam mendorong pembangunan berbasis keunggulan agro-maritim. Aceh sebagai wilayah pesisir dinilai memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan ekonomi biru. Penguatan riset terapan, hilirisasi hasil penelitian, serta kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kampus, pemerintah, dan sektor industri dalam menciptakan lapangan kerja formal yang produktif. Kolaborasi tersebut diyakini mampu mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kuliah umum ini dihadiri oleh sivitas akademika USK, termasuk dosen dan mahasiswa, serta sejumlah pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bagi dunia pendidikan tinggi untuk memperkuat perannya dalam menjawab tantangan pembangunan nasional. Dengan SDM unggul, inovasi yang kuat, dan tata kelola yang baik, Indonesia diyakini mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Monitorday.com – Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terkait maraknya kasus kekerasan di dunia pendidikan. Ia mengaku kerap menerima kiriman video-video kekerasan di media sosial yang melibatkan siswa maupun guru di berbagai jenjang sekolah, sebuah fenomena yang menunjukkan adanya persoalan serius dalam moralitas generasi bangsa.

“Saya menerima banyak sekali kiriman video atau Instagram dan berbagai media sosial yang isinya berupa kekerasan – kekerasan di berbagai level dan jenis pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti saat berpidato di hadapan ratusan santri tahfidz Qur’an dan orang tua di gedung GBK Klaten, Minggu (08/02). Bahkan, pada pagi hari sebelum kedatangannya ke Klaten, ia kembali menerima video serupa dari seorang mantan diplomat senior Indonesia, menegaskan bahwa masalah ini masih sangat nyata dan perlu perhatian serius.

Menanggapi persoalan tersebut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penyelesaian masalah kekerasan di dunia pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen bangsa. Kolaborasi antarberbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berbudaya positif bagi para peserta didik.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti juga menyoroti peran institusi seperti MBS Klaten yang telah berhasil melahirkan para hafidz dan hafidzah. Menurutnya, mereka bukan hanya generasi penghafal Al-Qur’an, tetapi juga generasi yang diharapkan hadir di tengah masyarakat dengan akhlak Qur’ani. Kontribusi semacam ini dinilai sangat penting di tengah tantangan moralitas yang dihadapi generasi Z dan generasi Alfa saat ini.

Dengan hadirnya generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan moralitas, Abdul Mu’ti berharap cahaya Al-Qur’an tidak hanya memajukan umat Islam, tetapi juga secara lebih luas dapat membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat dan umat manusia. Ini menjadi harapan besar di tengah kompleksitas persoalan moral dan kekerasan yang masih membayangi dunia pendidikan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin, 9 Februari 2026, memimpin rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat penting ini diagendakan untuk membahas berbagai isu strategis nasional serta memberikan arahan langsung dari Kepala Negara kepada jajaran petinggi keamanan dan pertahanan. Acara tersebut menandai momen penting koordinasi antarlembaga negara dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan Indonesia.

Sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri terlihat mulai berdatangan di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 09.20 WIB, mengindikasikan kesiapan mereka untuk mengikuti rapat. Di antara para pimpinan yang hadir adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, menunjukkan representasi penuh dari unsur keamanan dan pertahanan.

Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB, saat tiba di lokasi, membenarkan agenda rapat tersebut kepada awak media. “Agenda rapat Rapim TNI-Polri. Akan ada arahan dari Bapak Presiden,” ujarnya singkat. Rapat dijadwalkan akan dimulai tepat pukul 10.00 WIB, menandakan dimulainya pembahasan krusial yang dipimpin langsung oleh Presiden untuk menyelaraskan visi dan misi antarlembaga.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah juga mengonfirmasi adanya arahan khusus dari Presiden Prabowo dalam rapat tersebut. Meskipun belum dapat menjelaskan secara rinci materi arahan yang akan disampaikan, Irvansyah menekankan sifat pentingnya. “Pastilah (ada arahan khusus). Belum ada dugaan (apa yang disampaikan oleh Presiden). Pasti strategis dan untuk membangun Indonesia,” tegas Irvansyah, mengindikasikan bahwa instruksi yang akan diberikan akan sangat berpengaruh pada arah pembangunan dan keamanan nasional ke depan.

Monitorday.com – Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum majelis rendah parlemen yang digelar Minggu (8/2). Partai berkuasa tersebut berhasil mengamankan 316 dari total 465 kursi, jauh melampaui ambang batas mayoritas sederhana sebanyak 233 kursi.

Berdasarkan proyeksi media, kemenangan ini memastikan posisi Takaichi semakin kuat di parlemen. Kepada wartawan, ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan fiskal yang berimbang dan berorientasi jangka panjang.

“Kami secara konsisten menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif. Kami akan memprioritaskan keberlanjutan kebijakan fiskal serta memastikan investasi yang diperlukan,” ujar Takaichi, seperti dikutip Al Jazeera.

Bersama mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang, LDP kini menguasai lebih dari dua pertiga kursi majelis rendah. Mayoritas super ini memungkinkan pemerintah meloloskan agenda legislatif dengan lebih mudah, termasuk mengesampingkan majelis tinggi yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali koalisi.

LDP telah mendominasi politik Jepang selama hampir tujuh dekade, meski dalam beberapa tahun terakhir diguncang berbagai persoalan, mulai dari isu pendanaan hingga skandal yang melibatkan kelompok keagamaan. Takaichi muncul dengan citra lugas dan pekerja keras, yang dinilai berhasil menarik kembali kepercayaan pemilih.

Namun, sejumlah janji kampanyenya turut memicu kekhawatiran pasar. Rencana menangguhkan pajak penjualan sebesar delapan persen atas bahan makanan untuk membantu rumah tangga menghadapi lonjakan harga dinilai berisiko, mengingat Jepang merupakan negara dengan beban utang tertinggi di antara negara-negara maju. Investor meragukan kemampuan pemerintah membiayai kebijakan tersebut tanpa memperburuk kondisi fiskal.

Pemilu majelis rendah kali ini digelar lebih awal, sebelum parlemen mengesahkan anggaran fiskal 2026. Langkah tersebut menuai kritik dari partai oposisi yang menilai Takaichi lebih mengedepankan kepentingan politik ketimbang agenda pemerintahan. Waktu kampanye yang singkat juga dinilai membatasi kesempatan publik untuk menilai program para peserta pemilu.

Meski demikian, antusiasme pemilih tetap terlihat. Sejumlah warga dilaporkan harus menerobos salju tebal untuk memberikan suara, di tengah curah salju ekstrem yang memecahkan rekor di beberapa wilayah Jepang dan menyebabkan gangguan lalu lintas serta penutupan dini sejumlah tempat pemungutan suara.

Ketua federasi bisnis Jepang Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, menyebut kemenangan Takaichi sebagai sinyal kembalinya stabilitas politik, apabila hasil tersebut dikonfirmasi secara resmi. Kemenangan ini sekaligus membalikkan keadaan LDP yang sebelumnya kehilangan kendali atas kedua majelis parlemen selama 15 bulan di bawah kepemimpinan perdana menteri sebelumnya, Shigeru Ishiba.

Di tingkat internasional, kemenangan Takaichi turut menjadi sorotan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungannya melalui media sosial Truth Social. Sementara itu, China memantau perkembangan ini dengan cermat, menyusul ketegangan hubungan kedua negara akibat pernyataan kontroversial Takaichi terkait Taiwan.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), terus memperkuat transformasi layanan digital melalui sistem Manajemen Layanan Infrastruktur Anda (MELIA). MELIA di proyeksikan sebagai tulang punggung pengelolaan layanan teknologi informasi guna melengkapi ekosistem digital pendidikan nasional, Super Aplikasi Rumah Pendidikan, yang telah diluncurkan sebagai bagian dukungan program digitalisasi sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sistem MELIA dikembangkan dengan mengadopsi kerangka kerja IT Service Management berbasis praktik global. Hal ini mengubah pendekatan pengelolaan teknologi menjadi pengelolaan layanan yang berorientasi kepuasan pengguna. Setiap layanan infrastruktur di dalamnya akan memastikan disampaikan terukur, transparan, dan dapat dipantau satuan kerja pengguna.

Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha menegaskan bahwa MELIA menjadi instrumen penting dalam reformasi budaya kerja layanan teknologi informasi pemerintah. “MELIA kami bangun untuk memastikan setiap layanan infrastruktur tidak lagi bergantung pada komunikasi informal, tetapi dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis standar layanan yang dapat diukur,” ujar Yudhistira.

Yudhistira menambahkan, MELIA berfokus pada empat modul utama yakni Katalog Layanan, Permintaan Layanan, Manajemen Insiden, dan Manajemen Pengetahuan. Ke empat modul tersebut saling terintegrasi dalam satu portal layanan yang memungkinkan pengelolaan tiket, percepatan pemulihan gangguan, serta pembelajaran institusional berkelanjutan melalui dokumentasi solusi dan basis pengetahuan terpusat.

Dengan mengintegrasikan Katalog Layanan, Manajemen Insiden, Permintaan, Pengetahuan, dan SLA dalam satu platform, Yudhistira menyebut MELIA tidak hanya mematuhi regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun juga meletakkan pengguna sebagai pusat dari ekosistem digital. Kehadiran MELIA juga memperkuat akuntabilitas kinerja layanan Pusdatin melalui penghitungan Service Level Agreement yang presisi. 

“Dengan MELIA, Kemendikdasmen membuktikan kinerja layanan berbasis data, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan memastikan layanan digital pendidikan berjalan andal, responsif, serta berorientasi pada manusia,” pungkas Yudhistira.