Monitorday.com– Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menolak tawaran mediasi dari Presiden Prabowo Subianto menyusul serangan yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Penolakan ini disampaikan Boroujerdi di Jakarta, menekankan pandangan Iran terhadap proses perundingan dengan AS.

Menurut Boroujerdi, Iran meyakini bahwa mediasi atau perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat tidak akan memberikan dampak signifikan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa AS tidak terikat dan tidak patuh pada hasil perundingan apa pun, sehingga upaya mediasi dianggap tidak berguna.

“Kami meyakini bahwa saat ini tidak ada negosiasi dan perundingan apa pun dengan pemerintah Amerika yang akan berguna, karena mereka tidak terikat dan tidak patuh pada hasil apa pun,” tegas Boroujerdi dalam jumla pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Meskipun demikian, Boroujerdi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah bersedia memfasilitasi usai serangan tersebut, merujuk pada inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

Selain menolak mediasi, Boroujerdi berharap negara-negara Islam menilai serangan AS dan Israel ke Iran sebagai tindakan ilegal. Ia juga meminta negara-negara Islam untuk turut mendukung Iran dengan menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan tersebut.

Lebih lanjut, Boroujerdi juga mengharapkan dukungan dari negara-negara Islam dapat disalurkan melalui mekanisme organisasi internasional. Organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebagai platform yang tepat untuk mendukung Iran.

Monitorday.com– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan target tiga tahun untuk memulihkan layanan pendidikan pascabencana banjir dan longsor. Upaya pemulihan ini difokuskan di wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak parah.

Target ambisius tersebut diumumkan dalam rangka memastikan kelangsungan akses pendidikan bagi siswa dan guru di daerah bencana. Sejumlah langkah darurat telah diambil, termasuk penyaluran tenda serta pembangunan ruang kelas sementara untuk menopang kegiatan belajar-mengajar.

Perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, menyatakan bahwa target tersebut sejalan dengan lembaga penanggulangan bencana lainnya. “Mungkin kami target pemulihan ini sama dengan BNPB, 3 tahun,” kata Jamjam Muzaki dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selasa.

Jamjam menambahkan bahwa prioritas utama tahun ini adalah pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, didukung dengan penyesuaian kebijakan. Untuk memastikan akses pendidikan darurat, Kemendikdasmen telah mendirikan tenda-tenda guna menunjang layanan pendidikan.

Menurut Jamjam, pihaknya telah menyalurkan sebanyak 168 tenda untuk mendukung pemulihan layanan pendidikan pascabencana secara bertahap. “Kami sudah distribusi sekitar 168 tenda dan mungkin saat ini masih ada banyak sekolah yang ada di tenda gitu ya. Juga ada 44 sekolah yang kita bangunkan ruang kelas darurat jadi semi permanen untuk sementara sampai proses pemulihan berjalan,” ujarnya.

Selain itu, Kemendikdasmen juga terus berupaya memulihkan akses menuju satuan pendidikan. Di Aceh Tengah, misalnya, masih ada jembatan yang terputus, memaksa para guru untuk menyeberangi sungai dengan tali demi bisa mengajar.

Monitorday.com – Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi pada Selasa (03/03/2026) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi lanjutan guna menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden dalam rangka menyambut hari besar keagamaan nasional.

“Hari ini, pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait Idulfitri 1447 H/2026 M sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Airlangga.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR kepada sekitar 10,5 juta aparatur negara. Jumlah ini meningkat 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerima THR meliputi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan.

Komponen THR dibayarkan secara penuh, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Airlangga menegaskan bahwa pemberian THR berbeda dengan gaji ke-13 yang biasanya dibayarkan pada Juni.

Penyaluran THR dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pada minggu pertama Ramadan. Rinciannya, sebanyak 2,4 juta ASN pusat/TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, dan 3,8 juta pensiunan akan menerima haknya menjelang Idulfitri.

Untuk sektor swasta, pemerintah menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Pembayaran paling lambat dilakukan tujuh hari sebelum Lebaran (H-7).

THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun sebesar satu bulan upah. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, pembayaran dilakukan secara proporsional.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 26,5 juta pekerja penerima upah di sektor swasta. Pemerintah memperkirakan total THR yang dibayarkan sektor swasta mencapai Rp124 triliun.

“Ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan,” kata Airlangga.

Selain THR, pemerintah juga mendorong pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek daring (ojol). Pemerintah telah berkomunikasi intensif dengan perusahaan aplikator transportasi untuk memastikan penyaluran BHR pada 2026.

Sekitar 850 ribu mitra pengemudi akan menerima BHR dengan total nilai mencapai Rp220 miliar, atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah mendorong agar BHR disalurkan lebih awal, yakni H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri.

Sebelumnya, pada 10 Februari 2026, pemerintah juga telah mengumumkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026. Program tersebut mencakup diskon transportasi menjelang Lebaran senilai Rp911,16 miliar, bersumber dari APBN dan non-APBN.

Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan senilai Rp14,09 triliun kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng.

Pemerintah juga menetapkan kebijakan work from anywhere (WFA) pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap momentum Idulfitri dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan konsumsi domestik sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Monitorday.com – Pemerintah memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Tambahan dana untuk revitalisasi sekolah, penyediaan papan interaktif digital, hingga kenaikan tunjangan guru ditegaskan tidak akan mengganggu alokasi anggaran yang sudah ada.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Suharti, menyampaikan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.

Pernyataan tersebut disampaikan Suharti dalam Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama media massa di Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/3/2026). Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran untuk program strategis pendidikan tengah dalam proses pembahasan dan tidak akan mengurangi pagu yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Seperti yang Pak Presiden Prabowo sampaikan, untuk revitalisasi sekolah akan ada penambahan anggaran. Kemudian penyediaan IFP, ada tiga IFP per sekolah. Ini semua sedang dalam proses pembahasan, jadi tentu itu juga nanti akan menambah anggaran Kemendikdasmen. Jadi tidak akan terganggu dengan anggaran yang sudah dialokasikan,” ujar Suharti.

Tunjangan Guru Non-ASN Tembus Rp14,1 Triliun

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp14,1 triliun untuk berbagai tunjangan guru non-ASN. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan 2025 yang sebesar Rp12,48 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Rp11,58 triliun dialokasikan untuk tunjangan profesi guru non-ASN, Rp723,5 miliar untuk tunjangan khusus non-ASN, serta Rp1,8 triliun untuk insentif guru non-ASN.

Menurut Suharti, kenaikan ini menjadi sinyal kuat bahwa kesejahteraan guru non-ASN kini menjadi fokus utama dalam kebijakan pendidikan nasional.

Tunjangan Guru ASN Naik Jadi Rp74,76 Triliun

Selain non-ASN, pemerintah juga menaikkan alokasi tunjangan bagi guru ASN. Pada 2026, anggaran yang disiapkan mencapai Rp74,76 triliun, meningkat dari Rp70,06 triliun pada 2025.

Anggaran tersebut mencakup tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, serta tambahan penghasilan yang disalurkan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

“Untuk tunjangan guru ASN tahun 2026 kami alokasikan Rp74,76 triliun. Meningkat dari tahun 2025 yang sebanyak Rp70,06 triliun,” terang Suharti.

Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Kelas

Di luar peningkatan tunjangan, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran untuk revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. Setiap sekolah direncanakan menerima tiga unit Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital.

Pengadaan perangkat pendukung seperti Chromebook dan IFP tambahan masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan.

Suharti mencontohkan, pada 2025 pagu awal Kemendikdasmen sebesar Rp33,5 triliun meningkat menjadi Rp64 triliun setelah berbagai program tambahan disetujui. Hal ini menunjukkan ruang fiskal pendidikan tetap terbuka sepanjang program dinilai strategis dan berdampak luas.

Status Guru P3K Paruh Waktu Masih Dikaji

Terkait status guru P3K paruh waktu, Suharti menyebutkan bahwa definisi kepegawaiannya masih dalam pembahasan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun secara kategori, guru P3K paruh waktu tetap masuk kelompok ASN.

Meski demikian, urusan penggajian tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.

PIP 2026 Diperluas hingga TK

Untuk memperluas akses pendidikan, pemerintah memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP). Jika sebelumnya menyasar siswa SD hingga SMK, pada 2026 program ini juga mencakup anak taman kanak-kanak (TK).

Sebanyak 888.000 anak TK telah dialokasikan untuk menerima bantuan PIP pada 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan mutu melalui dukungan pembiayaan yang lebih merata.

“Prioritasnya tentu yang pertama untuk peningkatan mutu melalui berbagai program. Kemudian untuk akses, seperti Program Indonesia Pintar tahun 2026 kita perkuat dan perlebar cakupannya,” pungkas Suharti.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (02/03/2026). Pertemuan tersebut membahas kesiapan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di bulan suci Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri.

Usai pertemuan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo sangat jelas, yakni memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat.

“Ya kita memastikan bulan puasa, mau Lebaran ini harus stok pangan dimonitor secara ketat,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan instruksi langsung agar pengawasan dilakukan secara menyeluruh di lapangan. Ia juga mengaku mendapat penugasan khusus untuk berkeliling memastikan berbagai program prioritas berjalan optimal.

“Saya diperintah untuk keliling memastikan pangan, MBG, Kopdes, kemudian pengelolaan sampah berlangsung dengan baik. Dan tentu sembako, puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau, dan harga tidak boleh naik,” tegasnya.

Dengan pengawalan lintas sektor, pemerintah memastikan bahwa distribusi pangan berjalan lancar, harga tetap stabil, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia. Stabilitas pangan bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi komitmen negara untuk menjaga ketenangan rakyat dalam menjalankan ibadah Ramadan hingga merayakan Idulfitri.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), memperkuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta memastikan tata kelola lingkungan seperti pengelolaan sampah tetap berjalan baik di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat selama bulan puasa dan Lebaran.

Monitorday.com – Program Mudik Gratis Lebaran 2026 yang digelar Pertamina segera dibuka. Pendaftaran program bertajuk #MudikBarengPertamina2026 dimulai pada Selasa, 3 Maret 2026 pukul 10.00 WIB melalui laman resmi www.mudikpertamina2026.com dengan kuota peserta terbatas.

Program ini menyediakan moda transportasi bus dengan lebih dari 15 kota tujuan di Pulau Jawa dan sekitarnya. Keberangkatan peserta dijadwalkan pada Minggu, 15 Maret 2026 dari Plaza Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Selain arus mudik, Pertamina juga memfasilitasi arus balik dari sejumlah kota, yakni Cirebon, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Seluruh peserta arus balik akan tiba di pool Damri Cawang, Jakarta.

Daftar Kota Tujuan

Program Mudik Bareng Pertamina 2026 melayani berbagai kota tujuan, antara lain:

• Tasikmalaya
• Garut
• Cirebon
• Purwokerto-Banyumas
• Kebumen
• Wonosobo-Purworejo
• Brebes-Tegal
• Pemalang
• Cilacap
• Pekalongan-Kendal-Semarang
• Yogyakarta
• Surakarta-Wonogiri
• Surabaya
• Malang
• Ngawi
• Madiun
• Banyuwangi

Syarat dan Ketentuan

Calon peserta wajib memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

• Menggunakan identitas resmi yang masih berlaku (KTP/NIK). Data akan diverifikasi melalui sistem validasi NIK.
• Maksimal lima orang dalam satu grup pendaftaran.
• Anak usia di atas 3 tahun wajib didaftarkan sebagai penumpang dan dapat menggunakan NIK atau KIA.
• Setiap peserta hanya diperbolehkan mendaftar satu kali, baik di program Mudik Bareng Pertamina 2026 maupun program Mudik Gratis BUMN lainnya.
• Peserta dilarang mendaftar di dua program mudik BUMN berbeda. Jika ditemukan terdaftar di program lain, keikutsertaan akan dibatalkan.

Registrasi Ulang Wajib Hadir

Peserta yang lolos seleksi wajib melakukan registrasi ulang pada Minggu, 15 Maret 2026 pukul 03.00–07.30 WIB di Keong Mas, TMII. Peserta yang tidak hadir sesuai jadwal akan dianggap mengundurkan diri dan kuota dialihkan kepada peserta cadangan.

Pertamina menegaskan bahwa program ini tidak dipungut biaya. Informasi resmi hanya disampaikan melalui akun Instagram @pertamina, hotline resmi, serta tautan pendaftaran yang telah ditentukan.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi hotline resmi di nomor 0815-4006-0135 atau 0811-1380-3353. Calon pemudik diimbau menyiapkan data diri dan anggota keluarga sejak awal agar proses pendaftaran berjalan lancar saat kuota dibuka.

Monitorday.com – Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi adanya potensi gangguan terhadap arus perdagangan Indonesia yang selama ini melintasi Selat Hormuz, menyusul penutupan jalur strategis tersebut akibat eskalasi perang antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan dampak riil terhadap perdagangan nasional masih perlu dikaji lebih mendalam.

“Ini tentunya perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut,” ujar Ateng dalam konferensi pers, Senin (2/3).

Sebagai gambaran awal, BPS memaparkan nilai ekspor dan impor nonmigas Indonesia dengan tiga negara di kawasan Timur Tengah, yakni Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA), sepanjang 2025.

Ekspor

Ekspor nonmigas Indonesia ke Iran tercatat sebesar US$249,1 juta. Komoditas utama yang diekspor meliputi buah-buahan senilai US$86,4 juta, kendaraan sebesar US$34,1 juta, serta lemak dan minyak hewan nabati sebesar US$22 juta.

Sementara itu, ekspor nonmigas ke Oman mencapai US$428,8 juta. Komoditas terbesar berupa lemak dan minyak hewan nabati senilai US$227,7 juta, diikuti kendaraan dan bagiannya sebesar US$64,2 juta, serta bahan mineral sebesar US$48,1 juta.

Adapun ekspor nonmigas ke Uni Emirat Arab tercatat dengan komoditas utama logam mulia dan perhiasan senilai US$183,6 juta, lemak dan minyak hewan nabati sebesar US$510,3 juta, serta kendaraan dan bagiannya sebesar US$363,5 juta.

Impor

Dari sisi impor, nilai impor nonmigas Indonesia dari Iran tercatat sebesar US$8,4 juta. Komoditas utamanya adalah buah-buahan sebesar US$5,9 juta, besi dan baja senilai US$0,8 juta, serta mesin dan peralatan mekanis beserta bagiannya sebesar US$0,7 juta.

Impor nonmigas dari Oman mencapai US$718,8 juta. Komoditas terbesar berupa besi dan baja senilai US$590,5 juta, bahan bakar organik sebesar US$56,7 juta, serta garam, belerang, batu, dan semen sebesar US$44,2 juta.

Sementara itu, impor dari Uni Emirat Arab tercatat sebesar US$1,4 miliar sepanjang 2025. Komoditas utama yang diimpor meliputi logam mulia dan perhiasan sebesar US$511,1 juta, belerang dan batu semen sebesar US$43,2 juta, serta aluminium dan barang turunannya sebesar US$181,6 juta.

BPS menegaskan, meskipun potensi gangguan perdagangan akibat penutupan Selat Hormuz cukup terbuka, diperlukan analisis lanjutan untuk mengukur secara pasti besaran dampaknya terhadap kinerja ekspor-impor Indonesia.

Monitorday.com – Pemerintah memperkuat implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai strategi menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Penguatan tersebut dilakukan melalui optimalisasi pendidikan anak usia dini (PAUD), peningkatan kualitas pendidik, serta pemenuhan gizi anak sejak masa awal kehidupan.

Komitmen ini ditegaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kegiatan sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun di Tangerang Selatan. Program tersebut menekankan pentingnya layanan pendidikan berkelanjutan sejak prasekolah hingga pendidikan kesetaraan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan program prioritas nasional untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan sejak usia dini. Menurutnya, masa anak usia dini merupakan periode emas yang sangat menentukan perkembangan motorik, intelektual, sosial, dan spiritual.

“Anak perlu ruang untuk bereksplorasi, berimajinasi, serta membangun rasa percaya diri melalui lingkungan belajar yang mendukung dan pendidik yang mampu menjadi teladan,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis.

Ia menegaskan, guru PAUD dan taman kanak-kanak memiliki peran strategis dalam membangun karakter anak. Pendidik diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ramah anak, serta mendorong interaksi positif melalui aktivitas bermain, bertanya, dan kerja sama sosial. Lingkungan bahasa, sikap pendidik, dan pola interaksi dinilai menjadi fondasi kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar.

Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, menambahkan bahwa Wajib Belajar 13 Tahun mencakup pendidikan dasar serta satu tahun kelas prasekolah guna memastikan kesiapan belajar anak sebelum masuk sekolah dasar. Upaya ini difokuskan pada perluasan akses layanan, penyediaan ruang kelas dan satuan pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, serta penguatan peran pemerintah daerah.

Selain jalur formal, pemerintah juga memperkuat pendidikan nonformal dan informal sebagai bagian dari strategi penuntasan Wajib Belajar 13 Tahun. Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, Baharudin, menjelaskan bahwa program kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak menempuh jalur pendidikan formal.

Layanan tersebut diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik pemerintah daerah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikelola masyarakat. Tren pendidikan nonformal pun menunjukkan peningkatan, ditandai bertambahnya jumlah PKBM yang dibangun berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi seperti Aisyiyah dan Muhammadiyah.

Peserta didik jalur nonformal kini memperoleh hak setara dengan pendidikan formal, termasuk akses pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada 2025, pemerintah juga memperkuat layanan melalui revitalisasi PKBM dan SKB serta program digitalisasi satuan pendidikan.

Beragam layanan pendidikan nonformal yang tersedia meliputi PAUD nonformal, program kesetaraan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup bagi perempuan dan remaja, hingga taman baca masyarakat. Program ini diharapkan mampu menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), khususnya di Provinsi Banten.

Di sisi lain, pemerintah turut memberi perhatian pada pemenuhan gizi anak melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program tersebut dinilai sebagai bagian integral pembangunan pendidikan karena kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi kondisi kesehatan dan nutrisi anak sejak dalam kandungan.

Abdul Mu’ti menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya ibu, dalam memberikan stimulasi perkembangan, menjaga kecukupan gizi, serta mencegah pernikahan dini yang berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak.

Melalui sinergi pendidikan formal, nonformal, serta dukungan pemenuhan gizi, pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan layanan pendidikan bermutu bagi semua dan memastikan setiap anak Indonesia memiliki fondasi belajar yang kuat sejak usia dini.

Monitorday.com– Sektor Pendidikan serta Ilmu Sosial dan Humaniora diproyeksikan akan mempertahankan stabilitas dalam penerimaan mahasiswa pada tahun 2025. Tren ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan beberapa bidang teknologi yang mengalami pertumbuhan pesat, sektor-sektor ini akan terus mempertahankan skala pelatihan yang konsisten di berbagai lembaga pendidikan tinggi, sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang.

Meskipun menghadapi semakin meluasnya penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam pengajaran, penelitian, dan manajemen, program pelatihan di bidang-bidang ini tidak menunjukkan penyusutan skala. Sebaliknya, fokus utama adalah pada penyesuaian konten kurikulum untuk mengintegrasikan aspek transformasi digital dan teknologi.

Universitas-universitas besar terus memainkan peran sentral dalam pelatihan guru, seperti Universitas Pendidikan Kota Ho Chi Minh yang mempertahankan program studi Matematika, Sastra, Bahasa Inggris, Sejarah, dan Geografi. Lembaga-lembaga seperti Universitas Pendidikan Hanoi, Universitas Can Tho, dan Universitas Vinh juga berperan sebagai penyedia utama sumber daya manusia untuk sistem pendidikan umum. Bidang-bidang ilmu sosial seperti Psikologi, Pekerjaan Sosial, Sosiologi, dan Sejarah juga menjaga jumlah mahasiswa yang stabil, dengan Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora (Universitas Nasional Vietnam Kota Ho Chi Minh) menargetkan 3.899 mahasiswa di 37 program pada tahun 2025.

Dalam konteks perkembangan teknologi, banyak lembaga pelatihan secara bertahap menambahkan modul terkait transformasi digital, keterampilan teknologi, penambangan data, dan aplikasi AI. Penyesuaian ini dilakukan pada tingkat pendukung dan selaras dengan Kerangka Kompetensi Digital yang diatur dalam Surat Edaran 02/2025/TT-BGDĐT dari Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, menunjukkan upaya adaptasi kurikulum yang proaktif.

Bapak Tran Nam, Kepala Bidang Kemahasiswaan di Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora (Universitas Nasional Vietnam, Kota Ho Chi Minh), menanggapi prospek ini. Beliau meyakini bahwa, “dalam jangka pendek, bidang Pendidikan dan Ilmu Sosial dan Humaniora tidak akan menciptakan ‘lompatan’ pendapatan yang signifikan seperti beberapa bidang teknologi.”

Namun, Bapak Nam menambahkan bahwa dalam jangka panjang, bidang-bidang ini memiliki permintaan sumber daya manusia yang stabil dan berkelanjutan, yang terkait erat dengan perkembangan pendidikan, kehidupan sosial, dan layanan pendukung manusia. Posisi pekerjaan di bidang ilmu sosial dan humaniora tetap terisi secara konsisten di pasar tenaga kerja, terutama di sektor pendidikan, psikologi, pekerjaan sosial, manajemen, dan administrasi. Karakteristik unik yang sangat terkait dengan manusia dan masyarakat ini menjadikan sektor-sektor ini kurang terpengaruh secara langsung oleh potensi penggantian tenaga kerja oleh teknologi.

Monitorday.com– Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk bertindak sebagai mediator dalam meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran. Niat mediasi ini telah disambut baik oleh Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia.

Langkah Prabowo muncul di tengah keprihatinan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) atas kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, yang dinilai berdampak pada peningkatan ketegangan militer di kawasan tersebut. Indonesia sebelumnya telah menyatakan penyesalannya atas situasi ini.

Melalui akun resminya, Kemlu RI menyampaikan, “Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.”

Kementerian juga menambahkan, “Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.”

Pemerintah Indonesia, melalui pernyataannya, menegaskan kesiapan ini dengan menyatakan, “Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi.”

Menyambut baik inisiatif tersebut, Kedutaan Besar Iran di Jakarta mengungkapkan, “Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini.”