Monitorday.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai Anies Baswedan terlalu banyak lips service soal pembahasan IKN Nusantara.
Hal ini disampaikan Habib Syakur setelah mendengarkan jawaban Anies soal IKN Nusantara di Dialog Terbuka yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu 22 November 2023.
“Apa yang disampaikan Anies sebenarnya tidak menjawab pertanyaan. Ia hanya berputar-putar soal narasi, padahal jawabannya kan bakal melanjutkan atau tidak, itu poinnya,” kata Habib Syakur dalam keterangannya.
Menurutnya, IKN Nusantara akan tetap berjalan sekalipun Anies menjadi Presiden. Kecuali memang ia berani membatalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“IKN sudah ada UU-nya, investasi sudah masuk dengan bukti sekolah dan rumah sakit dilakukan groundbreaking. Pertanyaannya, apakah mungkin Anies berani menyatakan bakal membatalkan IKN ?,” ujarnya.
Habib Syakur berpandangan bahwa Anies sebenarnya takut menyatakan bahwa dirinya akan membatalkan IKN Nusantara. Sebab, ada risiko yang sangat besar ketika ia membatalkan proyek strategis nasional tersebut.
“Saya kira kok Anies karena nggak berani ngomong aja, dia akan berhadapan dengan sentimen luar biasa dari para investor dan tak akan sanggup menangani proyek yang sudah kadung berjalan itu,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ia menyarankan agar Anies membuat diksi yang lebih related dan bisa ditangkap ujung narasinya ketimbang berputar-putar soal memperdebatkan konsep.
“Kan rakyat khususnya pendukungnya juga cuma butuh jawaban, mau melanjutkan atau tidak. Tapi saya kira pendukungnya dalam posisi ingin Anies membatalkan, pertanyaannya Anies berani menyatakan sikap seperti keinginan konstituennya ?,” tukasnya.
Sebelumnya, Anies menjawab pertanyaan soal IKN yang saat ini masih menjadi perdebatan khususnya di kalangan pendukungnya. Apakah ia akan melanjutkan terhadap proyek pembangunan IKN Nusantara itu jika terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024.
“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” kata Anies.
Kemudian, bekas Gubernur DKI Jakarta ini pun menjelaskan, jika tujuannya untuk memeratakan Indonesia. Seharusnya, yang dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
Bahkan ia menyatakan, pembangunan IKN bermasalah dan tidak nyambung dengan tujuannya.
“Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan,” ucapnya.
