Monitorday.com – Rencana aksi penyampaian aspirasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), kembali menjadi perhatian publik. Di tengah berbagai informasi yang beredar di media sosial, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum terverifikasi.

Dosen Hukum Universitas Borobudur, Muhammad Muchlas Rowi, mengatakan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Namun, kebebasan tersebut juga perlu dijalankan secara bertanggung jawab agar aspirasi masyarakat tidak kehilangan substansi akibat provokasi ataupun tindakan kekerasan.

“Penyampaian aspirasi adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus dihormati. Tetapi pada saat yang sama, kita semua berkepentingan memastikan aspirasi yang sah tidak berubah menjadi kekacauan karena provokasi, disinformasi, atau tindakan segelintir pihak,” kata Muchlas, Kamis (27/8).

Menurut Muchlas, peristiwa demonstrasi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus 2025 harus menjadi pembelajaran bersama. Ketika sebuah aksi mengalami eskalasi menjadi kekerasan, perhatian publik dapat bergeser dari substansi tuntutan menjadi persoalan benturan, perusakan, korban, dan keamanan.

“Pelajaran terbesar dari Agustus 2025 bukan bahwa masyarakat harus takut berdemonstrasi. Justru demokrasi harus memberikan ruang bagi aspirasi. Yang harus kita cegah adalah ketika ruang demokrasi tersebut kehilangan kendali dan substansi perjuangannya tenggelam oleh kekerasan,” ujarnya.

Ia menilai upaya mencegah eskalasi tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. Peserta aksi, aparat keamanan, pemerintah, media massa hingga masyarakat yang mengikuti perkembangan melalui media sosial sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga situasi.

Peserta aksi, menurut dia, perlu menjaga kedisiplinan dan menghindari tindakan yang dapat memancing benturan. Sementara aparat keamanan harus mengedepankan langkah yang profesional, proporsional dan humanis dalam memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi.

“Jangan sampai ada dikotomi seolah-olah yang satu harus berhadapan dengan yang lain. Demonstran bukan musuh aparat, dan aparat juga bukan musuh masyarakat. Kepentingan bersama kita adalah memastikan aspirasi tersampaikan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Hingga Kamis pagi, Polda Metro Jaya telah menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan aksi di kawasan DPR/MPR. Kepolisian juga menyatakan menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat dan meminta kegiatan berlangsung tertib, damai, serta bertanggung jawab. Arus lalu lintas Jakarta secara umum dilaporkan masih berjalan normal, sementara pengalihan arus disiapkan secara situasional mengikuti perkembangan di lapangan.

Waspadai Provokasi di Ruang Digital

Muchlas juga mengingatkan bahwa potensi eskalasi saat ini tidak hanya berasal dari situasi di jalan. Ruang digital dapat memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik dan memengaruhi emosi masyarakat.

Menjelang aksi 27 Agustus, misalnya, telah beredar sejumlah video yang dinarasikan memperlihatkan rombongan bus membawa massa dari berbagai daerah menuju Jakarta. Kepolisian kemudian memastikan video tersebut merupakan video lama yang diberi narasi baru dan tidak berkaitan dengan aksi 27 Agustus 2026.

Menurut Muchlas, fenomena tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menerima maupun menyebarkan informasi.

“Di era digital, sebuah video lama yang diberi narasi baru dapat menciptakan kesan seolah-olah situasi sudah genting. Informasi seperti ini dapat membangun ketakutan, kemarahan bahkan memancing tindakan yang sebenarnya tidak perlu terjadi,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru membagikan foto, video ataupun informasi mengenai aksi sebelum memastikan sumber, waktu dan konteksnya.

Muchlas menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap kemungkinan provokasi juga tidak boleh berubah menjadi tuduhan terhadap kelompok tertentu tanpa bukti.

“Kita harus waspada, tetapi kewaspadaan tidak boleh berubah menjadi prasangka. Jangan mudah memberikan stigma kepada demonstran dan jangan pula membangun narasi tentang adanya pihak tertentu tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Justru informasi yang tidak terverifikasi seperti itulah yang berpotensi memperkeruh keadaan,” katanya.

Ia menambahkan, demokrasi yang matang seharusnya mampu menyediakan ruang bagi perbedaan pendapat sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.

Menurut Muchlas, keberhasilan penyampaian aspirasi pada akhirnya tidak diukur dari seberapa besar ketegangan yang tercipta, tetapi dari sejauh mana substansi tuntutan dapat didengar dan mendapatkan respons melalui mekanisme demokratis.

“Kalau substansi aspirasi ingin sampai kepada publik dan pengambil kebijakan, maka kedamaian harus dijaga. Begitu kekerasan mengambil alih, pesan utama yang diperjuangkan justru bisa hilang,” ujarnya.

Muchlas mengajak seluruh pihak menjadikan peristiwa Agustus 2025 sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk membangun ketakutan menghadapi aksi masyarakat.

“Yang kita perlukan hari ini bukan kepanikan, melainkan kewaspadaan yang rasional. Jaga aspirasi, jaga informasi, dan jaga kedamaian. Jangan biarkan aspirasi berubah menjadi kekacauan,” pungkasnya.

Monitorday.com – Banjir bandang yang menerjang Nepal sejak Rabu (26/8) menewaskan sedikitnya 157 orang. Sebanyak 384 orang lainnya masih dinyatakan hilang, sementara 75 korban mengalami luka-luka.

Bencana mematikan itu diduga berkaitan dengan peristiwa geofisika dahsyat di Pegunungan Himalaya. Para ahli menyebut longsoran besar di kawasan pegunungan memicu runtuhnya material gletser dan menghasilkan aliran air dalam volume luar biasa.

Pakar geofisika Earth Observatory, Universitas Columbia, Goran Ekstrom, mengatakan kepada ABC News bahwa longsor terjadi pada siang hari di salah satu celah pegunungan. Material longsoran kemudian menghantam dan meluruhkan gletser besar atau sebagian gletser di Himalaya.

Kekuatan peristiwa tersebut begitu besar hingga terekam sebagai gempa berkekuatan magnitudo 5,2 oleh seismograf di berbagai wilayah dunia.

Menurut Ekstrom, kejadian serupa memang pernah terjadi di Himalaya. Namun, skala peristiwa kali ini jauh lebih besar dan berdampak langsung pada terjadinya banjir bandang yang mematikan.

Ekstrom menjelaskan, bebatuan dalam jumlah besar meluncur dari lereng pegunungan dan menghasilkan energi sangat besar. Energi tersebut diduga meningkatkan suhu hingga mempercepat pencairan gletser.

Air, es, dan material reruntuhan kemudian meluncur deras menuju lembah dan memperbesar daya rusak banjir.

“Secara umum, tanah longsor di wilayah pegunungan ini semakin sering terjadi, hal ini telah dipastikan, dan kejadian tersebut berkaitan dengan mencairnya gletser,” ujar Ekstrom.

Ia memperkirakan tinggi gelombang banjir mencapai sekitar 130-160 kaki atau 39-48 meter. Kecepatan alirannya diperkirakan bisa mencapai 44 mil per jam atau sekitar 71 kilometer per jam.

Ekstrom juga menyoroti pengaruh perubahan iklim. Menurutnya, pemanasan global mempercepat pencairan es dan gletser di berbagai belahan dunia.

Peristiwa seperti ini tetap dapat terjadi tanpa perubahan iklim. Namun, ia menilai meningkatnya pencairan gletser berpotensi memperparah longsor dan banjir yang terjadi di kawasan Himalaya.

Hingga Rabu malam, otoritas setempat mencatat sedikitnya 157 orang meninggal dunia, 75 orang terluka, dan ratusan lainnya masih dalam pencarian.

Monitorday.com – Tenda pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendadak riuh pada Rabu (26/08/2026). Warga berdesakan mendekat, sebagian mengangkat telepon genggam untuk mengabadikan momen, sementara anak-anak menyelinap di antara kerumunan saat Presiden Prabowo Subianto masuk dan menyapa mereka satu per satu.

Tak ada jarak yang terasa. Sejumlah warga mendekat, menjabat tangan, bahkan memeluk Presiden. Di tengah kerumunan itu, seorang anak perempuan tampak tersenyum lebar sambil berdiri begitu dekat dengan Presiden. Anak-anak lainnya ikut mengerubungi Kepala Negara dengan wajah penuh rasa ingin tahu.

Hari itu, Presiden Prabowo datang ke Nagekeo untuk melihat langsung kondisi masyarakat setelah gempa. Namun ketika memasuki tenda pengungsian, kunjungan tersebut berubah menjadi perjumpaan yang lebih personal. Presiden berhenti untuk berbincang dengan warga, menyapa anak-anak, dan membagikan mainan kepada mereka.

Satu per satu tangan kecil terulur. Mainan yang dibawa Presiden kemudian berpindah ke tangan anak-anak. Senyum yang muncul di wajah mereka menghadirkan suasana berbeda di tengah tempat yang selama beberapa hari terakhir menjadi ruang berlindung sementara bagi warga terdampak.

Bagi anak-anak tersebut, kehidupan berubah dalam hitungan detik ketika gempa 7,7 magnitudo mengguncang pada 15 Agustus 2026 lalu. Rumah yang biasa menjadi tempat pulang harus ditinggalkan. Kegiatan belajar dan bermain ikut terganggu. Tenda pengungsian kemudian menjadi tempat mereka makan, beristirahat, bertemu teman, sekaligus menunggu keadaan kembali aman.

Karena itu, perhatian terhadap anak-anak menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Di lokasi pengungsian, berbagai kegiatan disiapkan agar mereka tetap memiliki ruang untuk bermain, menggambar, berinteraksi, serta sejenak melepaskan ketegangan setelah bencana.

“Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu,” ujar Presiden di hadapan para pengungsi. 

Kehadiran Presiden di tengah mereka menambah keceriaan hari itu. Di antara orang dewasa yang menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan, anak-anak punya caranya sendiri menyambut Kepala Negara: mendekat, tersenyum, meminta mainan, dan menikmati beberapa saat yang membuat suasana pengungsian terasa lebih ringan.

“Percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara,” lanjut Presiden.

Sebelum menemui warga, Presiden telah memimpin rapat untuk mendengarkan laporan perkembangan penanganan pascabencana. Kepala Negara menegaskan pentingnya memastikan seluruh proses berjalan cepat, mulai dari penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagi Presiden Prabowo, pemulihan tidak berhenti ketika bantuan telah tiba. Masyarakat harus dapat kembali hidup dengan aman, aktivitas ekonomi kembali berjalan, pelayanan kesehatan tetap tersedia, rumah-rumah dapat dibangun kembali, dan anak-anak pada akhirnya dapat kembali ke sekolah.

Di tengah duka dan ketidakpastian setelah gempa, tawa anak-anak mungkin tidak serta-merta menghapus apa yang telah mereka alami. Tetapi dari tenda pengungsian di Nagekeo, senyum-senyum kecil itu menjadi pengingat bahwa kehidupan perlahan bergerak kembali dan harapan untuk bangkit tetap ada.

Monitorday.com – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) belum menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi jumlah aparatur sipil negara (ASN). Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, AI saat ini masih ditempatkan sebagai alat bantu untuk mempercepat pekerjaan ASN, bukan menggantikan pegawai.

“AI itu alat bantu kerja yang bisa mempercepat proses pekerjaan tertentu,” kata Zudan saat dihubungi awak media, Selasa (25/8/2026).

Menurut Zudan, belum ada pembahasan khusus di BKN mengenai pengurangan jumlah ASN akibat perkembangan AI. Pengelolaan pegawai masih dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan pelayanan pemerintahan.

“Semua berjalan natural, biasa dan sesuai kebutuhan. Wajar-wajar saja, belum ada yang mendesak,” ujarnya.

Pernyataan BKN tersebut muncul di tengah sorotan terhadap potensi AI mengubah pola kerja birokrasi. Sejumlah pekerjaan administratif yang sebelumnya membutuhkan tenaga dan waktu manusia kini dapat diselesaikan lebih cepat dengan bantuan teknologi.

Isu efisiensi ASN sebelumnya dibahas dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf meminta pemerintah mulai menghitung dampak perkembangan teknologi terhadap kebutuhan pegawai di instansi pemerintahan.

Menurut Dede, digitalisasi dan AI berpotensi memangkas kebutuhan tenaga untuk pekerjaan tertentu. Ia mencontohkan pembuatan presentasi yang sebelumnya bisa membutuhkan dua hingga tiga orang, tetapi kini dapat dikerjakan dengan bantuan teknologi.

“Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya,” kata Dede.

Ia juga menyoroti jumlah pegawai di pemerintahan daerah. Menurut Dede, digitalisasi semestinya mendorong evaluasi kebutuhan ASN berdasarkan beban kerja dan jenis pelayanan, bukan sekadar mempertahankan jumlah pegawai yang ada.

“Padahal sebagaimana kita ketahui dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang,” ujarnya.

Dede menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi menghadapi perubahan pola kerja akibat AI. Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar menggantikan ASN dengan mesin, melainkan menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia dengan teknologi yang terus berkembang.

Ia pun mempertanyakan arah kebutuhan ASN di masa depan, apakah jumlahnya akan terus bertambah atau justru mengalami penyesuaian.

“Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi mass product atau akan terjadi pengurangan?” kata Dede.

Untuk saat ini, BKN menegaskan belum ada kebijakan pengurangan ASN yang dikaitkan langsung dengan perkembangan AI. Namun, semakin luasnya penggunaan teknologi menuntut aparatur untuk beradaptasi dan meningkatkan kompetensi digital.

Dengan demikian, tantangan AI bagi birokrasi bukan hanya soal berapa banyak ASN yang dibutuhkan, tetapi juga seberapa siap aparatur memanfaatkan teknologi untuk mempercepat kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tak hanya mengejar perbaikan sekolah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah juga mempercepat pemulihan psikologis murid, guru, dan tenaga kependidikan yang masih dihantui trauma bencana.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemulihan pascagempa tidak cukup dilakukan dengan membangun kembali fasilitas pendidikan. Kondisi mental warga sekolah juga harus dipulihkan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali normal.

“Untuk pemulihan mental, ini kan ada dua yang kami lakukan. Pertama, tadi ada teman-teman dari tim HIMPSI yang bekerja sama dengan kami untuk memberikan semangat seperti tadi yang kita lakukan. Anak-anak kita dibuat ceria, gembira,” ujar Abdul Mu’ti saat berada di Kabupaten Ngada, Senin (24/8/2026).

Kemendikdasmen menggandeng Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), organisasi sosial, dan perguruan tinggi untuk memberikan dukungan psikososial kepada masyarakat terdampak. Langkah ini ditujukan untuk mencegah anak-anak terus berada dalam bayang-bayang trauma setelah bencana.

“Jadi kami intinya bekerja sama dengan semua pihak agar masyarakat, terutama anak-anak, ini terbebas dari trauma dengan berbagai macam kegiatan dan penyuluhan psikologi,” kata Abdul Mu’ti.

Di sisi lain, pemulihan fisik sekolah disiapkan secara bertahap melalui dana revitalisasi. Pemerintah memastikan rekonstruksi fasilitas pendidikan berjalan beriringan dengan penanganan dampak psikologis.

Ketua Divisi Program Kebencanaan Korps Relawan Bencana HIMPSI (KRESNA HIMPSI), Yuria Ekalitani, mengungkapkan sejumlah murid di Kabupaten Ngada dan Nagekeo masih mengalami kecemasan akibat gempa susulan.

Temuan tersebut berdasarkan rapid assessment tim HIMPSI di dua wilayah terdampak. Sejumlah anak dilaporkan sulit tidur, takut masuk rumah, enggan menutup pintu karena khawatir terjadi gempa susulan, hingga mengalami kesulitan berkonsentrasi.

“Masih kami jumpai sebagian besar siswa merasa cemas dan takut karena gempa susulan. Beberapa juga menjadi sulit tidur, takut jika masuk ke dalam rumah, tidak mau menutup pintu karena takut ada gempa susulan, sulit konsentrasi, dan beberapa dampak psikologis lainnya,” ujar Yuria.

Untuk membantu anak kembali merasa aman, Kemendikdasmen bersama HIMPSI menghadirkan program Tenda Gembira. Anak-anak diajak mengikuti permainan terstruktur yang dirancang untuk membangun rasa aman dan mengembalikan keceriaan mereka.

Tim psikologi juga mengajarkan teknik stabilisasi emosi agar murid mampu mengenali dan mengelola rasa takut serta kecemasan yang muncul setelah bencana.

Pendampingan tidak berhenti pada murid. Guru dan tenaga kependidikan yang terdampak juga mendapatkan psikoedukasi mengenai dukungan psikologis awal melalui program SAPA atau Supportive, Accompaniment, Psychosocial, Assistance.

Program tersebut mencakup penyapaan langsung kepada guru sekaligus asesmen psikososial untuk memetakan kondisi mereka setelah gempa.

Yuria menilai guru memegang peran penting dalam pemulihan psikologis murid. Karena itu, guru perlu dibekali kemampuan dasar untuk memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami tekanan akibat bencana.

“Untuk bisa lebih terlatih, guru perlu mendapatkan pelatihan untuk memberikan layanan dukungan psikososial kepada siswa didik,” ujarnya.

Dampak pendampingan mulai dirasakan murid. Felix Axelleon Naweng, salah satu siswa terdampak gempa di Kabupaten Ngada, mengaku lebih tenang setelah mengikuti kegiatan psikososial.

“Ya, ada pengaruh. Setelah ada kegiatan tersebut, saya sudah lebih fokus dan tenang ketika bercerita tentang gempa,” kata Felix.

Bagi pemerintah, pemulihan pendidikan di NTT tidak berhenti setelah guncangan mereda. Perbaikan sekolah harus berjalan bersama pemulihan mental agar rasa takut dan trauma tidak mengganggu proses belajar maupun kehidupan anak dalam jangka panjang.

Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menerima Penghargaan Achmad Bakrie XXII 2026 untuk bidang Pemikiran Sosial.

Haedar Nashir menjadi salah satu dari empat tokoh Indonesia yang menerima penghargaan tersebut. Tahun ini, Penghargaan Achmad Bakrie mengusung semangat “Aksi Nyata untuk Indonesia”, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi putra-putri terbaik Indonesia di berbagai bidang.

Dalam penghargaan tersebut, Haedar Nashir dinilai sebagai “Intelektual Indonesia Penggerak Moderasi dan Islam Berkemajuan.” Penghargaan ini menempatkan pemikiran sosial sebagai salah satu bidang penting dalam memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan Indonesia.

Penghargaan Achmad Bakrie XXII 2026 diberikan kepada empat tokoh dari bidang yang berbeda. Selain Haedar Nashir pada bidang Pemikiran Sosial, penghargaan bidang Sains dan Teknologi diberikan kepada Prof. Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, B.Eng., M.Eng., Ph.D.; bidang Kesehatan kepada Prof. drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D.; serta bidang Seni dan Budaya kepada Butet Kartaredjasa.

Penghargaan Achmad Bakrie diselenggarakan oleh Bakrie Group, Bakrie Untuk Negeri, dan Freedom Institute. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap individu-individu Indonesia yang dinilai konsisten memberikan kontribusi melalui ilmu pengetahuan, pemikiran, inovasi, seni, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2003, Penghargaan Achmad Bakrie telah menjadi salah satu bentuk penghargaan atas karya dan dedikasi yang memberikan dampak luas bagi Indonesia.

Penerimaan penghargaan oleh Haedar Nashir merupakan hasil dari proses kurasi yang dilakukan Dewan Juri Penghargaan Achmad Bakrie XXII. Dewan juri terdiri atas tokoh-tokoh dengan latar belakang keilmuan, pengalaman, dan kepakaran yang beragam.

Ketua Dewan Juri Penghargaan Achmad Bakrie XXII, Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., menjelaskan bahwa penghargaan tersebut tidak semata-mata diberikan atas pencapaian seseorang di bidangnya. Lebih dari itu, penghargaan mempertimbangkan bagaimana ilmu, pemikiran, inovasi, dan karya yang dihasilkan dapat memberikan manfaat lebih luas.

Menurut Sofia, para penerima Penghargaan Achmad Bakrie XXII menunjukkan bahwa dedikasi yang konsisten dapat melahirkan dampak yang melampaui batas bidang dan generasi.

Semangat tersebut sejalan dengan tema “Aksi Nyata untuk Indonesia” yang menjadi napas Penghargaan Achmad Bakrie XXII tahun ini. Keempat penerima penghargaan dinilai merepresentasikan kontribusi nyata melalui bidang masing-masing, sekaligus mencerminkan nilai Ke-Indonesiaan, Kemanfaatan, dan Kebersamaan.

Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie XXII akan digelar pada Rabu (26/8) di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, para penerima penghargaan akan mengikuti ramah tamah bersama Keluarga Bakrie pada Selasa (25/8) di Bakrie Tower Lantai 46, Kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Penghargaan Achmad Bakrie merupakan penghargaan tahunan yang diinisiasi Keluarga Bakrie sebagai bentuk apresiasi terhadap putra-putri Indonesia yang memberikan kontribusi melalui pemikiran, karya, ilmu pengetahuan, seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Penghargaan ini pertama kali diselenggarakan pada 2003.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan sebesar Rp200 miliar tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores. Delapan kabupaten tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.

Saat memimpin rapat penanganan bencana gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi di Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/08/2026), Kepala Negara menegaskan bahwa bantuan tersebut harus digunakan secara tepat untuk mendukung penanganan bencana dan membantu masyarakat yang terdampak. Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto juga memastikan bahwa bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima oleh pemerintah daerah.

“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.

Selain itu, Suharyanto menyebut bahwa seluruh bantuan telah diterima dan telah disampaikan kepada para bupati agar digunakan khusus untuk kebutuhan penanganan bencana. “Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” ujar Suharyanto.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Presiden Prabowo. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan dan memberikan bantuan kepada para pengungsi.

“Terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar, itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi,” ujar Melkiades.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya perlu memiliki lumbung-lumbung cadangan untuk menghadapi keadaan darurat. Namun, apabila hal tersebut belum berjalan secara optimal, pemerintah pusat akan membantu mendorong penyediaannya.

“Berarti kita bantu tiap provinsi biar gubernur mempunyai gudang dan persiapan makanan sama juga dengan bupati. Seharusnya sebetulnya juga memang demikian. Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan, tapi ya sudah kalau mereka mungkin belum berinisiatif kita lakukan,” ujar Presiden Prabowo.

Melalui bantuan Rp200 miliar sekaligus penguatan cadangan logistik daerah, pemerintah berupaya memastikan penanganan gempa NTT berjalan cepat sekaligus membangun sistem yang lebih tangguh untuk menghadapi bencana di masa mendatang.

Monitorday.com– Akses masyarakat Indonesia terhadap pasar saham global semakin terbuka melalui berbagai aplikasi broker yang menawarkan investasi saham dan exchange traded fund (ETF) Amerika Serikat maupun pasar internasional. Bagi investor yang mengejar strategi compounding jangka panjang, pemilihan platform tidak cukup didasarkan pada tampilan aplikasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan legalitas, biaya transaksi, perlindungan aset, serta akses pasar.

Salah satu pilihan yang banyak digunakan investor global adalah Interactive Brokers (IBKR). Platform ini menawarkan akses ke lebih dari 170 pasar dan memiliki lebih dari 5,18 juta akun nasabah berdasarkan data kuartal II 2026. IBKR juga menyatakan minimum pembukaan akun sebesar US$0 dan menyediakan perdagangan saham secara fractional untuk instrumen tertentu.

Dari sisi perlindungan, akun sekuritas pada Interactive Brokers LLC di Amerika Serikat mendapatkan perlindungan SIPC hingga US$500.000, dengan batas US$250.000 untuk kas. Namun, perlindungan tersebut perlu dipahami secara tepat karena SIPC melindungi nasabah dari kegagalan perusahaan broker, bukan dari kerugian akibat harga saham atau ETF turun.

Sementara itu, platform yang beroperasi di Indonesia menawarkan keunggulan berbeda, terutama dari sisi kemudahan registrasi, penggunaan rupiah, dan pengalaman pengguna. Investor pemula biasanya lebih mudah memahami aplikasi lokal karena prosesnya menyerupai layanan keuangan digital yang sudah familiar. Namun, status legalitas harus selalu diverifikasi melalui regulator. OJK menyediakan daftar resmi perusahaan efek dan memperbaruinya secara berkala; daftar Juli 2026, misalnya, dipublikasikan pada 20 Agustus 2026.

Salah satu instrumen yang menarik bagi strategi jangka panjang adalah ETF. Berbeda dengan membeli satu saham perusahaan, ETF dapat memberikan eksposur terhadap banyak perusahaan sekaligus. ETF global seperti ACWI, misalnya, dirancang untuk memberikan diversifikasi lintas pasar sehingga investor tidak harus memilih puluhan atau ratusan saham satu per satu.

Konsep tersebut penting dalam strategi compounding. Investor secara berkala menginvestasikan dana, memperoleh potensi pertumbuhan dari aset yang dimiliki, kemudian membiarkan hasil investasi tersebut kembali bekerja dalam jangka panjang. Namun, compounding bukan berarti keuntungan pasti dan tetap; nilai investasi tetap dapat berfluktuasi mengikuti kondisi pasar.

Perbedaan utama antara broker global dan aplikasi lokal juga terlihat dari biaya dan pengalaman pengguna. Broker global seperti IBKR cenderung menyediakan instrumen, pasar, dan fitur perdagangan yang lebih luas dengan struktur biaya yang transparan. Sebaliknya, platform lokal dapat lebih praktis bagi investor Indonesia karena proses transfer rupiah dan penggunaan aplikasi relatif sederhana.

Karena itu, investor pemula sebaiknya tidak memilih broker hanya karena fee paling murah atau aplikasi paling populer. Faktor yang perlu dibandingkan meliputi legalitas, jenis aset yang tersedia, biaya transaksi dan konversi valuta, fractional shares, kualitas layanan, keamanan akun, kemudahan penarikan dana, serta mekanisme perlindungan investor.

Pada akhirnya, pilihan antara broker global dan platform lokal harus disesuaikan dengan tujuan investasi. Investor yang membutuhkan akses pasar luas dan fitur profesional dapat mempertimbangkan broker global, sementara pemula yang mengutamakan kemudahan akses dapat memilih platform lokal yang legal dan sesuai kebutuhannya. Yang terpenting, investor memahami bahwa keamanan platform tidak menghilangkan risiko pasar—dan diversifikasi melalui ETF pun tetap bukan jaminan bebas kerugian.

Monitorday.com– Bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi saham, membuka rekening di perusahaan sekuritas menjadi salah satu langkah pertama yang harus dilakukan. Perusahaan sekuritas berfungsi sebagai perantara resmi antara investor dan pasar modal, sehingga transaksi pembelian maupun penjualan saham dapat dilakukan melalui sistem perdagangan yang terhubung dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di Indonesia terdapat hampir 100 perusahaan sekuritas yang menjadi anggota bursa. Banyaknya pilihan membuat calon investor perlu membandingkan sejumlah aspek sebelum membuka rekening, mulai dari legalitas, biaya transaksi, kemudahan aplikasi, layanan nasabah hingga besaran setoran awal.

Proses pembukaan rekening sekuritas saat ini relatif mudah dan dalam banyak kasus dapat dilakukan secara online. Calon investor umumnya diminta mengisi data pribadi dan mengunggah dokumen seperti KTP serta data rekening bank. NPWP juga dapat diminta, meskipun ketentuannya dapat berbeda antarperusahaan sekuritas.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah fee transaksi beli dan jual saham. Setiap sekuritas memiliki struktur biaya yang berbeda. Beberapa nama yang banyak dikenal investor antara lain Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Mirae Asset, dan Ajaib. Selain biaya, investor sebaiknya mempertimbangkan kualitas aplikasi, stabilitas sistem perdagangan, riset saham, layanan edukasi, serta kemudahan melakukan penyetoran dan penarikan dana.

Setelah rekening sekuritas disetujui, investor akan memperoleh Rekening Dana Investor (RDI). RDI merupakan rekening khusus untuk menampung dana investor yang digunakan dalam transaksi pasar modal. Pemisahan dana ini penting karena dana investasi tidak bercampur dengan rekening pribadi yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bagi pemula, aspek legalitas harus menjadi prioritas utama. Jangan memilih sekuritas hanya berdasarkan promosi, biaya transaksi yang murah, atau popularitas aplikasi. Pastikan perusahaan memiliki izin dan status resmi sebagai perusahaan sekuritas serta dapat diverifikasi melalui sumber resmi regulator dan Bursa Efek Indonesia.

Investor juga tidak harus terpaku pada satu perusahaan sekuritas. Seseorang dapat memiliki lebih dari satu rekening sekuritas apabila memang membutuhkan fitur, layanan, atau akses investasi yang berbeda. Namun, semakin banyak akun yang dimiliki, semakin penting pula pengelolaan portofolio dan pencatatan transaksi dilakukan secara disiplin.

Pada akhirnya, membuka rekening sekuritas hanyalah pintu masuk menuju investasi saham, bukan jaminan memperoleh keuntungan. Setelah akun aktif, investor tetap perlu memahami risiko pasar, membaca laporan keuangan, melakukan diversifikasi, serta menentukan tujuan dan jangka waktu investasi. Bagi pemula, keputusan investasi sebaiknya didasarkan pada pemahaman dan profil risiko, bukan sekadar mengikuti rekomendasi atau tren pasar.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto meresmikan 14 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 5,3 gigawatt (GW) pada Selasa (25/8/2026). Langkah tersebut menjadi bagian dari ambisi pemerintah meningkatkan kapasitas PLTS hingga 100 GW sepanjang 2026–2029, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Dari 14 proyek yang diluncurkan, dua PLTS telah beroperasi, enam masih dalam tahap konstruksi, dan enam lainnya akan ditawarkan kepada investor. Pejabat senior Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, menyebut total investasi 14 proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp135 triliun atau sekitar US$7,62 miliar.

Target 100 GW membutuhkan investasi yang jauh lebih besar. Pemerintah memperkirakan pembangunan kapasitas tersebut memerlukan sekitar Rp1.140 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa transisi energi Indonesia bukan hanya agenda teknologi, tetapi juga proyek investasi berskala besar yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, BUMN, lembaga keuangan, dan investor swasta.

Bagaimana PLTS Menghasilkan Listrik?

PLTS merupakan pembangkit yang mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik menggunakan teknologi fotovoltaik (photovoltaic/PV). Ketika cahaya matahari mengenai sel surya yang umumnya berbahan semikonduktor silikon, energi foton memicu pergerakan elektron sehingga menghasilkan listrik arus searah atau DC.

Listrik DC kemudian dikonversi oleh inverter menjadi listrik arus bolak-balik atau AC yang dapat digunakan oleh konsumen maupun disalurkan ke jaringan listrik. Karena itu, konsep dasar PLTS sebenarnya sederhana: matahari → panel surya → listrik DC → inverter → listrik AC → jaringan/konsumen.

Namun, pembangunan PLTS dalam skala puluhan hingga 100 GW menghadirkan tantangan baru. Produksi listrik PLTS bergantung pada intensitas matahari dan kondisi cuaca, serta berhenti pada malam hari. Karena itu, semakin besar kontribusi PLTS dalam sistem kelistrikan, semakin penting pula teknologi penyimpanan dan pengelolaan energi.

Baterai dan Smart Grid Jadi Teknologi Kunci

Salah satu teknologi penting adalah Battery Energy Storage System (BESS). Baterai memungkinkan listrik yang dihasilkan PLTS pada siang hari disimpan dan digunakan ketika produksi surya menurun atau kebutuhan listrik meningkat.

Selain BESS, perkembangan teknologi inverter pintar, sistem monitoring digital, solar tracker, dan smart grid akan menentukan efisiensi PLTS. Inverter modern, misalnya, tidak hanya mengubah listrik DC menjadi AC, tetapi juga dapat membantu pengaturan jaringan, pemantauan performa, serta integrasi dengan sistem penyimpanan energi.

Teknologi digital dan kecerdasan artifisial juga berpotensi memainkan peran lebih besar. Data cuaca, intensitas matahari, konsumsi listrik, dan performa panel dapat digunakan untuk memprediksi produksi PLTS sehingga operator jaringan dapat mengatur pasokan listrik dengan lebih presisi.

Tantangan 100 GW Bukan Sekadar Memasang Panel

Ambisi 100 GW berarti tantangan Indonesia akan bergeser dari sekadar membangun pembangkit menjadi bagaimana mengintegrasikan energi surya dalam jumlah besar ke sistem kelistrikan nasional. Infrastruktur transmisi, distribusi, penyimpanan energi, serta sistem pengendalian harus berkembang secara bersamaan.

Pemerintah memperkirakan pengembangan PLTS juga dapat memberikan manfaat ekonomi melalui penurunan biaya pembangkitan listrik. Program tersebut diproyeksikan mampu mengurangi biaya listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun melalui penurunan biaya produksi.

Bagi Indonesia, PLTS juga memiliki peluang pengembangan yang luas melalui PLTS terapung di waduk dan badan air, selain pembangunan PLTS skala utilitas maupun atap. Jika dikombinasikan dengan BESS, jaringan pintar, dan teknologi prediksi berbasis AI, PLTS dapat berkembang dari sekadar sumber listrik tambahan menjadi salah satu fondasi sistem energi nasional.

Dengan demikian, target 100 GW PLTS merupakan proyek transformasi energi sekaligus transformasi teknologi. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak panel yang terpasang, tetapi juga oleh kemampuan Indonesia membangun ekosistem industri, penyimpanan energi, transmisi, digitalisasi, dan sumber daya manusia yang mampu mengelola energi surya dalam skala nasional.