Monitorday.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pendanaan untuk iuran keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Internasional (Board of Peace/BoP) akan dibebankan melalui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hal ini disampaikan Purbaya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Board of Peace merupakan forum perdamaian internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat dan telah diikuti Indonesia setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, sebagai bagian dari rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga mengungkapkan bahwa besaran iuran yang harus disiapkan Indonesia mencapai sekitar USD 1 miliar atau setara sekitar Rp16,7–17 triliun. Ia memastikan, dana tersebut akan melalui jalur Kemhan sebagai kementerian yang menjadi penanggung jawab fiskal untuk komitmen keanggotaan internasional tersebut.

“Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” ujar Purbaya kepada wartawan, tanpa menjelaskan secara rinci mekanisme teknis alur anggaran tersebut.

Pernyataan Purbaya ini sekaligus mengonfirmasi bahwa pemerintah telah memutuskan skema pembiayaan kontribusi Indonesia dalam dewan internasional tersebut melalui pos belanja yang sudah ada, yakni anggaran Kemhan. Namun ia juga menegaskan bahwa manajemen fiskal tetap akan diperhatikan secara ketat.

Purbaya menyatakan bahwa jika anggaran yang tersedia di Kemhan tidak mencukupi untuk menutup kewajiban tersebut, pemerintah akan membuka opsi realokasi anggaran dari pos lain yang masih memungkinkan. “Kalau nggak cukup, kami reorientasi. Yang penting adalah kami akan menjaga anggarannya tetap prudent,” jelasnya.

Besaran anggaran Kemhan yang ditetapkan pada 2026 adalah sekitar Rp187,1 triliun, yang digunakan untuk berbagai fungsi termasuk belanja pegawai dan prajurit TNI, penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), serta program strategis lainnya yang berkaitan dengan kedaulatan negara.

Meski demikian, pemerintah masih terus memantau dampak fiskal dari keputusan tersebut. Menkeu Purbaya menyatakan bahwa kontribusi tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara signifikan, namun keputusan lebih jauh akan disesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran ke depan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menyampaikan bahwa iuran tersebut bersifat sukarela dan bukan kewajiban wajib bagi negara anggota Board of Peace, dan bahwa kontribusi tersebut dapat mengukuhkan posisi Indonesia sebagai anggota tetap organisasi internasional itu selama tiga tahun.

Monitorday.com – Pemerintah Iran akhirnya mengizinkan perempuan mengendarai sepeda motor setelah otoritas setempat membolehkan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) roda dua bagi kaum perempuan. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam aturan transportasi dan hak perempuan di negara tersebut.

Media lokal Iran, Ilna, melaporkan Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref telah menandatangani resolusi pada Selasa (3/2) yang mewajibkan kepolisian menyediakan pelatihan bagi perempuan yang mengajukan permohonan SIM sepeda motor. Polisi juga diminta menggelar tes berkendara dan menerbitkan SIM bagi pemohon perempuan yang memenuhi syarat.

Keputusan tersebut diambil di tengah tekanan publik yang meningkat, menyusul gelombang demonstrasi besar di Iran yang dipicu krisis ekonomi dan kemudian berkembang menjadi tuntutan perubahan rezim. Unjuk rasa tersebut dilaporkan menelan ribuan korban jiwa.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Iran telah berlangsung lama, salah satunya terkait kebijakan yang dinilai terlalu ketat terhadap perempuan. Selama ini, perempuan di Iran dibatasi dalam hal berpakaian dan ruang gerak di ruang publik dengan dalih penerapan syariat Islam.

Pada 2022, protes besar-besaran pecah setelah Mahsa Amini meninggal dunia saat ditahan karena diduga melanggar aturan berpakaian. Sejak peristiwa itu, semakin banyak perempuan yang secara terbuka menentang berbagai pembatasan, termasuk larangan tidak resmi mengendarai sepeda motor.

Secara hukum, larangan perempuan mengendarai sepeda motor sebenarnya tidak pernah dinyatakan secara eksplisit. Namun, dalam praktiknya, otoritas selama bertahun-tahun menolak menerbitkan SIM roda dua bagi perempuan, sehingga secara de facto membatasi hak mereka.

Kabinet Iran disebut telah menyetujui kebijakan pemberian izin mengendarai sepeda motor bagi perempuan sejak akhir Januari lalu. Dengan ditandatanganinya resolusi tersebut, pemerintah Iran kini resmi menerapkan kebijakan tersebut di seluruh wilayah negara.

Monitorday.com – Kremlin pada Rabu mengonfirmasi adanya kontak antara Rusia dan Prancis di tingkat kerja, menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai persiapan untuk melanjutkan dialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa komunikasi tersebut memang berlangsung, meski belum ada perkembangan signifikan yang dapat diumumkan ke publik.
“Memang ada kontak tertentu di tingkat kerja, tetapi kami belum dapat mengumumkan hal penting apa pun dalam hal ini,” ujar Peskov dalam konferensi pers di Moskow.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Macron mengungkapkan bahwa proses persiapan tengah dilakukan untuk membuka kembali diskusi langsung dengan Putin. Menurut Macron, pembahasan teknis sedang berjalan guna mempersiapkan dialog tersebut.

“Ini sedang dipersiapkan, dan diskusi teknis sedang berlangsung untuk mempersiapkannya,” kata Macron kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan secara transparan serta melalui konsultasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para mitra utama Prancis di Eropa.

Macron menilai penting bagi Eropa untuk kembali membangun saluran komunikasinya sendiri dengan Rusia. Namun, ia mengakui belum melihat kesiapan Moskow untuk mencapai kesepakatan damai dalam waktu dekat.
“Saya pikir itu akan bermanfaat, tetapi saya tidak percaya bahwa Rusia saat ini bersedia menyimpulkan perjanjian perdamaian dalam beberapa hari atau bahkan pekan mendatang,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Desember lalu, Macron juga menyatakan bahwa kembali berbicara dengan Putin dapat membawa manfaat. Ia menilai Eropa dan Ukraina memiliki kepentingan bersama untuk menemukan kerangka dialog yang tepat dengan Rusia.
“Jika tidak, kita hanya akan berbicara di antara kita sendiri, sementara para negosiator harus berurusan dengan Rusia sendirian. Itu tidak ideal,” kata Macron saat itu.

Menanggapi pernyataan tersebut, Peskov sempat mengatakan kepada kantor berita RIA bahwa Putin terbuka untuk berdialog dengan Macron, asalkan terdapat “kemauan politik bersama”.

Selain isu dialog Rusia–Prancis, Peskov juga menyinggung berakhirnya perjanjian New START, kesepakatan pengurangan senjata nuklir strategis antara Rusia dan Amerika Serikat. Ia menyebut berakhirnya perjanjian tersebut sebagai situasi yang berbahaya bagi stabilitas global.

“Dalam beberapa hari ke depan, dunia kemungkinan akan berada dalam posisi yang lebih berbahaya daripada sebelumnya,” kata Peskov, seraya menyesalkan belum adanya tanggapan AS atas inisiatif Presiden Putin untuk memperpanjang perjanjian tersebut.

New START, yang mulai berlaku pada 5 Februari 2011, membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis Rusia dan AS masing-masing maksimal 1.550 unit. Perjanjian ini dijadwalkan berakhir pada Kamis.

Peskov juga menanggapi pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas terkait perlunya kebijakan baru Uni Eropa untuk kawasan Arktik. Ia menegaskan Rusia merupakan negara regional di Arktik, berbeda dengan sebagian besar negara anggota Uni Eropa.

“Jika kebijakan baru itu bertujuan pada kerja sama internasional, tentu kami sambut baik. Namun jika mengarah pada konfrontasi, yang kini cukup populer di Brussels, maka hal itu tidak akan kami sambut dan kecil kemungkinan membawa dampak positif,” kata Peskov.

Sebelumnya, Kallas dalam pidatonya di Tromso, Norwegia, menyatakan sudah saatnya Uni Eropa memiliki kebijakan Arktik baru yang berbasis kemitraan kuat, khususnya melalui kerja sama erat dengan Norwegia, Kanada, dan Islandia.

Monitorday.com – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI memperluas jangkauan siaran Piala Dunia 2026. Permintaan tersebut disampaikan mengingat hak siar ajang sepak bola dunia itu dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari uang rakyat.

Putra menegaskan, keberhasilan penayangan Piala Dunia 2026 tidak cukup hanya diukur dari tayangnya pertandingan di layar kaca, melainkan dari dampak dan manfaat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Outcome-nya adalah dampak dan pengaruhnya kepada masyarakat. Misalnya, kebahagiaan dan semangat sportivitas masyarakat Indonesia setelah menonton Piala Dunia ini seperti apa? Itu yang harus menjadi tolok ukur TVRI,” ujar Putra di Jakarta, Rabu.

Ia juga menyoroti laporan Dewan Pengawas TVRI yang menyebutkan jangkauan siaran saat ini baru mencapai 75 persen wilayah Indonesia. Menurut Putra, masih adanya 25 persen wilayah yang belum terjangkau siaran merupakan kondisi yang sulit diterima karena berpotensi melanggar hak masyarakat untuk menikmati tontonan olahraga kelas dunia tersebut.

Mantan jurnalis senior itu menekankan asas keadilan dalam penyiaran publik. Ia menilai seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil, berhak menikmati siaran Piala Dunia 2026.

Untuk itu, Putra meminta TVRI memanfaatkan sisa waktu sekitar tiga bulan menjelang kick off Piala Dunia 2026 untuk bekerja lebih keras. Ia juga mendorong keterlibatan pemerintah guna memastikan hak 25 persen masyarakat yang belum terjangkau siaran dapat terpenuhi.

Putra mendesak TVRI segera memperluas infrastruktur penyiaran ke wilayah-wilayah yang selama ini masih menjadi blank spot.

“Gunakan waktu tiga bulan ini semaksimal mungkin supaya makin banyak orang Indonesia yang sebelumnya tidak terjangkau siaran TVRI bisa menonton. Itulah esensi lembaga penyiaran publik,” kata Putra.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, serta para mantan Menlu dan Wamenlu di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas sejumlah isu geopolitik terkini dan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menjelaskan, audiensi ini menjadi forum pertukaran pandangan antara Presiden dan para tokoh berpengalaman di bidang politik luar negeri, termasuk para pemikir dari lembaga kajian (think-tank).

“Bapak Presiden hari ini menerima para Menteri Luar Negeri, Wakil Menlu, juga mantan Menlu, mantan Wakil Menlu, serta para think-tank untuk berdiskusi,” ujar Arrmanatha.

Ia menambahkan, diskusi tersebut mencakup berbagai persoalan internasional, termasuk dinamika geopolitik yang tengah berkembang.

Hal senada disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Ia mengungkapkan menerima undangan langsung dari Presiden Prabowo untuk hadir dan berdiskusi di Istana. Menurut Dino, pertemuan itu akan membahas isu-isu aktual, khususnya terkait arah politik luar negeri Indonesia.

“Undangan untuk datang dan dalam suratnya disampaikan mengenai politik luar negeri, arah politik luar negeri, termasuk Palestina,” kata Dino.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyebutkan dirinya ingin mendengarkan langsung pandangan Presiden Prabowo terkait isu keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

“Saya ada pandangan sendiri, tapi saya ingin mendengar lagi pandangan dan penjelasan nanti,” ujar Marty.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Retno Marsudi, Yusuf Wanandi, Pahala Mansury, Alwi Shihab, Nurul Arifin, serta Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono.

Monitorday.com – Kesuksesan magang program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bertumpu pada tiga pilar fundamental, yaitu kualitas pelatihan, kolaborasi, dan disiplin murid magang. Demikian dikatakan oleh Direktur Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Yaya Sutarya, saat memberikan pesan motivasi kepada 18 (delapan belas) murid yang akan melaksanakan magang PT Industri Kapal Indonesia (IKI) di Makassar, Senin (2/2).

“Pertama, kualitas pelatihan yang terstandar dan bersertifikat internasional. Kedua, kolaborasi erat antara lembaga pelatihan, industri, dan pemerintah yang saling menguatkan. Ketiga, disiplin diri murid magang. Tanpa ketiga elemen ini berjalan harmonis, program PKK Kemendikdasmen hanya akan menjadi slogan kosong,” ucap Yaya dalam acara serah terima murid magang Inlastek Welding Institute, yang turut dihadiri oleh Kepala Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPMPV KPTK), Lismanto.

Lebih lanjut, Yaya menekankan bahwa program PKK Kemendikdasmen yang menyasar anak tidak sekolah (ATS) di rentang usia 17-25 tahun menjadi komitmen pemerintah hadir menyediakan layanan pendidikan bermutu untuk semua. “Kemendikdasmen turut menyampaikan apresiasi kepada PT IKI yang siap menjadi ekosistem untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bidang pengelasan yang telah dipelajari oleh murid magang. Selamat menjalani magang, raihlah kesuksesan kalian di masa depan” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Umum PT IKI, Suhan Ikhsan, menyatakan kesiapan industri untuk membina serta meningkatkan kompetensi murid magang. “Saat ini, industri galangan kapal di Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten utamanya di bidang pengelasan. Selama magang, jalani instruksi dengan baik, patuhi peraturan keselamatan kerja, niscaya kalian akan menjadi welder (juru las) profesional,” tegas Suhan.

Secara terpisah, Direktur Inlastek Welding Institute, Bramono Pandupradityo, menyatakan kesiapan murid magang yang telah menempuh proses pembelajaran sejak awal bulan Oktober hingga Desember atau setara 350 jam pelajaran pada tahun lalu melalui program PKK Platinum 2025.

“Lembaga kursus kami yang berpusat di Kota Surakarta melakukan seleksi yang ketat terhadap calon penerima manfaat program (PKK). Seluruh murid telah mendalami materi Shielded Metal Arc Welding (SMAW) 6G yang sesuai kebutuhan industri tujuan magang,” ucapnya.

Sebagai informasi, murid magang dari Inlastek Welding Institute akan menjalani program magang dengan durasi enam bulan, terhitung sejak tanggal 2 Februari hingga akhir Juni 2026. “Selain itu, selama magang murid telah disediakan tempat tinggal sementara oleh PT IKI dan akan mendapatkan insentif per bulan sekitar Rp2.500.000,” urai Bramono.

Tak ketinggalan, testimoni kesiapan mengikuti program magang juga disampaikan oleh Ahmad Hidayat, alumni SMK Negeri 1 Lembah Melintang, Sumatra Barat Jurusan Teknik Pengelasan. “Saya menekuni bidang pengelasan dimulai saat menempuh jenjang sekolah menengah kejuruan. Semoga lewat program magang ini, saya dapat memperbaiki taraf kehidupan ekonomi saya di masa mendatang. Terima kasih kepada Kemendikdasmen yang telah memberikan pengalaman bermanfaat untuk saya,” ujar Ahmad seraya diamini oleh rekan magang lainnya, Krisna Sulistyo, alumni SMK Kristen 2 Surakarta Jurusan Teknik Pemesinan.

Monitorday.com – Anggota Kongres Amerika Serikat Ilhan Omar mengalami serangan saat menghadiri acara town hall bersama konstituen di Minneapolis. Seorang pria dilaporkan menerobos ke arahnya dan menyemprotkan cairan tak dikenal dari sebuah alat menyerupai suntikan.

Peristiwa tersebut terjadi di tengah sesi dialog publik yang membahas isu-isu kebijakan domestik. Menurut saksi, cairan yang disemprotkan berbau seperti cuka. Aparat keamanan segera mengamankan pelaku, sementara Omar dievakuasi sejenak untuk memastikan kondisinya.

Pihak kepolisian setempat menyatakan bahwa Omar tidak mengalami luka serius akibat insiden tersebut. Setelah situasi dinyatakan aman, ia kembali ke ruangan dan melanjutkan acara town hall hingga selesai, disambut tepuk tangan para peserta.

Dalam pernyataannya, Omar menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan intimidasi tidak akan menghentikannya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia menyebut insiden tersebut sebagai ancaman terhadap demokrasi, namun menolak untuk tunduk pada rasa takut.

Sejumlah politisi dan organisasi masyarakat sipil mengecam keras serangan tersebut dan menyerukan perlindungan yang lebih kuat bagi pejabat publik, terutama di tengah meningkatnya polarisasi politik di Amerika Serikat.

Kasus ini kini ditangani oleh aparat penegak hukum untuk penyelidikan lebih lanjut, termasuk identifikasi motif pelaku. Insiden ini menambah daftar kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan dalam ruang demokrasi di AS, menurut laporan Muslim Network TV.

Monitorday.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meninjau langsung hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan para pengungsi dapat hidup secara layak serta bantuan pemerintah tersalurkan dengan baik.

Huntara yang dikunjungi berlokasi di belakang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang. Dalam peninjauan tersebut, Tito mengecek kondisi sarana dan prasarana hunian sekaligus berinteraksi dengan para penghuni, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, dalam suasana yang hangat dan akrab.

Usai berdialog dengan warga, Mendagri menyerahkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada para pengungsi. Bantuan yang disalurkan berjumlah 80 paket dan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan warga huntara. Setiap paket berisi beras 5 kilogram, satu kardus mi instan, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, serta biskuit.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Tito menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari pulihnya fungsi pemerintahan dan layanan publik. Menurutnya, indikator pemulihan meliputi berfungsinya kembali kantor pemerintahan, akses jalan, layanan kesehatan dan pendidikan, rumah ibadah, listrik, komunikasi, distribusi BBM dan elpiji, hingga mulai bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pemerintahan adalah pusat sumber daya, pusat pengambilan keputusan, kekuasaan, dan pembuatan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Tito.

Sejalan dengan itu, Mendagri menekankan pentingnya memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan pascabencana. Ia menilai pemulihan fungsi kantor pemerintahan serta semangat aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci agar pelayanan publik tidak terhenti.

“Kalau pemerintahannya tidak berjalan, pengambilan kebijakan tidak optimal dan masyarakat akan bingung,” kata Tito.

Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini, ia dianugerahi predikat Tokoh Pencetak Karakter Unggul Pelajar Indonesia dalam Anugerah INDOPOSCO, yang digelar bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke – 5 INDOPOSCO, Selasa (3/2), di Jakarta. 

Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi dan kepemimpinan Menteri Abdul Mu’ti dalam mendorong penguatan pendidikan karakter melalui kebijakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH), yang kini menjadi salah satu gerakan strategis dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. 

Kebijakan 7 KAIH merupakan pendekatan yang menekankan pembiasaan nilai-nilai positif sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari anak, sehingga mereka tumbuh sehat, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan. 7 KAIH tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat, serta media massa sebagai bagian dari lingkungan pendidikan secara menyeluruh. 

7 KAIH meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Gerakan ini didukung oleh kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk membentuk karakter unggul dan tangguh sejak dini. 

Dalam acara penganugerahan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti diwakili oleh Staf Khusus Menteri (SKM) Bidang Media, Ma’ruf El Rumi, untuk menerima penghargaan kategori Pencetak Karakter Unggul Pelajar Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas konsistensi kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menempatkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.

Dalam sambutan Mendikdasmen yang disampaikan melalui SKM Ma’ruf, ditegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

“Ki Hajar Dewantara menyebutkan tiga pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam perkembangan saat ini, media menjadi elemen penting yang turut membentuk cara berpikir, cara belajar, serta perilaku anak-anak dan pelajar kita,” ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pembiasaan kebiasaan baik merupakan fondasi utama pembentukan karakter pelajar Indonesia. 

Ia menambahkan, di tengah derasnya arus informasi, media memiliki peran strategis sebagai penuntun bagi generasi muda.

“Media diharapkan dapat memberikan arah yang benar dalam mengakses informasi, menghadirkan konten yang mendidik, serta bersama-sama membantu membangun karakter generasi muda Indonesia,” lanjutnya.

Melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong implementasi 7 KAIH sebagai gerakan nasional pembentukan karakter pelajar. Program ini telah mendapat perhatian luas masyarakat, termasuk melalui berbagai kanal digital, sebagai bukti kuatnya dukungan publik terhadap penguatan pendidikan karakter.

Anugerah INDOPOSCO diberikan kepada individu, lembaga pemerintah dan swasta, serta kelompok masyarakat yang dinilai konsisten menghadirkan dampak positif bagi masyarakat luas. Pada peringatan lima tahun ini, INDOPOSCO mengusung tema “Kepak Membawa Dampak”, yang menegaskan peran media sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan praktik baik dan mendorong perubahan positif.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen berkelanjutan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam memperkuat pendidikan karakter sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Melalui kebijakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Kemendikdasmen terus mendorong terbentuknya generasi pelajar yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, sehat, dan berdaya saing.

Monitorday.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah tengah mematangkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lanjut usia (lansia), khususnya mereka yang berusia di atas 75 tahun dan hidup sendirian.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Koordinasi dilakukan untuk menyusun skema pelaksanaan program agar tepat sasaran dan berjalan efektif.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN Prof. Dadan untuk mematangkan rencana makan bergizi gratis untuk lansia yang usianya di atas 75 tahun dan tinggal sendirian. Kalau alokasinya sudah habis atau terpenuhi, nanti baru diperluas ke kelompok usia di bawah 75 tahun,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pada tahap awal program MBG akan diprioritaskan bagi lansia berusia di atas 75 tahun. Ke depan, cakupan penerima manfaat akan diperluas secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Pelayanan MBG bagi lansia akan dilaksanakan melalui dapur umum milik BGN, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di sekitar wilayah penerima manfaat. Selain lansia, dapur tersebut juga akan melayani penyandang disabilitas.

Gus Ipul menambahkan, data calon penerima manfaat akan bersumber dari pemerintah daerah. Data tersebut akan melalui proses asesmen sebelum ditetapkan oleh kepala daerah dan diserahkan kepada BGN untuk ditindaklanjuti dalam penyaluran layanan.

Di sisi lain, Kementerian Sosial juga tengah menyiapkan penguatan layanan pendampingan bagi lansia dan penyandang disabilitas melalui penyediaan tenaga caregiver dan perawat terlatih secara bertahap. Sambil menunggu proses pelatihan rampung, pemerintah akan memanfaatkan tenaga pengantar untuk mendistribusikan makanan langsung ke rumah penerima manfaat.

“Kita akan memperkuat dengan perawat-perawat yang terlatih secara bertahap. Kita awali dengan pelatihan-pelatihan dulu, tapi sebelum itu selesai, kita akan menggunakan tenaga yang mengirim makanan ke rumah-rumah lansia dan penyandang disabilitas,” jelasnya.

Terkait pendanaan, Gus Ipul menegaskan anggaran program MBG untuk lansia akan dipusatkan di BGN. Sementara itu, Kemensos berfokus pada penyiapan sistem pendampingan serta distribusi layanan di lapangan.

“Anggarannya nanti dijadikan satu di BGN, sementara kami menyiapkan tenaga yang mengantarkan dan yang merawat,” tutup Gus Ipul.