Monitorday.com – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf resmi mengusulkan kenaikan total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M sebesar 10 hingga 15 persen. Meski total biaya membengkak menjadi Rp107.340.172,02 per jemaah, pemerintah memastikan beban langsung yang ditanggung jemaah justru jauh lebih ringan dibanding tahun sebelumnya.

Kepastian tersebut disampaikan Menhaj dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/8/2026). Kunci keringanan ini terletak pada perubahan skema pembiayaan yang membalik komposisi tahun lalu.

Bipih (Ditanggung Jemaah): Rp42.936.068,81 (40%)

Nilai Manfaat BPKH: Rp64.404.103,21 (60%)

Dengan skema baru ini, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah reguler turun signifikan dibanding tahun 2026 yang mencapai Rp54,19 juta (porsi jemaah 62%). Pemerintah kembali menerapkan formula pasca-pandemi 2022 di mana porsi nilai manfaat diperbesar hingga 60 persen.

“Antara 10 sampai 15 persen. Itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin,” ujar Irfan.

Kenaikan angka total BPIH tidak terlepas dari sejumlah faktor eksternal yang tak terhindarkan, meliputi:

Lonjakan Harga Avtur: Biaya penerbangan diusulkan naik dari Rp32,01 juta menjadi Rp40,52 juta akibat kenaikan harga BBM global dan geopolitik Timur Tengah.

Penghapusan Paket D Arab Saudi: Kebijakan otoritas Saudi menghapus layanan Paket D memaksa Indonesia beralih ke Paket C untuk fasilitas Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Asumsi Kurs: Perhitungan disusun menggunakan asumsi nilai tukar USD terhadap rupiah di angka Rp17.500 dan SAR sebesar Rp4.666,67.

Beralihnya layanan ke Paket C dijamin pemerintah sejalan dengan peningkatan kualitas fasilitas jemaah selama di Tanah Suci. Perubahan tersebut mencakup standar tenda yang lebih luas, kualitas kasur yang lebih baik, hingga peningkatan porsi konsumsi di Armuzna.

Usulan skema pembiayaan haji ini selanjutnya akan dibahas secara mendalam bersama Panitia Kerja (Panja) BPIH DPR RI sebelum disahkan menjadi keputusan final.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah menempatkan keselamatan murid, guru, dan tenaga kependidikan sebagai prioritas.

Karena itu, pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan kondisi setiap wilayah, termasuk dengan menerapkan sistem pembelajaran darurat menggunakan kurikulum darurat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, keberlangsungan pendidikan tidak boleh mengabaikan keselamatan warga sekolah yang berada di lokasi bencana.

“Prioritas dan komitmen Kemendikdasmen adalah keselamatan guru dan murid di wilayah bencana. Karena itu, pembelajaran yang dilakukan juga mempertimbangkan keselamatan guru dan murid. Salah satunya menggunakan sistem pembelajaran darurat dengan kurikulum darurat,” kata Abdul Mu’ti dalam siaran pers Kemendikdasmen, Rabu (19/8/2026).

Berdasarkan data Sistem Pendidikan Aman Bencana (SPAB) per 19 Agustus 2026, bencana telah berdampak pada 512 satuan pendidikan yang tersebar di tujuh kabupaten di NTT.

Dampak tersebut mencakup 94.452 murid serta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Sementara itu, sebanyak 52.268 murid di 276 satuan pendidikan mengalami gangguan pembelajaran karena sekolah diliburkan.

Sebagian murid kemudian mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing maupun di lokasi pengungsian, sesuai kondisi yang memungkinkan di wilayah terdampak.

Kemendikdasmen juga mulai mengirimkan dukungan untuk membantu warga sekolah menjalani masa darurat. Tim Kemendikdasmen yang berada di Labuan Bajo telah membawa sejumlah perlengkapan untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

Bantuan tersebut terdiri atas 2.000 paket bingkisan anak, 800 school kit, serta 70 family kit.

Abdul Mu’ti mengatakan bantuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan pembelajaran di tengah keterbatasan akibat bencana.

Menurutnya, dukungan tidak hanya berfokus pada sarana belajar, tetapi juga memastikan murid tetap memperoleh hak pendidikan dengan memperhatikan situasi di lapangan.

Kemendikdasmen melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) juga menyiapkan panduan pembelajaran bagi sekolah yang terdampak bencana.

Panduan tersebut memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengatur kegiatan belajar sesuai tingkat kerusakan sekolah, ketersediaan fasilitas, kondisi guru dan murid, serta situasi lingkungan sekitar.

Kepala BKPDM Toni Toharudin mengatakan, pemerintah terus memperhatikan kondisi satuan pendidikan dan warga sekolah yang terdampak bencana di NTT.

“Kami memastikan mereka tetap mendapatkan dukungan agar proses pembelajaran dapat terus berlangsung dan hak belajar murid tetap terpenuhi, meskipun berada dalam kondisi yang penuh keterbatasan,” ujar Toni di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dalam kondisi darurat, sekolah tidak harus menerapkan pola pembelajaran seperti situasi normal. Guru dapat memprioritaskan materi yang paling esensial dan relevan dengan kebutuhan murid.

Materi mengenai keselamatan diri, literasi, numerasi dasar, serta pemulihan rutinitas belajar menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian. Metode pembelajaran pun dapat menyesuaikan kemampuan masing-masing wilayah.

Sekolah dapat menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas, pembelajaran mandiri, atau metode lain yang memungkinkan berdasarkan kondisi dan sumber daya yang tersedia.

Kemendikdasmen juga menempatkan dukungan psikososial sebagai bagian penting dalam proses pemulihan pendidikan pascabencana.

Bencana tidak hanya mengganggu kegiatan belajar, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi emosional murid, guru, dan tenaga kependidikan. Karena itu, sekolah diharapkan kembali menjadi ruang aman yang membantu warga sekolah memulihkan diri secara bertahap.

Lingkungan belajar yang aman diharapkan mampu membangun kembali rasa percaya diri murid sekaligus membantu mereka kembali menjalani rutinitas pendidikan.

Untuk membantu sekolah menerapkan pembelajaran sesuai kondisi pascabencana, Kemendikdasmen menyediakan berbagai contoh kegiatan dan materi pendukung melalui laman Rumah Pendidikan.

Pemerintah juga mengajak pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat kerja sama.

Kemendikdasmen menegaskan bahwa kondisi bencana tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak di NTT untuk memperoleh hak atas pendidikan. Keselamatan tetap menjadi prioritas, sementara proses belajar terus diupayakan berjalan secara fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dengan klaim kontroversial soal Selat Hormuz. Di tengah konflik yang belum sepenuhnya reda dengan Iran, Trump menyatakan jalur strategis perdagangan minyak dunia itu sebagai “wilayah baru” Amerika Serikat.

Klaim tersebut disampaikan Trump melalui media sosial Truth Social pada Selasa (18/8). Ia mengunggah peta Selat Hormuz yang diberi lingkaran biru dengan keterangan: “WILAYAH BARU AS, Selat Hormuz.”

Dalam unggahan lainnya, Trump menyatakan tidak ada negosiasi yang berlangsung antara Washington dan Teheran terkait Selat Hormuz. Ia juga menegaskan blokade pasukan AS terhadap kapal-kapal Iran di kawasan tersebut masih berlaku.

“Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau sudah disingkirkan atau diledakkan,” kata Trump.

Trump sebelumnya telah melontarkan gagasan mengambil alih Selat Hormuz pada Jumat pekan lalu. Ia kemudian kembali mengangkat wacana tersebut saat berbicara dengan wartawan di Ruang Oval pada Senin, dengan menyebut pengambilalihan selat itu mungkin merupakan ide yang bagus.

Pernyataan tersebut langsung ditolak Iran. Teheran menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendalinya.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi bahkan mengejek Trump dan menyebutnya sedang berkhayal.

“Sama seperti Trump yang dengan tepat menulis nama Teluk Persia yang abadi, tak lama lagi khayalan mengenai Selat Hormuz akan dikoreksi atau kita akan mengoreksi khayalan orang yang sesat ini,” ujar Gharibabadi, seperti dikutip AFP.

Pejabat tinggi keamanan Iran Mohsen Rezaei juga melontarkan sindiran. Ia mengatakan kemampuan AS untuk benar-benar membuka Selat Hormuz jauh dari klaim Washington untuk menguasai perairan tersebut.

“Selamat datang di tatanan post-Amerika di Teluk Persia,” kata Rezaei.

Klaim Trump muncul ketika konflik AS-Iran masih menyisakan ketegangan meski kedua pihak telah memiliki gencatan senjata dan nota kesepahaman untuk mengakhiri perang.

Pada saat yang sama, Iran tengah bernegosiasi dengan Oman mengenai pengaturan rute serta masa depan Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi salah satu jalur utama perdagangan energi dunia. Upaya menguasai kawasan tersebut berpotensi memicu konsekuensi geopolitik dan ekonomi yang luas.

Klaim terbaru Trump juga menambah daftar panjang ancaman atau gagasan kontroversialnya mengenai perluasan wilayah AS sejak kembali berkuasa pada 2025.

Sebelumnya, Trump pernah mendorong gagasan menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51, menginginkan pengambilalihan Greenland, hingga berulang kali mengisyaratkan rencana mengambil alih Jalur Gaza.

Namun, sejauh ini tidak satu pun dari gagasan tersebut terealisasi.

Monitorday.com – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan program insentif pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit belum bisa berjalan. Pemerintah masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaan program.

Agus mengatakan Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis telah siap menjalankan program tersebut. Namun, jadwal pelaksanaannya belum dapat dipastikan sebelum aturan dari Kementerian Keuangan rampung.

“Kita tunggu PMK-nya,” kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8).

Menurut Agus, begitu PMK diterbitkan, Kementerian Perindustrian akan segera menyesuaikan dan menjalankan program di lapangan.

“Kita sudah siap, Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis sudah siap. Kita tunggu PMK-nya saja. Once PMK-nya selesai, baru kita sesuaikan,” ujarnya.

Pemerintah juga masih membahas daftar merek motor listrik yang akan mendapatkan insentif. Pembahasan melibatkan Kementerian Perindustrian, Danantara Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

“Bersama-sama, ada tim. Antara kami, dengan Danantara, dengan Menteri Keuangan juga,” kata Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah masih mematangkan skema insentif tersebut. Meski begitu, anggaran untuk program itu disebut telah tersedia.

“Skemanya sedang dimatangkan, tapi kan tadi Pak Presiden sudah menyetujui. Anggarannya sebetulnya sudah ada,” ujar Airlangga seusai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

Airlangga mengatakan program tersebut akan diselaraskan dengan ekosistem kendaraan listrik yang telah disiapkan pemerintah. Salah satu pertimbangan dalam menentukan produk penerima insentif adalah baterai.

Untuk merek, Airlangga menyebut Alva dan Gesits sebagai contoh produk yang masuk pembahasan.

Rencana pemberian insentif motor listrik mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program tersebut pada April 2026. Program direncanakan mulai berjalan tahun ini secara bertahap dengan target awal sekitar 6 juta unit.

Namun, besaran bantuan Rp5 juta per unit belum bersifat final. Pemerintah masih mengkaji skema dan kriteria penerima sebelum dituangkan dalam aturan resmi Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, realisasi insentif kini bergantung pada satu tahapan krusial: penerbitan PMK. Setelah aturan itu terbit, barulah pemerintah dapat menentukan mekanisme dan waktu pelaksanaan program secara definitif.

Monitorday.com – CEO OpenAI Sam Altman mempertanyakan anggapan bahwa kuliah harus selalu ditempuh selama empat tahun. Menurutnya, perubahan teknologi dan dunia kerja membuat jalur pendidikan tinggi konvensional tidak lagi otomatis menjadi pilihan paling efektif bagi semua orang.

Altman mengakui universitas memberinya banyak pengalaman berharga. Ia menikmati kesempatan bertemu orang baru, hidup mandiri, hingga mengerjakan berbagai proyek. Namun, pengalaman itu pula yang membuatnya menilai bahwa memperpanjang masa kuliah belum tentu memberikan manfaat yang sebanding bagi setiap mahasiswa.

“Saya rasa saya belajar banyak hal dan (jika dilanjutkan) manfaatnya akan sangat jauh berkurang,” kata Altman, dikutip dari First Post, Selasa (18/8/2026).

Menurut Altman, cara orang belajar dan bekerja telah berubah drastis. Kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), membuat pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh melalui lebih banyak jalur di luar ruang kelas.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pendidikan universitas harus mengikuti pola empat tahun secara baku. Meski demikian, Altman tidak menyerukan anak muda untuk meninggalkan perguruan tinggi. Ia justru menekankan bahwa pendidikan tetap penting, tetapi pengalaman praktis dan kesempatan membangun sesuatu juga memiliki nilai yang besar.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Peter Thiel, salah satu pendiri PayPal dan mantan mentor Altman. Thiel sebelumnya mendukung program beasiswa yang memberi anak muda kesempatan mengembangkan proyek mereka alih-alih mengikuti jalur pendidikan tinggi konvensional.

Perubahan paling nyata, menurut Altman, terjadi di dunia startup. AI kini memungkinkan calon pendiri perusahaan mengembangkan produk, melakukan riset, menyusun strategi, hingga mengerjakan berbagai tugas yang sebelumnya membutuhkan tim besar.

Hambatan untuk memulai bisnis pun semakin rendah. Anak muda tidak lagi harus menunggu memiliki modal besar atau puluhan pegawai untuk menguji sebuah gagasan.

Namun, kemudahan teknologi tidak serta-merta menghapus pentingnya pengalaman. Altman mengaku pernah menghadapi situasi ketika usia menjadi pertimbangan dalam membangun kepercayaan dengan perusahaan besar. Untuk mengatasinya, ia membawa anggota tim yang lebih tua dan berpengalaman agar lebih mudah mendapatkan kredibilitas di hadapan mitra.

Altman juga tidak sepakat dengan anggapan bahwa calon pengusaha muda harus langsung memilih satu ide dan menghabiskan seluruh waktunya pada proyek tersebut.

Menurutnya, mencoba berbagai gagasan justru dapat membantu seseorang menemukan bidang yang paling menarik sekaligus mengenali kemampuan yang paling kuat. Eksplorasi tidak selalu berarti gagal, melainkan bagian dari proses menemukan arah.

Namun, kebebasan mencoba berbagai hal harus memiliki batas. Begitu menemukan proyek yang benar-benar diyakini, seseorang harus berani meninggalkan gangguan dan mengerahkan fokus sepenuhnya.

Bagi Altman, persoalan kuliah empat tahun pada akhirnya bukan sekadar soal durasi pendidikan. Yang ia pertanyakan adalah apakah jalur pendidikan dan karier yang selama ini dianggap standar masih relevan ketika teknologi mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan membangun perusahaan.

Di era AI, pilihan untuk belajar dan membangun karier semakin beragam. Pendidikan formal tetap memiliki tempat, tetapi pengalaman langsung, eksperimen, dan kemampuan membangun sesuatu juga semakin menentukan.

Monitorday.com – Bank Indonesia (BI) menegaskan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel dapat digunakan untuk seluruh transaksi belanja di merchant domestik yang menerima QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

“KKI segmen ritel berlaku untuk seluruh jenis belanja masyarakat di merchant yang menerima QRIS secara domestik di seluruh Indonesia,” demikian pernyataan resmi BI, Selasa (18/8/2026).

Ketentuan ini membuat pemegang KKI memiliki opsi pembayaran yang lebih luas. Selama merchant telah menerima QRIS, KKI dapat digunakan untuk pembelian barang maupun jasa di dalam negeri.

Tak hanya domestik, BI juga membuka akses penggunaan KKI di luar negeri melalui skema QRIS Cross Border. Saat ini, layanan tersebut telah terhubung dengan enam negara mitra, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.

Artinya, pemegang KKI dapat melakukan pembayaran menggunakan kode QR di merchant negara-negara tersebut yang telah terintegrasi dengan sistem QRIS.

BI menyebut QRIS Cross Border merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan. Skema ini memungkinkan transaksi lintas negara dengan biaya yang lebih kompetitif serta penyelesaian pembayaran yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional.

BI juga memastikan aspek keamanan menjadi perhatian dalam transaksi lintas negara. Setiap transaksi disebut melalui mekanisme verifikasi dan perlindungan data sesuai standar keamanan yang berlaku.

Bagi UMKM, perluasan penggunaan KKI dinilai dapat memperkuat ekosistem pembayaran digital. Pengamat ekonomi digital Universitas Indonesia, Dr. Rudi Hartono, mengatakan kebijakan tersebut memberi alternatif pembayaran bagi konsumen yang selama ini mengandalkan QRIS.

“Ini memperluas akses keuangan. Konsumen bisa menggunakan kartu kreditnya untuk belanja harian di warung, pasar, hingga restoran yang sudah QRIS. Sementara di luar negeri, ini memudahkan wisatawan Indonesia tanpa perlu membawa uang tunai banyak,” kata Rudi.

Pertumbuhan transaksi QRIS juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang dirilis Juli 2026, volume transaksi QRIS domestik tumbuh 47% secara tahunan, seiring bertambahnya merchant dan pengguna.

Meski cakupannya luas, penggunaan KKI di luar negeri tetap mengikuti ketentuan negara mitra serta batas transaksi yang ditetapkan penerbit kartu. BI mengimbau pemegang kartu memastikan fitur transaksi internasional telah diaktifkan melalui bank penerbit sebelum bepergian.

KKI segmen ritel juga tidak dapat digunakan untuk tarik tunai atau cash advance di luar negeri melalui QRIS Cross Border. Skema tersebut hanya berlaku untuk pembayaran barang dan jasa.

BI pun membuka peluang memperluas jaringan QRIS Cross Border ke negara lain, termasuk negara-negara ASEAN dan mitra dagang utama. Uji coba teknis disebut tengah dilakukan dengan sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa.

“Kami terus menjajaki kerja sama dengan otoritas pembayaran di berbagai negara agar masyarakat Indonesia semakin mudah dalam bertransaksi di mancanegara,” demikian pernyataan BI.

Monitorday.com – Penanganan bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung. Respons dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.   Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) bersama Lazismu memperkuat layanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi melalui program Indonesia Siaga.

Memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana tetap dilakukan melalui layanan kesehatan, permakanan, paket keluarga, dukungan psikososial, pendidikan darurat, air bersih dan sanitasi, hingga hunian darurat, demikian disampaikan Aulia Taarufi, Wakil Sekretaris MDMC PP Muhammadiyah.

Di masa tanggap darurat, respons ini dikelola melalui pembukaan Pos Koordinasi (Poskor) di 6 kabupaten serta rencana pendirian pos pelayanan di sembilan titik layanan Muhammadiyah. Fase tanggap darurat direncanakan berlangsung selama 30 hari dengan melibatkan berbagai unsur relawan dan sumber daya Muhammadiyah di daerah maupun dari luar wilayah.

Untuk mendukung layanan kesehatan, MDMC menyiapkan 8 tim Emergency Medical Team (EMT). Dukungan relawan dari Jawa Timur, Kupang, dan Bima turut digerakan untuk memperkuat respons di lapangan. Tim KKN dari UMY, UAD, dan Universitas Muhammadiyah Kupang juga terlibat dalam pelayanan bersama masyarakat dan pemerintah setempat.

Ketua Pos Koordinasi MDMC, Indrayanto, mengatakan bahwa penguatan koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan respons dapat menjangkau masyarakat terdampak sesuai kebutuhan.

“Manajemen penanganan darurat ini kami lakukan dengan memperkuat koordinasi di wilayah terdampak dan membuka pos pelayanan di sejumlah titik layanan Muhammadiyah. Relawan dari berbagai daerah bersama masyarakat dan pemerintah setempat bahu-membahu memastikan layanan dasar dapat diberikan kepada warga terdampak,” ujar Indrayanto.

Salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus pelayanan adalah Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Hingga hari Minggu, (16/8/2026) pukul 15.00 WITA, tim gabungan terus melakukan pendataan dan verifikasi kondisi warga di empat wilayah sepanjang pantai, yakni Desa Naga Rama, Nanga Baling, Nanga Baur, dan Kelurahan Pota.

Pendataan difokuskan pada wilayah tersebut karena terdapat banyak penyintas serta kerusakan bangunan dan infrastruktur yang cukup parah. Tim yang terdiri dari mahasiswa KKN Pena UMY, KKN Universitas Muhammadiyah Kupang, bersama Puskesmas, Koramil, Polsek, dan Camat Sambi Rampas melakukan pendataan kondisi warga terdampak sebagai dasar penentuan kebutuhan layanan.

Data tersebut mencakup kondisi korban, kerusakan permukiman, fasilitas umum, serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Untuk mendukung penanganan di lapangan, Posko Induk didirikan di halaman SMK Muhammadiyah Manggarai Timur. Posko itu menjadi pusat layanan masyarakat yang mencakup pengobatan, dapur umum, serta layanan informasi dan pendataan warga terdampak.

Sementara itu, Posko Sekretariat yang berpusat di Kantor SMK Muhammadiyah Manggarai Timur terus mengintegrasikan data dari lapangan. Proses pendataan dilakukan secara berjenjang bersama pemerintah desa dan selanjutnya diverifikasi oleh tim di lapangan agar bantuan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pendataan sementara, kebutuhan prioritas masyarakat meliputi air bersih, makanan siap saji, perlengkapan bayi dan balita, tenda keluarga, terpal, selimut, matras, obat-obatan dasar, perlengkapan sanitasi, serta layanan kesehatan keliling.

Melalui respons bersama MDMC dan Lazismu berupaya memastikan masyarakat terdampak memperoleh haknya untuk mendapatkan bantuan dan layanan dasar selama masa tanggap darurat. Momentum menyongsong 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat untuk terus menghadirkan kepedulian sosial dan gotong royong bagi masyarakat yang tengah menghadapi bencana.

Monitorday.com – Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/08/2026), tidak berhenti setelah Upacara Detik-Detik Proklamasi usai. Masyarakat yang hadir juga diajak menikmati jamuan rakyat yang digelar di halaman tengah Istana.

Beragam sajian kuliner disediakan untuk menemani masyarakat setelah mengikuti rangkaian upacara dalam suasana penuh kebersamaan. Jamuan rakyat tersebut turut melibatkan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan Istana. Kehadiran para UMKM ini tidak hanya menjadi bagian dari semangat perayaan kemerdekaan, tetapi juga memberikan ruang untuk turut mengambil bagian dalam momen nasional tersebut.

Bagi pelaku UMKM, kesempatan terlibat dalam jamuan rakyat juga menjadi kebanggaan tersendiri. Dyah, pelaku usah Ayam Ancuur Juanda mengaku bahagia karena usahanya terpilih untuk menyediakan hidangan bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, kita dapat pesanan 1.100. Jadi 700 porsi untuk pagi, 400 porsi untuk siang penurunan, sorean,” kata Dyah seraya berharap makin banyak UMKM yang dilibatkan dalam kegiatan ini.

Hal senada disampaikan Cak Sikin, pelaku usaha kuliner Soto Ayam Ambengan. Ia mengaku senang dapat menjadi bagian dari perayaan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus berkumpul bersama pelaku UMKM lainnya.

“Ya sangat senang sekali kita di sini sangat bahagia, bisa berkumpul sesama pedagang, ramai. Mudah-mudah ini berkah untuk semua,” ucap Cak Sikin.

Sementara itu, salah satu warga yang hadir yang turut mengikuti jamuan rakyat, Arham, mengaku antusias untuk menjelajahi berbagai pilihan kuliner yang tersedia. Arham menyebut jamuan ini menjadi kesempatan untuk mengisi kembali energi setelah mengikuti upacara.

“Habis ini coba mau keliling dan lihat-lihat apa yang enak gitu kan. Karena habis upacara juga perlu asupan yang bagus juga,” ujar Arham.

Di tengah suasana hangat ini, masyarakat berkumpul bersama menikmati beragam hidangan yang disajikan para pelaku UMKM. Jamuan rakyat pun menjadi ruang perjumpaan yang hangat antara masyarakat dan pelaku usaha lokal, sekaligus melengkapi kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. 

Hari-hari ini pembahasan hangat dalam Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) adalah peran dan pembagian kewenangan antara Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dan muktamirin. Sejak awal kita mengerti bahwa AHWA jelas diatur pada wilayah dan fungsi keulamaan, yaitu memilih Rais ‘Aam sebagai pemegang otoritas moral dan keilmuan jam’iyyah. Sementara itu, Ketua Umum Tanfidziyah tetap dipilih secara langsung oleh muktamirin yang merepresentasikan PWNU, PCNU, dan PCINU. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menjaga otoritas ulama sekaligus mempertahankan kedaulatan organisasi berbasis perwakilan wilayah.

Dalam Muktamar Ke-34, pembentukan AHWA dilakukan melalui usulan PWNU, PCNU, dan PCINU yang ditabulasi menjadi sembilan ulama dengan suara tertinggi. Kesembilan ulama tersebut kemudian bermusyawarah untuk menetapkan Rais ‘Aam secara mufakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa AHWA tidak berdiri otonom, melainkan lahir dari mandat muktamirin dan tetap memiliki basis legitimasi perwakilan.

Namun, pengaturan AHWA dalam AD/ART jelas diatur pembatasannga. Pada Pasal 40 ART hanya mengatur jumlah anggota, kualifikasi, dan tugas memilih Rais ‘Aam, tanpa ketentuan memadai mengenai masa kerja, akuntabilitas, transparansi, maupun mekanisme penyelesaian kebuntuan. Karena itu, perluasan kewenangan AHWA tanpa pembaruan regulasi berpotensi menimbulkan konsentrasi kewenangan tanpa kontrol yang memadai. Forum pra-Muktamar Ke-35 sendiri menegaskan urgensi amandemen ART terkait pelembagaan AHWA.

Wajah Desentralisasi-Keulamaan NU

Secara historis, NU tumbuh sebagai jejaring ulama, pesantren, dan komunitas Muslim tradisional, bukan organisasi yang bersifat sentralistik. Karena itu, PWNU dan PCNU tidak dapat dipahami hanya sebagai unit administratif, melainkan sebagai representasi langsung basis jamaah di tingkat wilayah.

Dalam kerangka tersebut, NU memiliki karakter sosiologis-federatif, di mana kekuatan organisasi bertumpu pada jaringan wilayah yang telah eksis sebelum struktur kepengurusan pusat terbentuk.

Sejalan dengan otoritas daerah, maka PWNU dan PCNU memiliki peran substantif dalam pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah karena membawa aspirasi dan kebutuhan umat di daerah masing-masing. Pemilihan oleh muktamirin bukan sekadar prosedur organisatoris, melainkan bentuk akuntabilitas jam’iyyah kepada seluruh lapisan struktur perwakilan.

Dalam konstitusional NU, AD/ART jelas dan lugas telah menegaskan pembagian kewenangan tersebut. Pasal 40 membedakan secara eksplisit pemilihan Rais ‘Aam oleh AHWA dan pemilihan Ketua Umum oleh muktamirin dengan persetujuan Rais ‘Aam terpilih. Sementara itu, Pasal 73 menegaskan Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi yang melibatkan PBNU, PWNU, serta PCNU/PCINU.

Dengan demikian, desain konstitusional NU secara jelas memisahkan otoritas keulamaan (AHWA) dan otoritas organisasi (muktamirin), sekaligus menempatkan Muktamar sebagai forum tertinggi yang bersifat representatif. Bagimana juga hal ini sejalan dalam penjelasan Qanun Asasi sebagai cikal-bakal prinsip pendirian NU.

Dari perspektif pengelolaan badan kerja Tanfidzyah, Ketua Umum Tanfidziyah memimpin struktur pelaksana sehari-hari organisasi. Dimana mencakup bidang sosial, pendidikan, ekonomi, serta kaderisasi. Karena itu, legitimasi Ketua Umum perlu bersumber dari perwakilan wilayah agar tercipta rasa kepemilikan kolektif dan tanggung jawab organisasi yang merata.

Pemilihan Ketua Umum Tanfidzyah oleh muktamirin adalah cerminan dari kewenangan wilayah dan cabang yang memiliki otoritas pilihan sesuai Qannun Asasi maupun AD/ART. Dengan begitu harmonisasi dalam kepengurusan bisa menjadi solid dan efektif. Dikarenakan Ketua Umum yang terpilih memiliki mandat langsung dari seluruh unsur perwakilan organisasi.

Sebaliknya, pemusatan kewenangan pemilihan Ketua Umum pada Rais ‘Aam atau AHWA berpotensi mempersempit ruang musyawarah. Dalam skema tersebut, kandidat akan bergantung pada satu pusat penentu, sehingga akuntabilitas bergeser dari forum Muktamar kepada figur tertentu, sementara partisipasi PWNU dan PCNU menjadi terbatas.

Pemilihan Tanfidzyah Melalui AHWA

Penambahan kewenangan AHWA pada pemilihan Rais ‘Aam dan kemudian Rais’Aam memilih Tanfidzyah adalah kemunduran. Sebab, Rais’Aam harus berdiri diatas semua kepentingan para Kandidat Tanfidzyah. Jika, Rais’Aam memilih salah satu Kandidat Tanfidzyah, maka kandidat lain akan merasa tidak diakomodir. kelembagaan: ulama berperan sebagai penjaga arah moral dan keilmuan, sedangkan muktamirin memegang kedaulatan organisasi. Justru, akan memicu keretakan organisasi dan faksionalisasi dalam NU.

Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU tahun 2021 juga menolak skema pemilihan Ketua Tanfidziyah melalui AHWA karena dinilai mengurangi representasi wilayah.

Dalam konteks abad kedua NU, kompleksitas organisasi menuntut perluasan partisipasi, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas berbasis perwakilan. Risiko seperti politik uang harus diatasi melalui regulasi ketat dan pengawasan efektif, bukan dengan mengurangi hak suara muktamirin. Prinsip demokrasi permusyawaratan dan perwakilan perlu diperkuat, dalam rangka memajukan organisasi.

Dengan demikian, Muktamar Ke-35 perlu menegaskan kembali keseimbangan kelembagaan secara proporsional: AHWA memilih Rais ‘Aam, Rais ‘Aam memberikan legitimasi etik terhadap kepemimpinan, dan muktamirin memilih Ketua Umum Tanfidziyah. Skema ini menjaga otoritas keulamaan sekaligus kedaulatan jam’iyyah, sehingga kekuatan NU bertumpu pada keseimbangan antara ulama dan jamaah dalam sistem musyawarah yang utuh dan terstruktur.

Abi Rekso 
[Waketum 1 PP. Pengusaha dan Profesional Nahdliyin]

Monitorday.com – Celine Olivia Apriani Theo, siswi SMKN 5 Pontianak, mendapat kepercayaan menjalankan salah satu tugas penting dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Celine terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim Indonesia Berdaulat dan dipercaya membawa baki Bendera Merah Putih dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi.

Siswi kelas XI jurusan Akuntansi itu sebenarnya lebih dulu dikenal melalui dunia seni. Sejak sekolah dasar, Celine aktif menyanyi dan menari serta telah mengoleksi sejumlah prestasi di bidang tersebut.

Ia pernah meraih juara FLS2N tingkat kabupaten, Juara I Lomba Tari Langkau Etnik, hingga sejumlah penghargaan bersama kelompok vokal.

Menariknya, Paskibraka merupakan pengalaman baru bagi Celine. Ia baru pertama kali mengikuti seleksi pada 2026.

Perjalanan itu dimulai dari seleksi tingkat Kota Pontianak pada Januari 2026. Setelah dinyatakan lolos, Celine melanjutkan perjuangan di tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebelum akhirnya mengikuti seleksi nasional di Jakarta.

Seleksi nasional yang dijalaninya tidak mudah. Celine harus melewati pemeriksaan kesehatan, Peraturan Baris Berbaris (PBB), psikotes, tes minat dan bakat, hingga wawancara.

Ketertarikannya terhadap Paskibraka tumbuh setelah melihat lingkungan organisasi di sekolah yang dinilainya positif dan saling mendukung. Keputusan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari orang tua dan pihak SMKN 5 Pontianak.

Dari panggung seni ke barisan Paskibraka, perjalanan Celine akhirnya membawanya ke Istana Merdeka. Pada usia muda, ia mendapat kehormatan membawa baki Sang Saka Merah Putih dalam salah satu momen paling sakral peringatan kemerdekaan Indonesia.