Monitorday.com – Pemerintah memastikan bahwa pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 akan selesai paling lambat pada Juni 2025 untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Oktober 2025 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keputusan itu diambil setelah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menyambut baik upaya percepatan ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa mekanisme percepatan ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

“Alhamdulillah, kami dapat menemukan mekanisme percepatan, dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini. Beliau memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN,” kata Rini Widyantini, Senin (17/3/2025).

Rini menegaskan bahwa penyelesaian pengangkatan CASN akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan instansi terkait.

“Sesuai dengan persiapan masing-masing instansi, CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, dan PPPK seluruhnya paling lambat Oktober 2025,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, Kemen PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan CASN selama instansi terkait telah memenuhi persyaratan.

“Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima. Peran aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” tegas Rini.

Rini menjelaskan bahwa pengangkatan CASN memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi, antara lain telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang mendaftar dan dinyatakan lulus.

Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN atau sedang dalam proses pemberkasan.

Untuk PPPK, instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan NIP PPPK dan sedang dalam proses pemberkasan.

Peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi.

Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN, dan instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) serta sarana prasarana untuk mengangkat CASN.

Rini juga memastikan bahwa tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga non-ASN atau tenaga honorer.

“Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa tidak ada PHK terhadap pekerja honorer di kementerian, lembaga, dan pemda. Tahun lalu, saya juga telah mengeluarkan surat edaran agar K/L dan Pemda menganggarkan pendapatan bagi tenaga non-ASN yang terdata selama proses rekrutmen ini berjalan,” tutup Rini.

Dengan kebijakan itu, pemerintah berharap proses pengangkatan CASN 2024 dapat berjalan lancar dan sesuai target. Langkah ini tidak hanya mempercepat penempatan ASN baru, tetapi juga memastikan kesejahteraan tenaga honorer selama proses rekrutmen berlangsung.

Monitorday.com – Dalam upaya mendukung masyarakat yang terdampak konflik agraria dan menyemarakkan bulan suci Ramadhan, LHKP PP Muhammadiyah, MHH PP Muhammadiyah, dan LBHAP PP Muhammadiyah berkolaborasi dengan LAZISMU PP Muhammadiyah menyalurkan bantuan dana penguatan ekonomi, alat ibadah, serta parcel Ramadhan kepada warga yang terdampak penambangan Andesit untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo.

Perjuangan warga Desa Wadas telah berlangsung dengan maksimal, namun sayangnya, perhatian dari pemerintah dan pemrakarsa proyek sering kali tidak memadai. Masyarakat setempat menghadapi berbagai tantangan akibat dampak penambangan yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, termasuk akses terhadap lahan pertanian dan sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian mereka.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas dari organisasi-organisasi Muhammadiyah untuk membantu meringankan beban masyarakat. Bantuan yang disalurkan tidak hanya berupa dana, tetapi juga alat ibadah yang diharapkan dapat meningkatkan semangat beribadah di bulan Ramadhan. Selain itu, parcel Ramadhan yang berisi kebutuhan pokok juga diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga selama bulan suci ini.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan dukungan dan perhatian dari berbagai pihak, serta mampu memperkuat ekonomi mereka di tengah situasi yang sulit. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak oleh proyek-proyek besar.

Melalui kolaborasi ini, LHKP PP Muhammadiyah, MHH PP Muhammadiyah, LBHAP PP Muhammadiyah, dan LAZISMU PP Muhammadiyah menunjukkan komitmen mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memberikan dukungan nyata kepada mereka yang membutuhkan. Semoga dengan adanya bantuan ini, masyarakat Desa Wadas dapat lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan yang ada, serta terus beribadah dengan khusyuk di bulan Ramadhan.

Monitorday.com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang juga dikenal sebagai Mualem, telah resmi menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 1 Tahun 2025.

Instruksi ini mengatur tentang pelaksanaan shalat fardhu berjamaah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di Aceh.

Selain itu, instruksi ini juga mencakup kewajiban mengaji di setiap satuan pendidikan yang ada di Aceh.

Dalam pernyataannya, Mualem mengawali dengan ungkapan “Bismillahirrahmanirrahim” dan menyatakan bahwa instruksi ini diluncurkan secara resmi pada hari Ahad, 16 Maret 2025.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah shalat berjamaah.

Dengan adanya instruksi ini, diharapkan ASN dan masyarakat Aceh dapat lebih aktif dalam beribadah dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di lingkungan mereka.

Mualem menekankan pentingnya shalat berjamaah sebagai salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di antara masyarakat.

Instruksi ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih religius di Aceh, yang dikenal sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim.

Melalui pelaksanaan shalat berjamaah dan kegiatan mengaji, diharapkan generasi muda dapat lebih memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Gubernur juga berharap bahwa dengan adanya instruksi ini, akan ada peningkatan kualitas spiritual dan moral di kalangan ASN dan masyarakat Aceh.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah Aceh untuk menjadikan daerah tersebut sebagai contoh dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Mualem mengajak semua pihak untuk mendukung pelaksanaan instruksi ini demi kebaikan bersama dan kemajuan Aceh.

Dengan adanya dukungan dari semua elemen masyarakat, diharapkan instruksi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat dalam menjalankan ajaran agama secara konsisten.

Secara keseluruhan, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas ibadah dan pendidikan agama di Aceh.

Monitorday.com – Produksi buah anggur di Arab Saudi pada tahun 2023 mencapai lebih dari 122.000 ton, yang berarti 66 persen dari kebutuhan domestik buah tersebut dipenuhi oleh hasil panen lokal.

Kementerian Pertanian, Air dan Lingkungan Arab Saudi mengungkapkan bahwa dari total 7,13 juta tanaman anggur, lebih dari 6,1 juta di antaranya berhasil menghasilkan buah.

Laporan yang dirilis oleh kantor berita Saudi Press Agency pada hari Sabtu, 16 Maret 2025, menunjukkan bahwa lahan produksi anggur di Arab Saudi mencakup sekitar 4.720 hektare di berbagai daerah.

Daerah Tabuk menjadi penghasil buah anggur terbanyak dengan hasil panen tahunan mencapai 46.939 ton, menunjukkan potensi besar dari wilayah tersebut.

Selain Tabuk, daerah lain yang juga berkontribusi signifikan dalam produksi anggur adalah Qassim, Hail, dan Asir, yang masing-masing memiliki kondisi tanah yang mendukung budidaya anggur.

Budidaya anggur di Arab Saudi dianggap menguntungkan karena perawatannya yang relatif mudah dan dapat dilakukan di berbagai kondisi tanah dengan kebutuhan air yang minimal.

Tanaman anggur juga memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai cuaca, menjadikannya pilihan yang ideal untuk pertanian di wilayah yang memiliki iklim ekstrem.

Musim panen anggur di Arab Saudi berlangsung dari bulan Juni hingga September, memberikan waktu yang cukup bagi petani untuk memanen hasil pertanian mereka.

Untuk mendorong petani agar lebih aktif dalam budidaya anggur, pemerintah memberikan dukungan berupa teknologi modern dalam sistem irigasi dan praktik pertanian organik.

Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen anggur, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan.

Kementerian Pertanian juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan dan penggunaan metode ramah lingkungan dalam budidaya anggur.

Dengan meningkatnya produksi anggur, Arab Saudi berpotensi untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga untuk mengekspor hasil pertanian ke pasar internasional.

Peningkatan produksi anggur ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor minyak.

Secara keseluruhan, keberhasilan budidaya anggur di Arab Saudi menunjukkan potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan.

Dengan dukungan yang tepat, diharapkan produksi anggur akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang, memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat secara keseluruhan.

Monitorday.com – Polisi Turki melakukan penangkapan terhadap lima orang yang diduga terlibat dalam kegiatan mata-mata untuk kepentingan intelijen Iran, pada hari Jumat, 14 Maret 2025.

Operasi penangkapan ini dilakukan secara serentak di tiga kota besar di Turki, yaitu Istanbul, Antalya, dan Mersin, menunjukkan skala dan koordinasi yang signifikan dalam upaya penegakan hukum.

Kantor berita DHA, yang melaporkan berita ini, menyebutkan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk melindungi keamanan nasional Turki dari ancaman intelijen asing.

Para tersangka dituduh mengumpulkan informasi sensitif mengenai pangkalan-pangkalan militer dan lokasi-lokasi strategis lainnya di Turki, yang dianggap penting bagi keamanan nasional.

Informasi yang dikumpulkan oleh para tersangka ini diduga kemudian diserahkan kepada dinas intelijen Iran, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ancaman terhadap keamanan regional.

Laporan tersebut menyoroti bahwa kegiatan mata-mata ini tidak hanya terbatas pada wilayah Turki, tetapi juga mencakup pengumpulan informasi di luar negeri, yang menunjukkan jangkauan operasi yang lebih luas.

Meskipun penangkapan ini telah dilakukan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan mengenai kewarganegaraan para tersangka, yang menambah misteri seputar kasus ini.

Penangkapan ini menandai langkah tegas dari pihak berwenang Turki dalam menangani ancaman intelijen dan menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga integritas dan keamanan negara.

Kasus ini juga mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung antara Turki dan Iran, terutama dalam konteks persaingan geopolitik di kawasan tersebut.

Pihak berwenang Turki diperkirakan akan melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap lebih banyak detail tentang jaringan mata-mata ini dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Penangkapan ini juga diharapkan dapat memberikan sinyal kuat kepada negara-negara lain tentang keseriusan Turki dalam menangani ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi kegiatan mata-mata dan ancaman intelijen yang melintasi batas negara.

Dengan penangkapan ini, Turki berupaya untuk memperkuat keamanan internalnya dan mencegah kebocoran informasi yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Langkah-langkah lebih lanjut mungkin akan diambil oleh pemerintah Turki untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di lokasi-lokasi strategis.

Kasus ini juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara Turki dan Iran, tergantung pada hasil penyelidikan dan bukti yang ditemukan.

Secara keseluruhan, penangkapan ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam menjaga keamanan nasional di tengah ancaman intelijen yang semakin kompleks.

Monitorday.com – I’tikaf mengharuskan seseorang untuk tetap berada di masjid dan keluar tanpa keperluan membatalkan i’tikaf.

Rasulullah SAW hanya keluar dari masjid saat i’tikaf untuk keperluan mendesak.

I’tikaf melibatkan berdiam diri di masjid untuk shalat, membaca Al-Quran, dan berdzikir.

Keluar dari masjid diperbolehkan jika ada keperluan mendesak seperti buang hajat.

Buang hajat, termasuk mandi wajib, diperbolehkan meski ada fasilitas di masjid.

Makan di rumah diperbolehkan dalam madzhab Syafii meski bisa dilakukan di masjid.

Minum di rumah diperbolehkan jika tidak ada air di masjid, namun ada perbedaan pendapat.

Shalat jenazah diperbolehkan saat i’tikaf sunnah, tapi tidak saat i’tikaf wajib.

Menjenguk orang sakit diperbolehkan saat i’tikaf sunnah, tidak saat i’tikaf wajib.

Sakit berat memperbolehkan keluar dari masjid, namun i’tikaf tidak terputus.

Sakit ringan tidak memperbolehkan keluar dari masjid selama i’tikaf.

Keluar karena lupa tidak membatalkan i’tikaf menurut mayoritas ulama.

Jika memungkinkan kembali ke masjid dan tidak dilakukan, i’tikaf batal.

I’tikaf yang batal karena keluar tanpa udzur sama dengan keluar tanpa keperluan.

I’tikaf adalah ibadah yang menuntut komitmen untuk tetap di masjid.

Keluar dari masjid selama i’tikaf harus berdasarkan alasan yang sah dan mendesak.

Monitorday.com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan pelaksanaan salat fardhu berjamaah bagi aparatur dan masyarakat Aceh, serta pengajian Al-Quran di setiap satuan pendidikan.

Instruksi ini dikeluarkan dengan tujuan untuk semakin menguatkan penerapan Syariat Islam di Aceh.

Peluncuran Instruksi Gubernur ini bertepatan dengan malam 17 Ramadan, yang juga merupakan malam Nuzulul Quran, tepat sebelum pelaksanaan salat tarawih dan witir berjamaah di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada Minggu malam (16/3).

Dalam acara tersebut, Mualem menyampaikan, “Saya Gubernur Aceh secara resmi me-launching Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2025.”

Instruksi ini memuat kewajiban bagi setiap aparatur dan masyarakat untuk melaksanakan salat berjamaah dan meninggalkan segala aktivitas saat azan berkumandang.

Selain itu, Instruksi Gubernur ini juga mewajibkan setiap murid di satuan pendidikan formal di Aceh untuk melakukan pengajian Al-Quran selama 15 menit sebelum memulai pelajaran.

Selain instruksi tersebut, Gubernur Aceh juga meluncurkan gerakan “Aceh Berwakaf” yang mendorong pengembangan wakaf produktif guna memajukan ekonomi gampong dan memperkuat ekosistem wakaf di Aceh.

Muzakir Manaf menegaskan bahwa sebagai pemimpin, ia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh berjalan secara kaffah.

“Sebagai pemimpin, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan Syariat Islam berjalan secara menyeluruh di Aceh. Dalam waktu dekat, kami akan mengeluarkan edaran agar seluruh toko tutup setiap kali azan berkumandang,” ujarnya dalam keterangannya pada 5 Maret lalu.

Lebih lanjut, Mualem menegaskan pentingnya peran kepala keluarga untuk mengajak anggota keluarga mereka mendirikan salat berjamaah.

Gerakan ini juga menjadi tanggung jawab pemimpin di setiap tingkat untuk mengingatkan bawahannya.

Monitorday.com – Kementerian Keuangan mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS), Polri, dan TNI mulai Senin, 17 Maret 2025.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Kamis, 13 Maret 2025.

Suahasil menyebutkan bahwa THR tersebut akan dibayarkan dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, dengan total anggaran mencapai Rp49,4 triliun untuk tahun 2025.

Rincian anggaran THR tersebut meliputi Rp17,7 triliun untuk 2 juta PNS, Polri, dan TNI, Rp12,4 triliun untuk 3,6 juta pensiunan, serta Rp19,3 triliun untuk 3,7 juta ASN daerah (ASND).

Komponen THR yang diterima oleh pegawai negeri ini meliputi gaji, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%.

Dasar perhitungan THR adalah penghasilan bulan Februari 2025. Suahasil menegaskan bahwa tidak ada potongan atau iuran, dan pajak penghasilan (PPh) akan ditanggung oleh pemerintah.

Monitorday.com – Seorang atlet asal Mesir, Ashraf Mahrous, memecahkan rekor dunia dengan menarik kereta api seberat 279 ton sambil berpuasa di bulan Ramadhan.

Dikenal sebagai Kabonga, Mahrous tidak merasa lemas meski berpuasa, berbeda dengan kebanyakan orang.

Aksi Mahrous disaksikan oleh puluhan penonton dan komite dari Guinness World Records di Stasiun Ramses, Kairo.

Dia berhasil menarik lokomotif dan beberapa gerbong kereta sepanjang hampir 10 meter.

Rekor sebelumnya yang dipecahkan Mahrous adalah menarik kereta seberat 221 ton.

Mahrous, seorang atlet gulat gaya bebas, mengungkapkan kepada Anadolu Agency bahwa rekor tersebut dipecahkan pada hari Rabu dan Kamis.

Pada hari pertama, Mahrous menarik kereta seberat dua ton sejauh 107 meter dalam 37 detik.

Dia juga memecahkan rekor lain dengan menarik kereta seberat satu ton sejauh 100 meter dalam waktu kurang dari 60 detik.

Keesokan harinya, Mahrous menarik kereta seberat 279 ton sejauh 10 meter dan 66 sentimeter.

Dia menekankan bahwa ia berhasil mempertahankan gelar sebelumnya di Guinness World Records.

Dua tahun lalu, Mahrous menarik kereta seberat 221 ton.

Kabonga dikenal karena berbagai upayanya dalam memecahkan rekor menarik kendaraan berat.

Dia memiliki tubuh atletis yang mendukung prestasinya dalam menarik mobil atau kendaraan berat lainnya.

Prestasi Mahrous menunjukkan kekuatan dan ketahanan fisiknya yang luar biasa.

Aksi ini juga menyoroti kemampuannya untuk berprestasi meski dalam kondisi berpuasa.

Mahrous terus menginspirasi banyak orang dengan pencapaiannya yang luar biasa.

Monitorday.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan bahwa tunjangan profesi untuk 120.067 guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) akan dicairkan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Pencairan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pendidik menjelang Hari Raya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Suyitno, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp828,1 miliar untuk mendukung pencairan tunjangan profesi untuk dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.

“Tunjangan profesi ini adalah bentuk penghargaan negara atas pengabdian para guru yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendidik anak-anak bangsa di sekolah,” kata Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Suyitno juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Agama, Nassarudin Umar, juga menekankan pentingnya kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, guna mendukung mereka untuk terus berkomitmen mendidik serta membentuk karakter siswa di sekolah.

“Sesuai arahan Menag Nasaruddin Umar, kami ingin kesejahteraan mereka terus terjaga, agar mereka dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas mulianya,” ujar Suyitno.

Pencairan tunjangan profesi ini akan dilakukan setelah tahapan verifikasi berkas persyaratan yang telah terpenuhi.

Guru dan pengawas PAI yang memenuhi kriteria, seperti terdaftar dalam aplikasi SIAGA PAI, memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG), dan memenuhi beban kerja yang diatur dalam Kepdirjen Pendis No. 697 Tahun 2025, akan berhak menerima tunjangan tersebut.

Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag, M. Munir, menjelaskan bahwa penerima tunjangan ini meliputi guru dan pengawas PAI baik yang berstatus ASN (PNS dan PPPK) maupun non-ASN. Sebagian besar penerima tunjangan adalah guru PAI yang diangkat oleh pemerintah daerah.

“Kami pastikan semua guru dan pengawas PAI, baik yang diangkat oleh Kemenag maupun pemerintah daerah, akan menerima tunjangan profesinya,” ungkap Munir.

Besaran tunjangan yang diterima setiap guru akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan seluruh guru serta pengawas PAI yang memenuhi syarat akan menerima haknya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.