Monitorday.com – CEO OpenAI Sam Altman mempertanyakan anggapan bahwa kuliah harus selalu ditempuh selama empat tahun. Menurutnya, perubahan teknologi dan dunia kerja membuat jalur pendidikan tinggi konvensional tidak lagi otomatis menjadi pilihan paling efektif bagi semua orang.

Altman mengakui universitas memberinya banyak pengalaman berharga. Ia menikmati kesempatan bertemu orang baru, hidup mandiri, hingga mengerjakan berbagai proyek. Namun, pengalaman itu pula yang membuatnya menilai bahwa memperpanjang masa kuliah belum tentu memberikan manfaat yang sebanding bagi setiap mahasiswa.

“Saya rasa saya belajar banyak hal dan (jika dilanjutkan) manfaatnya akan sangat jauh berkurang,” kata Altman, dikutip dari First Post, Selasa (18/8/2026).

Menurut Altman, cara orang belajar dan bekerja telah berubah drastis. Kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), membuat pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh melalui lebih banyak jalur di luar ruang kelas.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pendidikan universitas harus mengikuti pola empat tahun secara baku. Meski demikian, Altman tidak menyerukan anak muda untuk meninggalkan perguruan tinggi. Ia justru menekankan bahwa pendidikan tetap penting, tetapi pengalaman praktis dan kesempatan membangun sesuatu juga memiliki nilai yang besar.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Peter Thiel, salah satu pendiri PayPal dan mantan mentor Altman. Thiel sebelumnya mendukung program beasiswa yang memberi anak muda kesempatan mengembangkan proyek mereka alih-alih mengikuti jalur pendidikan tinggi konvensional.

Perubahan paling nyata, menurut Altman, terjadi di dunia startup. AI kini memungkinkan calon pendiri perusahaan mengembangkan produk, melakukan riset, menyusun strategi, hingga mengerjakan berbagai tugas yang sebelumnya membutuhkan tim besar.

Hambatan untuk memulai bisnis pun semakin rendah. Anak muda tidak lagi harus menunggu memiliki modal besar atau puluhan pegawai untuk menguji sebuah gagasan.

Namun, kemudahan teknologi tidak serta-merta menghapus pentingnya pengalaman. Altman mengaku pernah menghadapi situasi ketika usia menjadi pertimbangan dalam membangun kepercayaan dengan perusahaan besar. Untuk mengatasinya, ia membawa anggota tim yang lebih tua dan berpengalaman agar lebih mudah mendapatkan kredibilitas di hadapan mitra.

Altman juga tidak sepakat dengan anggapan bahwa calon pengusaha muda harus langsung memilih satu ide dan menghabiskan seluruh waktunya pada proyek tersebut.

Menurutnya, mencoba berbagai gagasan justru dapat membantu seseorang menemukan bidang yang paling menarik sekaligus mengenali kemampuan yang paling kuat. Eksplorasi tidak selalu berarti gagal, melainkan bagian dari proses menemukan arah.

Namun, kebebasan mencoba berbagai hal harus memiliki batas. Begitu menemukan proyek yang benar-benar diyakini, seseorang harus berani meninggalkan gangguan dan mengerahkan fokus sepenuhnya.

Bagi Altman, persoalan kuliah empat tahun pada akhirnya bukan sekadar soal durasi pendidikan. Yang ia pertanyakan adalah apakah jalur pendidikan dan karier yang selama ini dianggap standar masih relevan ketika teknologi mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan membangun perusahaan.

Di era AI, pilihan untuk belajar dan membangun karier semakin beragam. Pendidikan formal tetap memiliki tempat, tetapi pengalaman langsung, eksperimen, dan kemampuan membangun sesuatu juga semakin menentukan.

Monitorday.com – Bank Indonesia (BI) menegaskan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel dapat digunakan untuk seluruh transaksi belanja di merchant domestik yang menerima QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

“KKI segmen ritel berlaku untuk seluruh jenis belanja masyarakat di merchant yang menerima QRIS secara domestik di seluruh Indonesia,” demikian pernyataan resmi BI, Selasa (18/8/2026).

Ketentuan ini membuat pemegang KKI memiliki opsi pembayaran yang lebih luas. Selama merchant telah menerima QRIS, KKI dapat digunakan untuk pembelian barang maupun jasa di dalam negeri.

Tak hanya domestik, BI juga membuka akses penggunaan KKI di luar negeri melalui skema QRIS Cross Border. Saat ini, layanan tersebut telah terhubung dengan enam negara mitra, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.

Artinya, pemegang KKI dapat melakukan pembayaran menggunakan kode QR di merchant negara-negara tersebut yang telah terintegrasi dengan sistem QRIS.

BI menyebut QRIS Cross Border merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan. Skema ini memungkinkan transaksi lintas negara dengan biaya yang lebih kompetitif serta penyelesaian pembayaran yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional.

BI juga memastikan aspek keamanan menjadi perhatian dalam transaksi lintas negara. Setiap transaksi disebut melalui mekanisme verifikasi dan perlindungan data sesuai standar keamanan yang berlaku.

Bagi UMKM, perluasan penggunaan KKI dinilai dapat memperkuat ekosistem pembayaran digital. Pengamat ekonomi digital Universitas Indonesia, Dr. Rudi Hartono, mengatakan kebijakan tersebut memberi alternatif pembayaran bagi konsumen yang selama ini mengandalkan QRIS.

“Ini memperluas akses keuangan. Konsumen bisa menggunakan kartu kreditnya untuk belanja harian di warung, pasar, hingga restoran yang sudah QRIS. Sementara di luar negeri, ini memudahkan wisatawan Indonesia tanpa perlu membawa uang tunai banyak,” kata Rudi.

Pertumbuhan transaksi QRIS juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang dirilis Juli 2026, volume transaksi QRIS domestik tumbuh 47% secara tahunan, seiring bertambahnya merchant dan pengguna.

Meski cakupannya luas, penggunaan KKI di luar negeri tetap mengikuti ketentuan negara mitra serta batas transaksi yang ditetapkan penerbit kartu. BI mengimbau pemegang kartu memastikan fitur transaksi internasional telah diaktifkan melalui bank penerbit sebelum bepergian.

KKI segmen ritel juga tidak dapat digunakan untuk tarik tunai atau cash advance di luar negeri melalui QRIS Cross Border. Skema tersebut hanya berlaku untuk pembayaran barang dan jasa.

BI pun membuka peluang memperluas jaringan QRIS Cross Border ke negara lain, termasuk negara-negara ASEAN dan mitra dagang utama. Uji coba teknis disebut tengah dilakukan dengan sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa.

“Kami terus menjajaki kerja sama dengan otoritas pembayaran di berbagai negara agar masyarakat Indonesia semakin mudah dalam bertransaksi di mancanegara,” demikian pernyataan BI.

Monitorday.com – Penanganan bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung. Respons dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.   Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) bersama Lazismu memperkuat layanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi melalui program Indonesia Siaga.

Memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana tetap dilakukan melalui layanan kesehatan, permakanan, paket keluarga, dukungan psikososial, pendidikan darurat, air bersih dan sanitasi, hingga hunian darurat, demikian disampaikan Aulia Taarufi, Wakil Sekretaris MDMC PP Muhammadiyah.

Di masa tanggap darurat, respons ini dikelola melalui pembukaan Pos Koordinasi (Poskor) di 6 kabupaten serta rencana pendirian pos pelayanan di sembilan titik layanan Muhammadiyah. Fase tanggap darurat direncanakan berlangsung selama 30 hari dengan melibatkan berbagai unsur relawan dan sumber daya Muhammadiyah di daerah maupun dari luar wilayah.

Untuk mendukung layanan kesehatan, MDMC menyiapkan 8 tim Emergency Medical Team (EMT). Dukungan relawan dari Jawa Timur, Kupang, dan Bima turut digerakan untuk memperkuat respons di lapangan. Tim KKN dari UMY, UAD, dan Universitas Muhammadiyah Kupang juga terlibat dalam pelayanan bersama masyarakat dan pemerintah setempat.

Ketua Pos Koordinasi MDMC, Indrayanto, mengatakan bahwa penguatan koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan respons dapat menjangkau masyarakat terdampak sesuai kebutuhan.

“Manajemen penanganan darurat ini kami lakukan dengan memperkuat koordinasi di wilayah terdampak dan membuka pos pelayanan di sejumlah titik layanan Muhammadiyah. Relawan dari berbagai daerah bersama masyarakat dan pemerintah setempat bahu-membahu memastikan layanan dasar dapat diberikan kepada warga terdampak,” ujar Indrayanto.

Salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus pelayanan adalah Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Hingga hari Minggu, (16/8/2026) pukul 15.00 WITA, tim gabungan terus melakukan pendataan dan verifikasi kondisi warga di empat wilayah sepanjang pantai, yakni Desa Naga Rama, Nanga Baling, Nanga Baur, dan Kelurahan Pota.

Pendataan difokuskan pada wilayah tersebut karena terdapat banyak penyintas serta kerusakan bangunan dan infrastruktur yang cukup parah. Tim yang terdiri dari mahasiswa KKN Pena UMY, KKN Universitas Muhammadiyah Kupang, bersama Puskesmas, Koramil, Polsek, dan Camat Sambi Rampas melakukan pendataan kondisi warga terdampak sebagai dasar penentuan kebutuhan layanan.

Data tersebut mencakup kondisi korban, kerusakan permukiman, fasilitas umum, serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Untuk mendukung penanganan di lapangan, Posko Induk didirikan di halaman SMK Muhammadiyah Manggarai Timur. Posko itu menjadi pusat layanan masyarakat yang mencakup pengobatan, dapur umum, serta layanan informasi dan pendataan warga terdampak.

Sementara itu, Posko Sekretariat yang berpusat di Kantor SMK Muhammadiyah Manggarai Timur terus mengintegrasikan data dari lapangan. Proses pendataan dilakukan secara berjenjang bersama pemerintah desa dan selanjutnya diverifikasi oleh tim di lapangan agar bantuan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pendataan sementara, kebutuhan prioritas masyarakat meliputi air bersih, makanan siap saji, perlengkapan bayi dan balita, tenda keluarga, terpal, selimut, matras, obat-obatan dasar, perlengkapan sanitasi, serta layanan kesehatan keliling.

Melalui respons bersama MDMC dan Lazismu berupaya memastikan masyarakat terdampak memperoleh haknya untuk mendapatkan bantuan dan layanan dasar selama masa tanggap darurat. Momentum menyongsong 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat untuk terus menghadirkan kepedulian sosial dan gotong royong bagi masyarakat yang tengah menghadapi bencana.

Monitorday.com – Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/08/2026), tidak berhenti setelah Upacara Detik-Detik Proklamasi usai. Masyarakat yang hadir juga diajak menikmati jamuan rakyat yang digelar di halaman tengah Istana.

Beragam sajian kuliner disediakan untuk menemani masyarakat setelah mengikuti rangkaian upacara dalam suasana penuh kebersamaan. Jamuan rakyat tersebut turut melibatkan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan Istana. Kehadiran para UMKM ini tidak hanya menjadi bagian dari semangat perayaan kemerdekaan, tetapi juga memberikan ruang untuk turut mengambil bagian dalam momen nasional tersebut.

Bagi pelaku UMKM, kesempatan terlibat dalam jamuan rakyat juga menjadi kebanggaan tersendiri. Dyah, pelaku usah Ayam Ancuur Juanda mengaku bahagia karena usahanya terpilih untuk menyediakan hidangan bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, kita dapat pesanan 1.100. Jadi 700 porsi untuk pagi, 400 porsi untuk siang penurunan, sorean,” kata Dyah seraya berharap makin banyak UMKM yang dilibatkan dalam kegiatan ini.

Hal senada disampaikan Cak Sikin, pelaku usaha kuliner Soto Ayam Ambengan. Ia mengaku senang dapat menjadi bagian dari perayaan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus berkumpul bersama pelaku UMKM lainnya.

“Ya sangat senang sekali kita di sini sangat bahagia, bisa berkumpul sesama pedagang, ramai. Mudah-mudah ini berkah untuk semua,” ucap Cak Sikin.

Sementara itu, salah satu warga yang hadir yang turut mengikuti jamuan rakyat, Arham, mengaku antusias untuk menjelajahi berbagai pilihan kuliner yang tersedia. Arham menyebut jamuan ini menjadi kesempatan untuk mengisi kembali energi setelah mengikuti upacara.

“Habis ini coba mau keliling dan lihat-lihat apa yang enak gitu kan. Karena habis upacara juga perlu asupan yang bagus juga,” ujar Arham.

Di tengah suasana hangat ini, masyarakat berkumpul bersama menikmati beragam hidangan yang disajikan para pelaku UMKM. Jamuan rakyat pun menjadi ruang perjumpaan yang hangat antara masyarakat dan pelaku usaha lokal, sekaligus melengkapi kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. 

Hari-hari ini pembahasan hangat dalam Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) adalah peran dan pembagian kewenangan antara Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dan muktamirin. Sejak awal kita mengerti bahwa AHWA jelas diatur pada wilayah dan fungsi keulamaan, yaitu memilih Rais ‘Aam sebagai pemegang otoritas moral dan keilmuan jam’iyyah. Sementara itu, Ketua Umum Tanfidziyah tetap dipilih secara langsung oleh muktamirin yang merepresentasikan PWNU, PCNU, dan PCINU. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menjaga otoritas ulama sekaligus mempertahankan kedaulatan organisasi berbasis perwakilan wilayah.

Dalam Muktamar Ke-34, pembentukan AHWA dilakukan melalui usulan PWNU, PCNU, dan PCINU yang ditabulasi menjadi sembilan ulama dengan suara tertinggi. Kesembilan ulama tersebut kemudian bermusyawarah untuk menetapkan Rais ‘Aam secara mufakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa AHWA tidak berdiri otonom, melainkan lahir dari mandat muktamirin dan tetap memiliki basis legitimasi perwakilan.

Namun, pengaturan AHWA dalam AD/ART jelas diatur pembatasannga. Pada Pasal 40 ART hanya mengatur jumlah anggota, kualifikasi, dan tugas memilih Rais ‘Aam, tanpa ketentuan memadai mengenai masa kerja, akuntabilitas, transparansi, maupun mekanisme penyelesaian kebuntuan. Karena itu, perluasan kewenangan AHWA tanpa pembaruan regulasi berpotensi menimbulkan konsentrasi kewenangan tanpa kontrol yang memadai. Forum pra-Muktamar Ke-35 sendiri menegaskan urgensi amandemen ART terkait pelembagaan AHWA.

Wajah Desentralisasi-Keulamaan NU

Secara historis, NU tumbuh sebagai jejaring ulama, pesantren, dan komunitas Muslim tradisional, bukan organisasi yang bersifat sentralistik. Karena itu, PWNU dan PCNU tidak dapat dipahami hanya sebagai unit administratif, melainkan sebagai representasi langsung basis jamaah di tingkat wilayah.

Dalam kerangka tersebut, NU memiliki karakter sosiologis-federatif, di mana kekuatan organisasi bertumpu pada jaringan wilayah yang telah eksis sebelum struktur kepengurusan pusat terbentuk.

Sejalan dengan otoritas daerah, maka PWNU dan PCNU memiliki peran substantif dalam pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah karena membawa aspirasi dan kebutuhan umat di daerah masing-masing. Pemilihan oleh muktamirin bukan sekadar prosedur organisatoris, melainkan bentuk akuntabilitas jam’iyyah kepada seluruh lapisan struktur perwakilan.

Dalam konstitusional NU, AD/ART jelas dan lugas telah menegaskan pembagian kewenangan tersebut. Pasal 40 membedakan secara eksplisit pemilihan Rais ‘Aam oleh AHWA dan pemilihan Ketua Umum oleh muktamirin dengan persetujuan Rais ‘Aam terpilih. Sementara itu, Pasal 73 menegaskan Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi yang melibatkan PBNU, PWNU, serta PCNU/PCINU.

Dengan demikian, desain konstitusional NU secara jelas memisahkan otoritas keulamaan (AHWA) dan otoritas organisasi (muktamirin), sekaligus menempatkan Muktamar sebagai forum tertinggi yang bersifat representatif. Bagimana juga hal ini sejalan dalam penjelasan Qanun Asasi sebagai cikal-bakal prinsip pendirian NU.

Dari perspektif pengelolaan badan kerja Tanfidzyah, Ketua Umum Tanfidziyah memimpin struktur pelaksana sehari-hari organisasi. Dimana mencakup bidang sosial, pendidikan, ekonomi, serta kaderisasi. Karena itu, legitimasi Ketua Umum perlu bersumber dari perwakilan wilayah agar tercipta rasa kepemilikan kolektif dan tanggung jawab organisasi yang merata.

Pemilihan Ketua Umum Tanfidzyah oleh muktamirin adalah cerminan dari kewenangan wilayah dan cabang yang memiliki otoritas pilihan sesuai Qannun Asasi maupun AD/ART. Dengan begitu harmonisasi dalam kepengurusan bisa menjadi solid dan efektif. Dikarenakan Ketua Umum yang terpilih memiliki mandat langsung dari seluruh unsur perwakilan organisasi.

Sebaliknya, pemusatan kewenangan pemilihan Ketua Umum pada Rais ‘Aam atau AHWA berpotensi mempersempit ruang musyawarah. Dalam skema tersebut, kandidat akan bergantung pada satu pusat penentu, sehingga akuntabilitas bergeser dari forum Muktamar kepada figur tertentu, sementara partisipasi PWNU dan PCNU menjadi terbatas.

Pemilihan Tanfidzyah Melalui AHWA

Penambahan kewenangan AHWA pada pemilihan Rais ‘Aam dan kemudian Rais’Aam memilih Tanfidzyah adalah kemunduran. Sebab, Rais’Aam harus berdiri diatas semua kepentingan para Kandidat Tanfidzyah. Jika, Rais’Aam memilih salah satu Kandidat Tanfidzyah, maka kandidat lain akan merasa tidak diakomodir. kelembagaan: ulama berperan sebagai penjaga arah moral dan keilmuan, sedangkan muktamirin memegang kedaulatan organisasi. Justru, akan memicu keretakan organisasi dan faksionalisasi dalam NU.

Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU tahun 2021 juga menolak skema pemilihan Ketua Tanfidziyah melalui AHWA karena dinilai mengurangi representasi wilayah.

Dalam konteks abad kedua NU, kompleksitas organisasi menuntut perluasan partisipasi, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas berbasis perwakilan. Risiko seperti politik uang harus diatasi melalui regulasi ketat dan pengawasan efektif, bukan dengan mengurangi hak suara muktamirin. Prinsip demokrasi permusyawaratan dan perwakilan perlu diperkuat, dalam rangka memajukan organisasi.

Dengan demikian, Muktamar Ke-35 perlu menegaskan kembali keseimbangan kelembagaan secara proporsional: AHWA memilih Rais ‘Aam, Rais ‘Aam memberikan legitimasi etik terhadap kepemimpinan, dan muktamirin memilih Ketua Umum Tanfidziyah. Skema ini menjaga otoritas keulamaan sekaligus kedaulatan jam’iyyah, sehingga kekuatan NU bertumpu pada keseimbangan antara ulama dan jamaah dalam sistem musyawarah yang utuh dan terstruktur.

Abi Rekso 
[Waketum 1 PP. Pengusaha dan Profesional Nahdliyin]

Monitorday.com – Celine Olivia Apriani Theo, siswi SMKN 5 Pontianak, mendapat kepercayaan menjalankan salah satu tugas penting dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Celine terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim Indonesia Berdaulat dan dipercaya membawa baki Bendera Merah Putih dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi.

Siswi kelas XI jurusan Akuntansi itu sebenarnya lebih dulu dikenal melalui dunia seni. Sejak sekolah dasar, Celine aktif menyanyi dan menari serta telah mengoleksi sejumlah prestasi di bidang tersebut.

Ia pernah meraih juara FLS2N tingkat kabupaten, Juara I Lomba Tari Langkau Etnik, hingga sejumlah penghargaan bersama kelompok vokal.

Menariknya, Paskibraka merupakan pengalaman baru bagi Celine. Ia baru pertama kali mengikuti seleksi pada 2026.

Perjalanan itu dimulai dari seleksi tingkat Kota Pontianak pada Januari 2026. Setelah dinyatakan lolos, Celine melanjutkan perjuangan di tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebelum akhirnya mengikuti seleksi nasional di Jakarta.

Seleksi nasional yang dijalaninya tidak mudah. Celine harus melewati pemeriksaan kesehatan, Peraturan Baris Berbaris (PBB), psikotes, tes minat dan bakat, hingga wawancara.

Ketertarikannya terhadap Paskibraka tumbuh setelah melihat lingkungan organisasi di sekolah yang dinilainya positif dan saling mendukung. Keputusan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari orang tua dan pihak SMKN 5 Pontianak.

Dari panggung seni ke barisan Paskibraka, perjalanan Celine akhirnya membawanya ke Istana Merdeka. Pada usia muda, ia mendapat kehormatan membawa baki Sang Saka Merah Putih dalam salah satu momen paling sakral peringatan kemerdekaan Indonesia.

Monitorday.com – Kemerdekaan Indonesia tidak berhenti pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Di tengah perang mempertahankan kemerdekaan, diplomasi menjadi senjata penting untuk meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat dan layak mendapat pengakuan.

Sejumlah negara kemudian berdiri di belakang Indonesia. Dukungan itu datang dari kawasan Timur Tengah, Asia, hingga Australia, dengan latar belakang agama dan kepentingan politik yang beragam.

Mesir Jadi Pintu Awal

Mesir menjadi salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan kepada Republik Indonesia dan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan Kairo tidak berhenti pada pengakuan, tetapi juga berlanjut dengan upaya mendorong negara-negara Arab lain mendukung Indonesia.

Hubungan kedua negara semakin kuat dengan penandatanganan perjanjian persahabatan pada 10 Juni 1947. Mesir juga kemudian menjadi lokasi pembukaan perwakilan Indonesia di luar negeri.

Dukungan Mesir menjadi penting karena Indonesia saat itu membutuhkan legitimasi internasional untuk menghadapi upaya Belanda mengembalikan kekuasaannya.

India: Diplomasi Beras yang Mengubah Persepsi

India juga memainkan peran penting. Hubungan para pemimpin Indonesia, termasuk Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta, dengan Jawaharlal Nehru menjadi salah satu fondasi kedekatan kedua negara.

Indonesia bahkan menawarkan 500.000 ton beras kepada India yang tengah menghadapi krisis pangan pada 1946. Tawaran tersebut menjadi bagian dari diplomasi beras sekaligus menunjukkan bahwa Republik Indonesia mampu bertindak sebagai negara yang peduli terhadap persoalan internasional.

Nehru menyambut tawaran tersebut sebagai bentuk persahabatan. Arsip komunikasi Nehru menunjukkan India juga menyatakan dukungan terhadap kebebasan dan masa depan Indonesia.

India kemudian tercatat mengakui Indonesia pada 2 September 1946. Dukungan politik India terhadap Indonesia semakin terlihat ketika konflik Indonesia-Belanda dibawa ke forum internasional.

Australia Bawa Indonesia ke Dewan Keamanan PBB

Dukungan juga datang dari Australia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer terhadap Republik Indonesia pada 1947, Australia mengajukan rancangan resolusi mengenai persoalan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB pada 31 Juli 1947.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan diplomatik Indonesia. Persoalan Indonesia tidak lagi semata-mata menjadi konflik dengan Belanda, tetapi mulai mendapat perhatian serius masyarakat internasional.

Dewan Keamanan PBB kemudian mengadopsi resolusi terkait persoalan Indonesia pada 3 Oktober 1947.

Vatikan Membuka Jalan dari Eropa

Dari Eropa, Takhta Suci Vatikan juga mengambil langkah penting. Pada Juli 1947, Paus Pius XII menunjuk Georges-Marie-Joseph-Hubert-Ghislain de Jonghe d’Ardoye sebagai Apostolic Delegate untuk Kepulauan Indonesia. Ia tiba di Batavia pada 27 Juli 1947.

Hubungan diplomatik resmi Indonesia dan Takhta Suci kemudian terjalin pada 1950. Langkah tersebut menjadi bagian dari terbukanya hubungan Indonesia dengan dunia Eropa setelah Proklamasi.

Rentetan dukungan tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan hanya perjuangan bersenjata. Meja diplomasi juga menjadi medan pertempuran penting.

Mesir membantu membuka dukungan dari dunia Arab, India membangun solidaritas Asia, Australia membawa persoalan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB, sementara Vatikan membuka jalur hubungan dari Eropa.

Artinya, pengakuan terhadap Indonesia lahir dari perjuangan panjang untuk membangun kepercayaan internasional. Proklamasi memang dibacakan pada 17 Agustus 1945, tetapi perjalanan Indonesia untuk benar-benar diterima sebagai negara berdaulat oleh dunia masih harus diperjuangkan melalui diplomasi.

Monitorday.com Polda Metro Jaya, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengerahkan 13.859 personel gabungan untuk mengawal pengamanan HUT RI Jakarta. Pengerahan besar-besaran ini bertujuan memastikan kelancaran dan ketertiban seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Ibu Kota, menjadikan pengamanan HUT RI Jakarta sebagai prioritas utama.

Pengerahan ribuan personel ini bertujuan untuk memastikan kelancaran seluruh kegiatan yang telah direncanakan, termasuk aktivitas UMKM, karnaval, dan panggung hiburan di beberapa kawasan pusat Jakarta. Fokus pengamanan juga meliputi kenyamanan mobilitas masyarakat dan menjaga ketertiban selama perayaan berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, kekuatan gabungan tersebut terdiri atas personel dari berbagai satuan.

“Kekuatan gabungan tersebut terdiri atas 7.105 personel Polda Metro Jaya, 2.042 personel Polres jajaran, dan 4.712 personel bawah kendali operasi (BKO),” ujar Budi.

Ia merinci lebih lanjut komposisi personel BKO yang terlibat dalam pengamanan.

“Personel BKO terdiri atas 3.573 personel TNI atau 35 SSK, 500 personel Korbrimob Polri atau lima SSK, 300 personel Korsabhara Baharkam Polri atau tiga SSK, 198 personel Satpol PP, 91 personel dari 13 unit pemadam kebakaran, serta 50 personel Dinas Perhubungan,” terang Budi, Senin (17/8/2026).

Personel akan ditempatkan di sejumlah titik vital, meliputi kawasan Istana Negara, Monas, Medan Merdeka, Jalan MH Thamrin, Sarinah hingga Bundaran HI. Selain itu, sepanjang jalur Kirab Bendera Merah Putih dan lokasi kegiatan masyarakat juga menjadi fokus pengamanan. Sebanyak 2.116 personel secara spesifik disiapkan untuk pengamanan dan pengaturan lalu lintas, dengan pengalihan arus yang bersifat situasional.

Koordinasi lintas instansi juga dilakukan untuk mendukung kebutuhan kesehatan, penanganan kedaruratan, serta pelayanan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Masyarakat yang beraktivitas di area tersebut diimbau untuk memperhatikan pengaturan lalu lintas yang akan diterapkan.

“Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di sekitar Istana Negara, Monas, Medan Merdeka, Jalan MH Thamrin, Sarinah hingga Bundaran HI, agar memperhitungkan waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas apabila terdapat pengaturan lalu lintas,” kata Kombes Budi Hermanto.

Monitorday.com– Laporan industri terbaru dari penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Services (AWS) serta lembaga riset keuangan menunjukkan lonjakan tajam penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) oleh investor ritel dan korporasi di Asia Tenggara.

Penggunaan AI harian untuk analisis pasar, riset investasi, hingga efisiensi operasional perusahaan di kawasan ini tercatat jauh melampaui rata-rata global.

Pertumbuhan pesat ini didorong oleh semakin tingginya pemanfaatan instrumen berbasis AI yang mampu mengolah data pasar finansial secara instan dan akurat.

Investor ritel kini kian mengandalkan asisten cerdas untuk memprediksi tren pasar serta mengoptimalkan manajemen risiko portofolio investasi mereka.

Di ranah korporasi, adopsi AI telah bergeser dari fase eksperimen menjadi pilar utama strategi bisnis untuk memangkas biaya operasional dan mengotomatiskan alur kerja.

Penyedia layanan komputasi awan merespons tren ini dengan memperluas kapasitas infrastruktur guna memenuhi lonjakan pemrosesan data keuangan berbasis real-time di seluruh wilayah.

Tingginya angka integrasi ini mengukuhkan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekosistem AI paling dinamis di dunia.

Tangsel Monitorday.com — Komunitas punk dan jalanan di Tangerang Selatan mulai diarahkan menjadi penggerak edukasi lingkungan melalui pelatihan komunikasi publik dan pengembangan ekonomi kreatif. Langkah tersebut dimulai melalui Workshop School of Waste Influencers di Pondok Tasawuf Underground, Ciputat, Sabtu 15 Agustus 2026.

Kegiatan yang digelar tim kolaborasi Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) dan Universitas Pamulang (UNPAM) tersebut merupakan bagian dari program Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat Tahun Pelaksanaan 2026.

Program itu mengusung tema “Transformasi Stigma Negatif Komunitas Punk Menjadi Pahlawan Edukasi Sampah Tangerang Selatan Berbasis Teknologi Digital dan Ekonomi Kreatif” dan mendapatkan pendanaan Tahun 2026 dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Workshop difokuskan pada penguatan kemampuan public speaking dan literasi lingkungan. Para peserta didorong memiliki kemampuan menjadi content creator yang dapat menyuarakan kampanye kepedulian terhadap sampah melalui media sosial maupun ruang publik.

Selain kemampuan komunikasi, peserta juga diperkenalkan pada produksi eco-merchandise yang membawa pesan sosial dan ekologis.

Ketua Tim PKM sekaligus Pakar Komunikasi, Ade Irfan Abdurahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai bentuk rekayasa sosial (social engineering) dengan memanfaatkan potensi komunitas sebagai kekuatan perubahan.

“Melalui program ini, Kami membekali rekan rekan Punk dan Jalanan anggota Komunitas Tasawuf Underground agar memiliki kepercayaan diri saat melakukan orasi di ruang publik atau membuat konten kreatif di media sosial melalui aplikasi Punk-Paign yang akan kami kembangkan,” jelas Ade Irfan.

Menurut dia, pendekatan tersebut tidak berhenti pada pelatihan komunikasi. Tim UNIS dan UNPAM juga mulai memperkenalkan aplikasi “Punk-Paign”, yang dirancang menggabungkan kampanye kepedulian terhadap sampah dengan toko daring untuk memasarkan karya kreatif komunitas.

Platform tersebut diharapkan menjadi salah satu sarana bagi komunitas untuk menyampaikan pesan lingkungan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi melalui produk kreatif.

Sementara itu, pembina Tasawuf Underground, Ust. Halim Ambiya, menyambut kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas tersebut. Menurut dia, proses pemberdayaan penting dilakukan dengan tetap menghargai identitas komunitas punk.

“Tasawuf Underground adalah ruang transformatif di mana komunitas punk dibimbing melakukan perbaikan diri atau hijrah tanpa harus kehilangan identitas subkultur mereka. Workshop hari ini sangat berharga karena berhasil mengubah energi perlawanan anak-anak punk menjadi energi positif untuk perubahan sosial, menjadikan mereka agen perubahan yang membantu pemerintah kota dalam menangani masalah sampah melalui pendekatan ekonomi kreatif,” ungkap Ust. Halim Ambiya.

Program tersebut diharapkan menjadi langkah awal pemberdayaan komunitas punk dan jalanan di Tangerang Selatan melalui kombinasi komunikasi publik, teknologi digital, dan ekonomi kreatif.

Melalui pengembangan Punk-Paign dan produksi eco-merchandise, tim pelaksana menargetkan terbukanya peluang ekonomi baru sekaligus mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap komunitas punk.

Dengan demikian, komunitas yang selama ini kerap dilekatkan dengan stigma negatif diharapkan dapat mengambil peran baru sebagai bagian dari gerakan edukasi lingkungan di Tangerang Selatan.