Monitorday.com – Rencana keterlibatan Indonesia dalam apa yang disebut sebagai “Board of Peace” dengan komitmen dana mencapai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun memunculkan pertanyaan publik yang sangat mendasar: apakah ini keputusan yang tepat di tengah tantangan kemanusiaan yang masih dihadapi bangsa sendiri? Angka Rp17 triliun bukanlah angka kecil.

Dengan nilai sebesar itu, Indonesia secara realistis dapat membangun sekitar 300 sekolah baru dan 25 rumah sakit modern di berbagai wilayah yang masih kekurangan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai bencana kemanusiaan yang belum sepenuhnya usai. Bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, serta krisis sosial-ekonomi di berbagai daerah masih menyisakan penderitaan panjang bagi masyarakat.

Banyak sekolah rusak yang belum sepenuhnya diperbaiki, fasilitas kesehatan yang masih terbatas, serta masyarakat yang belum sepenuhnya pulih secara ekonomi maupun psikologis. Dalam situasi seperti ini, alokasi dana publik dalam jumlah sangat besar untuk inisiatif internasional tentu membutuhkan penjelasan yang transparan dan rasional.

Secara prinsip, dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan bagian dari amanat konstitusi dan komitmen moral yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Solidaritas tersebut merupakan cerminan identitas politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan dan keadilan global.

Namun, solidaritas internasional harus berjalan seiring dengan tanggung jawab nasional. Negara memiliki kewajiban utama untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya sendiri, terutama dalam situasi pemulihan pascabencana.

Jika Board of Peace merupakan inisiatif yang berkaitan dengan pengaruh geopolitik tokoh seperti Donald Trump dan struktur kekuasaan global yang didominasi oleh kepentingan negara-negara tertentu, maka penting bagi Indonesia untuk memastikan posisinya tidak hanya sebagai kontributor finansial, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang setara. Tanpa transparansi yang jelas, publik dapat mempertanyakan apakah dana tersebut benar-benar akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza, atau justru menjadi bagian dari agenda politik dan ekonomi yang lebih luas.

Penjelasan dari Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Publik berhak mengetahui secara rinci mekanisme penggunaan dana, struktur pengelolaannya, serta jaminan bahwa kontribusi tersebut benar-benar sampai kepada rakyat Palestina. Transparansi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal menjaga legitimasi moral dan kepercayaan publik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah.

Di sisi lain, penting juga untuk melihat persoalan ini dalam perspektif prioritas nasional. Rp17 triliun dapat menjadi investasi besar untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pendidikan dan kesehatan. Sekolah yang layak akan membentuk generasi masa depan yang kuat, sementara rumah sakit yang memadai akan menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks bangsa yang masih berjuang menghadapi dampak bencana dan kesenjangan pembangunan, pilihan penggunaan dana publik harus benar-benar mempertimbangkan manfaat langsung bagi rakyat.

Solidaritas internasional tetap penting, dan dukungan terhadap Palestina harus terus berlanjut. Namun, solidaritas tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang transparan, proporsional, dan tidak mengorbankan kebutuhan mendesak rakyat sendiri. Indonesia harus memastikan bahwa setiap langkah dalam forum internasional mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab global dan kewajiban nasional.

Pada akhirnya, ujian terbesar bukan pada niat membantu, tetapi pada kebijaksanaan dalam menentukan prioritas. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menunjukkan solidaritas kepada dunia, tanpa mengabaikan penderitaan rakyatnya sendiri.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto memaparkan agenda besar transformasi nasional saat menyampaikan sambutan dalam sesi roundtable Business Summit di Washington, D.C., Rabu, 18 Februari 2026. Dalam forum yang dihadiri pelaku usaha internasional tersebut, Presiden menjelaskan langkah-langkah strategis pemerintah untuk memperkuat daya saing Indonesia di bidang pendidikan dan ekonomi. Paparan itu, menurut keterangan resmi BPMI Setpres, menegaskan arah pembangunan Indonesia yang modern, inklusif, dan terukur.

Apa saja program yang dipaparkan? Presiden menekankan percepatan digitalisasi nasional, khususnya di sektor pendidikan. Pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 280 ribu layar interaktif pintar ke hampir seluruh sekolah di Indonesia hingga akhir Desember 2025. Program ini bertujuan memastikan seluruh ruang kelas di Indonesia nantinya dilengkapi perangkat digital yang memuat silabus lengkap dan dapat diakses kapan saja.

Mengapa program ini penting? Menurut Presiden, digitalisasi memungkinkan pembelajaran jarak jauh sehingga sekolah di wilayah terpencil tetap memperoleh akses pendidikan terbaik. Dengan sistem tersebut, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dapat ditekan. Ia menyebut transformasi digital pendidikan ini dijalankan secara serius dan terukur, serta mendapat respons positif dari siswa, orang tua, dan guru.

Di sektor ekonomi, siapa yang menjadi motor penggerak baru? Presiden mengungkap pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai instrumen konsolidasi aset negara. Melalui Danantara, pemerintah mempercepat hilirisasi industri dengan memulai 18 proyek strategis pada tahun ini, termasuk proyek pengolahan sampah menjadi energi senilai 3 miliar dolar AS. Langkah ini diharapkan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat struktur industri nasional.

Bagaimana posisi Indonesia di mata investor global? Dalam forum tersebut, Presiden menyatakan Indonesia tidak hanya menjadi pasar yang menarik, tetapi juga berpotensi menjadi basis produksi dan mitra strategis di kawasan. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen pada keterbukaan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan logistik, penguatan konektivitas rantai pasok, serta transisi energi yang pragmatis dan layak secara ekonomi.

Kapan target besar itu diwujudkan? Presiden menargetkan pada akhir masa jabatannya seluruh ruang kelas di Indonesia telah terdigitalisasi. Secara lebih luas, transformasi ini diarahkan menuju visi Indonesia Emas 2045, dengan fondasi teknologi yang kuat dan kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan. Paparan di Washington DC tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia tengah bergerak cepat, namun tetap berhitung, dalam menapaki panggung ekonomi global.

Monitorday.com – Senyuman itu bukan sekadar ekspresi kebanggaan, melainkan simbol dari sebuah langkah besar negara dalam menempatkan generasi muda sebagai prioritas utama pembangunan. Perputaran dana Rp32,1 triliun melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu singkat menunjukkan bahwa negara tidak lagi menunda investasi pada fondasi terpenting bangsa: kualitas manusia.

Selama bertahun-tahun, persoalan gizi menjadi tantangan laten yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang kekurangan gizi tidak hanya menghadapi risiko kesehatan, tetapi juga berpotensi mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif, produktivitas, dan daya saing di masa depan. Dalam konteks inilah, Program MBG menjadi lebih dari sekadar program makan—ia adalah intervensi strategis untuk memutus rantai persoalan gizi secara sistemik.

Perputaran dana dalam jumlah besar bukan semata-mata soal angka, melainkan cerminan dari skala keseriusan negara. Dana tersebut tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir hingga ke daerah, desa, dan komunitas lokal. Di sana, program ini menciptakan efek berantai: membuka lapangan kerja, memberdayakan pelaku usaha kecil, menghidupkan sektor pertanian, serta memperkuat ekonomi lokal. Setiap dapur layanan gizi yang beroperasi bukan hanya menyediakan makanan, tetapi juga menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru.

Program ini juga menunjukkan perubahan paradigma dalam kebijakan publik. Negara tidak lagi sekadar bertindak reaktif terhadap masalah, tetapi mengambil langkah preventif dengan memastikan generasi muda tumbuh sehat sejak dini. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang yang dampaknya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi akan terasa kuat dalam satu atau dua dekade mendatang, ketika generasi yang tumbuh dengan gizi cukup menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

Lebih jauh, kecepatan implementasi program ini mencerminkan kapasitas kelembagaan negara yang semakin matang. Koordinasi lintas sektor, distribusi anggaran hingga tingkat operasional, serta kemampuan menjalankan program berskala nasional menunjukkan bahwa negara mampu bergerak cepat ketika kepentingan rakyat menjadi prioritas utama.

Di tengah tantangan global, ketahanan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kualitas manusianya. Program MBG adalah langkah konkret untuk memastikan Indonesia memiliki generasi yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan.

Senyuman itu, pada akhirnya, bukan sekadar simbol keberhasilan administratif. Ia adalah simbol harapan bahwa negara hadir, bekerja, dan berinvestasi untuk masa depan anak-anaknya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memastikan generasinya tidak hanya hidup, tetapi tumbuh dengan sehat, bermartabat, dan penuh peluang.

Monitorday.com – Gagasan menggunakan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) mungkin terdengar mulia di permukaan. Tujuannya jelas: memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak demi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Namun, dalam perspektif fiqih Islam, niat baik tidak serta-merta membenarkan penggunaan zakat di luar ketentuan syariat. Justru di sinilah letak pentingnya menjaga integritas zakat sebagai instrumen ibadah yang memiliki aturan tegas dan tidak bisa diperlakukan sebagai dana sosial umum.

Zakat bukan sekadar mekanisme distribusi kekayaan, tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi spiritual, hukum, dan sosial sekaligus. Al-Qur’an secara eksplisit menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim (orang berutang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini bersifat limitatif, bukan ilustratif. Artinya, zakat hanya boleh diberikan kepada golongan tersebut, bukan kepada semua pihak yang dianggap membutuhkan dalam arti luas.

Program makan bergizi gratis, sebagaimana dirancang, bersifat universal dan tidak membedakan latar belakang ekonomi penerima manfaat. Di sinilah persoalan mendasar muncul. Jika zakat digunakan untuk program universal, maka secara otomatis zakat berpotensi mengalir kepada pihak yang tidak termasuk mustahik, termasuk mereka yang secara ekonomi mampu. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan prinsip yang menyentuh keabsahan distribusi zakat itu sendiri.

Lebih jauh lagi, zakat memiliki tujuan strategis untuk mengangkat derajat fakir dan miskin hingga mencapai kemandirian. Zakat bukan hanya untuk konsumsi sesaat, tetapi untuk transformasi sosial. Ia dirancang untuk mengurangi ketimpangan dan memberdayakan mustahik. Jika zakat dialihkan menjadi instrumen pembiayaan program publik yang bersifat umum, maka fungsi transformatif zakat berpotensi melemah dan kehilangan fokus utamanya.

Penting juga dipahami bahwa negara memiliki instrumen lain yang sah dan memadai untuk membiayai program publik, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Program makan bergizi gratis adalah kebijakan publik yang menjadi tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab zakat. Menggunakan zakat untuk menutup kebutuhan anggaran publik justru berisiko menciptakan preseden yang berbahaya, di mana zakat diperlakukan sebagai dana pelengkap fiskal, bukan sebagai amanah ibadah.

Menjaga zakat tetap berada dalam koridor syariat bukan berarti menghambat program sosial. Sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan dalam Islam. Zakat harus tetap menjadi hak eksklusif mustahik. Negara tetap dapat menjalankan program makan bergizi gratis melalui instrumen anggaran publik, sementara zakat difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan secara langsung dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, menjaga kemurnian fungsi zakat adalah bagian dari menjaga kepercayaan umat. Ketika zakat dikelola sesuai dengan ketentuan syariat, maka zakat tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga menjadi simbol keadilan, amanah, dan keberkahan. Sebaliknya, ketika zakat digunakan di luar batasannya, yang dipertaruhkan bukan hanya aspek hukum, tetapi juga integritas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Monitorday.com– Di era kecerdasan buatan, cara belajar tidak lagi sekadar menghafal informasi atau mengumpulkan teori sebanyak mungkin. Belajar kini menjadi proses kolaborasi dengan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperdalam pemahaman. Apa yang berubah, siapa yang terdampak, kapan transformasi ini terasa, di mana penerapannya paling nyata, mengapa pendekatan lama tak lagi cukup, dan bagaimana strategi efektif dijalankan menjadi pertanyaan penting dalam lanskap pendidikan hari ini.

Salah satu perubahan paling nyata adalah pemanfaatan AI sebagai tutor pribadi. Platform seperti Khan Academy dan Quizlet telah menerapkan pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan kemampuan pengguna. Konsep rumit dapat dijelaskan ulang dengan bahasa lebih sederhana, latihan soal disesuaikan tingkat kesulitannya, dan umpan balik diberikan secara instan. Menurut berbagai laporan pengembangan teknologi pendidikan yang dikutip media edtech internasional, pendekatan ini terbukti meningkatkan keterlibatan dan retensi belajar siswa.

Namun, ketika AI mampu menangani tugas teknis dan rutin, manusia justru dituntut memperkuat keterampilan yang tidak tergantikan. Berpikir kritis, kesadaran etis, dan kreativitas menjadi fondasi utama. Mengapa? Karena jawaban AI tidak selalu bebas bias atau sepenuhnya akurat. Bagaimana menyikapinya? Informasi perlu diverifikasi, diuji logikanya, dan dipertimbangkan dampaknya. Literasi AI—termasuk memahami cara kerja dasar sistem dan menyusun instruksi efektif—menjadi kompetensi baru yang menentukan kualitas hasil belajar.

Pendekatan berbasis proyek juga semakin relevan. Di berbagai sekolah dan perguruan tinggi, peserta didik didorong membangun proyek aplikatif seperti membuat chatbot sederhana atau menganalisis data menggunakan Python. Aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo menghadirkan pengalaman interaktif yang adaptif. Sementara itu, kursus daring dari Coursera membuka akses pembelajaran global lintas disiplin. Di mana pun lokasinya, peserta didik kini dapat mengakses sumber belajar berkualitas tinggi secara fleksibel.

Perubahan ini juga memengaruhi sistem evaluasi. Penilaian tidak lagi cukup berbasis hafalan, tetapi harus mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Studi kasus dunia nyata, diskusi lisan, dan pertahanan ide menjadi metode yang kembali relevan. Untuk menjaga integritas akademik, institusi memanfaatkan perangkat seperti Turnitin, sementara efisiensi penilaian administratif terbantu dengan platform seperti Gradescope. Menurut laporan media pendidikan global yang dikutip sebagai sumber, kombinasi evaluasi autentik dan teknologi pengawasan dinilai lebih efektif menjaga kualitas akademik di era AI.

Meski demikian, risiko tetap ada. Fenomena cognitive offloading muncul ketika individu terlalu sering menyerahkan proses berpikir kepada mesin. Dampaknya bisa berupa penurunan daya ingat, melemahnya disiplin mental, hingga berkurangnya fleksibilitas kognitif. Karena itu, para pakar pendidikan menekankan pentingnya keseimbangan: berpikir terlebih dahulu sebelum menggunakan AI, menjadikan hasil AI sebagai draf awal, serta secara berkala belajar tanpa bantuan digital untuk menjaga ketajaman analisis.

Pada akhirnya, transformasi belajar di era AI bukan soal mengganti peran manusia dengan mesin. Ini tentang bagaimana manusia memanfaatkan teknologi secara sadar dan strategis. Siapa pun yang mampu menjadikan AI sebagai mitra berpikir—bukan pengganti otak—akan lebih siap menghadapi masa depan. Di tengah gelombang otomatisasi yang terus melaju, kualitas nalar dan karakter manusialah yang tetap menjadi penentu utama.

Monitorday.com – Google resmi memperkenalkan model kecerdasan buatan terbaru mereka, Gemini 3 DeepThink, yang dirancang khusus untuk kebutuhan penalaran tingkat lanjut di bidang sains, teknik, dan matematika kompleks. Menurut video peluncuran yang dipublikasikan Google, model ini menunjukkan performa signifikan dalam berbagai tolok ukur internasional dan mulai digunakan dalam riset nyata oleh para ilmuwan.

Dalam uji kompetitif Code Forces, Gemini 3 DeepThink meraih rating ELO 3.455, angka yang disebut setara dengan peringkat kedelapan programmer kompetitif terbaik di dunia. Sementara pada benchmark Arc-AGI 2—yang dirancang untuk menguji kecerdasan sejati, bukan sekadar hafalan—performanya melonjak dari 30 persen menjadi 84,6 persen hanya dalam enam bulan, melampaui rata-rata manusia sebesar 60 persen.

Menurut paparan dalam video tersebut, model ini juga mengungguli Claude 4 Opus pada pengujian “Humanity’s Last Exam”, dengan peningkatan 8 persen dalam penalaran tingkat ahli di berbagai domain akademik tanpa bantuan alat eksternal.

Secara praktis, Gemini 3 DeepThink telah digunakan dalam penelitian matematika oleh Lisa Carbone dari Rutgers University, yang melaporkan AI tersebut menemukan kesalahan matematis pada Proposition 4.2 dalam riset aljabar berdimensi tak hingga. Di sektor semikonduktor, Wang Lab memanfaatkannya untuk mengoptimalkan pertumbuhan material 2D hingga mencapai rekor 130 mikron. Sementara dalam desain produk, Anopam Path menggunakannya untuk mempercepat iterasi desain komponen fisik hingga sepuluh kali lebih cepat.

Google juga memperkenalkan Althia, agen riset otonom berbasis DeepThink. Dalam demonstrasi tersebut, Althia diklaim mampu menulis satu makalah penuh tentang geometri aritmetika tanpa campur tangan manusia dan bahkan menyelesaikan empat dari 700 dugaan matematika Erdős secara mandiri. Sistem ini menggunakan pendekatan “Generate, Verify, Revise” untuk meningkatkan akurasi hingga 94 persen pada persoalan matematika kompleks.

Peluncuran ini menandai babak baru dalam pemanfaatan AI sebagai mitra riset ilmiah, sekaligus memunculkan diskusi tentang masa depan kolaborasi manusia dan mesin dalam dunia akademik serta industri teknologi tinggi.

Monitorday. com – Setiap menjelang Ramadan, publik kembali disuguhi agenda rutin bernama sidang isbat. Forum ini selalu dikemas sebagai momentum sakral penentuan awal puasa, lengkap dengan konferensi pers, undangan lintas ormas, dan seremoni yang terstruktur rapi. Namun di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran dan seruan penghematan belanja negara, publik wajar bertanya: apakah sidang isbat masih relevan dalam formatnya yang sekarang, atau justru telah bergeser menjadi hajatan seremonial yang sarat “proyek mumpungisme”?

Pertanyaan ini bukan soal meragukan substansi penetapan awal Ramadan. Umat Islam tentu membutuhkan kepastian kalender ibadah. Namun yang dipersoalkan adalah cara dan kemasannya. Di era digital, ketika data hisab (perhitungan astronomi) dapat diakses secara terbuka dan akurat, serta komunikasi dapat dilakukan melalui platform daring tanpa biaya besar, mengapa penetapan tersebut tetap harus dikemas dalam pertemuan fisik yang memerlukan anggaran tidak kecil?

Di tengah kebijakan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan penghematan rapat tatap muka, sidang isbat tetap digelar dengan pola lama: undangan luas, fasilitas penuh, dan rangkaian acara yang lebih menyerupai seremoni ketimbang forum teknis. Ironisnya, publik sering menangkap kesan bahwa momen ini menjadi ruang distribusi “amplop” atau honorarium, seolah ada rutinitas tahunan yang tak boleh terlewatkan.

Jika benar sidang isbat dimaksudkan sebagai forum ilmiah dan konsultatif, maka substansinya seharusnya sederhana: pemaparan data hisab, laporan rukyat, lalu keputusan. Semua itu dapat dilakukan secara daring, disiarkan terbuka, bahkan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Transparansi justru akan meningkat. Penghematan anggaran pun nyata terasa.

Kita juga perlu jujur bahwa perbedaan metode penetapan awal Ramadan di Indonesia bukan hal baru. Sebagian ormas telah menetapkan kalender jauh hari dengan pendekatan hisab yang konsisten. Dalam konteks ini, sidang isbat sering kali tidak benar-benar menjadi forum deliberatif, melainkan hanya formalitas pengumuman. Jika demikian, bukankah lebih tepat disebut konferensi pers ketimbang sidang?

Lebih memprihatinkan lagi jika sidang isbat dipersepsikan sebagai “momen bagi-bagi amplop”. Sekalipun persepsi itu belum tentu sepenuhnya benar, namun citra tersebut mencerminkan kegelisahan publik terhadap praktik birokrasi yang gemar memanfaatkan momentum keagamaan sebagai ruang pembiayaan rutin. Agama yang seharusnya menghadirkan kesederhanaan justru terkesan dibungkus dalam protokoler mahal.

Ramadan adalah bulan pengendalian diri dan empati sosial. Konteks ini mestinya menjadi refleksi bagi penyelenggara negara untuk menunjukkan keteladanan dalam pengelolaan anggaran. Jika rakyat diminta berhemat, pemerintah pun harus memberi contoh nyata. Mengurangi seremoni bukan berarti mengurangi kesakralan. Justru kesederhanaan akan memperkuat legitimasi moral keputusan tersebut.

Bukan berarti sidang isbat harus dihapus total. Namun formatnya perlu direformasi. Minimalkan tatap muka, optimalkan teknologi, batasi undangan pada pihak yang benar-benar relevan secara ilmiah, dan buka data secara transparan. Dengan demikian, sidang isbat kembali pada marwahnya sebagai forum ilmiah-keagamaan, bukan panggung protokoler.

Pada akhirnya, kritik ini bukan untuk menafikan nilai musyawarah, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik termasuk yang berbalut simbol keagamaan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Ramadan tak membutuhkan kemewahan seremoni. Yang dibutuhkan adalah ketulusan niat dan integritas dalam mengelola amanah.

Monitorday.com – Wacana menghukum mati pengguna narkoba yang mencuat pasca kasus eks Kapolres Bima Kota menghadirkan paradoks serius dalam logika penegakan hukum kita. Di satu sisi, negara ingin tampil tegas terhadap bahaya narkotika.

Di sisi lain, konsistensi dan rasa keadilan publik justru dipertanyakan ketika melihat bagaimana hukum ditegakkan pada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi.

Ironisnya, publik masih mengingat kasus-kasus besar yang jauh lebih menyayat hati. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, mengguncang rasa keadilan masyarakat.

Peristiwa itu bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan skandal besar yang meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Vonis mati memang sempat dijatuhkan, namun kemudian berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Artinya, ia tidak menghadapi eksekusi mati, melainkan tetap menjalani hidup meski di balik jeruji.

Demikian pula kasus narkotika yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Sebagai perwira tinggi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba, keterlibatannya justru memperparah luka publik.

Vonis mati memang dijatuhkan di tingkat pertama, tetapi proses banding dan dinamika hukum membuat eksekusi belum terjadi. Dalam persepsi masyarakat awam, figur-figur elite ini tetap “menghirup udara” meski berada di penjara, sementara wacana hukuman mati justru diarahkan kepada pengguna.

Di sinilah letak problem moral dan sosiologisnya. Jika negara ingin menunjukkan ketegasan, maka ukuran ketegasan itu harus konsisten dan tidak tebang pilih. Hukuman mati untuk pengguna yang mungkin hanya terjerat ketergantungan sementara aktor dengan kekuasaan besar yang menyalahgunakan jabatan tidak segera dieksekusi, akan menciptakan kesan ketimpangan. Hukum tampak tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Monitorday.com – Presiden teoris Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa setiap kesepakatan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran harus mencakup pemindahan seluruh uranium yang telah diperkaya dari wilayah Iran. Pernyataan itu disampaikan menjelang lanjutan perundingan nuklir antara Washington dan Teheran.

Netanyahu menilai, kesepakatan yang hanya membatasi atau membekukan pengayaan uranium tidak cukup untuk menjamin keamanan kawasan. Ia menekankan bahwa kemampuan pengayaan nuklir Iran harus dihilangkan sepenuhnya, termasuk pembongkaran infrastruktur dan fasilitas yang digunakan dalam proses tersebut.

Selain isu uranium yang diperkaya, Netanyahu juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap program nuklir Iran. Menurutnya, mekanisme inspeksi harus diperkuat agar tidak menyisakan celah yang memungkinkan pengembangan senjata nuklir di masa depan.

Pemerintah Israel secara konsisten menyatakan penolakan terhadap program nuklir Iran yang dinilai berpotensi mengarah pada pembuatan senjata nuklir. Sementara itu, Iran berulang kali membantah tudingan tersebut dan menyebut program nuklirnya semata-mata untuk kepentingan sipil dan energi.

Namun, di tengah sikap tegas tersebut, muncul opini kritis dari berbagai kalangan internasional. Kritik itu menyoroti posisi Israel yang selama ini diyakini memiliki kemampuan nuklir, meskipun tidak secara resmi mengonfirmasi atau menyangkal kepemilikan senjata nuklir. Israel menganut kebijakan ambiguitas nuklir dan bukan merupakan pihak dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Sejumlah pengamat menilai terdapat standar ganda dalam politik nuklir kawasan. Di satu sisi, Israel mendesak pelucutan total kemampuan pengayaan Iran; di sisi lain, Israel sendiri diyakini memiliki fasilitas nuklir seperti reaktor di Dimona yang telah lama menjadi sorotan internasional. Ketidakseimbangan ini memicu perdebatan mengenai konsistensi prinsip nonproliferasi.

Monitorday.com – Di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran negara, publik kembali dihadapkan pada polemik klasik: sidang isbat penentuan awal Ramadan. Isu yang beredar menyebut anggaran sidang isbat Ramadan 2026 mencapai Rp9 miliar. Namun melalui rilis resmi, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menegaskan bahwa biaya sidang isbat hanya sekitar Rp163 juta, mencakup konsumsi dan transportasi narasumber serta panitia.

Terlepas dari klarifikasi itu, perdebatan yang muncul justru lebih substansial: apakah mekanisme sidang isbat masih relevan dalam format seremonial tatap muka, ataukah sudah saatnya bertransformasi ke model digital yang lebih hemat dan rasional?

Sidang isbat pada dasarnya adalah forum verifikasi hasil rukyatul hilal (observasi bulan) dan hisab (perhitungan astronomi) sebelum pemerintah menetapkan awal Ramadan. Dalam praktiknya, forum ini menghadirkan perwakilan ormas Islam, ahli astronomi, pakar falak, BMKG, hingga duta besar negara sahabat. Secara historis, forum ini dimaksudkan sebagai ruang musyawarah dan legitimasi publik.

Namun di era teknologi digital dan transparansi anggaran, publik berhak mempertanyakan urgensi format fisik yang memerlukan biaya ratusan juta rupiah. Jika tujuannya adalah sinkronisasi data dan pengambilan keputusan, bukankah platform daring seperti Zoom sudah lebih dari cukup? Bukankah laporan rukyat dari berbagai titik pengamatan dapat disampaikan secara real-time tanpa harus menghadirkan semua pihak secara fisik di satu tempat?

Lebih jauh lagi, dari perspektif epistemologi keilmuan, metode hisab sebenarnya telah memiliki tingkat akurasi sangat tinggi. Perhitungan astronomi modern mampu memprediksi posisi hilal hingga hitungan detik dan derajat. Dalam logika sains, kepastian matematis tentu memiliki basis pengetahuan yang kuat. Sementara rukyat sering kali terkendala cuaca, polusi cahaya, dan faktor subjektivitas pengamat.

Ironisnya, perdebatan publik justru lebih riuh soal angka Rp9 miliar versus Rp163 juta, bukan soal reformasi metode dan tata kelola. Padahal inti masalahnya bukan sekadar besar-kecilnya nominal, melainkan simbolisme birokrasi yang terasa kurang adaptif terhadap semangat efisiensi.

Jika memang anggaran hanya Rp163 juta, secara administratif mungkin tergolong wajar untuk skala kegiatan nasional. Namun dalam konteks kampanye penghematan, bahkan angka tersebut tetap mengundang pertanyaan: mengapa tidak nol rupiah? Mengapa tidak sepenuhnya virtual? Negara telah membuktikan selama pandemi bahwa rapat kabinet, sidang pengadilan, hingga pertemuan internasional bisa berlangsung efektif secara daring.

Di sinilah letak “kelucuan” yang sering disebut publik: Indonesia kerap terjebak pada seremoni, bukan substansi. Sidang isbat berpotensi menjadi simbol formalitas tahunan yang sebenarnya bisa disederhanakan tanpa mengurangi legitimasi keputusan.

Mungkin yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi angka, melainkan keberanian mereformasi pola. Jika ilmu hisab sudah mapan dan teknologi digital tersedia, maka efisiensi sejati bukan hanya soal memangkas anggaran, tetapi juga memangkas tradisi yang tak lagi esensial. Ramadan adalah momentum refleksi. Mungkin sudah saatnya birokrasi pun ikut berpuasa dari seremoni yang berlebihan.