Monitorday.com – Pemerintah memperluas pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menopang pembayaran guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di sekolah negeri.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan tersebut dibahas dalam rapat khusus mengenai pendidikan negeri gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Mu’ti menjelaskan Dana BOS dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan sekolah, mulai dari biaya operasional, honor guru non-ASN, perbaikan ringan, hingga kegiatan ekstrakurikuler.

“Dana BOS itu peruntukannya bisa untuk biaya operasional, untuk gaji guru non-ASN, dan untuk perbaikan ringan, serta untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler,” ujar Mu’ti.

Namun, penggunaan dana untuk honor guru non-ASN memiliki batas. Dalam Dana BOSP Reguler 2026, komponen honor bagi guru non-ASN di sekolah negeri maksimal sebesar 20 persen dari pagu anggaran. Ketentuan tersebut tercantum dalam petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP 2026 yang diterbitkan Kemendikdasmen.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sekaligus memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar selama proses penataan tenaga pendidik.

Sebelumnya, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang memberikan ruang bagi guru non-ASN di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk tetap mengajar hingga Desember 2026.

Pemerintah tak hanya menyoroti persoalan penghasilan guru non-ASN. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi perhatian.

Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo mengarahkan agar pembiayaan berbagai program pelatihan guru diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kemudian yang menjadi komitmen beliau dalam rangka memperkuat pendidikan adalah peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan yang nanti juga biayanya akan kita usahakan dapat dipenuhi dari dana APBN,” kata Mu’ti.

Menurut Mu’ti, langkah tersebut berkaitan dengan komitmen pemerintah menyediakan pendidikan gratis di sekolah negeri sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Komitmen itu, kata dia, diarahkan untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan bermutu.

Dukungan pemerintah terhadap guru non-ASN juga tercermin dalam anggaran pendidikan 2026. Kemendikdasmen mengalokasikan lebih dari Rp14 triliun untuk berbagai tunjangan guru non-ASN, termasuk insentif, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG).

Di tengah penataan tenaga pendidik, guru non-ASN juga masih diberi ruang untuk mengajar di sekolah negeri. Pemerintah daerah diminta memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan sembari proses penataan status kepegawaian dilakukan.

Dengan demikian, Dana BOS tidak hanya berfungsi membiayai kebutuhan operasional sekolah. Sesuai batas dan ketentuan yang berlaku, dana tersebut juga dapat digunakan untuk menopang honor guru non-ASN di sekolah negeri.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Pembentukan Direktorat Jenderal baru ini secara khusus mewadahi urusan pesantren, ini merupakan langkah pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan dan perkembangan pondok pesantren di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/09/2026).

“Alhamdulillah Bapak Presiden baru saja mengeluarkan SK tentang keberadaan satu direktorat baru di bawah Kementerian Agama untuk mewadahi secara khusus penduduk pesantren yang dikenal dengan Dirjen Pesantren,” ujar Nasaruddin.

Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin menjelaskan bahwa empat hari sebelumnya telah melantik Direktur Jenderal Pesantren sebagai pejabat yang akan memimpin lembaga baru tersebut.

“Jadi ini suatu lembaga baru di Kementerian Agama. Tadinya pesantren itu hanya subordinasi dari pendidikan Islam, sekarang menjadi direktorat tersendiri,” kata Nasaruddin.

Lebih lanjut, Nasaruddin menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dan pembentukan ini diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren.

“Jadi kita berterima kasih kepada Presiden atas keputusannya yang luar biasa ini. Dengan demikian pondok pesantren akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan selanjutnya insyaAllah diharapkan ke depan pondok pesantren itu mendapatkan tentu hal-hal yang positif baru dibanding dengan sebelumnya,” pungkas Nasaruddin.

CERITA KECIL Amran Sulaiman bukanlah sebuah dongeng pengantar tidur yang romantis, melainkan sebuah narasi tentang ketangguhan, keringat, dan disiplin tanpa kompromi. 

Jauh sebelum namanya dikenal sebagai konglomerat Tiran Group, menteri dengan zuriat triliuner, atau pria di balik pembangunan masjid megah senilai Rp1 triliun di Makassar, Amran adalah seorang anak desa biasa dari Bakunge, Ponre, Kabupaten Bone. 

Di atas tanah panggung kayu yang lapuk, di bawah asuhan seorang ayah yang merupakan sersan veteran militer, karakter besi seorang Amran Sulaiman pertama kali ditempa.

Bagi banyak orang, kemiskinan adalah sebuah kutukan yang membelenggu masa depan. Namun, di tangan Andi B. Sulaiman Dahlan Petta Lolo—sang ayah—dan Andi Hajjah Nurhadi—sang ibu—kemiskinan ekstrem yang menjerat keluarga dengan 12 anak itu justru diubah menjadi laboratorium mental. Pola asuh yang diterapkan di rumah panggung tersebut tidak mengenal kata manja. Sang ayah, dengan latar belakang disiplin militer Angkatan Darat yang kental, menerapkan aturan waktu yang sangat rigid.

Di rumah keluarga Sulaiman, hari baru selalu dimulai sebelum fajar menyingsing. Terlambat bangun subuh bukan sekadar mendapatkan teguran, melainkan konsekuensi fisik yang nyata. Amran kecil dan saudara-saudaranya dididik untuk menghargai setiap detak jarum jam. Setelah menunaikan ibadah, tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Manajemen waktu ini tertanam begitu dalam di kepala Amran. 

Di kemudian hari, kedisiplinan subuh inilah yang membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang selalu bergerak cepat, taktis, dan tak kenal lelah dalam mengejar target-target besar.

Selain disiplin waktu, kemandirian mutlak adalah pilar kedua dari pola didik sang ayah. Dengan jumlah saudara yang begitu banyak, ketergantungan pada orang lain adalah kemewahan yang dilarang. Amran diajarkan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri sejak dini: mencuci pakaian sendiri, membersihkan rumah, hingga merawat hewan ternak. 

Sang ayah menanamkan prinsip bahwa kemiskinan adalah kondisi ekonomi, tetapi mentalitas miskin—seperti meminta-minta, mengeluh, atau menyalahkan keadaan—adalah sebuah kehinaan. Harga diri (Siri’) diletakkan di tempat tertinggi. Jika ingin makan, mereka harus bergerak dan berusaha secara halal.

Kelaparan harian yang mereka rasakan tidak dibiarkan menjadi keputusasaan, melainkan menjadi pemicu kreativitas untuk bertahan hidup (survival instinct). Sepulang sekolah, Amran kecil tidak langsung bermain seperti anak-anak seusianya. Tubuh kurusnya harus segera bergegas menuju hutan atau bantaran rawa. Ia terbiasa menebang kayu bakar, menggembala sapi milik tetangga dengan sistem bagi hasil, hingga memasang pukat di sungai demi mencari lauk untuk makan malam keluarga. 

“Tanpa alas kaki, ia melangkah di atas jalanan berbatu yang berdebu dan membara di bawah terik matahari Bone.“

Ketika stok makanan di rumah benar-benar habis, Amran dan saudara-saudaranya terbiasa mengganjal perut hanya dengan memetik buah jambu liar atau menggali ubi jalar di hutan.

Penderitaan fisik ini memuncak setiap kali Amran harus menempuh perjalanan sejauh 6 kilometer pulang-pergi menuju sekolahnya. Tanpa alas kaki, ia melangkah di atas jalanan berbatu yang berdebu dan membara di bawah terik matahari Bone. Kakinya yang melepuh dan kapalan menjadi saksi bisu bahwa pendidikan adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh demi mengubah nasib. 

Demi membeli buku tulis dan alat sekolah, ia harus memanjat pohon kelapa atau menjual hasil bumi ke pasar terlebih dahulu. Sang ayah selalu menekankan bahwa meski perut kosong, otak tidak boleh kosong. Pendidikan adalah senjata utama untuk mendobrak dinding kemiskinan.

Rangkaian penderitaan fisik yang dialami setiap hari, yang dikombinasikan dengan didikan mental yang teguh dari orang tuanya, secara tidak langsung melahirkan apa yang dalam psikologi modern disebut sebagai grit—perpaduan antara ketahanan mental, kegigihan, dan hasrat jangka panjang. 

Amran tumbuh dengan “kulit tebal” dan mentalitas “anti-rapuh”. Baginya, tekanan kerja seberat apa pun di masa dewasa tidak pernah sebanding dengan beratnya perjuangan mencari sesuap nasi di masa kecilnya.

Ketika ia dewasa dan menghadapi berbagai kegagalan—mulai dari hidup terlantar di emperan masjid Jakarta saat mengurus paten racun tikus, hingga jatuh bangun membangun lini bisnis Tiran Group—Amran tidak pernah menyerah. Fondasi mental yang ditanamkan di Bakunge telah membuatnya kebal terhadap keputusasaan. Ia memandang kegagalan hanyalah variasi kecil dari ujian hidup, yang tidak ada apa-apanya dibanding masa-masa ia harus memecah batu gunung atau menggali sumur demi bertahan hidup.

Kisah masa kecil Andi Amran Sulaiman adalah sebuah antitesis dari narasi bahwa kesuksesan hanya milik mereka yang lahir dengan fasilitas serba ada. Pola asuh disiplin besi, penanaman harga diri yang tinggi, serta tempaan kemiskinan ekstrem di masa kecilnya terbukti menjadi bahan bakar (trigger) yang melesatkan dirinya menjadi sosok pemimpin dan pengusaha tangguh. 

Dari anak sersan yang berjalan tanpa alas kaki, ia menjelma menjadi tokoh nasional yang mampu mendirikan rumah ibadah megah untuk masyarakat luas. Karakter kuat tersebut tidak lahir dalam semalam; ia dibentuk, diuji, dan dimatangkan oleh kerasnya didikan sebuah rumah panggung di pedalaman Bone.

Monitorday.com – operasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bersiap memasuki tahap baru. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan operasional KDKMP mulai soft launching pada Oktober 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden tentang tata kelola operasional koperasi tersebut.

“Dan mungkin bulan Oktober ini juga sudah mulai soft launching untuk operasionalnya,” ujar Ferry di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Ferry menyebut 23.000 bangunan KDKMP telah rampung 100 persen. Dari jumlah itu, sebanyak 17.000 koperasi masih menjalani proses verifikasi dan validasi (verval) sebelum dapat dioperasikan.

“Sudah 23.000 bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah 100 persen selesai dibangun. Dan sudah ada 17.000 yang sekarang sedang dalam proses verifikasi validasinya,” kata Ferry saat memberikan sambutan dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II.

Meski soft launching ditargetkan berlangsung bulan depan, Ferry belum merinci jumlah KDKMP yang akan ikut dalam tahap awal tersebut. Operasional baru dapat berjalan setelah seluruh persyaratan sesuai Perpres tata kelola operasional terpenuhi.

Persiapan tak hanya menyangkut bangunan dan regulasi. Pemerintah juga mulai menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola KDKMP.

Ferry mengatakan para manajer yang sebelumnya direkrut dan menjalani pelatihan telah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Besaran gaji dan tunjangan mereka juga telah ditetapkan.

“Manajer-manajer yang kemarin direkrut, dilatih, juga sudah dibuatkan SK-nya dan kemudian sudah ditetapkan besaran gaji dan tunjangannya,” ujarnya.

Para manajer akan ditempatkan di KDKMP yang fasilitas fisiknya telah lengkap, termasuk gudang, gerai, dan peralatan pendukung.

Data PT Agrinas Pangan Nusantara yang disampaikan kepada Kementerian Koperasi mencatat 17.288 KDKMP telah memiliki fasilitas fisik lengkap.

Ferry menjelaskan KDKMP akan menjalankan tiga fungsi utama di tingkat desa dan kelurahan.

Pertama, menyalurkan sejumlah barang subsidi, seperti minyak goreng, pupuk, beras SPHP, dan LPG 3 kilogram.

Kedua, KDKMP akan menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat setempat, termasuk produk pertanian, peternakan, dan perikanan.

Ketiga, koperasi akan menjadi saluran sejumlah program pemerintah pusat, seperti BLT, bantuan sosial, bantuan pangan non-tunai, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Ferry, skema tersebut akan mengubah rantai distribusi barang dan bantuan pemerintah agar penyalurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing desa dan kelurahan.

Sebelum beroperasi penuh, KDKMP harus melewati sejumlah tahapan administratif. Prosesnya mencakup verifikasi dan validasi, reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga serah terima kepada pemerintah desa.

Hasil verval nantinya menjadi dasar pembayaran pemerintah kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus proses serah terima bangunan kepada desa.

Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan anggaran untuk membayar angsuran pertama pembiayaan KDKMP dari PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himbara. Namun, pembayaran masih menunggu tagihan dari pihak perbankan.

Dengan rampungnya sebagian besar pembangunan fisik, penyiapan manajer, serta terbitnya aturan operasional, pemerintah kini mengarahkan KDKMP menuju tahap pengoperasian di tingkat desa dan kelurahan.

Monitorday.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghadiri forum tingkat tinggi internasional yang membahas perlindungan hak dan keselamatan anak di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat, Selasa (22/9).

Pertemuan yang berlangsung di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mempertemukan kepala negara dan pemerintahan, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, serta perusahaan teknologi global.

Forum membahas manfaat AI bagi anak, terutama untuk pendidikan dan akses informasi, sekaligus risiko yang muncul akibat penggunaan teknologi tersebut yang semakin meluas.

Sejumlah ancaman menjadi sorotan, mulai dari pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data anak hingga paparan konten berbahaya. Teknologi AI juga dinilai dapat disalahgunakan untuk menghasilkan materi seksual yang melibatkan anak.

Presiden Prancis Emmanuel Macron yang memimpin forum bersama Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menekankan perlunya langkah pencegahan sejak dini.

Macron mengingatkan dunia agar tidak mengulangi keterlambatan dalam merespons perkembangan media sosial ketika menghadapi teknologi baru seperti AI.

Menurut Macron, penggunaan AI oleh anak perlu didahului penilaian risiko secara independen. Proses tersebut perlu melibatkan pemerintah, PBB, ilmuwan, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Penilaian itu, lanjut Macron, harus mempertimbangkan usia anak, tujuan penggunaan teknologi, serta konteks budaya, bahasa, dan pendidikan di masing-masing wilayah.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese turut memaparkan pengalaman dan pendekatan negara masing-masing dalam memperkuat perlindungan anak di tengah perkembangan AI.

Forum juga menyoroti perlunya standar keselamatan yang lebih kuat, penelitian mengenai dampak AI terhadap perkembangan anak, serta pelibatan orang tua, pendidik, dan anak dalam penyusunan kebijakan.

Para peserta sepakat mempercepat kerja sama internasional untuk memperkuat perlindungan anak di era AI. Pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam Paris Peace Forum pada November 2026, dengan agenda mencakup metodologi penilaian risiko, mekanisme pelaksanaan, dan pendanaan.

Di sela agenda PBB, Meutya juga bertemu dengan perwakilan Roblox untuk membahas perlindungan anak di ruang digital. Ia turut bertemu perwakilan Google guna membicarakan penguatan infrastruktur dan ekosistem digital.

Monitorday.com – Pembangunan Masjid Hajjah Andi Nurhadi di Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, hampir rampung. Masjid yang dibangun menggunakan dana pribadi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu telah mencapai progres fisik 98 persen dan ditargetkan mulai digunakan masyarakat paling lambat pada 2027.

Humas PT Tiran Grup sekaligus Direktur AAS Foundation Rezki Mulyadi mengatakan pemasangan kubah masjid telah selesai. Pembangunan kini memasuki tahap akhir berupa pengerjaan interior dan eksterior.

“Progres fisik sudah 98 persen dan kubah sudah tertutup sepenuhnya. Saat ini tim fokus pada pekerjaan finishing, baik interior maupun eksterior, agar masjid segera siap digunakan,” kata Rezki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, penyelesaian pembangunan terus dikebut agar masjid dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

“Kami berupaya maksimal agar umat bisa segera beribadah di masjid ini. Target kami, paling lambat tahun 2027 masjid sudah dapat difungsikan,” ujarnya.

Masjid tersebut mulai dibangun pada Oktober 2023. Pengelola menyebut nilai pembangunannya mencapai sekitar Rp1 triliun dengan kapasitas hingga 20 ribu jemaah.

Rezki mengatakan seluruh biaya pembangunan berasal dari dana pribadi Amran dan tidak melibatkan sponsor.

“Ini murni wakaf pribadi Bapak Amran untuk umat. Tidak ada satu rupiah pun dana sponsor di dalamnya,” katanya.

Nama Masjid Hajjah Andi Nurhadi diambil dari nama ibunda Amran. Peletakan batu pertama dilakukan pada 9 Oktober 2023 dan dihadiri Wakil Presiden RI periode 2019–2024 Ma’ruf Amin.

Masjid tersebut dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keumatan dan pengembangan peradaban Islam di kawasan Indonesia Timur.

“Bapak Amran ingin masjid ini hidup dan memberi manfaat luas bagi umat, bukan sekadar bangunan megah,” ujar Rezki.

Pembangunan masjid menjadi bagian dari kegiatan filantropi Amran melalui AAS Foundation. Yayasan tersebut didirikan setelah Amran menyelesaikan masa jabatan pertamanya sebagai Menteri Pertanian pada 2019 dan menjalankan berbagai kegiatan sosial.

Rezki mengatakan sebagian hasil usaha Amran kemudian dialokasikan untuk mendukung pembangunan masjid tersebut.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan perubahan istilah artificial intelligence (AI) menjadi “super intelligence” (SI). Pernyataan itu disampaikan Trump dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (22/9/2026).

Trump mengatakan pemerintah AS akan menggunakan istilah “super intelligence” dalam dokumen resmi. Ia juga berharap istilah tersebut diadopsi lebih luas di negara lain.

“Mulai saat ini, semua dokumen Amerika Serikat, dan mudah-mudahan juga di seluruh dunia, akan diubah untuk menggunakan istilah yang lebih akurat, yaitu ‘super’, untuk menggantikan ‘buatan’,” kata Trump.

Menurut Trump, kata “artificial” atau “buatan” memberi kesan bahwa teknologi tersebut merupakan sesuatu yang palsu. Sebaliknya, ia menilai perkembangan AI sebagai teknologi luar biasa yang harus terus dikembangkan.

“Selamat datang di dunia baru super intelligence – SI,” ujar Trump.

Trump juga menolak upaya pembentukan skema global yang menurutnya dapat mengendalikan perkembangan AI. Ia menegaskan AS tidak ingin pertumbuhan teknologi tersebut terhambat dan ingin mempertahankan posisi terdepan dalam persaingan AI dengan China.

Sebelum menggunakan istilah tersebut di forum PBB, Trump diketahui meminta masukan dari pengikutnya melalui sejumlah jajak pendapat di media sosial mengenai nama baru AI. Beberapa istilah yang muncul antara lain Superior Intelligence, Extreme Intelligence, dan Supreme Intelligence.

Namun, pengumuman Trump tidak serta-merta mengubah istilah yang digunakan komunitas teknologi dan akademik. Istilah superintelligence sendiri telah memiliki makna khusus dalam kajian kecerdasan buatan.

Filsuf Nick Bostrom, melalui bukunya Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies yang diterbitkan Oxford University Press pada 2014, menggunakan istilah superintelligence untuk merujuk pada kecerdasan yang jauh melampaui kemampuan kognitif manusia dalam hampir seluruh bidang yang relevan.

Konsep tersebut berbeda dari AI yang digunakan saat ini. Sejumlah sistem AI memang telah melampaui kemampuan manusia dalam tugas tertentu, tetapi kemampuan itu masih bersifat khusus dan belum berarti memiliki kecerdasan umum yang melampaui manusia.

Karena itu, penggunaan istilah “super intelligence” oleh Trump berpotensi memiliki makna berbeda dari terminologi yang selama ini digunakan dalam komunitas teknologi dan akademik.

Di tengah perubahan istilah tersebut, perdebatan mengenai tata kelola AI justru semakin menguat di tingkat internasional. Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman mengatakan AI berpotensi mempercepat kemajuan manusia, tetapi dampaknya terhadap lapangan kerja, kesenjangan digital, dan keselamatan manusia tetap perlu diperhatikan.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga menyerukan pengamanan dan kerja sama internasional dalam menghadapi perkembangan AI. PBB menilai perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga diperlukan aturan berbasis bukti ilmiah yang tetap memberi ruang bagi inovasi.

Dengan demikian, pernyataan Trump saat ini lebih tepat dipahami sebagai perubahan terminologi dalam dokumen dan penggunaan resmi pemerintah AS. Belum ada keputusan internasional yang mengubah istilah “artificial intelligence” secara global menjadi “super intelligence”.

Monitorday.com – Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji rencana menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Tim tersebut akan menghitung kebutuhan anggaran hingga tahapan pelaksanaan program.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan tim khusus itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Sejumlah kementerian juga akan dilibatkan, termasuk Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.

“Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan,” ujar Brian di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Menurut Brian, kajian tersebut akan merinci kebutuhan anggaran sekaligus menyusun tahapan penerapan program kuliah gratis di PTN.

Ia mengatakan penghitungan ulang diperlukan agar arahan Presiden Prabowo Subianto dapat diterapkan secara realistis dan bertahap.

“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” katanya.

Hasil kajian nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo melalui Menko PMK. Laporan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan program.

Brian menegaskan pemerintah ingin merealisasikan arahan Presiden untuk menggratiskan biaya kuliah di PTN secepat mungkin. Namun, program tersebut tidak akan diterapkan secara langsung tanpa melalui tahapan persiapan.

“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” ujar Brian.

Monitorday.com – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026 Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah tudingan adanya aliran dana hingga Rp480 miliar dalam pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.

Gus Ipul yang juga menjabat Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ke-35 NU menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah apabila tidak disertai bukti.

“Ya banyak itu mengembangkan ada risywah, ada intervensi, ada hal-hal yang enggak dilakukan, tapi dikabarkan. Itu sesungguhnya kan fitnah itu,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul merespons tudingan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengenai dugaan peredaran uang dalam pelaksanaan Muktamar NU.

Dalam informasi yang beredar, Gus Lilur menyebut dugaan aliran dana sekitar Rp480 miliar menuju arena Muktamar Ke-35 NU.

Gus Ipul meminta tudingan tersebut dibuktikan. Menurut dia, penyebaran informasi mengenai pemberian uang tanpa bukti dapat menyesatkan masyarakat.

“Nah itu kan fitnah itu. Ya, itu yang harus dibuktikan. Dan itu bahaya sekali itu kalau kemudian enggak terbukti. Menurut saya itu menyesatkan sekali ya,” ujarnya.

Gus Ipul mengatakan PBNU tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan tudingan tanpa bukti.

“Kami sedang mempertimbangkan ini untuk menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, membangun opini tanpa bukti,” katanya.

Sedikitnya tiga orang, kata Gus Ipul, akan diberikan somasi. Jika tidak mendapat jawaban, pihaknya membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

Namun, saat ditanya apakah Gus Lilur termasuk pihak yang akan disomasi, Gus Ipul belum memberikan kepastian.

“Ya nanti besoklah ya, tunggu ya. Masih di dalam proses pembicaraan dengan penasihat hukum,” ucapnya.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari upaya tabayun dan klarifikasi agar polemik tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Gus Ipul menegaskan pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU berjalan dengan baik, demokratis, dan terbuka.

Ia meminta proses tersebut tidak dikotori oleh informasi yang menurutnya tidak disertai bukti.

“Muktamar berjalan dengan baik, demokratis, ya, terbuka, yang menang bermartabat, yang kalah terhormat,” ujar Gus Ipul.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menghormati kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Menurut Yusril, status Nusron sebagai menteri tidak menghalangi KPK menjalankan kewenangannya. KPK merupakan lembaga independen yang berhak memeriksa siapa pun sepanjang berkaitan dengan perkara korupsi yang tengah diusut.

“Bahkan jangankan KPK, lembaga penegak hukum di internal pemerintah sendiri seperti Kepolisian dan Kejaksaan pun, kami sudah punya sikap yang sama seperti itu,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Yusril mengatakan KPK memiliki tugas menghimpun sebanyak mungkin data dalam proses pengusutan perkara. Jika dari hasil pengumpulan data ditemukan kebutuhan untuk memeriksa Nusron, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.

Ia juga menyerahkan kepada KPK untuk menentukan apakah suatu perkara akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan hingga berlanjut ke tahap penuntutan.

“Ini kami serahkan sepenuhnya kepada independensi dari para penyelidik dalam proses penegakan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Nusron mengaku tidak mengetahui secara rinci perkara dugaan suap yang berkaitan dengan pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.

“Enggak tahu (duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa),” kata Nusron di Jakarta, Jumat (18/9).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Nusron ditanya mengenai substansi perkara yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Nusron juga membantah anggapan bahwa dirinya menghilang setelah perkara tersebut mencuat.

“Masa kita bisa menghilang kayak jin, ya?,” ujarnya sembari tertawa.

Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK. Kementerian, kata dia, akan mengikuti proses penyidikan dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada aparat penegak hukum.

Nusron juga berharap pengungkapan perkara tersebut menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan pelayanan di kantor-kantor pertanahan agar tata kelola administrasi pertanahan semakin baik dan akuntabel.

Saat ditanya mengenai namanya yang disebut dalam konferensi pers KPK, Nusron tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyerahkan proses pembuktian kepada KPK.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry. Keduanya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Lampri, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara.

KPK memastikan ruangan Nusron Wahid tidak termasuk yang digeledah.