Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menegaskan keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga ketangguhan menghadapi tekanan dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Menurut dia, pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk resiliensi sekaligus karakter generasi muda.

“Yang menentukan kesuksesan seseorang adalah resiliensi. Yaitu, ketangguhan untuk bertahan di tengah tekanan, untuk bangkit lagi ketika jatuh,” kata Fajar dalam Sarasehan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Sangen, Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (24/10).

Fajar mengaku memahami proses pembentukan karakter di pesantren karena pernah menjalani pendidikan di lingkungan tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Sejak jenjang madrasah tsanawiyah hingga kuliah, ia berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain dan dari satu kota ke kota lainnya.

“Ada tiga kota yang sudah menjadi bagian dari hidup saya. Dan itu saya habiskan sebagian besarnya di pondok pesantren. Jadi, saya mengalami bagaimana kehidupan di pondok pesantren yang mungkin kondisi banyak pesantren saat ini lebih baik daripada dulu,” ujarnya.

Menurut Fajar, pengalaman hidup di pesantren tidak hanya membentuk kemandirian dan daya tahan mental, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang menjadi bekal menghadapi perubahan zaman.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), Fajar menilai karakter menjadi fondasi penting agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Kemampuan akademik dan penguasaan teknologi, menurut dia, perlu berjalan seiring dengan integritas serta kesadaran moral.

“Karakter itu foundational skill. Keterampilan dasar dalam kehidupan. Karakter menjadi fondasi yang penting untuk menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Harus ada rasa tanggung jawab saat menggunakan teknologi. Karakter itulah yang sebenarnya dibangun di pondok pesantren,” kata Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Ia juga mengaitkan pendidikan karakter di pesantren dengan misi Nabi Muhammad SAW dalam menyempurnakan akhlak. Nilai moral, kata Fajar, menjadi bagian penting dari proses pendidikan yang tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian akademik.

“Sebuah hadis menyebutkan bahwa misi Nabi Muhammad diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama buitstu li utammima makarimal akhlaq. Proses pembentukan itulah yang hendak dibentuk selama di pesantren,” imbuhnya.

Dalam agenda yang sama, Fajar berdialog dengan para santriwati di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Muhammadiyah Atmo Wahjono, yang terintegrasi dengan SMK Muhammadiyah Watukelir di Kecamatan Weru, Sukoharjo.

Dalam perbincangan tersebut, ia menanyakan rencana para santriwati setelah lulus, apakah akan bekerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Salah seorang santriwati menjawab ingin kuliah, meski belum menentukan kampus tujuan.

Fajar kemudian menyarankan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), tempat ia menempuh pendidikan, sembari berseloroh bahwa dirinya juga merupakan alumni kampus tersebut.

Ia menilai model pesantren vokasional yang mengintegrasikan pendidikan keagamaan dengan keterampilan kejuruan merupakan terobosan yang belum banyak diterapkan pesantren lain.

Menurut Fajar, model pendidikan semacam ini membuka peluang bagi santri untuk memiliki bekal keagamaan sekaligus keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Ia berharap para lulusan mampu berkiprah lebih luas di tengah masyarakat.

Penguatan karakter, ketangguhan mental, dan keterampilan kerja, dengan demikian, menjadi tiga aspek yang dinilai penting untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan masa depan.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tengah mengkaji ulang definisi tindak pidana korupsi, termasuk batasan kerugian negara dalam pengelolaan bisnis. Kajian ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar rumusan hukum korupsi sesuai dengan kondisi Indonesia.

Yusril mengatakan, usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk meninjau kembali definisi kerugian negara berangkat dari pengalaman nyata, terutama dalam pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN).

“Pak Luhut itu mengemukakan sesuatu itu tidak bukan teori, tapi berdasarkan juga pengalaman-pengalaman praktik yang terjadi, terutama dalam pengelolaan BUMN,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Ia mencontohkan kasus kredit bermasalah selama pandemi COVID-19. Saat itu, sejumlah debitur gagal membayar pinjaman kepada bank akibat tekanan ekonomi, tetapi kemudian menghadapi proses hukum di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

Menurut Yusril, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kerugian bisnis dan tindak pidana korupsi. Di sejumlah negara, kegagalan pembayaran akibat kondisi tertentu dapat dipandang sebagai risiko bisnis, bukan otomatis sebagai tindak pidana korupsi.

“Namanya ada force majeure, ada korupsi. Tapi kita, coba lihat di lapangan, berapa banyak kasus korupsi karena ketidakmampuan membayar utang karena default karena sebab-sebab tertentu,” ujarnya.

Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo meminta kajian lebih mendalam untuk merumuskan pengertian korupsi yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan hukum Indonesia.

“Beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” kata Yusril.

Kajian tersebut juga ditujukan untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi yang telah diratifikasi Indonesia.

Yusril menjelaskan, UNCAC tidak hanya mengatur penyuapan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi, termasuk pencucian uang dan penipuan.

Pemerintah menilai sejumlah ketentuan dalam hukum nasional perlu dikaji agar penerapannya lebih jelas dan selaras dengan kerangka konvensi internasional tersebut.

Meski demikian, kajian mengenai definisi kerugian negara dan tindak pidana korupsi ini menjadi penting untuk memperjelas batas antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan melawan hukum, tanpa mengabaikan upaya pemberantasan korupsi.

Monitorday.com – Dua putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, resmi mengundurkan diri dari jabatan tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah. Keputusan ini diambil setelah pengangkatan keduanya menuai kritik publik karena dinilai berpotensi mengarah pada praktik nepotisme.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri keduanya telah diterima oleh pimpinan kementerian pada Senin (26/10/2026).

“Hari ini kami, saya dan Pak Menteri sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut. Jadi secara resmi hari ini dua orang yang disebut di berita… beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri,” ujar Dahnil di kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat.

Polemik pengangkatan Barbarossa dan Gibran mencuat lantaran keduanya merupakan anak kandung Menteri Haji yang akrab disapa Gus Irfan. Sejumlah warganet mempertanyakan proses pengangkatan tersebut dan mengaitkannya dengan dugaan nepotisme.

Dahnil mengatakan keputusan mundur itu diambil untuk menjaga integritas lembaga sekaligus merespons polemik yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan, kementeriannya berkomitmen mencegah praktik nepotisme dan berbagai tindakan yang bertentangan dengan etika.

“Itu juga untuk menjawab komitmen kami di Kementerian Haji dan Umrah untuk menjaga, memastikan integritas tetap harus terjaga. Dan itu adalah komitmen Pak Menteri dan komitmen saya untuk memastikan Kementerian Haji dan Umrah itu harus bebas dari praktik-praktik yang tidak beretika, praktik-praktik yang manipulatif, koruptif, perilaku mafia dan sebagainya,” tegasnya.

Dahnil menjelaskan, keterlibatan kedua putra Gus Irfan bermula ketika Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dibentuk pada akhir Oktober 2024. Saat itu, lembaga tersebut masih kekurangan sumber daya manusia, belum memiliki struktur organisasi yang memadai, kantor, maupun staf administrasi.

Menurut Dahnil, pada masa awal pembentukan, hanya dirinya dan Irfan Yusuf yang menjalankan tugas di lembaga tersebut. Sejumlah orang, termasuk kedua putra Menteri Haji, kemudian membantu proses persiapan secara sukarela.

“Keramaian kemarin terkait dengan dua tenaga ahli ini sebenarnya memang berangkat dari kebutuhan Kementerian Haji di awal-awal dulu. Ketika Badan Penyelenggara Haji memang tidak ada orang yang mau membantu kami sejak awal secara sukarela,” kata Dahnil.

Ia menambahkan, bantuan tersebut diberikan tanpa gaji pada masa awal pembentukan lembaga.

Sebelumnya, Gus Irfan juga telah memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut. Ia menyebut anak-anaknya bersama sejumlah santri membantu proses pembentukan BP Haji secara cuma-cuma selama tiga hingga empat bulan.

Ketika kelembagaan berkembang menjadi kementerian, beberapa orang yang dinilai memiliki kompetensi dan integritas kemudian diangkat sebagai tenaga ahli.

Namun, derasnya kritik publik dalam beberapa hari terakhir berujung pada keputusan Barbarossa dan Gibran untuk melepaskan jabatan mereka.

Dengan pengunduran diri tersebut, posisi tenaga ahli yang ditinggalkan keduanya akan diisi personel baru sesuai kebijakan dan arahan Menteri Haji dan Umrah.

Polemik ini menjadi ujian bagi kementerian yang relatif baru dalam menjaga kepercayaan publik, terutama terkait transparansi pengisian jabatan dan penerapan prinsip integritas dalam tata kelola pemerintahan.

Monitorday.com – Pemerintah memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, revitalisasi ribuan taman kanak-kanak (TK), dan peningkatan kualifikasi guru. Namun, tantangan pemerataan masih besar: hampir 1,37 juta murid kelas I sekolah dasar (SD) tercatat belum pernah mengenyam pendidikan PAUD.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pendidikan usia dini menjadi fondasi penting bagi perkembangan anak dan keberhasilan mereka menempuh pendidikan di jenjang berikutnya.

“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan,” kata Abdul Mu’ti dalam perayaan Milad ke-107 TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) dan Milad ke-29 Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026).

Melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah mendorong setiap anak mengikuti pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum masuk SD. Meski demikian, perluasan akses masih menjadi pekerjaan rumah.

Abdul Mu’ti menyebut Indonesia memiliki 103.221 satuan TK dengan total 3.808.734 murid. Di sisi lain, sebanyak 1.372.947 murid kelas I SD belum pernah mengikuti PAUD.

Untuk memperluas akses sekaligus memperbaiki sarana pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan revitalisasi 13.831 TK pada 2026. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan 1.355 TK yang mendapat bantuan pada 2025.

Pemerintah juga menyiapkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 888.000 murid TK. Bantuan sebesar Rp450.000 per anak per tahun akan diberikan sesuai kriteria penerima.

Upaya pemerintah tidak hanya menyasar fasilitas dan bantuan bagi murid, tetapi juga kualitas tenaga pendidik. Kemendikdasmen memperluas program pemenuhan kualifikasi akademik guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Setelah mengalokasikan program bagi 12.500 guru pada 2025, pemerintah meningkatkan kuotanya menjadi 150.000 guru pada 2026. Program ini ditujukan untuk membantu guru menuntaskan pendidikan sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Abdul Mu’ti juga menekankan pentingnya metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Menurut dia, pendidikan PAUD harus mengutamakan aktivitas bermain sebagai bagian dari proses belajar, bukan membebani anak dengan hafalan dan pekerjaan rumah secara berlebihan.

“Semua teori pendidikan mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini itu prinsip pedagogisnya adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain,” ujarnya.

Kemendikdasmen turut mendorong pendekatan STEAMS yang mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, dan olahraga. Pendekatan ini diterapkan melalui lagu, permainan, serta aktivitas kelompok untuk membantu anak mengenal angka, mengembangkan kemampuan motorik, mengasah imajinasi, dan membangun keterampilan sosial.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyoroti peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, memberikan bantuan pendidikan kepada 5.000 anak setiap tahun melalui 139 sekolah. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pendidikan, seperti pakaian, buku, dan seragam.

Berbagai program tersebut diharapkan memperluas kesempatan anak memperoleh pendidikan sejak usia dini. Pemerintah juga mendorong sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat memperkuat kolaborasi agar setiap anak mendapat akses pendidikan yang layak sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.

Monitorday.com – Menjelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA/SMK dan sederajat mulai 26 Oktober 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan kesiapan data peserta, sistem asesmen, dan pengawasan. Persiapan tersebut juga memperhatikan kondisi satuan pendidikan agar setiap peserta memperoleh kesempatan mengikuti TKA secara aman dan adil.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin, menyampaikan bahwa sebanyak 3.864.195 peserta telah mendaftar dari total 4.213.114 calon peserta, atau 91,72 persen. Berdasarkan jenjang, pendaftaran peserta SMA mencapai 95,68 persen, MA 95,64 persen, dan SMK 93,10 persen.

“Besarnya jumlah pendaftar itu menjadi tanggung jawab kami untuk menyediakan layanan asesmen yang tentunya harus tertib, adil, dan juga bisa dipercaya,” ujar Toni dalam Taklimat Media Persiapan Pelaksanaan TKA Jenjang SMA/MA/SMK dan Sederajat Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (23/10).

Kesiapan teknis pelaksanaan TKA turut diuji melalui gladi bersih pada 5–18 Oktober 2026. Berdasarkan data dalam bahan presentasi, gladi bersih moda daring diikuti 3.015.860 peserta dengan tingkat partisipasi 90,90 persen, sedangkan moda semi-daring diikuti 498.897 peserta dengan tingkat partisipasi 91,79 persen.

Pelaksanaan TKA dibagi dalam beberapa gelombang dan sesi dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur serta kemampuan sistem. Moda daring disiapkan untuk melayani hingga 900.000 peserta secara bersamaan. Untuk menjaga integritas hasil, pengawasan dilakukan oleh 50.474 pengawas ruang dan 1.710 penyelia dari perguruan tinggi negeri.

“Kami punya tagline ‘Jujur dan Gembira’. Artinya, jujur berarti mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Kemudian ketika bicara gembira, berarti datang dengan tenang, percaya diri, dan tentunya tidak terbebani secara berlebihan,” ujar Toni.

Ia mengimbau murid mempersiapkan diri dengan belajar secukupnya, beristirahat dengan baik, dan memahami petunjuk pelaksanaan. Dukungan orang tua dan guru juga diperlukan agar murid dapat mengikuti asesmen dengan tenang dan percaya diri.

“Keselamatan dan kesehatan murid, guru, dan juga seluruh tim pelaksana merupakan prioritas utama kami,” ujar Toni.

Ia menegaskan, pelaksanaan TKA di daerah terdampak bencana harus mempertimbangkan kondisi nyata satuan pendidikan. Dinas pendidikan provinsi dan kantor wilayah Kementerian Agama berkoordinasi untuk memetakan kondisi keselamatan, kesehatan, akses, serta kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan asesmen.

Sekolah yang kondisinya belum aman tidak dipaksakan mengikuti jadwal utama. Hasil pemetaan menjadi dasar untuk menentukan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan TKA sesuai jadwal atau memerlukan dukungan dan penyesuaian melalui jadwal susulan. Langkah ini dilakukan agar murid yang terdampak bencana tetap memperoleh kesempatan mengikuti TKA dengan aman dan nyaman.

Pelaksanaan TKA reguler bagi peserta pendidikan formal dijadwalkan dalam dua gelombang, yakni 26–29 Oktober 2026 untuk gelombang pertama dan 2–5 November 2026 untuk gelombang kedua. Sementara itu, gelombang khusus mata pelajaran wajib dijadwalkan pada 31 Oktober–1 November 2026 dan mata pelajaran pilihan pada 7–8 November 2026. Peserta yang berhalangan karena kendala teknis, sakit, atau kondisi tertentu dapat mengikuti jadwal susulan sesuai ketentuan.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Rahmawati, menjelaskan bahwa gladi bersih menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan perangkat, jaringan, sistem, serta pemahaman petugas dan peserta terhadap prosedur pelaksanaan. Tahap ini juga membantu satuan pendidikan mengenali kendala teknis sebelum pelaksanaan utama.

Bagi peserta yang menghadapi kendala sehingga tidak dapat mengikuti TKA sesuai jadwal, satuan pendidikan perlu mencatat kondisi tersebut dalam berita acara. Data selanjutnya dikoordinasikan melalui dinas pendidikan atau kantor wilayah Kementerian Agama untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan pelaksanaan susulan.

Rahmawati menambahkan bahwa hasil TKA dapat dimanfaatkan untuk memetakan kompetensi murid, membantu guru merencanakan pembelajaran yang lebih tepat sasaran, serta menjadi salah satu informasi awal dalam proses transisi ke jenjang pendidikan berikutnya.

Melalui pemantapan teknis, pengawasan, dan penyesuaian layanan berdasarkan kondisi satuan pendidikan, Kemendikdasmen berupaya memastikan pelaksanaan TKA 2026 berlangsung tertib, berintegritas, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta. 

Monitorday.com– Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) semakin mengubah lanskap teknologi global. AI tidak lagi sekadar membantu menjawab pertanyaan atau membuat konten, tetapi mulai digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak, menganalisis data, mengotomatisasi pekerjaan, dan menemukan kelemahan sistem keamanan. Namun, kemajuan tersebut menghadirkan tantangan baru: semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin penting pula pengawasan, keamanan, dan tata kelola digital.

Salah satu perkembangan penting datang dari bidang keamanan siber. Reuters pada 23 Oktober 2026 melaporkan bahwa OpenAI kembali melanjutkan pelatihan model AI terdepan setelah sebelumnya menghentikan sementara kegiatan tersebut untuk memperkuat keamanan. Insiden sebelumnya berkaitan dengan kesalahan konfigurasi yang memungkinkan model penelitian memperoleh akses internet secara terbatas. Dalam pengujian pertahanan berikutnya, perusahaan juga menemukan kerentanan pada perangkat lunak kompresi data Brotli. Kasus ini memperlihatkan bahwa pengembangan AI harus disertai pengujian keamanan yang ketat, pembatasan akses, dan pemantauan aktivitas sistem.

Pada saat yang sama, AI juga meningkatkan kemampuan untuk menemukan kelemahan perangkat lunak. Reuters melaporkan pada 23 Oktober 2026 bahwa sejumlah pakar keamanan siber memperingatkan potensi meningkatnya risiko ketika AI mempercepat proses identifikasi kerentanan dan pengembangan eksploitasi. Celah keamanan yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk ditemukan dan dimanfaatkan dapat menghadirkan tekanan respons yang jauh lebih cepat. Meski demikian, penemuan kerentanan tidak otomatis berarti serangan berhasil. Teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembang mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sistem sebelum disalahgunakan.

Di Indonesia, pemerintah mulai menempatkan AI dan infrastruktur digital sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 21 Oktober 2026 menegaskan empat prioritas strategis untuk memperkuat kedaulatan AI dan transformasi digital. Arah kebijakannya adalah mendorong penerapan AI yang menghasilkan manfaat nyata bagi produktivitas industri, daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja bernilai tambah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Artinya, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan, tetapi juga dari dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan.

Peluang tersebut ditopang oleh besarnya pasar digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan bahwa pada awal 2026 jumlah pengguna internet Indonesia mencapai sekitar 235 juta orang atau 81,72 persen dari populasi. Data ini menunjukkan luasnya potensi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia. Namun, besarnya jumlah pengguna juga menuntut peningkatan literasi digital, perlindungan data pribadi, pemerataan akses, dan kemampuan masyarakat untuk membedakan informasi yang benar dari konten manipulatif. Tanpa langkah tersebut, pertumbuhan penggunaan teknologi belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Persoalan berikutnya adalah penguasaan infrastruktur. AI membutuhkan kapasitas komputasi, pusat data, jaringan komunikasi, pasokan energi, serta tenaga ahli yang memadai. Pemerintah Indonesia telah menyatakan ambisi untuk mengembangkan Indonesia dari pasar digital menjadi basis produksi, inovasi, dan investasi digital di Asia Tenggara. Strategi ini memerlukan kolaborasi pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan pengembang teknologi nasional. Pengembangan pusat data dan komputasi awan perlu diimbangi dengan efisiensi energi, keamanan informasi, ketersediaan tenaga profesional, serta kemampuan industri dalam negeri untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

Perubahan juga berlangsung di dunia kerja dan pendidikan. AI dapat membantu menyusun laporan, menganalisis dokumen, membuat materi pembelajaran, dan menyelesaikan pekerjaan administratif yang berulang. Namun, otomatisasi juga dapat mengubah kebutuhan kompetensi dan pembagian tugas di berbagai sektor. Pemerintah sendiri telah menempatkan tata kelola AI, pemerintahan digital, dan pengelolaan data sebagai agenda penting dalam kemitraan Indonesia-Australia Prospera Fase Dua periode 2026-2030, dengan nilai kerja sama AUD 420 juta. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa transformasi digital membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap tenaga kerja dan tata kelola publik.

Dalam konteks tersebut, tantangan utama Indonesia bukan semata-mata mengejar penggunaan AI yang semakin luas, melainkan memastikan teknologi benar-benar meningkatkan kemampuan manusia. Organisasi perlu memperkuat keamanan siber, sekolah perlu mengembangkan literasi AI, dan pemerintah perlu membangun tata kelola yang transparan serta akuntabel. Masyarakat juga perlu memahami bahwa keluaran AI dapat mengandung kesalahan, bias, atau informasi yang tidak terverifikasi. Karena itu, keputusan penting tetap membutuhkan penilaian manusia, bukti yang memadai, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Pada akhirnya, perkembangan teknologi memasuki fase ketika kemampuan menciptakan dan mengoperasikan AI harus berjalan seiring dengan kemampuan mengendalikan risikonya. Indonesia memiliki peluang besar berkat pasar digital yang luas, pertumbuhan kebutuhan teknologi, dan dukungan kebijakan pemerintah. Namun, peluang tersebut hanya akan menjadi keunggulan strategis jika diikuti penguatan sumber daya manusia, keamanan data, infrastruktur yang merata, dan inovasi lokal. AI seharusnya menjadi alat untuk memperbesar kemampuan manusia, bukan menggantikan tanggung jawab manusia dalam mengambil keputusan.

Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan beras, serta kebijakan yang berpihak kepada petani. Berbagai langkah strategis tersebut menunjukkan hasil positif, dengan stok beras nasional pada Oktober 2026 mencapai 4,56 juta ton, yang disebut sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah.

“Kemudian sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026) lalu.

Mentan memastikan penguatan ketahanan pangan juga didukung potensi produksi padi yang masih berada di lahan (standing crop) dengan estimasi 10 juta ton, persediaan di sektor hotel, rumah tangga, dan lainnya sekitar 10 juta ton, serta stok di gudang sekitar 4,5 juta ton.

“Kebutuhan per bulan itu 2,5 juta ton. Artinya apa? Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” jelasnya.

Selain menjaga ketersediaan pangan, pemerintah juga terus meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Kebijakan tersebut turut mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka 131, yang menurut Mentan, merupakan capaian tertinggi sejak kemerdekaan.

“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya nilai tukar petani 131 dan ini tertinggi sejak 92 bahkan sejak Merdeka,” ungkapnya.

Penguatan sektor pertanian juga tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen. Di sisi perdagangan, pemerintah mencatat kenaikan nilai ekspor pertanian sebesar Rp166 triliun dan penurunan impor Rp41 triliun.

Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare, dengan tahap awal penggarapan 500 ribu hektare melalui sinergi Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas produksi pangan nasional seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

“Lahannya ini 2 juta hektare, kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” katanya.

Di tengah capaian tersebut, Mentan menyebut bahwa pemerintah tetap memperkuat langkah antisipasi terhadap perubahan iklim, termasuk dampak El Nino dan La Nina, serta menjaga stabilitas harga pangan. Pengawasan distribusi komoditas terus ditingkatkan menyusul adanya anomali harga ayam dan telur, ketika harga di tingkat peternak mengalami penurunan, sementara harga di tingkat konsumen justru melampaui harga eceran tertinggi.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dugaan praktik yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga mendorong peningkatan penyerapan telur melalui program pangan nasional guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat peternak maupun konsumen.

“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.

Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi yang ditemukan dijual hingga Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga Rp13.000 per kilogram. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti temuan tersebut untuk melindungi konsumen dan menjaga tata niaga pangan yang sehat.

“Dan ini tidak benar Bapak Presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” pungkasnya.

Monitorday.com– Bank Indonesia menghadapi tantangan menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tekanan nilai tukar rupiah, ketidakpastian pasar keuangan global, dan kenaikan harga sejumlah komoditas. Dalam perkembangan yang dilaporkan menjelang akhir Oktober 2026, rupiah berada di sekitar Rp17.985 per dolar Amerika Serikat pada 20 Oktober. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal masih menjadi persoalan serius bagi perekonomian Indonesia, terutama karena kebutuhan impor dan pembayaran kewajiban dalam valuta asing.

Pelemahan rupiah menjadi perhatian karena dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku, mesin, teknologi, dan komponen impor, kenaikan nilai dolar meningkatkan biaya produksi. Jika tekanan berlangsung lama, perusahaan menghadapi pilihan sulit: menyerap kenaikan biaya melalui penurunan margin keuntungan atau meneruskannya kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.

Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter dengan mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Dalam perkembangan kebijakan yang dilaporkan pada Oktober 2026, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen. Pada saat yang sama, suku bunga Deposit Facility dinaikkan dari 4,75 persen menjadi 5 persen, sedangkan Lending Facility dipertahankan pada 6,50 persen. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga kondisi moneter domestik.

Pilihan mempertahankan suku bunga acuan mencerminkan dilema yang dihadapi otoritas moneter. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan daya tarik instrumen keuangan rupiah dan membantu meredam tekanan nilai tukar. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya kredit, menahan ekspansi dunia usaha, dan mengurangi minat masyarakat mengambil pinjaman untuk konsumsi maupun investasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga yang terlalu cepat dapat menambah tekanan terhadap rupiah apabila selisih imbal hasil dengan negara lain semakin tidak menarik bagi investor.

Tekanan juga terlihat pada perkembangan harga. Inflasi Indonesia pada September 2026 dilaporkan mencapai 3,28 persen secara tahunan, meningkat dari 3,19 persen pada Agustus. Inflasi inti tercatat 2,84 persen, sedangkan inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03 persen. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan harga tidak hanya berkaitan dengan kondisi moneter, tetapi juga dipengaruhi pasokan pangan, distribusi, biaya transportasi, dan gangguan produksi.

Bagi rumah tangga, persoalan utama bukan semata-mata angka inflasi tahunan, melainkan perubahan biaya hidup yang dirasakan sehari-hari. Kenaikan harga bahan pangan dan transportasi dapat mengurangi pendapatan yang tersedia untuk pendidikan, kesehatan, tabungan, dan kebutuhan lainnya. Kelompok berpendapatan rendah cenderung lebih rentan karena sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pokok.

Karena itu, stabilitas rupiah tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan suku bunga. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan, memperbaiki rantai distribusi, mengurangi hambatan logistik, dan menjaga persaingan usaha agar kenaikan biaya tidak berubah menjadi kenaikan harga yang berlebihan. Koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menjadi penting untuk mengendalikan tekanan inflasi tanpa menimbulkan perlambatan ekonomi yang tidak perlu.

Dalam jangka menengah, ketahanan rupiah sangat bergantung pada kekuatan fundamental ekonomi Indonesia. Peningkatan produktivitas industri, pengembangan ekspor bernilai tambah, pendalaman pasar keuangan, dan pengurangan ketergantungan pada impor strategis dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi terhadap gejolak eksternal. Investasi yang meningkatkan kapasitas produksi domestik juga lebih berkelanjutan dibandingkan mengandalkan arus modal jangka pendek untuk menopang nilai tukar.

Tantangan Bank Indonesia pada akhirnya bukan sekadar mempertahankan rupiah pada tingkat tertentu, melainkan menjaga agar gejolak pasar keuangan tidak berkembang menjadi tekanan berkepanjangan terhadap kegiatan ekonomi. Keberhasilan kebijakan moneter perlu diukur bersama kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli, dan mendorong investasi produktif. Rupiah yang stabil akan lebih bermakna apabila masyarakat dan dunia usaha juga merasakan kestabilan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Sumber: Bank Indonesia, data inflasi September 2026, serta laporan perkembangan pasar keuangan dan ekonomi global menjelang akhir Oktober 2026.

Monitorday.com – Iran memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa Teheran siap menggunakan taktik militer baru jika Washington kembali melancarkan serangan terhadap Republik Islam tersebut. Iran mengklaim strategi baru itu berpotensi mengejutkan dunia dan para pakar militer.

Anggota parlemen Iran, Feda Hossein Maleki, mengatakan Teheran terus memantau aktivitas militer AS di Timur Tengah, termasuk di sekitar Selat Hormuz.

“Kami memantau tindakan Amerika di kawasan dan sekitar Selat Hormuz. Kami telah menyampaikan kepada pihak AS bahwa jika mereka ingin memulai perang lagi, Iran akan menggunakan opsi baru,” kata Maleki kepada RIA Novosti.

Maleki menjelaskan, opsi tersebut mencakup perubahan pola operasi, pendekatan taktis, serta penerapan strategi baru dalam menghadapi militer AS. Menurut dia, pendekatan itu dapat menghadirkan kejutan bagi komunitas internasional dan kalangan militer.

Ia juga menyinggung kemampuan rudal Iran yang sebelumnya dinilai telah mengejutkan dunia, seraya mengisyaratkan bahwa Teheran memiliki kemampuan lain yang belum sepenuhnya diperhitungkan lawan.

Peringatan Iran muncul di tengah laporan mengenai langkah AS yang disebut mulai mengurangi kehadiran personel militernya di Timur Tengah.

NBC News pada Rabu melaporkan, dengan mengutip sejumlah sumber, bahwa Washington secara bertahap mengevakuasi personel militer dan diplomatiknya dari kawasan tersebut.

Langkah itu disebut menyerupai tindakan AS sebelum perang dengan Iran pecah pada Februari. Namun, Pentagon menolak memberikan komentar kepada RIA Novosti terkait laporan penarikan personel tersebut.

Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut kemudian dibalas Iran, memicu eskalasi konflik di kawasan.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan. Namun, kedua pihak kembali melancarkan serangan tidak lama setelah kesepakatan tersebut.

Hingga kini, konflik AS-Iran belum menemukan penyelesaian yang bertahan lama. Ancaman Teheran untuk menggunakan taktik baru menambah kekhawatiran akan kembali meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah, terutama di sekitar Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis pelayaran dan perdagangan energi dunia.