Monitorday.com – Di Debat Cawapres 2024 yang keemapat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menilai data Mahfud soal deforestrasi di Indonesia meningkat itu keliru dan berlebihan.
Faktanya justru menurun dan mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga dunia, termasuk Perdana Menteri Norwegia pada saat acara COP28.
“Saya harus mengatakan bahwa data itu salah. Saya bisa kasih tahu data yang sebenarnya. Kalau dipakai sejak tahun 2013, ada persoalan konsep. Dan ada persoalan bagaimana membaca data,” kata Siti Nurbaya saat ditemui sejumlah wartawan di Media Center Kementerian LHK, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).
“Dan kita Indonesia ini nggak main-main kalau deforestasi. Penurunannya mencapai 65 persen dari tahun lalu ke tahun sebelumnya, atau tahun 2022,” tuturnya.
Siti pun mempertanyakan sumber data yang disampaikan Mahfud soal adanya 12,5 juta hektare lahan mengalami deforestasi.
“Dan kita Indonesia ini nggak main-main kalau deforestasi. Penurunannya mencapai 65 persen dari tahun lalu ke tahun sebelumnya, atau tahun 2022,” tuturnya.
Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Ruandha A. Sugardiman menyampaikan jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya maka tahun ini penurunan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil.
Lebih lanjut, Ruandha mengungkapkan kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan dan kebakaran hutan maupun kegiatan rehabilitasi hutan.
Pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, dan berdasarkan pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP).
Pemantauan ini dilakukan menggunakan data utama citra satelit landsat yang disediakan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR-PA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2022 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 96,0 juta ha atau 51,2 % dari total daratan, dimana 92,0 % dari total luas berhutan atau 88,3 juta ha berada di dalam kawasan hutan.
Sementara itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL Belinda A. Margono menjelaskan angka deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 sebesar 104 ribu ha berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu ha.
Sebagai pembanding, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139,1 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 25,6 ribu ha.
Luas deforestasi bruto tahun 2021-2022 tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 106,4 ribu ha (89,1%), di mana 70,9% atau 75,4 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 31,0 ribu ha atau 29,1% berada di luar kawasan hutan.
Restorasi Hutan
Kabar baiknya, pemerintah justru menggalakkan restorasi ekosistem yang memiliki dampak penting dengan mengembalikan kondisi alam seperti semula, mengembalikan keanekaragaman hayati sekaligus berkontribusi pada peningkatan karbon stok dan upaya pengendalian perubahan iklim.
Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satyawan Pudyatmoko yang diwakili Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Ammy Nurwati menjelaskan Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan peraturan turunannya telah memberi payung hukum pelaksanaan restorasi ekosistem di Indonesia.
Restorasi ekosistem bukan sekadar menanam pohon melainkan bertujuan memulihkan fungsi dan jasa ekosistem restorasi yqng juga akan meningkatkan stok karbon dalam mendukung Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030.
Dijelaskan bahwa restorasi ekosistem di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta. Dukungan swasta untuk restorasi ekosistem bisa dilakukan melalui berbagai skema termasuk rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atau penyaluran dana CSR, atau peningkatan kapasitas masyarakat.
Head of Landscape Conservation Jasmine Doloksaribu APP Group mengungkapkan pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk melakukan restorasi ekosistem.
Dia mengungkapkan APP bersama pemasok lainnya mengelola areal perlindungan sekitar 600 ribu hektare di dalam konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tersebar di 5 provinsi.
Berkat upaya restorasi, katanya, tutupan hutan dalam kondisi baik di areal perlindungan tersebut semakin meningkat.
Jasmine menjelaskan kegiatan restorasi ekosistem dilakukan secara bertahap menggunakan kerangka berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi ekologi sesuai kondisinya. Diawali dengan mengurangi dampak dan melakukan perbaikan ekosistem, rehabilitasi dengan pendekatan regenerasi alam sampai dengan restorasi fungsi biologi.
Mengembalikan ke kondisi awal untuk suatu lahan yang sudah pernah terdegradasi bukan menjadi ukuran sukses dari suatu restorasi namun indikator mengukur kembalinya fungsi ekologi alam yang terjadi secara alami adalah hal yang harus dipantau, diukur menuju fungsi ekologi yang saling mendukung lingkungannya.
Di lahan gambut kritis juga mencakup upaya restorasi termasuk perbaikan tata kelola air.
Jasmine menuturkan hasil pemantauan dan analisis yang dilakukan dalam upaya merestorasi menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Indikatornya adalah kenaikan keragaman spesies tumbuhan dan satwa liar. Selain itu juga ada peningkatan serapan karbon.
Global Head of Natured Based Solution International Union for Conservation of Nature (IUCN) Charles Karangwa menyatakan semakin banyak pihak yang memiliki komitmen untuk melakukan restorasi ekosistem.
Secara global diperlukan restorasi ekosistem sekitar 350 juta hektare pada lahan terdegradasi dan terdeforestasi seperti tercantum dalam Deklarasi New York untuk pertemuan iklim tahun 2014.
