Monitorday.com – Pelayanan publik sejatinya adalah landing page sebuah institusi. Ia menjadi kesan pertama, bahkan penentu utama, dalam membangun kepercayaan masyarakat. Di lembaga mana pun terlebih di institusi pendidikan pelayanan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan cerminan nilai, budaya kerja, dan komitmen terhadap publik. Sayangnya, realitas pelayanan di banyak institusi negara, mulai dari rumah sakit hingga perguruan tinggi milik negara, masih sangat jauh dari kata layak.

Di era digital saat ini, pelayanan berbasis teknologi seharusnya hadir untuk menjawab persoalan jarak dan efisiensi. Digitalisasi pelayanan memang penting, khususnya bagi “customer” yang berada jauh dari lokasi institusi. Mahasiswa di luar kota, pasien rujukan, atau masyarakat di daerah terpencil tentu sangat terbantu dengan layanan daring yang cepat, jelas, dan transparan.

Pelayanan on the spot

Namun, ketika seseorang datang langsung ke institusi, maka pelayanan wajib diberikan di lokasi. Prinsip ini sederhana, namun sering diabaikan. Dalam konteks perguruan tinggi, misalnya, mahasiswa yang datang meminta surat keterangan untuk keperluan pembayaran SPP. Ini bukan permintaan yang rumit, bukan pula layanan eksklusif. Namun, alih-alih dilayani di tempat, mahasiswa kerap diminta mengisi akses, yang akses itu juga trouble.

Padahal, jika mahasiswa sudah hadir secara fisik, maka petugas setempat semestinya melayani langsung di tempat, cepat dan jelas.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di kampus, tetapi juga di rumah sakit negara dan lembaga pemerintahan lainnya. Prosedur berbelit, sikap petugas yang defensif, serta kecenderungan melempar tanggung jawab menjadi potret buram pelayanan publik. Publik seolah diposisikan sebagai beban, bukan sebagai pihak yang harus dilayani.

Padahal, pelayanan adalah inti dari keberadaan institusi negara. Negara hadir bukan untuk mempersulit, melainkan memudahkan. Pendidikan tinggi, sebagai ruang pembentukan karakter dan peradaban, semestinya menjadi teladan dalam pelayanan yang berkeadaban. Digitalisasi harus dibarengi dengan etika pelayanan, kehadiran empati, dan kesadaran bahwa setiap orang yang datang membawa kebutuhan yang nyata.

Pelayanan publik seharusnya tidak bergantung pada seberapa halus nada suara pemohon. Ia harus berdiri di atas sistem yang adil dan cepat. Kritikan juga harus diikuti dengan kualitas pelayanan, jangan anti kritik. Setiap masukan dari siapapun itu baik untuk kemajuan Institusi, terlebih Perguruan Tinggi.

Negeri ini sudah defisit orang jujur, jangan sampai minus etika, pelayanan juga sederet mental destructif lainnya. Jika tidak, ganti SDM yang lebih cepat, tanggap dan punya insting melayani masalah dengan solusi bukan dengan masalah.

Jika pelayanan terus diperlakukan layaknya culture “oh sudah seperti ini sejak dulu”, maka humor tentang lambannya birokrasi akan terus hidup. Sayangnya, itu bukan humor yang membanggakan, melainkan cermin kegagalan kita memanusiakan pelayanan.

Monitorday.com — Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kian siap menyambut pemindahan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan fasilitas pelayanan dasar di IKN terus dilengkapi guna mendukung aktivitas ASN beserta keluarganya.

“Fasilitas pelayanan dasar di IKN semakin lengkap dan siap menyambut pemindahan ASN dengan rasa aman, nyaman, dan percaya diri dalam menyongsong pusat pemerintahan baru Indonesia,” ujar Troy, Selasa, saat dimintai keterangan di Sepaku, Penajam Paser Utara.

Ia menegaskan, pelayanan dasar merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib disediakan pemerintah, termasuk bagi ASN yang akan bermukim dan bekerja di IKN. Karena itu, Otorita IKN terus mempercepat penyediaan layanan dasar agar proses pemindahan ASN berjalan sesuai rencana.

Menurut Troy, sebanyak 16 kementerian dan lembaga dijadwalkan mulai melakukan aktivitas rutin di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kecamatan Sepaku. Aktivasi IKN sebagai pusat kerja pemerintahan akan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

“Pelayanan dasar menjadi kunci agar ASN dapat pindah dan bekerja dengan tenang di IKN,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito menjelaskan, saat ini telah tersedia empat rumah sakit di KIPP IKN. Tiga di antaranya sudah beroperasi dan melayani masyarakat, yakni Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kementerian Kesehatan.

Layanan BPJS Kesehatan juga telah tersedia di Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara. Selain itu, layanan BPJamsostek untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja telah dapat diakses di wilayah KIPP IKN.

Di sektor pendidikan, Otorita IKN menyiapkan operasional sekolah terpadu di KIPP mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.

Sejumlah sekolah juga akan segera beroperasi, antara lain Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, sekolah terpadu Kementerian Agama, serta sekolah internasional seperti Nusantara Intercultural School (NIS), Australian Independent School Nusantara, Sekolah Islam Al-Azhar, Summarecon Nusantara, dan Sekolah Bina Bangsa Nusantara. Selain itu, Otorita IKN turut melakukan pendampingan mutu terhadap 43 sekolah yang telah beroperasi di wilayah KIPP.

Di bidang keagamaan, Masjid Negara IKN ditargetkan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Otorita IKN juga mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala di wilayah KIPP, baik di kawasan perkantoran, hunian pekerja konstruksi, maupun rumah susun, serta pelayanan ibadah bagi umat Kristiani.

Dengan kesiapan fasilitas pelayanan dasar tersebut, Otorita IKN berharap pemindahan ASN, TNI, Polri, serta masyarakat ke IKN dapat berjalan lancar dan mendorong terbentuknya ekosistem kota pemerintahan yang nyaman dan berkelanjutan.

Monitorday.com — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh dan mengawal pelaksanaan program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komitmen tersebut mencakup dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, serta agenda strategis lain yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah.

“Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, swasembada energi, dan juga hilirisasi, serta program-program lain yang tercatat dalam program prioritas rencana kerja pemerintah,” ujar Kapolri usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di kawasan Jakarta Timur, Selasa.

Kapolri menambahkan, dukungan Polri diharapkan dapat menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga berharap sinergi antara Polri dan pemerintah dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi peran aktif Polri dalam mendukung program pemerintah, khususnya di sektor swasembada pangan dan pengawasan harga pangan.

“Dukungan Polri ini sangat kami rasakan. Terima kasih, mulai dari tingkat Polres di kabupaten, Polda, hingga di pusat,” kata Zulkifli Hasan.

Ia mengungkapkan, pada awal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) sempat mengalami kesulitan dalam membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, berkat bantuan Polri dalam pembangunan SPPG, program tersebut kini dapat berjalan dengan lancar.

“Dapur Polri itu yang terbaik. Saya ke mana-mana ke daerah, saya selalu berkunjung, dan dapur SPPG milik Polri termasuk yang paling baik,” ujarnya.

Selain itu, Zulkifli Hasan juga menyinggung peran Polri dalam mendukung kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Ia menyebut kehadiran Kapolri dalam rapat koordinasi Kemenko Pangan turut membantu menertibkan praktik di lapangan.

“Kami atur jadwal, Pak Kapolri hadir. Biasanya kalau Kapolri dan jajaran Polri tampil, situasi di bawah langsung reda,” tuturnya.

Setelah adanya dukungan dan pengawalan dari Polri, kebijakan HPP gabah kini berjalan sesuai ketetapan pemerintah. “Itu juga atas dukungan Polri. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih,” pungkasnya.

Monitorday.com – Jelang bulan Ramadan dan libur Idulfitri tahun 2026, pemerintah meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 yang mencakup kebijakan diskon transportasi, work from anywhere (WFA), dan bantuan pangan. Peluncuran dilakukan di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/02/2026), dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Pada tahun ini dalam rangka libur hari besar nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah Rp911,16 miliar berasal dari APBN maupun nonAPBN,” ujar Menko Ekon Airlangga Hartarto.

Airlangga menambahkan, kebijakan pemberian paket stimulus ekonomi yang diberikan pada periode libur hari besar keagamaan nasional, seperti Idulfitri serta Natal dan Tahun Baru (Nataru), tak hanya menunjang mobilitas masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta sektor pariwisata.

“Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran/Idulfitri 2025 itu mencapai 154,62 juta orang dan libur Nataru 110,43 [juta]. Secara year-on-year satu tahun di tahun 2025 itu [pertumbuhan ekonomi] 5,11 persen dan pada Desember kunjungan wisman [wisatawan mancanegara] 1,41 juta dan wisnus [wisatawan nusantara] 105,98 juta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga merinci diskon tarif transportasi yang diberikan pada Paket Stimulus I-2026, yaitu:

1. Diskon tarif kereta api sebesar 30 persen dari harga tiket, untuk perjalanan periode tanggal 14 s.d 29 Maret 2026, dengan target 1,2 juta penumpang. 
2. Diskon tarif angkutan laut sebesar 30 persen dari tarif dasar, untuk perjalanan periode tanggal 11 Maret s.d 5 April 2026, dengan target 445 ribu penumpang.
3. Diskon tarif angkutan penyeberangan sebesar 100 persen dari tarif jasa kepelabuhanan, untuk perjalanan periode tanggal 12 s.d 31 Maret 2026, dengan target 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.
4. Diskon tarif angkutan udara sebesar 17-18 persen untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri, untuk perjalanan periode tanggal 14 s.d 29 Maret 2026, dengan target targetnya 3,3 juta penumpang. 

Selain itu, untuk mengoptimalkan mobilitas dan memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan selama libur Idulfitri 2026, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Skema WFA atau flexible working arrangement (FWA) berlaku selama lima hari, yaitu pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.

“Untuk penerapan FWA bagi para pegawai ASN, diterbitkan Surat Edaran (SE) dari Menteri PAN RB, sedangkan untuk pelaksanaan WFA bagi para pekerja swasta akan diterbitkan SE dari Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Airlangga.

Tak hanya pemberian stimulus ekonomi berupa diskon transportasi, pemerintah juga memperkuat daya beli masyarakat dengan menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, yang diberikan sekaligus untuk dua bulan, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,92 triliun. Target penerima bantuan pangan adalah sebanyak 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berasal dari desil 1-4. Menko Ekon pun meminta pemerintah daerah (pemda) serta kementerian/lembaga terkait untuk mendukung penyaluran bantuan pangan ini. 

“Pemda dan K/L terkait agar mendukung kelancaran logistik dalam penyaluran bantuan pangan,” pungkas Airlangga. 

Monitorday.com – Dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat berbagai program prioritas pendidikan pada tahun 2026, khususnya revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Ia menyebut capaian tahun menjadi fondasi penting untuk akselerasi program pendidikan ke depan. 

Ia menuturkan jika salah satu capaian utama adalah program revitalisasi satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun yang berhasil menjangkau 16.167 sekolah dari target awal 10.440 sekolah. Selain itu, program Papan Digital Interaktif (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP) juga telah terdistribusi 100 persen ke ratusan ribu satuan pendidikan. “Dengan sistem swakelola, program ini tidak hanya tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat setempat,” tutur Menteri Mu’ti di PPSDM Kemendikdasmen, Jawa Barat pada Senin (9/2).

Memasuki tahun 2026, Menteri Mu’ti menjelaskan pemerintah akan menambah sasaran revitalisasi menjadi 60 ribu satuan pendidikan serta melanjutkan distribusi perangkat digital pembelajaran. “Untuk program digitalisasi, secara bertahap setiap satuan pendidikan akan mendapatkan tiga PID yang mulai kami usahakan distribusinya pada tahun 2026,” tutur Menteri Mu’ti.

Di bidang peningkatan mutu guru, Kemendikdasmen pada 2025 telah melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 804.157 guru, baik ASN maupun non-ASN, serta memberikan bantuan peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 kepada 12.500 guru. Selain itu, pendekatan pembelajaran mendalam juga telah melatih lebih dari 52 ribu kepala sekolah dan 186 ribu pendidik.

“Inisiatif pembelajaran mendalam kami lakukan agar proses belajar menjadi lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu,” ujar Menteri Mu’ti.

Menteri Mu’ti juga menambahkan dari sisi kesejahteraan guru, pemerintah menaikkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan serta meningkatkan insentif guru non-ASN menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026. Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah kepada lebih dari 253 ribu guru non-ASN di PAUD nonformal. “Kami berupaya agar kesejahteraan guru semakin baik karena guru adalah kunci utama mutu pendidikan,” tegasnya.

Dalam aspek evaluasi pembelajaran, Kemendikdasmen meluncurkan Transformasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diikuti 3,48 juta siswa SMA/SMK/MA pada November 2025. Menurut Abdul Mu’ti, TKA tidak dimaksudkan untuk pemeringkatan, melainkan sebagai bahan refleksi. “Hasil TKA ini tidak diharapkan berujung pada skor apalagi ranking, namun menjadi bahan refleksi dan perbaikan proses pembelajaran,” ucap Menteri Mu’ti.

Penguatan karakter peserta didik juga menjadi perhatian melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Hingga kini, sebanyak 170.870 satuan pendidikan di 38 Provinsi telah berpartisipasi dalam gerakan tersebut. “Kebiasaan sederhana ini jika dilakukan terus-menerus akan membawa anak-anak Indonesia menjadi generasi hebat di masa depan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman, serta mendorong penguatan nasionalisme melalui upacara bendera dan ikrar pelajar setiap Senin. Tak hanya itu, Menteri Mu’ti juga menyampaikan bahwa Indonesia berhasil meraih 66 penghargaan internasional di bidang prestasi peserta didik sepanjang 2025, terdiri atas 3 emas, 27 perak, 31 perunggu, dan 5 honorable mention. 

Mengakhiri sambutannya, Mendikdasmen menegaskan bahwa seluruh kebijakan pendidikan 2026 diarahkan pada penguatan partisipasi dan kolaborasi. “Kami berkomitmen melanjutkan program-program yang sudah ada, memperkuat partisipasi, dan memastikan pendidikan bermutu untuk semua dapat terwujud secara nyata di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Dukungan diberikan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai momentum strategis untuk menyatukan visi dan langkah antara pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Menurutnya, konsolidasi nasional menjadi ruang penting untuk membangun tata kelola pendidikan yang berbasis partisipasi bermakna, penggunaan data, serta kolaborasi lintas sektor.

“Dari konsolidasi nasional adalah satu kesempatan di mana kita bisa menyatukan visi dan langkah antara pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di dalam pembuatan kebijakan kita harus mempraktikkan proses partisipasi yang bermakna sekaligus juga menggunakan berbagai data dan informasi sebagai basis, bukan semata-mata pertimbangan politik,” ujar Hetifah.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan kerja bersama yang membutuhkan keaktifan dari berbagai pihak dan tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran secara partisipatif, termasuk mengawal dana mandatori pendidikan. “Kami merasa bahwa kegiatan hari ini patut kami dukung sepenuhnya, karena pendidikan memang kerja bersama yang membutuhkan keaktifan dari berbagai pihak. Tanpa kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, apa pun yang dilakukan oleh DPR RI pun tidak bisa dijalankan ataupun diterapkan dengan baik,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, melaporkan penyelenggaraan Konsolidasi Nasional Tahun 2026 dengan tema “Memperkuat Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Menurut Suharti, pendidikan bermutu hanya dapat terwujud apabila seluruh mitra pembangunan terlibat aktif dan bekerja sama memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

“Pendidikan bermutu untuk semua bisa diwujudkan jika dan hanya jika kita melibatkan peran aktif semua mitra pembangunan untuk selalu bergotong royong dan bekerja sama memastikan semua anak Indonesia tanpa kecuali dapat menerima layanan pendidikan yang bermutu,” ujar Suharti dalam laporannya.

Suharti menjelaskan, konsolidasi nasional diikuti sekitar 900 peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait, Komisi X DPR RI, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, satuan kerja Kemendikdasmen, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, tujuh SEAMEO Center Indonesia, serta mitra pembangunan dari berbagai negara. “Untuk memperkuat sinergi, menyatukan visi, strategi, dan langkah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan pendidikan, kami mengundang seluruh komponen pendidikan,” ucap Suharti.

Suharti juga menjelaskan jika kegiatan dilaksanakan selama tiga hari. Pada hari pertama, peserta mengikuti pemaparan kebijakan strategis nasional terkait perencanaan, pembiayaan pendidikan, serta tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Hari kedua diisi dengan paparan kebijakan direktif Presiden yang dilanjutkan diskusi sembilan komisi, mulai dari wajib belajar 13 tahun hingga pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial.

“Kami membagi diskusi dalam sembilan komisi, termasuk pelaksanaan pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial yang merupakan kebijakan baru yang diinisiasi oleh Bapak Menteri,” ungkap Suharti.

Kemudian pada hari terakhir, peserta menyimak berbagai praktik baik daerah, seperti sistem penerimaan murid baru (SPMB), Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), serta pembelajaran jarak jauh di wilayah tertinggal. “Kami berharap hasil konsolidasi ini dapat menjadi landasan bersama dalam penguatan kebijakan dan praktik pendidikan serta mendorong keberlanjutan kerja sama pusat dan daerah serta mitra pembangunan,” pungkasnya.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah resmi membuka Pameran Pendidikan sebagai bagian dari rangkaian Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026. Acara yang berlangsung tiga hari, dari 9 hingga 11 Februari 2026, di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen Jakarta ini mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

Dengan melibatkan 900 peserta dari seluruh Indonesia, pameran ini menampilkan 24 stan dan gerai layanan terpadu, serta memperkenalkan terobosan baru berupa simulasi langsung kebijakan pendidikan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pameran ini dirancang sebagai ruang pembelajaran kebijakan yang konkret dan partisipatif, bukan sekadar ajang unjuk capaian.

Salah satu daya tarik utama pameran adalah kehadiran dua simulasi interaktif kebijakan pendidikan. Simulasi pertama adalah Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diselenggarakan oleh Badan Standar dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Melalui platform “Ayo Coba TKA”, peserta dapat mencoba langsung simulasi TKA yang akan diimplementasikan pada April 2026. Fajri Ansari Kistiawan dari BSKAP menjelaskan bahwa tujuan simulasi ini adalah membangun pemahaman utuh mengenai TKA, yang berfungsi sebagai alat ukur kemampuan murid untuk evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran, bukan penentu kelulusan. Pendekatan ini mendapat apresiasi dari peserta, seperti Umi Kulsum dari Balai Bahasa Provinsi Riau, karena memberikan pemahaman nyata tentang tujuan TKA.

Simulasi kedua berfokus pada Digitalisasi Pembelajaran di Kelas, yang dihadirkan oleh Direktorat SMP. Simulasi ini merekonstruksi ruang kelas lengkap dengan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP), mengajak pengunjung menyaksikan praktik pembelajaran yang memanfaatkan platform Rumah Belajar, laboratorium maya, serta evaluasi berbasis gim interaktif. Nia Hanifah, Guru SMP Negeri 5 Cilegon, menekankan bahwa teknologi berperan sebagai penguat peran guru, di mana guru tetap menjadi kunci utama pembelajaran. Simulasi ini juga mengenalkan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial melalui Blockly Games, yang bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik.

Selain simulasi, pameran ini juga menyediakan tiga gerai layanan terpadu yang sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Gerai tersebut meliputi Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk kanal pengaduan dan konsultasi, layanan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang melayani konsultasi seputar Pendidikan Profesi Guru (PPG), guru P3K, hingga peningkatan kualifikasi akademik, serta layanan informasi Sekolah Unggul Garuda. Vika Cahyawati dari ULT menyatakan layanan ini mendekatkan akses informasi dan konsultasi. Zaki Hanin Nafillah dari Taman Baca Masyarakat Alam Riang, Jombang, menyoroti relevansi informasi Sekolah Unggul Garuda, terutama bagi anak-anak di daerah dengan akses pendidikan terbatas.

Konsolidasi Nasional ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis, termasuk pimpinan Komisi X DPR RI dan Komite III DPD RI, enam menteri dan kepala lembaga, hingga 76 kepala dinas pendidikan provinsi dan 514 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, serta organisasi profesi dan mitra pembangunan. Selama acara, peserta akan mengikuti sidang sembilan komisi yang membahas isu-isu strategis seperti wajib belajar 13 tahun, digitalisasi pembelajaran, evaluasi TKA, serta pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial. Melalui kegiatan ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan daerah, serta memperkuat kolaborasi demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Monitorday.com – Hasil survei terbaru lembaga Indonesian Public Institute (IPI) menunjukkan munculnya sejumlah wajah baru dalam bursa bakal calon presiden (capres) 2029. Nama-nama tersebut berasal dari kalangan menteri hingga kepala daerah, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta beberapa gubernur aktif.

Peneliti IPI, Abdan Sakura, mengatakan kemunculan tokoh-tokoh baru ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk elektabilitas, seperti kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, eksposur media, integritas, serta visi dan program kerja.

“Untuk Sjafrie, misalnya, indikator kepemimpinan dan ketokohan mencapai 44 persen, rekam jejak kepemimpinan 17 persen, rekomendasi lingkungan dan media 12 persen, serta integritas 10 persen,” ujar Abdan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Abdan, sejumlah tokoh seperti Pramono Anung, Dedi Mulyadi, dan Sjafrie Sjamsoeddin dinilai memiliki kelayakan yang cukup kuat sebagai figur potensial, meski penilaian tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi dukungan elektoral.

“Celah ini membuka ruang bagi dinamika politik baru, terutama jika terjadi krisis, perubahan peta koalisi, atau absennya pemain utama,” katanya.

Abdan juga menilai rendahnya elektabilitas sejumlah tokoh populer menunjukkan bahwa popularitas semata tidak lagi cukup, seiring pemilih yang semakin rasional dan kontekstual dalam menentukan pilihan.

Dalam survei tersebut, sejumlah gubernur tercatat masuk dalam bursa bakal capres 2029, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Wajah-wajah baru tersebut masuk dalam 10 besar tokoh bakal capres 2029. Sjafrie berada di urutan ketujuh dengan elektabilitas 7,5 persen, disusul Purbaya Yudhi Sadewa 4,9 persen dan Sherly Tjoanda 3,8 persen,” jelas Abdan.

Ia menambahkan, elektabilitas Sjafrie bersaing ketat dengan sejumlah kepala daerah dan tokoh nasional lainnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 8,5 persen, disusul Dedi Mulyadi di posisi kelima dengan 7,9 persen, serta Pramono Anung di urutan keenam dengan 7,8 persen.

Sementara itu, puncak elektabilitas masih dikuasai Presiden Prabowo Subianto dengan angka 22,3 persen, jauh meninggalkan tokoh lainnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di posisi kedua dengan elektabilitas 12,2 persen, diikuti mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9 persen.

“Nama-nama besar masih mendominasi persepsi publik, baik dari sisi kelayakan maupun elektabilitas. Ini menunjukkan kuatnya pengaruh kekuasaan, kontinuitas elite, dan eksposur media dalam imajinasi pemilih,” ujar Abdan.

Namun demikian, ia menegaskan adanya jarak antara tingkat kelayakan yang tinggi dan elektabilitas yang masih moderat mengindikasikan publik belum sepenuhnya menjatuhkan pilihan. “Publik mengenal dan menilai, tetapi belum menentukan sikap politiknya,” katanya.

Survei IPI dilakukan pada 30 Januari hingga 5 Februari 2026 terhadap 1.241 responden berusia 17–65 tahun yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Monitorday.com – Dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan wadah penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menyamakan persepsi, membangun kerangka kerja bersama, serta memperkuat komitmen kolektif dalam meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. Dalam sambutannya, Menko PMK menegaskan peran pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, yang merupakan prioritas utama Presiden Republik Indonesia.

Menko PMK mengajak seluruh unsur pendidikan, mulai dari pemerintah daerah, kepala dinas, kepala sekolah, hingga guru, untuk mengambil peran aktif dan strategis. Pendidikan, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia Indonesia yang tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan, termasuk disrupsi digital dan perubahan iklim.

“Kami ingin mengajak Bapak/Ibu, kepala dinas dan kepala sekolah, menjadi orkestrator untuk membangun SDM unggul. Sekolah harus menjadi media pembelajaran untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga unggul, sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta mampu menghadapi disrupsi digital dan perubahan iklim,” ujar Menko PMK Pratikno di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok, Senin (9/2).

Menutup sambutannya, Menko PMK menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan pendidikan serta mendorong penguatan kolaborasi ke depan.

“Terima kasih atas kerja keras Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bekerja, selamat bersinergi. Kami selalu siap untuk berkomunikasi dan berjalan bersama dalam agenda besar membangun SDM unggul dan tangguh,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan berbagai capaian program prioritas Kemendikdasmen, di antaranya revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), penguatan pendidikan karakter, Wajib Belajar 13 Tahun, serta penguatan bahasa dan sastra Indonesia.

Mendikdasmen menegaskan Konsolnas ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama, melakukan percepatan, serta ekstensifikasi dan intensifikasi pelaksanaan program pendidikan, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan dan memperkuat program-program prioritas yang telah berjalan sejak tahun 2025.

“Apa yang sudah kami lakukan akan terus kami tingkatkan. Sepanjang tahun 2025, berbagai program telah menunjukkan hasil dan mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,” ujar Mendikdasmen.

Lebih lanjut, Mendikdasmen juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra yang selama ini telah berkontribusi aktif.

“Dalam pelaksanaan program, kami bekerja sama dengan banyak lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Atas kerja sama yang telah terbangun, kami menyampaikan terima kasih. Semoga sinergi ini dapat terus diperkuat pada tahun ini dan di masa mendatang,” pungkasnya.

Konsolnas memiliki sejumlah tujuan utama, antara lain 1) membangun sinergi antarpemangku kepentingan pendidikan dalam mencapai target pembangunan pendidikan tahun 2026; 2) menjaring berbagai isu pendidikan yang terjadi di daerah sekaligus merumuskan solusi bersama; 3)  berbagi praktik baik pengelolaan dan pelaksanaan program pendidikan; 4) membangun kesepemahaman dan kolaborasi terkait implementasi kebijakan pembangunan pendidikan; dan 5) meningkatkan kerja sama antara seluruh pemangku kebijakan bidang pendidikan. 

Berbagai isu strategis pendidikan menjadi fokus pembahasan dalam Konsolnas ini, meliputi 1) Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan untuk Semua; 2) Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan; 3) Program Digitalisasi Pembelajaran; 4) Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA); 5) Evaluasi dan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan
(DAPODIK); 6) Penguatan Pendidikan Karakter dan Manajemen Talenta; 7) Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan; 8) Kedaulatan Bahasa Indonesia dan Revitalisasi Bahasa Daerah; dan 9) Pembelajaran Mendalam, Koding, Kecerdasan Artifisial, dan Bimbingan Konseling.

Kegiatan akan berlangsung pada 9 s.d. d11 Februari 2026 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok. Rangkaian kegiatan mencakup pameran pendidikan, penyampaian kebijakan strategis oleh narasumber di tingkat nasional, sidang komisi yang membahas sembilan isu utama pendidikan, serta berbagi praktik baik pelaksanaan kebijakan pendidikan di berbagai daerah.

Melalui Konsolnas Dikdasmen 2026, Kemendikdasmen berkomitmen membangun keselarasan langkah dan penguatan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan, sehingga kebijakan dan program pendidikan dasar dan menengah dapat diimplementasikan secara lebih efektif, kontekstual, dan berdampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Monitorday.com — Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai wacana Presiden Prabowo Subianto kembali maju untuk periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan hal yang masuk akal. Penilaian itu didasarkan pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo.

Menurut Saan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo saat ini disebut mencapai hampir 80 persen. Selain itu, kinerja Prabowo selama lebih dari satu tahun terakhir juga dinilai telah mendapatkan apresiasi dari publik.

“Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, wacana dua periode tersebut tentu masuk akal,” ujar Saan saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Ia menilai, tingginya tingkat kepuasan publik merupakan kabar baik bagi pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, menurut Saan, wajar jika muncul dorongan agar Prabowo kembali mencalonkan diri pada pemilihan presiden mendatang.

“Apa yang dilakukan Pak Prabowo selama satu tahun lebih ini berarti juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, wacana Prabowo menjabat Presiden dua periode mengemuka setelah Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerukan hal tersebut saat menutup pidato dalam perayaan HUT ke-18 Partai Gerindra di kompleks parlemen, Jumat (6/2).

Dukungan serupa juga disampaikan oleh sejumlah ketua umum partai politik lain, termasuk dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua partai tersebut merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyebut sejumlah partai pendukung pemerintahan memiliki visi dan cita-cita yang sama untuk melihat Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai Presiden pada periode kedua.

Monitorday.com — Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan tunggakan iuran dan denda BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban peserta sekaligus memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, penyusunan rancangan perpres tersebut saat ini masih dalam proses. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin.

“Saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan presiden mengenai penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3,” ujar Purbaya.

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kembali kepesertaan aktif masyarakat yang selama ini menunggak, sekaligus menjaga kesinambungan pembiayaan sistem JKN. Selama ini, pemerintah turut menanggung pembiayaan JKN melalui pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

Sejak 2021, besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 3 bagi peserta PBPU dan BP telah disamakan dengan peserta PBI, yakni sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Dari jumlah tersebut, Rp35.000 dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta, sementara Rp7.000 merupakan bantuan pemerintah. Bantuan itu terdiri atas Rp4.200 dari pemerintah pusat dan Rp2.800 dari pemerintah daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga mengungkapkan bahwa total anggaran kesehatan dalam APBN 2026 mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menkeu turut menyoroti polemik penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN yang terjadi pada Februari 2026 dan sempat memicu keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai, perubahan data yang dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai menjadi penyebab utama munculnya gejolak tersebut.

Untuk itu, Purbaya meminta agar proses pemutakhiran data PBI JKN dilakukan secara lebih hati-hati, bertahap, dan disertai sosialisasi yang cukup. Ia juga mengusulkan adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan sebelum penonaktifan diberlakukan, agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dan tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara tiba-tiba.