Monitorday.com – Lagu Aku Pasti Bisa membuka pertemuan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq dengan siswa Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Bone Bolango, Gorontalo, Selasa (18/8/2026).

Di tengah ruang belajar, Fajar bernyanyi bersama siswa dan guru. Suasana kemudian berubah menjadi dialog tentang keberanian mencoba, cita-cita, dan masa depan anak-anak daerah yang kini mendapat kesempatan lebih luas untuk menembus perguruan tinggi terbaik di dunia.

Fajar tidak sekadar meninjau ruang kelas dan fasilitas. Ia memilih berbincang langsung dengan siswa angkatan pertama SNT, program prioritas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepada Akmal, salah seorang siswa yang tampil percaya diri, Fajar menekankan pentingnya keberanian keluar dari zona nyaman.

“Di SNT jangan takut mencoba hal baru. Itu bagian dari growth mindset,” kata Fajar.

Menurut dia, keberhasilan tidak selalu lahir dari percobaan yang langsung berhasil. Kegagalan, proses belajar, dan keberanian untuk bangkit merupakan bagian penting dari pembentukan karakter.

Pesan serupa disampaikan Fajar saat berbincang dengan Kia. Siswi itu mengaku tertarik belajar di SNT karena fasilitas, suasana, dan pola pembelajaran yang berbeda.

“Sekolahnya bagus, fasilitasnya lengkap, gaya belajarnya juga berbeda sehingga membuat kami nyaman. Di sini juga tidak ada perundungan,” ujar Kia.

Fajar meminta fasilitas tersebut tidak berhenti menjadi kemewahan, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan siswa.

“Adik-adik harus bersyukur diberi fasilitas yang lengkap dan nyaman. Manfaatkan belajar di SNT sebaik mungkin dan jadilah yang terbaik di bidang masing-masing,” pesannya.

Cita-cita besar siswa SNT mulai terlihat dalam dialog tersebut. Seorang siswi bercerita bahwa mereka dibiasakan berpikir kritis dan mempelajari bahasa asing untuk memperluas wawasan.

Targetnya pun tidak kecil: melanjutkan pendidikan ke University of California, Berkeley, Amerika Serikat.

Fajar justru mendorong siswa untuk memasang target setinggi mungkin. Menurutnya, latar belakang daerah tidak boleh menjadi batas bagi anak-anak Indonesia untuk mengejar pendidikan global.

“Dengan SNT, adik-adik bisa kuliah di luar negeri. Pak Presiden Prabowo membuka mimpi itu dengan adanya SNT,” ujar Fajar.

“Di SNT sudah terbuka gerbang untuk meraih cita-cita, bisa masuk kampus terbaik di dalam maupun luar negeri,” lanjutnya.

Ia meminta siswa memperkuat kemampuan bahasa asing, tanpa kehilangan nilai dan jati diri Indonesia.

“Jangan jadi anak manja. Setelah masuk SNT, banyak peluang yang bisa diraih,” tegasnya.

Fajar juga menitipkan pesan kepada orang tua agar tidak memaksakan satu standar keberhasilan kepada semua anak.

“Beda itu indah. Sepuluh atau dua puluh tahun lagi jangan menjadi orang biasa saja. Kalian harus menjadi orang-orang luar biasa yang membangun bangsa dan daerah masing-masing,” katanya.

SNT merupakan program prioritas pemerintah untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah menargetkan 500 layanan SNT pada jenjang SMP hingga SMA dibangun secara bertahap hingga 2029.

Pembelajarannya mengedepankan STEAMS—yang mencakup sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika, serta olahraga—dengan pengayaan global yang tetap berakar pada nilai-nilai Indonesia.

Urgensinya terlihat dari ketimpangan mutu pendidikan antardaerah. Data Kemendikdasmen yang bersumber dari Dapodik per 30 Juni 2025 dan Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan baru 263 dari 7.288 kecamatan, atau sekitar 4 persen, yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian mutu baik.

Karena itu, Fajar menegaskan SNT tidak boleh menjadi sekolah eksklusif yang justru menciptakan jarak baru. Sebaliknya, sekolah tersebut harus memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.

Manfaat SNT juga diharapkan menjalar ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Program ini dirancang menjadi katalisator peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kompetensi guru, laboratorium pembelajaran, fasilitas bersama, kemitraan, serta pengimbasan praktik baik.

Pada 2026, SNT dibangun di 37 lokasi. Sebanyak 17 kabupaten dan kota dipersiapkan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027, termasuk Bone Bolango.

Dalam kunjungan tersebut, Fajar juga berdialog dengan para guru. Melihat banyaknya guru muda, ia meminta energi baru itu diterjemahkan menjadi pembelajaran yang lebih progresif.

“Guru-gurunya muda, harus punya semangat baru,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan siswa mengelola emosi. Pendidikan, menurut Fajar, tidak cukup hanya mengejar kecerdasan intelektual.

“Adik-adik dilatih bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional,” ujarnya.

Pendekatan itu sejalan dengan desain SNT yang menggabungkan transformasi infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, pembentukan karakter, dan Pembelajaran Mendalam berbasis STEAMS.

Para guru SNT juga diarahkan menjadi penggerak pengimbasan kompetensi dan praktik pembelajaran ke sekolah-sekolah di sekitar.

Bagi Fajar, keberhasilan SNT pada akhirnya bukan soal gedung yang megah atau fasilitas yang lengkap. Ukurannya adalah kualitas manusia yang lahir dari dalamnya.

“SNT harus melahirkan calon-calon pemimpin bangsa,” tegasnya.

Pesan itu terasa sejak lagu Aku Pasti Bisa dinyanyikan pada awal kunjungan. Dari Bone Bolango, seorang siswi berani menyebut Berkeley sebagai bagian dari mimpinya.

Mimpi itu menjadi simbol tujuan lebih besar SNT: membuka cakrawala pendidikan bagi anak-anak daerah, memberi mereka keberanian untuk bersaing secara global, sekaligus menyiapkan generasi yang kelak ikut membangun Indonesia menuju 2045.

Monitorday.com –  Pemerintah membuka ruang yang lebih jelas bagi pengembangan karier guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk mengikuti proses seleksi menjadi PPPK penuh waktu. Pada saat yang sama, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Pimpinan DPR RI, Selasa (18/8), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyampaikan bahwa guru PPPK paruh waktu mendapat kesempatan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Sementara itu, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS yang pendaftarannya mulai dibuka pada awal 2027.

Pelaksanaan kesempatan tersebut tetap mengikuti mekanisme, persyaratan, kebutuhan formasi, serta ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penataan status kepegawaian sekaligus memberikan arah yang lebih jelas bagi keberlanjutan karier guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kualitas pendidikan nasional, antara lain melalui peningkatan kesejahteraan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi guru.

“Ini tentu kabar baik bagi para guru kita. Kami berterima kasih atas arahan dan dukungan Bapak Presiden yang menjadikan kesejahteraan dan kepastian karier guru sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” ujar Mendikdasmen.

Dikatakan Mu’ti, pemerintah akan terus bersinergi untuk memastikan guru mendapatkan kesempatan berkembang, terlindungi. “Upaya tersebut berjalan beriringan dengan penguatan berbagi aspek profesi guru, mulai dari kesejahteraan dan perlindungan hingga pengembangan kompetensi serta apresiasi terhadap dedikasi dan pengabdian guru,” tambahnya.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), saat ini jumlah guru berstatus PPPK mencapai 908.617 orang dan jumlah guru yang masih berstatus PPPK paruh waktu adalah 231.246 orang. 

Ke depan, Kemendikdasmen akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Para guru dan masyarakat diimbau mengikuti perkembangan mengenai mekanisme, persyaratan, jadwal, formasi, dan tahapan seleksi CPNS tahun 2027 melalui kanal resmi Kementerian PANRB serta kanal resmi pemerintah terkait.

Sejalan dengan langkah pemerintah dalam memberikan ruang yang lebih jelas bagi pengembangan karier guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran aneka tunjangan bagi guru ASN sekaligus berbagai program pengembangan kompetensi yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan guru dan perkembangan dunia pendidikan.

Sepanjang semester I 2026, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) mencapai Rp37,9 triliun untuk 1,68 juta guru. Sementara itu, Tunjangan Khusus Guru (TKG) telah disalurkan sebesar Rp1,5 triliun kepada lebih dari 65 ribu guru, sedangkan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) mencapai Rp25 miliar untuk lebih dari 25 ribu guru.

Dari sisi peningkatan kompetensi, sepanjang 2026 Kemendikdasmen juga telah meluncurkan berbagai pelatihan bagi guru. Program tersebut adalah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSDMBI), Pelatihan Pembelajaran Mendalam (PM) dan Koding & Kecerdasan Artifisial (KKA), Pelatihan STEM, Peningkatan Kompetensi Guru BK, serta Pelatihan Pendidikan Inklusif.

Capaian dan berbagai program tersebut merupakan upaya pemerintah memastikan hak-hak guru dapat diterima dan tersalurkan serta penguatan status dan pengembangan karier guru berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi.

Monitorday.com – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf resmi mengusulkan kenaikan total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M sebesar 10 hingga 15 persen. Meski total biaya membengkak menjadi Rp107.340.172,02 per jemaah, pemerintah memastikan beban langsung yang ditanggung jemaah justru jauh lebih ringan dibanding tahun sebelumnya.

Kepastian tersebut disampaikan Menhaj dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/8/2026). Kunci keringanan ini terletak pada perubahan skema pembiayaan yang membalik komposisi tahun lalu.

Bipih (Ditanggung Jemaah): Rp42.936.068,81 (40%)

Nilai Manfaat BPKH: Rp64.404.103,21 (60%)

Dengan skema baru ini, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah reguler turun signifikan dibanding tahun 2026 yang mencapai Rp54,19 juta (porsi jemaah 62%). Pemerintah kembali menerapkan formula pasca-pandemi 2022 di mana porsi nilai manfaat diperbesar hingga 60 persen.

“Antara 10 sampai 15 persen. Itu pun kita upayakan pembagiannya dengan nilai manfaat itu bisa berbeda dengan tahun kemarin,” ujar Irfan.

Kenaikan angka total BPIH tidak terlepas dari sejumlah faktor eksternal yang tak terhindarkan, meliputi:

Lonjakan Harga Avtur: Biaya penerbangan diusulkan naik dari Rp32,01 juta menjadi Rp40,52 juta akibat kenaikan harga BBM global dan geopolitik Timur Tengah.

Penghapusan Paket D Arab Saudi: Kebijakan otoritas Saudi menghapus layanan Paket D memaksa Indonesia beralih ke Paket C untuk fasilitas Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Asumsi Kurs: Perhitungan disusun menggunakan asumsi nilai tukar USD terhadap rupiah di angka Rp17.500 dan SAR sebesar Rp4.666,67.

Beralihnya layanan ke Paket C dijamin pemerintah sejalan dengan peningkatan kualitas fasilitas jemaah selama di Tanah Suci. Perubahan tersebut mencakup standar tenda yang lebih luas, kualitas kasur yang lebih baik, hingga peningkatan porsi konsumsi di Armuzna.

Usulan skema pembiayaan haji ini selanjutnya akan dibahas secara mendalam bersama Panitia Kerja (Panja) BPIH DPR RI sebelum disahkan menjadi keputusan final.

Monitorday.com – Prestasi membanggakan ditorehkan dunia pendidikan tinggi Indonesia. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) resmi dinobatkan di posisi pertama dalam daftar 2026 Top Islamic Universities in the World dirilis oleh lembaga pemeringkatan internasional uniRank, Rabu (19/8/2026).

Tidak hanya memimpin di puncak, kampus asal Medan ini juga memimpin dominasi Indonesia di kancah global. Sebanyak delapan perguruan tinggi Indonesia sukses menembus jajaran 20 besar dari total 438 kampus berbasis Islam yang dinilai dari berbagai negara.

Berikut daftar lengkap 20 perguruan tinggi teratas dalam kategori Islamic Universities versi uniRank 2026:
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) – Indonesia
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) – Malaysia
Cairo University – Mesir
Jordan University of Science and Technology (JUST) – Yordania
Universitas Muhammadiyah Surabaya – Indonesia
Universitas Islam Indonesia (UII) – Indonesia
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) – Indonesia
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) – Indonesia
Université Cadi Ayyad – Maroko
Süleyman Demirel Üniversitesi – Turki
Umm Al-Qura University – Arab Saudi
Karadeniz Teknik Üniversitesi – Turki
University of the Punjab – Pakistan
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University – Arab Saudi
Universiti Sains Islam Malaysia – Malaysia
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati – Indonesia
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) – Indonesia
Islamic University of Madinah – Arab Saudi
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) – Indonesia
Shahid Beheshti University of Medical Sciences – Iran.

Sementara itu, delapan kampus Indonesia yang sukses menguasai zona elit 20 besar dunia meliputi UMSU, UM Surabaya, UII, UMY, UMJ, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

UniRank menjelaskan bahwa pemeringkatan ini menggunakan kategori league table non-akademik. Penilaian tidak didasarkan pada indikator publikasi ilmiah, sitasi, maupun kualitas dosen, melainkan mengukur popularitas serta visibilitas digital melalui metrik web independen.

Meski demikian, untuk masuk dalam seleksi ketat uniRank, kampus-kampus tersebut wajib memenuhi standar legalitas ketat. Ini mencakup akreditasi resmi dari lembaga pendidikan tinggi nasional, menyelenggarakan program sarjana minimal tiga tahun atau pascasarjana, serta menerapkan sistem pembelajaran tatap muka tradisional.

Capaian gemilang ini semakin memperkuat posisi UMSU, yang secara nasional juga kukuh di peringkat ke-10 universitas terbaik di Indonesia versi uniRank 2026, sekaligus membuktikan tingginya daya saing visibilitas digital perguruan tinggi Indonesia di ekosistem global.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah menempatkan keselamatan murid, guru, dan tenaga kependidikan sebagai prioritas.

Karena itu, pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan kondisi setiap wilayah, termasuk dengan menerapkan sistem pembelajaran darurat menggunakan kurikulum darurat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, keberlangsungan pendidikan tidak boleh mengabaikan keselamatan warga sekolah yang berada di lokasi bencana.

“Prioritas dan komitmen Kemendikdasmen adalah keselamatan guru dan murid di wilayah bencana. Karena itu, pembelajaran yang dilakukan juga mempertimbangkan keselamatan guru dan murid. Salah satunya menggunakan sistem pembelajaran darurat dengan kurikulum darurat,” kata Abdul Mu’ti dalam siaran pers Kemendikdasmen, Rabu (19/8/2026).

Berdasarkan data Sistem Pendidikan Aman Bencana (SPAB) per 19 Agustus 2026, bencana telah berdampak pada 512 satuan pendidikan yang tersebar di tujuh kabupaten di NTT.

Dampak tersebut mencakup 94.452 murid serta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Sementara itu, sebanyak 52.268 murid di 276 satuan pendidikan mengalami gangguan pembelajaran karena sekolah diliburkan.

Sebagian murid kemudian mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing maupun di lokasi pengungsian, sesuai kondisi yang memungkinkan di wilayah terdampak.

Kemendikdasmen juga mulai mengirimkan dukungan untuk membantu warga sekolah menjalani masa darurat. Tim Kemendikdasmen yang berada di Labuan Bajo telah membawa sejumlah perlengkapan untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

Bantuan tersebut terdiri atas 2.000 paket bingkisan anak, 800 school kit, serta 70 family kit.

Abdul Mu’ti mengatakan bantuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan pembelajaran di tengah keterbatasan akibat bencana.

Menurutnya, dukungan tidak hanya berfokus pada sarana belajar, tetapi juga memastikan murid tetap memperoleh hak pendidikan dengan memperhatikan situasi di lapangan.

Kemendikdasmen melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) juga menyiapkan panduan pembelajaran bagi sekolah yang terdampak bencana.

Panduan tersebut memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengatur kegiatan belajar sesuai tingkat kerusakan sekolah, ketersediaan fasilitas, kondisi guru dan murid, serta situasi lingkungan sekitar.

Kepala BKPDM Toni Toharudin mengatakan, pemerintah terus memperhatikan kondisi satuan pendidikan dan warga sekolah yang terdampak bencana di NTT.

“Kami memastikan mereka tetap mendapatkan dukungan agar proses pembelajaran dapat terus berlangsung dan hak belajar murid tetap terpenuhi, meskipun berada dalam kondisi yang penuh keterbatasan,” ujar Toni di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dalam kondisi darurat, sekolah tidak harus menerapkan pola pembelajaran seperti situasi normal. Guru dapat memprioritaskan materi yang paling esensial dan relevan dengan kebutuhan murid.

Materi mengenai keselamatan diri, literasi, numerasi dasar, serta pemulihan rutinitas belajar menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian. Metode pembelajaran pun dapat menyesuaikan kemampuan masing-masing wilayah.

Sekolah dapat menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas, pembelajaran mandiri, atau metode lain yang memungkinkan berdasarkan kondisi dan sumber daya yang tersedia.

Kemendikdasmen juga menempatkan dukungan psikososial sebagai bagian penting dalam proses pemulihan pendidikan pascabencana.

Bencana tidak hanya mengganggu kegiatan belajar, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi emosional murid, guru, dan tenaga kependidikan. Karena itu, sekolah diharapkan kembali menjadi ruang aman yang membantu warga sekolah memulihkan diri secara bertahap.

Lingkungan belajar yang aman diharapkan mampu membangun kembali rasa percaya diri murid sekaligus membantu mereka kembali menjalani rutinitas pendidikan.

Untuk membantu sekolah menerapkan pembelajaran sesuai kondisi pascabencana, Kemendikdasmen menyediakan berbagai contoh kegiatan dan materi pendukung melalui laman Rumah Pendidikan.

Pemerintah juga mengajak pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat kerja sama.

Kemendikdasmen menegaskan bahwa kondisi bencana tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak di NTT untuk memperoleh hak atas pendidikan. Keselamatan tetap menjadi prioritas, sementara proses belajar terus diupayakan berjalan secara fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dengan klaim kontroversial soal Selat Hormuz. Di tengah konflik yang belum sepenuhnya reda dengan Iran, Trump menyatakan jalur strategis perdagangan minyak dunia itu sebagai “wilayah baru” Amerika Serikat.

Klaim tersebut disampaikan Trump melalui media sosial Truth Social pada Selasa (18/8). Ia mengunggah peta Selat Hormuz yang diberi lingkaran biru dengan keterangan: “WILAYAH BARU AS, Selat Hormuz.”

Dalam unggahan lainnya, Trump menyatakan tidak ada negosiasi yang berlangsung antara Washington dan Teheran terkait Selat Hormuz. Ia juga menegaskan blokade pasukan AS terhadap kapal-kapal Iran di kawasan tersebut masih berlaku.

“Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau sudah disingkirkan atau diledakkan,” kata Trump.

Trump sebelumnya telah melontarkan gagasan mengambil alih Selat Hormuz pada Jumat pekan lalu. Ia kemudian kembali mengangkat wacana tersebut saat berbicara dengan wartawan di Ruang Oval pada Senin, dengan menyebut pengambilalihan selat itu mungkin merupakan ide yang bagus.

Pernyataan tersebut langsung ditolak Iran. Teheran menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendalinya.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi bahkan mengejek Trump dan menyebutnya sedang berkhayal.

“Sama seperti Trump yang dengan tepat menulis nama Teluk Persia yang abadi, tak lama lagi khayalan mengenai Selat Hormuz akan dikoreksi atau kita akan mengoreksi khayalan orang yang sesat ini,” ujar Gharibabadi, seperti dikutip AFP.

Pejabat tinggi keamanan Iran Mohsen Rezaei juga melontarkan sindiran. Ia mengatakan kemampuan AS untuk benar-benar membuka Selat Hormuz jauh dari klaim Washington untuk menguasai perairan tersebut.

“Selamat datang di tatanan post-Amerika di Teluk Persia,” kata Rezaei.

Klaim Trump muncul ketika konflik AS-Iran masih menyisakan ketegangan meski kedua pihak telah memiliki gencatan senjata dan nota kesepahaman untuk mengakhiri perang.

Pada saat yang sama, Iran tengah bernegosiasi dengan Oman mengenai pengaturan rute serta masa depan Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi salah satu jalur utama perdagangan energi dunia. Upaya menguasai kawasan tersebut berpotensi memicu konsekuensi geopolitik dan ekonomi yang luas.

Klaim terbaru Trump juga menambah daftar panjang ancaman atau gagasan kontroversialnya mengenai perluasan wilayah AS sejak kembali berkuasa pada 2025.

Sebelumnya, Trump pernah mendorong gagasan menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51, menginginkan pengambilalihan Greenland, hingga berulang kali mengisyaratkan rencana mengambil alih Jalur Gaza.

Namun, sejauh ini tidak satu pun dari gagasan tersebut terealisasi.

Monitorday.com – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan program insentif pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit belum bisa berjalan. Pemerintah masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaan program.

Agus mengatakan Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis telah siap menjalankan program tersebut. Namun, jadwal pelaksanaannya belum dapat dipastikan sebelum aturan dari Kementerian Keuangan rampung.

“Kita tunggu PMK-nya,” kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8).

Menurut Agus, begitu PMK diterbitkan, Kementerian Perindustrian akan segera menyesuaikan dan menjalankan program di lapangan.

“Kita sudah siap, Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis sudah siap. Kita tunggu PMK-nya saja. Once PMK-nya selesai, baru kita sesuaikan,” ujarnya.

Pemerintah juga masih membahas daftar merek motor listrik yang akan mendapatkan insentif. Pembahasan melibatkan Kementerian Perindustrian, Danantara Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

“Bersama-sama, ada tim. Antara kami, dengan Danantara, dengan Menteri Keuangan juga,” kata Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah masih mematangkan skema insentif tersebut. Meski begitu, anggaran untuk program itu disebut telah tersedia.

“Skemanya sedang dimatangkan, tapi kan tadi Pak Presiden sudah menyetujui. Anggarannya sebetulnya sudah ada,” ujar Airlangga seusai konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

Airlangga mengatakan program tersebut akan diselaraskan dengan ekosistem kendaraan listrik yang telah disiapkan pemerintah. Salah satu pertimbangan dalam menentukan produk penerima insentif adalah baterai.

Untuk merek, Airlangga menyebut Alva dan Gesits sebagai contoh produk yang masuk pembahasan.

Rencana pemberian insentif motor listrik mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program tersebut pada April 2026. Program direncanakan mulai berjalan tahun ini secara bertahap dengan target awal sekitar 6 juta unit.

Namun, besaran bantuan Rp5 juta per unit belum bersifat final. Pemerintah masih mengkaji skema dan kriteria penerima sebelum dituangkan dalam aturan resmi Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, realisasi insentif kini bergantung pada satu tahapan krusial: penerbitan PMK. Setelah aturan itu terbit, barulah pemerintah dapat menentukan mekanisme dan waktu pelaksanaan program secara definitif.

Monitorday.com – CEO OpenAI Sam Altman mempertanyakan anggapan bahwa kuliah harus selalu ditempuh selama empat tahun. Menurutnya, perubahan teknologi dan dunia kerja membuat jalur pendidikan tinggi konvensional tidak lagi otomatis menjadi pilihan paling efektif bagi semua orang.

Altman mengakui universitas memberinya banyak pengalaman berharga. Ia menikmati kesempatan bertemu orang baru, hidup mandiri, hingga mengerjakan berbagai proyek. Namun, pengalaman itu pula yang membuatnya menilai bahwa memperpanjang masa kuliah belum tentu memberikan manfaat yang sebanding bagi setiap mahasiswa.

“Saya rasa saya belajar banyak hal dan (jika dilanjutkan) manfaatnya akan sangat jauh berkurang,” kata Altman, dikutip dari First Post, Selasa (18/8/2026).

Menurut Altman, cara orang belajar dan bekerja telah berubah drastis. Kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), membuat pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh melalui lebih banyak jalur di luar ruang kelas.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pendidikan universitas harus mengikuti pola empat tahun secara baku. Meski demikian, Altman tidak menyerukan anak muda untuk meninggalkan perguruan tinggi. Ia justru menekankan bahwa pendidikan tetap penting, tetapi pengalaman praktis dan kesempatan membangun sesuatu juga memiliki nilai yang besar.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Peter Thiel, salah satu pendiri PayPal dan mantan mentor Altman. Thiel sebelumnya mendukung program beasiswa yang memberi anak muda kesempatan mengembangkan proyek mereka alih-alih mengikuti jalur pendidikan tinggi konvensional.

Perubahan paling nyata, menurut Altman, terjadi di dunia startup. AI kini memungkinkan calon pendiri perusahaan mengembangkan produk, melakukan riset, menyusun strategi, hingga mengerjakan berbagai tugas yang sebelumnya membutuhkan tim besar.

Hambatan untuk memulai bisnis pun semakin rendah. Anak muda tidak lagi harus menunggu memiliki modal besar atau puluhan pegawai untuk menguji sebuah gagasan.

Namun, kemudahan teknologi tidak serta-merta menghapus pentingnya pengalaman. Altman mengaku pernah menghadapi situasi ketika usia menjadi pertimbangan dalam membangun kepercayaan dengan perusahaan besar. Untuk mengatasinya, ia membawa anggota tim yang lebih tua dan berpengalaman agar lebih mudah mendapatkan kredibilitas di hadapan mitra.

Altman juga tidak sepakat dengan anggapan bahwa calon pengusaha muda harus langsung memilih satu ide dan menghabiskan seluruh waktunya pada proyek tersebut.

Menurutnya, mencoba berbagai gagasan justru dapat membantu seseorang menemukan bidang yang paling menarik sekaligus mengenali kemampuan yang paling kuat. Eksplorasi tidak selalu berarti gagal, melainkan bagian dari proses menemukan arah.

Namun, kebebasan mencoba berbagai hal harus memiliki batas. Begitu menemukan proyek yang benar-benar diyakini, seseorang harus berani meninggalkan gangguan dan mengerahkan fokus sepenuhnya.

Bagi Altman, persoalan kuliah empat tahun pada akhirnya bukan sekadar soal durasi pendidikan. Yang ia pertanyakan adalah apakah jalur pendidikan dan karier yang selama ini dianggap standar masih relevan ketika teknologi mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan membangun perusahaan.

Di era AI, pilihan untuk belajar dan membangun karier semakin beragam. Pendidikan formal tetap memiliki tempat, tetapi pengalaman langsung, eksperimen, dan kemampuan membangun sesuatu juga semakin menentukan.

Monitorday.com – Bank Indonesia (BI) menegaskan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel dapat digunakan untuk seluruh transaksi belanja di merchant domestik yang menerima QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

“KKI segmen ritel berlaku untuk seluruh jenis belanja masyarakat di merchant yang menerima QRIS secara domestik di seluruh Indonesia,” demikian pernyataan resmi BI, Selasa (18/8/2026).

Ketentuan ini membuat pemegang KKI memiliki opsi pembayaran yang lebih luas. Selama merchant telah menerima QRIS, KKI dapat digunakan untuk pembelian barang maupun jasa di dalam negeri.

Tak hanya domestik, BI juga membuka akses penggunaan KKI di luar negeri melalui skema QRIS Cross Border. Saat ini, layanan tersebut telah terhubung dengan enam negara mitra, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.

Artinya, pemegang KKI dapat melakukan pembayaran menggunakan kode QR di merchant negara-negara tersebut yang telah terintegrasi dengan sistem QRIS.

BI menyebut QRIS Cross Border merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan. Skema ini memungkinkan transaksi lintas negara dengan biaya yang lebih kompetitif serta penyelesaian pembayaran yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional.

BI juga memastikan aspek keamanan menjadi perhatian dalam transaksi lintas negara. Setiap transaksi disebut melalui mekanisme verifikasi dan perlindungan data sesuai standar keamanan yang berlaku.

Bagi UMKM, perluasan penggunaan KKI dinilai dapat memperkuat ekosistem pembayaran digital. Pengamat ekonomi digital Universitas Indonesia, Dr. Rudi Hartono, mengatakan kebijakan tersebut memberi alternatif pembayaran bagi konsumen yang selama ini mengandalkan QRIS.

“Ini memperluas akses keuangan. Konsumen bisa menggunakan kartu kreditnya untuk belanja harian di warung, pasar, hingga restoran yang sudah QRIS. Sementara di luar negeri, ini memudahkan wisatawan Indonesia tanpa perlu membawa uang tunai banyak,” kata Rudi.

Pertumbuhan transaksi QRIS juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang dirilis Juli 2026, volume transaksi QRIS domestik tumbuh 47% secara tahunan, seiring bertambahnya merchant dan pengguna.

Meski cakupannya luas, penggunaan KKI di luar negeri tetap mengikuti ketentuan negara mitra serta batas transaksi yang ditetapkan penerbit kartu. BI mengimbau pemegang kartu memastikan fitur transaksi internasional telah diaktifkan melalui bank penerbit sebelum bepergian.

KKI segmen ritel juga tidak dapat digunakan untuk tarik tunai atau cash advance di luar negeri melalui QRIS Cross Border. Skema tersebut hanya berlaku untuk pembayaran barang dan jasa.

BI pun membuka peluang memperluas jaringan QRIS Cross Border ke negara lain, termasuk negara-negara ASEAN dan mitra dagang utama. Uji coba teknis disebut tengah dilakukan dengan sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa.

“Kami terus menjajaki kerja sama dengan otoritas pembayaran di berbagai negara agar masyarakat Indonesia semakin mudah dalam bertransaksi di mancanegara,” demikian pernyataan BI.

Monitorday.com – Penanganan bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung. Respons dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.   Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) bersama Lazismu memperkuat layanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi melalui program Indonesia Siaga.

Memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana tetap dilakukan melalui layanan kesehatan, permakanan, paket keluarga, dukungan psikososial, pendidikan darurat, air bersih dan sanitasi, hingga hunian darurat, demikian disampaikan Aulia Taarufi, Wakil Sekretaris MDMC PP Muhammadiyah.

Di masa tanggap darurat, respons ini dikelola melalui pembukaan Pos Koordinasi (Poskor) di 6 kabupaten serta rencana pendirian pos pelayanan di sembilan titik layanan Muhammadiyah. Fase tanggap darurat direncanakan berlangsung selama 30 hari dengan melibatkan berbagai unsur relawan dan sumber daya Muhammadiyah di daerah maupun dari luar wilayah.

Untuk mendukung layanan kesehatan, MDMC menyiapkan 8 tim Emergency Medical Team (EMT). Dukungan relawan dari Jawa Timur, Kupang, dan Bima turut digerakan untuk memperkuat respons di lapangan. Tim KKN dari UMY, UAD, dan Universitas Muhammadiyah Kupang juga terlibat dalam pelayanan bersama masyarakat dan pemerintah setempat.

Ketua Pos Koordinasi MDMC, Indrayanto, mengatakan bahwa penguatan koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan respons dapat menjangkau masyarakat terdampak sesuai kebutuhan.

“Manajemen penanganan darurat ini kami lakukan dengan memperkuat koordinasi di wilayah terdampak dan membuka pos pelayanan di sejumlah titik layanan Muhammadiyah. Relawan dari berbagai daerah bersama masyarakat dan pemerintah setempat bahu-membahu memastikan layanan dasar dapat diberikan kepada warga terdampak,” ujar Indrayanto.

Salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus pelayanan adalah Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Hingga hari Minggu, (16/8/2026) pukul 15.00 WITA, tim gabungan terus melakukan pendataan dan verifikasi kondisi warga di empat wilayah sepanjang pantai, yakni Desa Naga Rama, Nanga Baling, Nanga Baur, dan Kelurahan Pota.

Pendataan difokuskan pada wilayah tersebut karena terdapat banyak penyintas serta kerusakan bangunan dan infrastruktur yang cukup parah. Tim yang terdiri dari mahasiswa KKN Pena UMY, KKN Universitas Muhammadiyah Kupang, bersama Puskesmas, Koramil, Polsek, dan Camat Sambi Rampas melakukan pendataan kondisi warga terdampak sebagai dasar penentuan kebutuhan layanan.

Data tersebut mencakup kondisi korban, kerusakan permukiman, fasilitas umum, serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Untuk mendukung penanganan di lapangan, Posko Induk didirikan di halaman SMK Muhammadiyah Manggarai Timur. Posko itu menjadi pusat layanan masyarakat yang mencakup pengobatan, dapur umum, serta layanan informasi dan pendataan warga terdampak.

Sementara itu, Posko Sekretariat yang berpusat di Kantor SMK Muhammadiyah Manggarai Timur terus mengintegrasikan data dari lapangan. Proses pendataan dilakukan secara berjenjang bersama pemerintah desa dan selanjutnya diverifikasi oleh tim di lapangan agar bantuan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pendataan sementara, kebutuhan prioritas masyarakat meliputi air bersih, makanan siap saji, perlengkapan bayi dan balita, tenda keluarga, terpal, selimut, matras, obat-obatan dasar, perlengkapan sanitasi, serta layanan kesehatan keliling.

Melalui respons bersama MDMC dan Lazismu berupaya memastikan masyarakat terdampak memperoleh haknya untuk mendapatkan bantuan dan layanan dasar selama masa tanggap darurat. Momentum menyongsong 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat untuk terus menghadirkan kepedulian sosial dan gotong royong bagi masyarakat yang tengah menghadapi bencana.