Monitorday.com – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, serta mendukung perkembangan peserta didik. Untuk memastikan program berjalan sesuai target, pengawasan dilakukan secara langsung melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ke SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Program revitalisasi mencakup berbagai aspek perbaikan infrastruktur pendidikan, mulai dari rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang belajar baru, peningkatan fasilitas sanitasi, penyediaan sarana pendukung pembelajaran, hingga penataan lingkungan sekolah agar lebih ramah bagi peserta didik.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi sekolah bukan hanya soal pembangunan gedung, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal.

Menurutnya, pengawasan yang ketat dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan layanan belajar di seluruh Indonesia.

“Revitalisasi sekolah merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik,” ujarnya.

Selain memantau hasil pembangunan, pemerintah juga memanfaatkan kunjungan lapangan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi sekolah serta menyusun langkah percepatan penyelesaian program di berbagai daerah.

Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa revitalisasi SDN Cimahpar 5 telah selesai dilaksanakan dengan anggaran sekitar Rp2,6 miliar. Pembangunan dilakukan secara swakelola oleh panitia lokal dengan pendampingan dan pengawasan dari Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.

“Melalui visitasi ini kami memastikan revitalisasi sekolah berjalan sesuai rencana. Pembangunan telah selesai dilaksanakan dengan dukungan berbagai pihak sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh siswa dan tenaga pendidik,” kata Pratikno.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program revitalisasi yang tengah dijalankan secara nasional.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyambut baik program revitalisasi tersebut. Ia berharap fasilitas baru yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

“Ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Kami berharap fasilitas yang telah dibangun dapat menambah semangat belajar siswa dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bogor,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SDN Cimahpar 5, Iim Rohimah, mengaku bersyukur atas bantuan revitalisasi yang membuat sekolahnya kini memiliki fasilitas yang lebih layak.

“Dengan adanya revitalisasi ini, kami memiliki lingkungan belajar yang lebih baik dan nyaman. Kami berharap kualitas pembelajaran juga semakin meningkat seiring dengan perbaikan sarana yang tersedia,” katanya.

Menurut Iim, setelah pembangunan fisik selesai, sekolah akan memfokuskan upaya pada peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi guru dan peningkatan capaian belajar peserta didik.

Program revitalisasi sekolah merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan tidak hanya perbaikan infrastruktur pendidikan, tetapi juga peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh.

Revitalisasi sekolah diharapkan dapat mendukung penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sekaligus memperkuat pendidikan inklusif serta meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis program revitalisasi satuan pendidikan akan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, pada Rabu (10/06/2026). Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa penguatan sektor kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang kuat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ingin membangun ekonomi kita yang baik, yang kuat. Kita ingin mengelola sumber-sumber alam kita, kekayaan kita sehingga kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat yang lebih baik lagi,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya ketersediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat, terutama di daerah. Presiden menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia.

“Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam tiga tahun yang akan datang dan kita akan membangun, bilamana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia,” ujar Presiden.

Selain rumah sakit, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah juga berupaya memperkuat layanan kesehatan dasar melalui modernisasi fasilitas puskesmas. Presiden menjelaskan bahwa program modernisasi layanan kesehatan nasional telah mulai dijalankan melalui distribusi alat kesehatan modern ke berbagai daerah.

“Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten/kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan,” jelas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan pembangunan rumah sakit daerah yang telah dilakukan pemerintah. Upaya tersebut akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari program penguatan infrastruktur kesehatan nasional.

“Kita sudah bangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun 2025, dan 2026 ini kita bangun 22 lagi. Dan saya katakan bahwa kita akan bangun dan modernisasi 350 rumah sakit dalam tiga tahun yang akan datang. Alhamdulillah 20 rumah sakit pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dalam pelayanan kesehatan sekaligus komitmen pemerintah untuk menyediakan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat.

“Saya juga memesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat. Kita akan mengusahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat,” tandas Presiden. 

Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren penguatan signifikan pada perdagangan Rabu (10/6/2026) pagi, didorong oleh sentimen positif dari kebijakan pemerintah dan langkah moneter Bank Indonesia (BI). Pemulihan ini menandai optimisme pelaku pasar setelah tekanan besar yang dialami dalam beberapa hari terakhir.

Setelah sempat dibuka melemah, IHSG berbalik arah dan menguat 132,84 poin atau 2,31 persen ke posisi 5.879,49 hingga pukul 09.35 WIB. Penguatan ini melanjutkan reli tajam sebelumnya, di mana IHSG melonjak 404 poin atau 7,57 persen ke level 5.722, setelah sempat menyentuh titik terendah tahun ini pada 5.317.

Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas, menilai lonjakan IHSG tersebut berhasil meredam kepanikan pasar dalam jangka pendek. Namun, ia juga mengingatkan bahwa sejumlah risiko yang sebelumnya menekan pasar belum sepenuhnya mereda.

“Reli ini berhasil menghentikan kepanikan pasar untuk sementara. Namun faktor-faktor seperti arus keluar dana asing, meningkatnya sovereign risk premium, dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal masih menjadi tantangan yang harus diperhatikan,” ujar Liza.

Menurut Liza, secara teknikal, pergerakan IHSG akan menghadapi area resistensi terdekat di kisaran 5.900, sementara level 5.550 menjadi area penopang (support) yang perlu dijaga. Pemulihan pasar saham domestik ini didorong oleh sejumlah kebijakan yang dianggap mampu meningkatkan kepercayaan investor.

Salah satu kebijakan pendorong adalah pertemuan pemerintah dengan para direktur utama badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan ini mendorong aksi pembelian kembali atau *buyback* saham oleh BUMN guna memperkuat stabilitas pasar modal.

Monitorday.com – PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian harga dilakukan setelah evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian.

Berdasarkan keterangan resmi perusahaan yang diterima di Jakarta, Selasa (10/6/2026), harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan sesuai formula yang telah ditetapkan pemerintah.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Roberth.

Menurutnya, keputusan kenaikan harga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah selaku regulator dan merupakan bagian dari mekanisme evaluasi berkala yang berlaku bagi BBM non-subsidi.

Roberth menjelaskan, penyesuaian harga mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk dinamika harga minyak mentah global serta kondisi pasar energi yang terus berubah.

“Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi serta distribusi BBM berkualitas kepada masyarakat,” katanya.

Meski terjadi kenaikan pada dua produk tersebut, Pertamina memastikan pasokan BBM di seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tetap aman dan tersedia.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di seluruh jaringan SPBU Pertamina,” tambahnya.

Pertamina menegaskan bahwa penyesuaian harga hanya berlaku untuk Pertamax dan Pertamax Green. Sejumlah produk BBM lainnya masih dipasarkan dengan harga yang sama.

Berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku mulai 10 Juni 2026:

• Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter
• Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter
• Pertamax Turbo (RON 98): Rp20.750 per liter
• Dexlite (CN 51): Rp23.000 per liter
• Pertamina Dex (CN 53): Rp24.800 per liter

Sementara itu, BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan harga. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi perusahaan, termasuk aplikasi MyPertamina, guna menghindari informasi yang tidak akurat.

Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green ini menjadi penyesuaian terbaru di tengah fluktuasi harga energi global yang terus memengaruhi biaya penyediaan dan distribusi bahan bakar di dalam negeri.

Monitorday.com – Ekonom Chatib Basri membantah kabar yang menyebut dirinya ditawari posisi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Usai bertemu Presiden, mantan Menteri Keuangan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu menegaskan bahwa pembicaraan yang berlangsung di Istana semata-mata membahas perkembangan dan kondisi perekonomian nasional.

“Tidak ada (tawaran menjadi Menteri Keuangan). Kami membahas soal ekonomi,” kata Chatib kepada wartawan.

Ia juga membantah berada dalam forum yang sama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang namanya turut disebut-sebut dalam spekulasi perombakan kabinet.

Menurut Chatib, dirinya hadir bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN), termasuk Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

“Pak Menkes? Tidak ada. Saya bersama DEN saja,” ujarnya.

Kehadiran sejumlah tokoh di Istana Kepresidenan memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perombakan Kabinet Merah Putih. Nama Chatib Basri belakangan ramai diperbincangkan sebagai kandidat Menteri Keuangan yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain Chatib, nama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga ikut dikaitkan dengan posisi bendahara negara dalam berbagai spekulasi yang berkembang.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai rencana pergantian Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya masih menjalankan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami ikut perintah Bapak Presiden. Jadi, komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju kita,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Purbaya mengaku tidak mengetahui sumber isu yang menyebut dirinya akan meninggalkan jabatan Menteri Keuangan. Ia menduga rumor tersebut sengaja dihembuskan untuk memengaruhi sentimen pasar.

Meski demikian, ia memastikan seluruh tugas dan tanggung jawab pengelolaan fiskal negara tetap berjalan normal.

Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengganti Menteri Keuangan dalam waktu dekat.

Menurut Prasetyo, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mendukung agenda pertumbuhan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan adanya klarifikasi dari Chatib Basri, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Istana, spekulasi mengenai pergantian Menteri Keuangan sejauh ini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pemerintah.

Monitorday.com – Pemerintah memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital seiring meningkatnya penggunaan internet di kalangan anak-anak Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkomitmen membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak melalui penguatan literasi digital, edukasi keamanan siber, serta peningkatan kapasitas pendidik dan keluarga.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (PARD) 2025–2029 yang digelar di Jakarta, Senin (8/6/2026). Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari 15 kementerian dan lembaga terkait.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar bagi dunia pendidikan. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diantisipasi untuk melindungi anak-anak dari risiko di dunia maya.

“Melalui kebijakan ini, kami memperkuat aspek keadaban dan keamanan digital yang berlaku bagi seluruh warga sekolah. Ruang lingkup pelindungannya mencakup aktivitas di ruang digital dan media daring yang berkaitan dengan proses pendidikan maupun interaksi antarwarga sekolah,” ujar Fajar.

Sebagai langkah konkret, Kemendikdasmen telah menerbitkan regulasi mengenai budaya sekolah yang aman dan nyaman sebagai landasan penguatan perlindungan peserta didik, termasuk dalam aktivitas digital.

Melalui kebijakan tersebut, materi tentang keamanan digital, etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, hingga pencegahan perundungan siber akan terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Program edukasi tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga guru dan orang tua guna meningkatkan pengawasan serta pendampingan terhadap aktivitas digital anak.

Fajar menegaskan bahwa teknologi harus menjadi sarana yang mendukung tumbuh kembang anak, bukan menjadi sumber ancaman bagi masa depan mereka.

“Teknologi seharusnya menjadi alat bantu, namun manusia tetap menjadi penentu arah yang berkeadaban sehingga mampu menciptakan ruang digital yang aman untuk semua, terutama bagi anak-anak kita,” katanya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menilai perlindungan anak di ruang digital kini menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

Berdasarkan data pemerintah, jumlah anak di Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 79,9 juta jiwa atau 28,38 persen dari total penduduk. Di sisi lain, tingkat penggunaan internet pada kelompok usia 5 hingga 17 tahun meningkat tajam, dari 49,59 persen pada 2020 menjadi 73,90 persen pada 2024.

Peningkatan akses internet tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi anak untuk belajar dan berkembang. Namun, kondisi itu juga meningkatkan risiko paparan berbagai ancaman digital, mulai dari perundungan daring, eksploitasi seksual anak, penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, hingga kekerasan berbasis teknologi.

“Memastikan ruang digital yang aman bagi anak bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban negara dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Arifah.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025, pemerintah menetapkan tiga strategi utama dalam perlindungan anak di ruang digital, yakni pencegahan, penanganan, dan kolaborasi lintas sektor.

Ketiga strategi tersebut akan diwujudkan melalui penyelarasan program edukasi, penguatan mekanisme penanganan kasus, peningkatan kapasitas pendidik dan keluarga, serta pembangunan kesadaran bersama mengenai pentingnya keamanan digital bagi anak.

Pemerintah berharap kolaborasi antar kementerian, lembaga, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif bagi generasi muda. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat reli tajam pada perdagangan Selasa (9/6/2026). Hingga pukul 15.43 WIB, indeks melonjak 7,02 persen atau naik 374,76 poin ke level 5.716,90. Kenaikan ini menjadi salah satu penguatan harian terbesar dalam beberapa waktu terakhir setelah pasar sebelumnya mengalami tekanan cukup berat.

Penguatan IHSG berlangsung hampir merata di seluruh sektor. Sebanyak 653 saham tercatat naik, hanya 104 saham yang melemah, sementara 57 saham bergerak stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp24,52 triliun dengan volume perdagangan 40,99 miliar saham dalam lebih dari 2,5 juta transaksi. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia juga meningkat menjadi sekitar Rp10.074 triliun.

Sebelumnya, IHSG sempat menguat lebih dari 5 persen menjelang akhir sesi pertama. Namun laju penguatan sempat tertahan setelah pasar merespons keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen. Kebijakan tersebut diumumkan sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengendalikan inflasi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Gubernur Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga dilakukan untuk memperkuat stabilisasi rupiah yang terdampak gejolak global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan Indonesia di mata investor asing melalui peningkatan imbal hasil investasi portofolio.

Sentimen positif pasar juga muncul setelah pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan jajaran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perbanas, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor keuangan. Dalam pertemuan tersebut, kondisi industri perbankan nasional disebut berada dalam situasi yang baik dan tetap solid di tengah dinamika pasar.

Di sisi eksternal, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga mulai mereda meski masih berada di kisaran Rp18.160 per dolar AS. Kondisi ini memberikan ruang bagi investor untuk kembali masuk ke pasar saham setelah sebelumnya dilanda aksi jual besar-besaran. Kombinasi sentimen positif dari sektor perbankan, kebijakan moneter, dan membaiknya persepsi pasar membuat IHSG berhasil mencatatkan salah satu hari terbaiknya sepanjang tahun 2026.

Bagi pelaku pasar, lonjakan lebih dari 7 persen ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan investor mulai pulih. Namun demikian, sejumlah analis masih mengingatkan bahwa volatilitas pasar tetap tinggi sehingga investor perlu mencermati perkembangan kebijakan ekonomi, pergerakan rupiah, serta kondisi geopolitik global dalam beberapa waktu ke depan.

Aktivitas perdagangan juga terpantau cukup ramai. Nilai transaksi pada sesi pagi mencapai Rp1,75 triliun dengan volume perdagangan sekitar 3,74 miliar lembar saham. Sebanyak 292 saham tercatat menguat, sementara 189 saham melemah dan 206 saham bergerak stagnan.

Penguatan IHSG turut didukung oleh membaiknya kinerja sejumlah saham perbankan besar atau big banks. Saham BBCA menguat 1,24 persen ke level Rp4.910, sedangkan BBNI naik 1,99 persen menjadi Rp3.070. Namun tidak semua saham perbankan bergerak positif. Saham BMRI masih terkoreksi 0,54 persen, sementara BBRI turun 0,39 persen.

Meski berhasil bangkit pada perdagangan pagi ini, tekanan terhadap IHSG dalam jangka menengah masih cukup terasa. Data perdagangan menunjukkan indeks masih mengalami penurunan signifikan secara bulanan, tiga bulanan, maupun enam bulanan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sentimen pasar masih dipengaruhi berbagai faktor eksternal dan domestik yang membuat investor cenderung berhati-hati.

Sebelumnya, pada penutupan perdagangan Senin (8/6/2026), IHSG melemah 252 poin atau 4,52 persen ke level 5.342. Koreksi tersebut terjadi di tengah nilai transaksi yang mencapai Rp21,22 triliun dengan lebih dari 32 miliar lembar saham berpindah tangan. Kembalinya IHSG ke zona hijau pada perdagangan Selasa menjadi sinyal awal bahwa pasar mulai mencari titik keseimbangan setelah mengalami tekanan yang cukup berat dalam beberapa waktu terakhir.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/6/2026). Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya masa tugas diplomatik para duta besar di Indonesia sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat.

Duta Besar Sumadhurika Sashikala Premawardhane menyampaikan harapannya agar hubungan Indonesia dan Sri Lanka yang telah terjalin lama dapat semakin erat. Menurutnya, kerja sama di bidang kebudayaan dan pendidikan memiliki peran penting sebagai fondasi hubungan kedua negara yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Sementara itu, Duta Besar Christopher Baltazar Montero menyoroti pentingnya kerja sama maritim antara Indonesia dan Filipina. Sebagai dua negara kepulauan besar di kawasan Asia Tenggara, kedua negara dinilai memiliki banyak kepentingan strategis yang dapat dikembangkan bersama, terutama di sektor kelautan dan konektivitas regional.

Komitmen memperluas hubungan juga disampaikan Duta Besar Menissa Rambally. Ia menyebut Indonesia sebagai inspirasi bagi Saint Lucia dalam membangun persatuan di tengah keberagaman serta mengelola wilayah kepulauan yang luas. Selain kerja sama bilateral, ia berharap kedua negara dapat berkolaborasi dalam berbagai agenda internasional yang berkaitan dengan perdamaian dan kemanusiaan.

Di sisi lain, Duta Besar Salam Al Achkar menekankan kesamaan nilai yang dimiliki Indonesia dan Lebanon, khususnya dalam menjaga toleransi, harmoni, dan keberagaman masyarakat. Ia menyatakan siap menjadi jembatan persahabatan yang semakin mempererat hubungan kedua negara di berbagai bidang.

Kehadiran para duta besar baru tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, mulai dari pendidikan, kebudayaan, ekonomi, maritim, hingga diplomasi internasional. Pemerintah Indonesia juga memandang hubungan yang kuat dengan negara-negara sahabat sebagai bagian penting dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global serta mendorong pembangunan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Monitorday.com– DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap revisi regulasi tersebut.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam sidang tersebut, seluruh peserta rapat secara aklamasi menyetujui RUU Polri untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelum pengambilan keputusan tingkat II, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah, sementara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan pendapat akhir pemerintah.

Salah satu poin paling penting dalam revisi UU Polri adalah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian berdasarkan jenjang kepangkatan. Dalam aturan baru, tamtama dan bintara dapat bertugas hingga usia paling tinggi 59 tahun. Sementara itu, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun.

Khusus bagi perwira tinggi bintang empat, termasuk jabatan Kapolri, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun atau sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan keputusan presiden. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mempertahankan pejabat kepolisian tertinggi apabila dinilai masih diperlukan dalam menjalankan tugas strategis negara.

Perubahan tersebut sekaligus mengakhiri ketentuan lama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan batas usia pensiun seluruh anggota Polri secara seragam pada usia 58 tahun. Dalam aturan sebelumnya, hanya anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan yang dapat dipertahankan hingga usia 60 tahun.

Pengesahan revisi UU Polri ini menjadi salah satu perubahan kelembagaan terbesar di tubuh kepolisian dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan DPR menilai penyesuaian usia pensiun diperlukan untuk mengoptimalkan pengalaman, kompetensi, dan kebutuhan organisasi kepolisian di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks. Namun demikian, revisi tersebut juga sempat menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang sebelumnya meminta DPR menunda pengesahan dan membuka ruang pembahasan yang lebih luas terkait substansi perubahan undang-undang tersebut.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Usai pelantikan, Said Iqbal menyatakan akan segera menyampaikan laporan, pandangan, serta analisis kebijakan terkait kesejahteraan pekerja kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara.

Menurut Said Iqbal, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen harus dibarengi dengan pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus disertai redistribusi kekayaan yang adil dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara.

Dalam pandangannya, kesejahteraan buruh ke depan harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Ketiga aspek tersebut akan menjadi fokus utama rekomendasi dan masukan yang akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti pentingnya upah yang layak bagi pekerja. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh tidak hanya terkait dengan besaran pendapatan, tetapi juga perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Untuk memperkuat rekomendasi kebijakan yang akan diberikan, Said Iqbal menyatakan akan berdiskusi dengan sejumlah kementerian terkait. Hasil kajian dan masukan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk saran, pendapat, serta analisis yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ingin memberikan perhatian lebih besar terhadap isu ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan kesejahteraan buruh, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.