Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan beras, serta kebijakan yang berpihak kepada petani. Berbagai langkah strategis tersebut menunjukkan hasil positif, dengan stok beras nasional pada Oktober 2026 mencapai 4,56 juta ton, yang disebut sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah.

“Kemudian sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026) lalu.

Mentan memastikan penguatan ketahanan pangan juga didukung potensi produksi padi yang masih berada di lahan (standing crop) dengan estimasi 10 juta ton, persediaan di sektor hotel, rumah tangga, dan lainnya sekitar 10 juta ton, serta stok di gudang sekitar 4,5 juta ton.

“Kebutuhan per bulan itu 2,5 juta ton. Artinya apa? Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” jelasnya.

Selain menjaga ketersediaan pangan, pemerintah juga terus meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Kebijakan tersebut turut mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka 131, yang menurut Mentan, merupakan capaian tertinggi sejak kemerdekaan.

“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya nilai tukar petani 131 dan ini tertinggi sejak 92 bahkan sejak Merdeka,” ungkapnya.

Penguatan sektor pertanian juga tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen. Di sisi perdagangan, pemerintah mencatat kenaikan nilai ekspor pertanian sebesar Rp166 triliun dan penurunan impor Rp41 triliun.

Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare, dengan tahap awal penggarapan 500 ribu hektare melalui sinergi Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas produksi pangan nasional seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

“Lahannya ini 2 juta hektare, kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” katanya.

Di tengah capaian tersebut, Mentan menyebut bahwa pemerintah tetap memperkuat langkah antisipasi terhadap perubahan iklim, termasuk dampak El Nino dan La Nina, serta menjaga stabilitas harga pangan. Pengawasan distribusi komoditas terus ditingkatkan menyusul adanya anomali harga ayam dan telur, ketika harga di tingkat peternak mengalami penurunan, sementara harga di tingkat konsumen justru melampaui harga eceran tertinggi.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dugaan praktik yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga mendorong peningkatan penyerapan telur melalui program pangan nasional guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat peternak maupun konsumen.

“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.

Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi yang ditemukan dijual hingga Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga Rp13.000 per kilogram. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti temuan tersebut untuk melindungi konsumen dan menjaga tata niaga pangan yang sehat.

“Dan ini tidak benar Bapak Presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” pungkasnya.

Monitorday.com– Bank Indonesia menghadapi tantangan menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tekanan nilai tukar rupiah, ketidakpastian pasar keuangan global, dan kenaikan harga sejumlah komoditas. Dalam perkembangan yang dilaporkan menjelang akhir Oktober 2026, rupiah berada di sekitar Rp17.985 per dolar Amerika Serikat pada 20 Oktober. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal masih menjadi persoalan serius bagi perekonomian Indonesia, terutama karena kebutuhan impor dan pembayaran kewajiban dalam valuta asing.

Pelemahan rupiah menjadi perhatian karena dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor ekonomi. Bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku, mesin, teknologi, dan komponen impor, kenaikan nilai dolar meningkatkan biaya produksi. Jika tekanan berlangsung lama, perusahaan menghadapi pilihan sulit: menyerap kenaikan biaya melalui penurunan margin keuntungan atau meneruskannya kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.

Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter dengan mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Dalam perkembangan kebijakan yang dilaporkan pada Oktober 2026, BI mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen. Pada saat yang sama, suku bunga Deposit Facility dinaikkan dari 4,75 persen menjadi 5 persen, sedangkan Lending Facility dipertahankan pada 6,50 persen. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga kondisi moneter domestik.

Pilihan mempertahankan suku bunga acuan mencerminkan dilema yang dihadapi otoritas moneter. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan daya tarik instrumen keuangan rupiah dan membantu meredam tekanan nilai tukar. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya kredit, menahan ekspansi dunia usaha, dan mengurangi minat masyarakat mengambil pinjaman untuk konsumsi maupun investasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga yang terlalu cepat dapat menambah tekanan terhadap rupiah apabila selisih imbal hasil dengan negara lain semakin tidak menarik bagi investor.

Tekanan juga terlihat pada perkembangan harga. Inflasi Indonesia pada September 2026 dilaporkan mencapai 3,28 persen secara tahunan, meningkat dari 3,19 persen pada Agustus. Inflasi inti tercatat 2,84 persen, sedangkan inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03 persen. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan harga tidak hanya berkaitan dengan kondisi moneter, tetapi juga dipengaruhi pasokan pangan, distribusi, biaya transportasi, dan gangguan produksi.

Bagi rumah tangga, persoalan utama bukan semata-mata angka inflasi tahunan, melainkan perubahan biaya hidup yang dirasakan sehari-hari. Kenaikan harga bahan pangan dan transportasi dapat mengurangi pendapatan yang tersedia untuk pendidikan, kesehatan, tabungan, dan kebutuhan lainnya. Kelompok berpendapatan rendah cenderung lebih rentan karena sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pokok.

Karena itu, stabilitas rupiah tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan suku bunga. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan, memperbaiki rantai distribusi, mengurangi hambatan logistik, dan menjaga persaingan usaha agar kenaikan biaya tidak berubah menjadi kenaikan harga yang berlebihan. Koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menjadi penting untuk mengendalikan tekanan inflasi tanpa menimbulkan perlambatan ekonomi yang tidak perlu.

Dalam jangka menengah, ketahanan rupiah sangat bergantung pada kekuatan fundamental ekonomi Indonesia. Peningkatan produktivitas industri, pengembangan ekspor bernilai tambah, pendalaman pasar keuangan, dan pengurangan ketergantungan pada impor strategis dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi terhadap gejolak eksternal. Investasi yang meningkatkan kapasitas produksi domestik juga lebih berkelanjutan dibandingkan mengandalkan arus modal jangka pendek untuk menopang nilai tukar.

Tantangan Bank Indonesia pada akhirnya bukan sekadar mempertahankan rupiah pada tingkat tertentu, melainkan menjaga agar gejolak pasar keuangan tidak berkembang menjadi tekanan berkepanjangan terhadap kegiatan ekonomi. Keberhasilan kebijakan moneter perlu diukur bersama kemampuan ekonomi menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli, dan mendorong investasi produktif. Rupiah yang stabil akan lebih bermakna apabila masyarakat dan dunia usaha juga merasakan kestabilan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Sumber: Bank Indonesia, data inflasi September 2026, serta laporan perkembangan pasar keuangan dan ekonomi global menjelang akhir Oktober 2026.

Monitorday.com – Iran memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa Teheran siap menggunakan taktik militer baru jika Washington kembali melancarkan serangan terhadap Republik Islam tersebut. Iran mengklaim strategi baru itu berpotensi mengejutkan dunia dan para pakar militer.

Anggota parlemen Iran, Feda Hossein Maleki, mengatakan Teheran terus memantau aktivitas militer AS di Timur Tengah, termasuk di sekitar Selat Hormuz.

“Kami memantau tindakan Amerika di kawasan dan sekitar Selat Hormuz. Kami telah menyampaikan kepada pihak AS bahwa jika mereka ingin memulai perang lagi, Iran akan menggunakan opsi baru,” kata Maleki kepada RIA Novosti.

Maleki menjelaskan, opsi tersebut mencakup perubahan pola operasi, pendekatan taktis, serta penerapan strategi baru dalam menghadapi militer AS. Menurut dia, pendekatan itu dapat menghadirkan kejutan bagi komunitas internasional dan kalangan militer.

Ia juga menyinggung kemampuan rudal Iran yang sebelumnya dinilai telah mengejutkan dunia, seraya mengisyaratkan bahwa Teheran memiliki kemampuan lain yang belum sepenuhnya diperhitungkan lawan.

Peringatan Iran muncul di tengah laporan mengenai langkah AS yang disebut mulai mengurangi kehadiran personel militernya di Timur Tengah.

NBC News pada Rabu melaporkan, dengan mengutip sejumlah sumber, bahwa Washington secara bertahap mengevakuasi personel militer dan diplomatiknya dari kawasan tersebut.

Langkah itu disebut menyerupai tindakan AS sebelum perang dengan Iran pecah pada Februari. Namun, Pentagon menolak memberikan komentar kepada RIA Novosti terkait laporan penarikan personel tersebut.

Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut kemudian dibalas Iran, memicu eskalasi konflik di kawasan.

Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan. Namun, kedua pihak kembali melancarkan serangan tidak lama setelah kesepakatan tersebut.

Hingga kini, konflik AS-Iran belum menemukan penyelesaian yang bertahan lama. Ancaman Teheran untuk menggunakan taktik baru menambah kekhawatiran akan kembali meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah, terutama di sekitar Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis pelayaran dan perdagangan energi dunia.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menargetkan 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank melalui Program Satu Orang Satu Rekening. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun, turun dari rencana awal sebesar Rp3,84 triliun.

Airlangga menjelaskan, pemangkasan anggaran dilakukan setelah pemerintah menyisir dan memadankan data calon penerima. Sasaran program difokuskan pada masyarakat berusia minimal 17 tahun yang belum memiliki rekening bank dan termasuk kelompok desil 1 hingga 4.

“Karena jumlahnya kan kita lihat dari yang umur 17 dan yang belum punya rekening. Kita crossing datanya (cek lagi), dicoklit (Pencocokan dan Penelitian),” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

Anggaran program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah sebelumnya merencanakan alokasi sekitar Rp3,84 triliun sebelum melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemutakhiran data penerima.

Airlangga menyatakan Program Satu Orang Satu Rekening diharapkan mampu mendongkrak inklusi keuangan nasional hingga mendekati 99 persen. Target tersebut meningkat dibandingkan indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 93,61 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.

“Dengan program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen,” kata Airlangga.

Pada September 2026, Airlangga sebelumnya menyebut sekitar 74 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening bank. Angka tersebut masih dalam proses verifikasi dan pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Saat itu, pemerintah juga merencanakan pemberian dana awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening yang dibuka.

“Dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadu-padankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta,” ujar Airlangga dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9).

Pembukaan rekening dalam program ini direncanakan melalui bank yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI).

Dengan target 25 juta penerima dari perkiraan awal 74 juta warga yang belum memiliki rekening, pemutakhiran data menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027 guna menggerakkan ekonomi dari daerah. Pembiayaan tersebut menyasar petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).

Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Presiden menginginkan agar jangkauan pembiayaan tersebut terus diperluas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perluasan kredit merupakan bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah. “Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mereka yang bekerja dan menjalankan usaha untuk menopang penghasilan keluarga.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil masyarakat dan daya beli setiap keluarga. Hal tersebut menjadi arah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan pemerintah.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden mengingatkan tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Menurutnya, pengamanan sumber daya alam dapat memperbesar kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa kesejahteraan rakyat merupakan kebanggaan dalam menjalankan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Melalui perluasan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah ingin membuka lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata melalui program AI Talent Factory untuk mencetak talenta kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang siap menjawab kebutuhan dunia kerja.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi Boni Pudjianto mengatakan, program tersebut dirancang untuk menghubungkan kompetensi akademik mahasiswa dengan pengalaman menyelesaikan berbagai persoalan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, industri, dan sektor publik.

“Keunggulan program ini adalah mahasiswa yang sudah berada di tahap akhir kuliah atau sedang mengerjakan tugas akhir langsung terlibat dalam proyek nyata yang kami siapkan. Mereka bekerja dalam tim untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi,” kata Boni dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

AI Talent Factory bertujuan menyiapkan talenta AI tingkat lanjut melalui kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Politeknik Negeri Padang (PNP).

Melalui program ini, peserta tidak hanya mempelajari fondasi keilmuan seperti data science, machine learning, dan deep learning, tetapi juga ditantang mengerjakan studi kasus yang mencerminkan kebutuhan dunia kerja.

Kemkomdigi menyiapkan berbagai kasus nyata yang berkaitan dengan program prioritas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, industri, dan sektor publik. Mahasiswa kemudian dibagi ke dalam tim-tim kecil untuk merancang solusi atas persoalan tersebut.

Dalam proses pengerjaan, peserta mendapatkan pendampingan dari mentor teknis Kemkomdigi, mentor dari pemilik kasus atau use case, serta dosen pembimbing dari masing-masing perguruan tinggi.

“Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa tim kecil untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tentu saja dengan bimbingan para mentor teknis Komdigi, mentor dari pemilik use case, dan dosen pembimbing dari masing-masing kampus,” ujar Boni.

Melalui pengalaman langsung menangani tantangan di sektor industri dan publik, AI Talent Factory diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan perusahaan.

Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan praktis serta kesiapan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

“Harapannya, setelah lulus dari perguruan tinggi, mereka akan lebih siap memasuki dunia industri dan menjadi talenta yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan,” kata Boni.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan nasional, mulai dari kesenjangan akses sekolah, mutu pembelajaran, kekurangan guru, hingga perundungan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya kemitraan tersebut saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan 2026 di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (20/10/2026). Forum bertema penguatan peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk semua itu diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan.

Mu’ti menilai Dewan Pendidikan memiliki posisi strategis dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup mengandalkan kebijakan pemerintah pusat, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

“Pemenuhan layanan pendidikan bermutu untuk semua dapat berjalan dengan baik melalui prinsip kemitraan. Dewan Pendidikan adalah mitra kami yang memberikan masukan sekaligus ide-ide cerdas agar pendidikan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mu’ti.

Ia mendorong Dewan Pendidikan turut mengawal sejumlah agenda prioritas, termasuk Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pendidikan inklusif, penguatan karakter, serta penerapan pembelajaran mendalam.

Pemerintah juga menghadapi pekerjaan rumah berupa tingginya tantangan anak tidak sekolah, kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, dan persoalan perundungan. Penanganan masalah tersebut, menurut arah kebijakan yang disampaikan, membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan pengawasan berkelanjutan.

Program Wajib Belajar 13 Tahun mencakup satu tahun pendidikan prasekolah, enam tahun sekolah dasar, tiga tahun sekolah menengah pertama, serta tiga tahun sekolah menengah atas atau sederajat. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses sekaligus memperkecil kesenjangan kesempatan belajar.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Rustono berharap Rakernas tidak berhenti pada diskusi dan penyusunan dokumen, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

“Kami berharap terjadi sinkronisasi dan kolaborasi antarlembaga dalam mengatasi permasalahan pendidikan, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani turut mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut. Ia menilai masukan objektif dari Dewan Pendidikan dapat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin menekankan pentingnya rekomendasi yang disusun berdasarkan bukti dan kondisi nyata di lapangan. Ia meminta Dewan Pendidikan berani mengungkap kekurangan layanan pendidikan agar pemerintah dapat menentukan langkah perbaikan secara tepat.

“Kami berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti serta dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan murid dan guru,” ujar Sadimin.

Kemendikdasmen berharap penguatan kemitraan dengan Dewan Pendidikan berlanjut melalui komunikasi terbuka, evaluasi berkala, dan tindak lanjut yang terukur. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan pendidikan, sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap peran besar santri dan pondok pesantren dalam sejarah perjuangan serta kemerdekaan bangsa Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan Kepala Negara saat mengawali sambutannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

“Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026,” ucap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa santri dan pondok pesantren memiliki kedudukan penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Menurut Presiden, keberadaan santri dan lembaga pendidikan pesantren tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan serta kemerdekaan Indonesia.

“Santri dan santriwati, dan pondok pesantren telah menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Presiden Prabowo pun menyampaikan pesan singkat yang penuh makna mengenai pentingnya kekompakan dan kekuatan santri dalam membangun Indonesia. Melalui pesan tersebut, Presiden Prabowo menekankan semangat persatuan dan kontribusi santri sebagai bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang semakin kuat dan maju.

“Santri kompak dan hebat, Indonesia makin kuat,” ujar Presiden Prabowo.

Jakarta [MONITORDAY] — Jaringan aktivis 98 Resolution Network menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun masa pemerintahannya berhasil mengoreksi haluan ekonomi nasional yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada utang luar negeri dan modal asing.

Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengutarakan bahwa orientasi pertumbuhan ekonomi tanpa industrialisasi dan partisipasi rakyat pada masa lalu telah menempatkan bangsa Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan di tingkat global.

“Orientasi pertumbuhan ekonomi tanpa industrialisasi dan partisipasi rakyat seperti ini telah menempatkan bangsa kita menjadi ‘bangsa kuli dan kuli diantara bangsa-bangsa’,” tegas Haris Moti di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Haris menjelaskan, guna mengakhiri ketergantungan modal asing yang kerap mendikte kebijakan negara, Presiden Prabowo melakukan konsolidasi modal dalam negeri melalui pembentukan Danantara. Badan tersebut diproyeksikan mengelola aset BUMN senilai 1 triliun dolar AS untuk menggerakkan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah memberlakukan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri paling singkat satu tahun serta menghentikan sistem anggaran defisit APBN.

“Presiden Prabowo membentuk Danantara dan bertekad menjadikannya sebagai konsolidator modal nasional dengan mengelolah aset senilai 1 triliun dolar dari BUMN yang akan menjadi sumber dana dalam menggerakkan pembangunan ekonomi,” lanjut Haris.

Tak hanya konsolidasi modal, langkah penegakan hukum terhadap transfer pricing, under invoicing, serta pendirian Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis juga diapresiasi untuk mencegah kebocoran surplus kekayaan alam Indonesia.

“Kami selaku relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad mengawal dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” tutur Haris menegaskan komitmen pengawasan terhadap kedaulatan ekonomi nasional.