Monitorday.com – Pesatnya perkembangan teknologi digital menuntut dunia pendidikan melakukan transformasi agar mampu menyiapkan generasi yang adaptif terhadap perubahan. Penguasaan teknologi dinilai tidak lagi cukup, karena peserta didik juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta mampu beradaptasi dengan tantangan yang terus berkembang.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong implementasi pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, mengatakan pendekatan tersebut dirancang agar proses belajar tidak lagi sekadar berorientasi pada hafalan, melainkan mendorong peserta didik memahami konsep secara menyeluruh dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Hal itu disampaikan Atip saat memberikan kuliah umum bertajuk Hukum Internasional dan Tantangannya pada Era Digital di Batam, Kepulauan Riau, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Minggu (28/6/2026).

Menurut Atip, transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pola komunikasi masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga tata kelola global. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, kejahatan lintas negara, hingga pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI).

“Perkembangan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat. Karena itu, generasi muda harus memiliki kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, berpikir kritis, serta memahami berbagai dampak dari perkembangan teknologi digital,” ujar Atip.

Ia menegaskan, pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kreativitas, kemampuan bernalar, serta mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Karena itu, Kemendikdasmen terus memperkuat implementasi Pembelajaran Mendalam di berbagai satuan pendidikan. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik didorong untuk belajar secara lebih bermakna, reflektif, dan relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, pendekatan Deep Learning juga diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS), sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis persoalan, menemukan solusi, dan menghasilkan inovasi.

Atip juga menekankan pentingnya literasi digital yang dibarengi dengan pemahaman etika dan tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi.

Menurutnya, setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum maupun etika yang perlu dipahami sejak dini, sehingga pendidikan karakter harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi pembelajaran.

“Setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum, etika, dan tanggung jawab yang perlu dipahami sejak dini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Atip turut menyoroti pentingnya hukum internasional yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seiring kemajuan teknologi, berbagai persoalan global kini melampaui batas negara sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang semakin erat.

“Saya ingin menegaskan bahwa hukum internasional tidak boleh menjadi artefak masa lalu, tetapi harus terus berkembang dan mampu merespons tantangan global yang dihadapi masyarakat saat ini maupun di masa depan,” tegasnya.

Program Pembelajaran Mendalam menjadi salah satu strategi utama Kemendikdasmen dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Melalui proses pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah, pemerintah berharap dapat melahirkan generasi Indonesia yang siap bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Monitorday.com – Iran menuduh Amerika Serikat (AS) telah melanggar secara terang-terangan kesepakatan damai yang sebelumnya disepakati kedua negara setelah Washington kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Sabtu (27/6), Kementerian Luar Negeri Iran mengecam serangan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengakhiri konflik.

“Serangan brutal ini, yang menargetkan fasilitas pengawasan pantai Iran, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap nota kesepahaman untuk mengakhiri perang,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.

Serangan terbaru AS terjadi pada Jumat (26/6) dengan menyasar sejumlah fasilitas militer Iran, termasuk lokasi penyimpanan rudal dan drone.

Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan operasi tersebut dilakukan sebagai respons atas serangan Iran terhadap kapal dagang berbendera Singapura yang melintasi Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa Iran telah meluncurkan sedikitnya empat drone serang ke arah kapal-kapal yang melintas di jalur pelayaran strategis tersebut. Menurutnya, sebagian besar drone berhasil dicegat, namun satu di antaranya menghantam kapal kargo asal Singapura hingga menyebabkan kerusakan.

Melalui akun Truth Social miliknya, Trump menyebut tindakan Iran sebagai “pelanggaran bodoh” terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

Senada dengan Trump, Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan bahwa Washington akan merespons setiap tindakan kekerasan dari Iran.

“Iran telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Kami telah menghormatinya. Jika mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai penerapan MoU, mereka dapat menghubungi kami,” ujar Vance.

Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim telah melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah aset milik Amerika Serikat di kawasan Teluk pada Sabtu (27/6).

IRGC juga memperingatkan bahwa Iran akan meningkatkan intensitas serangan apabila AS kembali melakukan agresi.

“Jika agresi tersebut terulang, tanggapan kami akan lebih luas daripada ini,” tegas IRGC.

Rangkaian aksi saling serang tersebut kembali meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah, meskipun kedua negara sebelumnya telah menyepakati nota kesepahaman untuk menghentikan konflik bersenjata.

Monitorday.com – Pemerintah memutuskan menunda jadwal penerbitan surat utang berdenominasi yuan atau Panda Bond dari rencana awal Juli 2026 menjadi akhir Juli 2026. Keputusan tersebut diambil setelah tingginya minat investor asal China terhadap instrumen investasi tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sejumlah manajer investasi dan bank-bank besar di China baru mengetahui rencana penerbitan Panda Bond sehingga meminta tambahan waktu untuk mengajukan proposal kepada komite investasi internal masing-masing.

“Awalnya Panda Bond akan diterbitkan pada awal Juli. Namun, beberapa fund manager besar dan bank-bank besar di sana baru mengetahui rencana ini, sehingga mereka meminta waktu tambahan untuk mengajukan proposal ke investment committee mereka,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Menurut Purbaya, pemerintah menyambut positif permintaan tersebut karena mencerminkan tingginya antusiasme investor. Penundaan dilakukan agar lebih banyak investor dapat berpartisipasi dalam penerbitan surat utang tersebut.

“Saya melihat ini sebagai sinyal yang baik. Artinya minatnya besar, sehingga penerbitan kita geser ke akhir Juli agar jumlah pembelinya semakin banyak,” katanya.

Tingginya permintaan juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan peningkatan nilai penerbitan. Target awal sekitar 1 miliar dolar AS berpeluang dinaikkan apabila kondisi pasar dan permintaan investor terus menguat.

“Kita akan melihat kondisi pasar. Kalau demand-nya besar, tentu nilai penerbitannya bisa kita tingkatkan,” ujar Purbaya.

Pemerintah mencatat kebutuhan penerbitan obligasi global tahun ini masih sekitar 3 miliar dolar AS. Jika respons pasar China tetap positif, Panda Bond diharapkan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pembiayaan tersebut.

Selain meningkatkan target penerbitan, pemerintah juga akan menerapkan skema Local Currency Transaction (LCT). Melalui mekanisme ini, investor China bertransaksi menggunakan mata uang Renminbi, sementara pemerintah Indonesia menerima dana dalam bentuk rupiah melalui kerja sama Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBOC).

Menurut Purbaya, skema tersebut akan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat sekaligus membantu menekan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah China bersama PBOC telah memberikan dukungan penuh terhadap penerbitan Panda Bond Indonesia, termasuk mempercepat proses perizinan. Sejumlah bank besar di China bahkan telah menyatakan minat untuk menjadi penjamin emisi (underwriter) guna memperluas pemasaran surat utang Indonesia di pasar China.

“Ke depan, saya akan mengizinkan mereka menjadi underwriter sehingga pemasaran obligasi Indonesia di China bisa semakin luas,” kata Purbaya.

Monitorday.com – Nilai tukar mata uang Rupiah ditutup melemah signifikan terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan pasar valuta asing akhir pekan ini. Pergerakan mata uang garuda berada di bawah tekanan besar sejak pembukaan perdagangan pagi hari akibat minimnya sentimen positif dari dalam negeri.

Para analis keuangan menyatakan bahwa koreksi ini dipicu oleh rilis data ekonomi terbaru dari negara-negara maju yang melampaui ekspektasi pasar. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran para investor global mengenai arah kebijakan suku bunga acuan dalam beberapa bulan ke depan.

Akibat situasi tersebut, aliran modal asing keluar secara masif dari pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju aset aman. Fenomena pelarian modal ke aset yang lebih aman ini secara langsung menekan posisi cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar domestik.

Bank Indonesia segera merespons pelemahan ini dengan melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing secara terukur. Langkah stabilisasi tersebut difokuskan pada pasar spot serta pasar domestik berjangka guna menahan laju penurunan agar tidak merosot terlalu dalam.

Selain intervensi pasar, otoritas moneter juga terus mengoptimalkan instrumen penyerapan valuta asing hasil ekspor dari para pengusaha lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu menambah pasokan likuiditas dolar di dalam negeri secara berkelanjutan untuk jangka menengah.

Sektor riil dan para pelaku usaha impor kini mulai mengantisipasi kenaikan biaya produksi akibat membengkaknya harga bahan baku dari luar negeri. Jika kondisi ini berlangsung lama, potensi kenaikan harga barang di tingkat konsumen atau inflasi diperkirakan sulit dihindari.

Meskipun menghadapi tekanan berat, fundamental ekonomi nasional dinilai masih cukup tangguh untuk meredam guncangan eksternal yang terjadi saat ini. Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen menjaga sinergi kebijakan fiskal dan moneter demi mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Monitorday.com – Indonesia memasuki babak baru dalam upaya menjadi anggota Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Bersama Filipina dan Uni Emirat Arab (UEA), Indonesia akan memulai pembicaraan persiapan sebagai tahapan awal sebelum memasuki negosiasi resmi untuk bergabung dengan blok perdagangan bebas tersebut.

Keputusan itu disepakati dalam pertemuan virtual para menteri negara anggota CPTPP yang digelar pada Jumat (26/6/2026). Berdasarkan pernyataan bersama, para pejabat senior negara anggota akan memulai pembahasan teknis guna menilai kesiapan Indonesia, Filipina, dan UEA dalam memenuhi standar serta ketentuan yang berlaku di CPTPP.

Tahap persiapan tersebut menjadi mekanisme awal sebelum negosiasi aksesi secara penuh dilakukan. Pembahasan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari liberalisasi perdagangan, akses pasar, hingga harmonisasi regulasi yang menjadi syarat utama keanggotaan.

Saat ini CPTPP beranggotakan 12 negara, yakni Jepang, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam, dan Inggris. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari Trans-Pacific Partnership (TPP) setelah Amerika Serikat menarik diri pada 2017.

Sebelumnya, dalam pernyataan bersama para menteri CPTPP pada 2025, Indonesia, Filipina, dan UEA dinilai telah memenuhi prinsip dasar untuk memulai proses aksesi, termasuk komitmen mengadopsi standar tinggi dalam perdagangan bebas. Proses tersebut memang ditargetkan mulai berjalan pada 2026.

Bagi Indonesia, dimulainya pembicaraan ini menjadi bagian dari strategi memperluas akses pasar ekspor sekaligus meningkatkan daya tarik investasi asing. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah aktif melakukan diplomasi ekonomi dengan sejumlah negara anggota CPTPP, termasuk Inggris dan Australia, guna mempercepat proses keanggotaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai penyesuaian regulasi domestik agar selaras dengan ketentuan CPTPP. Indonesia juga telah memperoleh dukungan dari Inggris dan Australia agar proses aksesi dapat dipercepat bersama negara-negara kandidat lainnya.

Selain membahas calon anggota baru, para menteri CPTPP juga menegaskan komitmen untuk segera menyelesaikan proses keanggotaan Kosta Rika. Sementara itu, kelompok kerja diminta mempercepat peninjauan terhadap permohonan aksesi Uruguay.

Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota CPTPP juga menyatakan keinginan untuk memperkuat hubungan dengan Uni Eropa melalui dialog strategis di bidang perdagangan dan investasi. Langkah ini dinilai penting guna memperluas kerja sama ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan global.

Apabila resmi bergabung, Indonesia berpotensi memperoleh akses pasar yang lebih luas ke negara-negara anggota CPTPP melalui pengurangan hambatan perdagangan, peningkatan arus investasi, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Di sisi lain, keanggotaan juga menuntut Indonesia untuk terus menyesuaikan berbagai regulasi nasional agar memenuhi standar tinggi yang diterapkan dalam perjanjian tersebut. Dengan dimulainya pembicaraan persiapan, Indonesia kini selangkah lebih dekat menuju salah satu blok perdagangan bebas terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik.

Monitorday.com – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menargetkan Bandara Husein Sastranegara, Bandung, kembali beroperasi penuh mulai 17 September 2026. Bandara tersebut nantinya akan kembali melayani penerbangan pesawat jet untuk rute domestik maupun internasional setelah seluruh persiapan operasional dinyatakan memenuhi standar keselamatan dan pelayanan.

Kepastian tersebut mengacu pada Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan kesiapan operasional Bandara Husein Sastranegara telah melalui serangkaian kunjungan dan evaluasi. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah peningkatan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dari kategori 5 menjadi kategori 7 agar mampu melayani operasional pesawat jet komersial.

Direktur Utama InJourney Airports, Mohammad R. Pahlevi, mengatakan pihaknya telah membentuk Tim Operational Readiness Activation and Transition (ORAT) untuk memastikan seluruh aspek operasional berjalan sesuai standar.

“Persiapan yang dilakukan mengacu kepada Surat Dirjen Perhubungan Udara, di mana ditekankan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan harus memenuhi persyaratan agar optimalisasi berjalan baik dan lancar,” ujarnya.

Sejumlah langkah teknis telah dilakukan untuk mendukung pengoperasian kembali bandara. Di antaranya peningkatan kapasitas layanan keselamatan melalui penambahan kendaraan pemadam jenis Foam Tender dan penguatan fasilitas PKP-PK.

Selain itu, InJourney Airports juga menambah jumlah personel Aviation Security (Avsec), melengkapi peralatan keamanan seperti detektor logam dan kamera pengawas (CCTV), serta melakukan pelapisan ulang (overlay) landas pacu agar mampu menahan beban pesawat jet berbadan sedang.

Revitalisasi juga mencakup penataan terminal penumpang domestik dan internasional guna meningkatkan kenyamanan serta kualitas layanan bagi pengguna jasa bandara.

Pada tahap awal operasional, yakni periode Juli hingga September 2026, Bandara Husein Sastranegara diproyeksikan melayani sekitar 3.000 penumpang per hari. Jumlah tersebut masih berada di bawah tingkat pelayanan sebelum operasional bandara dialihkan, yang pernah mencapai 10.000 hingga 12.000 penumpang setiap hari.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung turut mempersiapkan infrastruktur penunjang di sekitar kawasan bandara. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan perbaikan akses jalan, penerangan jalan umum (PJU), hingga fasilitas parkir terus dipercepat agar mampu mendukung meningkatnya aktivitas penerbangan.

Ia menambahkan, mulai Agustus 2026 pesawat jet seperti Boeing 737-500 dan Airbus A320 ditargetkan sudah dapat beroperasi dari Bandara Husein Sastranegara.

“Keberadaan kembali bandara internasional di Kota Bandung dapat memperkuat daya saing daerah, meningkatkan sektor pariwisata, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru,” kata Farhan.

Menurutnya, reaktivasi Bandara Husein Sastranegara diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Bandung Raya, terutama pada sektor transportasi, logistik, perdagangan, dan pariwisata.

Menjelang pengoperasian penuh pada 17 September 2026, InJourney Airports terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI Angkatan Udara, maskapai penerbangan, perusahaan ground handling, hingga instansi Imigrasi dan Bea Cukai. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh layanan operasional bandara berjalan aman, lancar, dan siap melayani masyarakat sejak hari pertama beroperasi kembali.

Monitorday.com – Pemerintah terus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Dalam evaluasi terbaru, pemerintah menetapkan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebagai prioritas utama penerima manfaat.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat efektivitas program nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan kelompok 3B diprioritaskan karena menjadi sasaran paling strategis dalam intervensi gizi sejak masa awal kehidupan.

“Intervensi gizi paling efektif memang berada pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, mereka menjadi prioritas dalam penataan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Qodari di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Selain kelompok rentan, pemerintah juga memberikan perhatian lebih kepada masyarakat di wilayah 3T yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi akses layanan maupun ketersediaan fasilitas pendukung.

“Daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini mungkin belum mendapatkan perhatian secara maksimal juga akan menjadi fokus utama pemerintah,” katanya.

Menurut Qodari, Program MBG telah memberikan manfaat nyata melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin bagi peserta didik selama kegiatan belajar di sekolah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mendukung tumbuh kembang anak Indonesia.

Meski demikian, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Karena itu, evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Penyempurnaan akan difokuskan pada peningkatan kandungan gizi makanan, standar higienitas, hingga tata kelola distribusi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

“Saya kira akan banyak perubahan yang dilakukan ke depan. Insya Allah kualitas gizi, kualitas kesehatan, serta higienitas makanan yang diterima anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui akan semakin baik,” ujar Qodari.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program MBG. Presiden telah menugaskan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membenahi tata kelola program agar berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai sasaran.

Seluruh rencana perbaikan, lanjut Qodari, akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bagian dari pengawasan langsung pemerintah terhadap program prioritas nasional tersebut.

Dalam proses evaluasi, pemerintah juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Lembaga tersebut telah menerima paparan mengenai rencana pengembangan MBG sekaligus memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program.

Salah satu bahan evaluasi berasal dari survei DEN terhadap sekitar 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Survei tersebut memotret pelaksanaan Program MBG di lapangan, mulai dari mekanisme distribusi hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Temuan dari survei tersebut akan menjadi bahan masukan yang sangat penting bagi pimpinan BGN dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan,” kata Qodari.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, program ini juga diarahkan untuk mempercepat penurunan stunting melalui intervensi kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Melalui evaluasi dan pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah berharap Program MBG semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan gizi.

Monitorday.com – Program revitalisasi satuan pendidikan yang dijalankan pemerintah tidak hanya menghadirkan bangunan sekolah yang lebih layak dan modern, tetapi juga membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Melalui pola pembangunan berbasis swakelola, warga dilibatkan langsung dalam proses revitalisasi sehingga memperoleh manfaat ekonomi sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap sekolah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat meresmikan hasil Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SD Negeri 05 Pontianak Timur, Kalimantan Barat, Kamis (25/6/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik sekolah bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.

“Revitalisasi ini bukan tujuan akhir, tetapi bagian dari usaha dan kebijakan yang muaranya adalah peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, pembenahan sarana dan prasarana dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, nyaman, dan mampu mendorong semangat belajar peserta didik.

Tidak hanya memperbaiki bangunan, Kemendikdasmen juga memperkuat transformasi pembelajaran melalui penyediaan Interactive Flat Panel (IFP), peningkatan kompetensi guru, serta penerapan metode pembelajaran mendalam (deep learning).

Perubahan tersebut mulai dirasakan oleh warga SD Negeri 05 Pontianak Timur. Sebelum direvitalisasi, sekolah memiliki keterbatasan dari sisi pencahayaan, sirkulasi udara, hingga fasilitas pembelajaran yang dinilai belum memadai.

Kini suasana belajar berubah lebih nyaman. Kepala SD Negeri 05 Pontianak Timur, Bona Ventura, mengatakan para siswa datang ke sekolah dengan semangat yang jauh lebih tinggi, sementara guru dapat mengajar dengan lebih tenang dan fokus.

“Para siswa kini datang dengan wajah gembira dan rasa bangga yang tinggi terhadap sekolah. Para guru kini bekerja dengan ketenangan dan kenyamanan yang lebih besar sehingga mereka sepenuhnya dapat mencurahkan perhatian pada pembelajaran dan pembentukan karakter para siswa,” katanya.

Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, program revitalisasi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Melalui mekanisme swakelola yang melibatkan Tim Pembangunan Persiapan Satuan Pendidikan (P2SP), warga setempat, termasuk orang tua siswa, diberi kesempatan terlibat sebagai tenaga kerja dalam pembangunan sekolah.

Skema tersebut tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan sementara serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga fasilitas pendidikan.

“Bagi warga sekolah, revitalisasi ini tidak hanya berdiri tegak, tetapi menjadi bukti bahwa pemerintah hadir dalam membangun pendidikan hingga ke ruang yang paling kecil,” ujar Bona.

Secara nasional, Kemendikdasmen mencatat sebanyak 16.167 satuan pendidikan berhasil direvitalisasi sepanjang 2025 dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen.

Pada 2026, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran APBN untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menambah program revitalisasi untuk 60.000 sekolah sehingga total target revitalisasi tahun ini mencapai 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Di Kota Pontianak, pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebutkan program revitalisasi telah menjangkau 15 satuan pendidikan pada 2025 dan berlanjut ke 12 sekolah pada 2026, sehingga total 27 sekolah telah memperoleh revitalisasi.

Ia menargetkan pada 2029 sebanyak 95 persen sarana dan prasarana sekolah negeri di Pontianak berada dalam kondisi baik, modern, dan representatif. Pemerintah Kota Pontianak juga terus memperkuat fasilitas pendidikan berbasis digital, mendukung sekolah swasta dan madrasah, serta menyiapkan lahan bagi pembangunan fasilitas pendidikan baru untuk mengatasi persoalan daya tampung peserta didik.

Melalui program revitalisasi yang berkelanjutan, pemerintah berharap kualitas pendidikan nasional semakin meningkat sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

Monitorday.com – Pemerintah terus mematangkan rencana penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga. Skema distribusinya akan mengikuti pola penyaluran LPG subsidi melalui jaringan agen dan pangkalan resmi PT Pertamina (Persero).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, mengatakan distribusi CNG akan menggunakan mekanisme yang sama seperti LPG 3 kg yang telah diterapkan selama ini.

“Di mana ada fungsi agen, ada fungsi pangkalan, ya itu memang harus dikerjasamakan dengan Pertamina. Pola yang dijalankan untuk CNG persis seperti pola distribusi LPG,” ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Laode, masyarakat tidak perlu membeli tabung CNG. Tabung akan menjadi milik badan usaha atau penyedia gas, sementara konsumen hanya membeli isi gas dan menukarkan tabung kosong dengan tabung yang telah terisi.

“Tabungnya nanti bukan dibeli oleh masyarakat, tetapi milik badan usaha. Jadi masyarakat tinggal tukar saja,” katanya.

Pemerintah menegaskan skema tersebut disiapkan agar peralihan dari LPG ke CNG tidak menambah beban masyarakat. Selain tidak diwajibkan membeli tabung baru, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme pembatasan jumlah tabung yang dapat digunakan setiap rumah tangga agar distribusi lebih tepat sasaran.

Sistem peminjaman tabung ini akan diterapkan seperti pada LPG 3 kg. Setelah isi gas habis, masyarakat cukup menukarkan tabung kosong dengan tabung yang telah diisi ulang melalui agen atau pangkalan resmi.

Program CNG 3 kg merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini terus meningkat.

Pemerintah menargetkan proyek percontohan (pilot project) mulai berjalan pada 2026 dengan fokus awal di sejumlah kota besar di Pulau Jawa sebelum diperluas ke wilayah lain di Indonesia.

Laode menjelaskan, pengembangan CNG untuk rumah tangga memerlukan standar keamanan yang lebih tinggi karena tekanan gas di dalam tabung mencapai sekitar 250 bar, jauh lebih besar dibandingkan tekanan LPG yang berkisar 5–10 bar. Oleh karena itu, desain tabung beserta sistem pengamannya harus melalui pengujian ketat oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Pada tahap awal implementasi, pemerintah memperkirakan membutuhkan sekitar 100 ribu tabung CNG 3 kg. Sebagian tabung masih akan diimpor karena teknologi produksinya belum tersedia di dalam negeri. Namun, pemerintah berharap meningkatnya penggunaan CNG dapat mendorong investasi industri manufaktur tabung CNG di Indonesia.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus menekan impor LPG yang selama ini menjadi salah satu beban anggaran negara.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menilai akademisi dan peneliti memiliki peran strategis dalam menghadirkan berbagai inovasi untuk menjawab tantangan nasional sekaligus mendukung pengembangan industri di tanah air. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat (26/06/2026).

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan strategis yang memerlukan terobosan dan inovasi. Oleh karena itu, Kepala Negara mengungkapkan secara konsisten berdialog dengan para ilmuwan dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk mencari solusi dari kebutuhan berbagai sektor strategis.

“Saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya datang, saya minta orang-orang terpintar, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya profesor-profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus impor gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektare di Malaysia produknya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri?” ungkap Presiden.

Presiden menilai, berbagai inovasi yang mulai dikembangkan saat ini menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam menjawab tantangan nasional, salah satunya adalah kemajuan dalam pengembangan mobil nasional. Kepala Negara pun mengungkapkan kebanggaannya saat menggunakan kendaraan hasil karya anak bangsa pada hari pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia,” ujar Presiden.

Meskipun masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, Presiden menilai bahwa setiap inovasi masih terus membutuhkan proses penyempurnaan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung pengembangan teknologi dan industri nasional agar semakin kompetitif.

“Tidak apa-apa, minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa,” pungkasnya.