Monitorday.com – Pemerintah terus mematangkan rencana penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga. Skema distribusinya akan mengikuti pola penyaluran LPG subsidi melalui jaringan agen dan pangkalan resmi PT Pertamina (Persero).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, mengatakan distribusi CNG akan menggunakan mekanisme yang sama seperti LPG 3 kg yang telah diterapkan selama ini.

“Di mana ada fungsi agen, ada fungsi pangkalan, ya itu memang harus dikerjasamakan dengan Pertamina. Pola yang dijalankan untuk CNG persis seperti pola distribusi LPG,” ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Laode, masyarakat tidak perlu membeli tabung CNG. Tabung akan menjadi milik badan usaha atau penyedia gas, sementara konsumen hanya membeli isi gas dan menukarkan tabung kosong dengan tabung yang telah terisi.

“Tabungnya nanti bukan dibeli oleh masyarakat, tetapi milik badan usaha. Jadi masyarakat tinggal tukar saja,” katanya.

Pemerintah menegaskan skema tersebut disiapkan agar peralihan dari LPG ke CNG tidak menambah beban masyarakat. Selain tidak diwajibkan membeli tabung baru, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme pembatasan jumlah tabung yang dapat digunakan setiap rumah tangga agar distribusi lebih tepat sasaran.

Sistem peminjaman tabung ini akan diterapkan seperti pada LPG 3 kg. Setelah isi gas habis, masyarakat cukup menukarkan tabung kosong dengan tabung yang telah diisi ulang melalui agen atau pangkalan resmi.

Program CNG 3 kg merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini terus meningkat.

Pemerintah menargetkan proyek percontohan (pilot project) mulai berjalan pada 2026 dengan fokus awal di sejumlah kota besar di Pulau Jawa sebelum diperluas ke wilayah lain di Indonesia.

Laode menjelaskan, pengembangan CNG untuk rumah tangga memerlukan standar keamanan yang lebih tinggi karena tekanan gas di dalam tabung mencapai sekitar 250 bar, jauh lebih besar dibandingkan tekanan LPG yang berkisar 5–10 bar. Oleh karena itu, desain tabung beserta sistem pengamannya harus melalui pengujian ketat oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Pada tahap awal implementasi, pemerintah memperkirakan membutuhkan sekitar 100 ribu tabung CNG 3 kg. Sebagian tabung masih akan diimpor karena teknologi produksinya belum tersedia di dalam negeri. Namun, pemerintah berharap meningkatnya penggunaan CNG dapat mendorong investasi industri manufaktur tabung CNG di Indonesia.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus menekan impor LPG yang selama ini menjadi salah satu beban anggaran negara.

Monitorday.com– Vatikan kembali menjadi salah satu suara moral paling berpengaruh dalam perdebatan global mengenai kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Melalui ensiklik Magnifica Humanitas: On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence, Paus Leo XIV mengingatkan bahwa perkembangan AI, termasuk riset menuju agentic AI yang mampu mengambil keputusan dan menjalankan tugas secara otonom, harus tetap diarahkan untuk melayani manusia, bukan menggantikannya.

Dokumen tersebut memang tidak secara eksplisit menggunakan istilah “agentic AI”, tetapi prinsip-prinsip yang disampaikan sangat relevan terhadap arah perkembangan teknologi tersebut. Paus menegaskan bahwa AI tidak boleh menjadi pusat pengambilan keputusan yang menghilangkan akuntabilitas manusia. Seluruh keputusan yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia, terutama dalam bidang kesehatan, keamanan, keadilan, dan peperangan, harus tetap berada dalam “rantai tanggung jawab” manusia. Dengan kata lain, AI dapat menjadi alat bantu yang canggih, tetapi tidak boleh menjadi pengganti pertimbangan moral manusia.

Bagi komunitas riset AI, pesan tersebut dapat dipandang sebagai semacam “fatwa moral” atau pedoman etika, meskipun dalam tradisi Gereja Katolik dokumen Paus bukanlah fatwa sebagaimana dikenal dalam tradisi Islam. Ensiklik ini memberikan arahan normatif bahwa inovasi AI harus menghormati martabat manusia, keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Paus juga memperingatkan bahwa konsentrasi kekuatan AI pada segelintir perusahaan maupun negara berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi dan mengikis kebebasan individu.

Dalam konteks agentic AI, arahan tersebut memiliki implikasi penting bagi dunia akademik dan industri. Riset tidak hanya dituntut mengejar peningkatan kemampuan model dalam melakukan perencanaan, penggunaan alat (tool use), koordinasi antarsistem, atau pengambilan keputusan otomatis, tetapi juga harus membangun mekanisme pengawasan (human oversight), transparansi, audit, dan kemampuan manusia untuk menghentikan maupun mengoreksi tindakan AI. Pendekatan ini sejalan dengan berbagai kerangka tata kelola AI internasional yang menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir dalam sistem berisiko tinggi.

Paus Leo XIV juga mengaitkan revolusi AI dengan perubahan sosial yang pernah terjadi pada era Revolusi Industri. Sebagaimana Gereja Katolik melalui Rerum Novarum pernah merespons persoalan hak-hak pekerja pada abad ke-19, kini AI dipandang sebagai tantangan sosial baru yang memerlukan landasan etika yang kuat. Oleh karena itu, penelitian mengenai agentic AI diharapkan tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi atau keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerjaan, demokrasi, relasi sosial, dan perlindungan kelompok rentan.

Berkembangnya agentic AI diperkirakan akan menjadi salah satu fokus utama penelitian AI dalam beberapa tahun mendatang. Karena kemampuannya menjalankan rangkaian tugas secara mandiri, teknologi ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas di sektor kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga industri. Namun, sebagaimana ditegaskan Vatikan, semakin tinggi tingkat otonomi AI, semakin besar pula kebutuhan akan tata kelola yang menjamin bahwa manusia tetap menjadi subjek utama dalam setiap keputusan penting. Pesan tersebut memperkuat konsensus global bahwa masa depan AI bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan algoritma, tetapi juga oleh kualitas etika yang membimbing pengembangannya.

Monitorday.com– Prospek ekonomi Indonesia pada Juli 2026 diperkirakan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang relatif kuat meskipun ketidakpastian global masih membayangi. Berbagai indikator menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga berkat tingginya konsumsi rumah tangga, berlanjutnya proyek investasi, serta kebijakan pemerintah yang berfokus pada efisiensi anggaran dan penguatan daya saing nasional. Momentum tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah perlambatan sejumlah negara mitra dagang.

Dari sisi fiskal, pemerintah terus mengedepankan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih efisien. Langkah penghematan belanja pemerintah yang diklaim mencapai ratusan triliun rupiah diharapkan dapat memperluas ruang fiskal untuk mendukung program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri, makan bergizi gratis, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Efisiensi tersebut juga diharapkan mampu menjaga defisit APBN tetap terkendali dan meningkatkan kepercayaan investor.

Sementara itu, kebijakan moneter juga mulai menunjukkan hasil positif. Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan guna menjaga stabilitas nilai tukar mulai memperkuat kepercayaan pasar terhadap aset keuangan domestik. Rupiah menunjukkan tren penguatan dibandingkan beberapa pekan sebelumnya, didukung oleh masuknya kembali aliran modal asing ke pasar obligasi dan saham Indonesia. Stabilitas nilai tukar menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi impor dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Di sektor riil, investasi diperkirakan tetap menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi mineral, pengembangan kawasan industri, pembangunan ekosistem kendaraan listrik, serta investasi pada sektor energi terbarukan masih menjadi daya tarik utama bagi investor domestik maupun asing. Selain itu, pembangunan infrastruktur logistik dan digital diperkirakan akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa sehingga memperkuat daya saing industri nasional.

Namun demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai. Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga negara maju, volatilitas harga komoditas, serta dinamika geopolitik dapat memengaruhi ekspor Indonesia dan arus modal internasional. Di dalam negeri, tantangan berupa peningkatan produktivitas industri, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan daya beli masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan kebijakan yang konsisten.

Apabila stabilitas makroekonomi dapat dipertahankan, investasi terus mengalir, dan reformasi struktural berjalan sesuai rencana, Indonesia memiliki peluang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen sepanjang 2026. Didukung konsumsi domestik yang kuat dan keberlanjutan proyek strategis nasional, Juli 2026 berpotensi menjadi periode penting yang memperkuat optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional pada semester kedua tahun ini.

Bagi pelaku usaha, semester kedua 2026 diperkirakan membuka peluang ekspansi di sektor manufaktur, perdagangan, jasa digital, konstruksi, serta ekonomi hijau. Sementara bagi pemerintah, tantangan utama adalah memastikan momentum pertumbuhan tersebut mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, serta peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Monitorday.com-Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah program prioritas nasional mulai memperlihatkan capaian yang signifikan. Pemerintah menempatkan berbagai program tersebut sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa.

Program yang paling menonjol adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain meningkatkan asupan gizi masyarakat, MBG juga menciptakan efek berganda terhadap ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan jaringan dapur penyedia makanan.

Di sektor kesehatan, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu upaya terbesar pemerintah dalam membangun budaya deteksi dini penyakit. Program ini memungkinkan masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa biaya sehingga berbagai penyakit tidak menular dapat ditemukan lebih cepat sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat dan mahal untuk ditangani. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menjalankan program penuntasan tuberkulosis serta pembangunan rumah sakit berkualitas untuk memperluas akses layanan kesehatan.

Pada bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan, pemerintah mengembangkan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini dipadukan dengan rehabilitasi sekolah serta pembangunan Sekolah Unggul Garuda untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan yang lebih merata.

Sementara itu, Program 3 Juta Rumah mulai menunjukkan perkembangan dengan ratusan ribu unit rumah yang telah dibangun maupun direnovasi. Program ini tidak hanya menyediakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri konstruksi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor bahan bangunan. Dampaknya menjangkau berbagai lapisan ekonomi mulai dari pekerja bangunan hingga pelaku usaha kecil di daerah.

Di tingkat desa, pemerintah mengandalkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Program ini dirancang untuk memperkuat akses permodalan, distribusi barang, pemasaran hasil produksi, dan pengembangan usaha masyarakat. Bersama program Kampung Nelayan serta penguatan UMKM, koperasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pada sektor pangan, pemerintah menjalankan program lumbung pangan, pembangunan bendungan, dan pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Investasi pada infrastruktur pertanian ini bertujuan meningkatkan produktivitas lahan, menjaga stabilitas pasokan pangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas strategis.

Secara keseluruhan, sepuluh program prioritas yang mencakup MBG, CKG, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, Lumbung Pangan, pembangunan bendungan dan irigasi, penuntasan tuberkulosis, serta pembangunan rumah sakit berkualitas dirancang untuk mengatasi berbagai dimensi kemiskinan secara bersamaan. Mulai dari gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, akses ekonomi, hingga produktivitas masyarakat.

Pengamat menilai keberhasilan jangka panjang program-program tersebut akan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, pengawasan anggaran, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan program. Namun, berbagai capaian awal yang mulai terlihat menunjukkan bahwa agenda pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat mulai bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi yang lebih luas di lapangan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (25/06/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait percepatan pengembangan sejumlah sektor industri strategis nasional.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Brian menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan akselerasi pengembangan sejumlah bidang industri nasional mulai dari farmasi hingga otomotif.

“Banyak program mulai dari farmasi, pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil nasional, motor nasional, dan lain-lain ya, program-program hilirisasi itu bisa dipercepat,” ujar Brian dalam keterangannya usai pertemuan.

Sejalan dengan target percepatan tersebut, Brian menjelaskan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mendukung pengembangan industri nasional. Menurutnya, Presiden menginstruksikan agar perguruan tinggi dalam negeri mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang strategis yang tengah dikembangkan.

“Kami diminta memastikan SDM-SDM, lulusan-lulusan perguruan tinggi kita tuh nantinya betul-betul bisa memenuhi, bisa memenuhi kebutuhan SDM untuk pengembangan industrialisasi yang memang tidak sedikit itu kan. Yang mulai dari mineral, kemudian ada aquaculture, aquafarming juga banyak, kemudian hilirisasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Brian menegaskan bahwa ketersediaan SDM yang kompeten harus berjalan seiring dengan percepatan pengembangan industri. Karena itu, jajarannya akan memetakan dan menghitung kebutuhan tenaga ahli agar tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan perguruan tinggi.

“Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang baik,” pungkasnya.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama TNI Angkatan Darat (AD) mempercepat rehabilitasi sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Pemerintah menargetkan sebagian besar sekolah yang rusak dapat kembali digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

Kolaborasi tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota agar proses rehabilitasi berjalan lebih cepat tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah terus mengupayakan agar peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang aman selama proses pembangunan berlangsung.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran TNI AD yang telah bermitra dengan kami dalam proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah terdampak bencana,” kata Mu’ti saat meninjau pembangunan sekolah di Aceh.

Menurut Mu’ti, sekolah yang masih menunggu proses pembangunan maupun relokasi tetap dapat menyelenggarakan pembelajaran melalui ruang kelas darurat yang telah disiapkan Kemendikdasmen.

Salah satu sekolah yang tengah direhabilitasi adalah SD Negeri Utue. Sekolah tersebut memperoleh anggaran Rp1,83 miliar untuk memperbaiki tujuh ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang administrasi, toilet, pengadaan perabot, serta penataan lingkungan sekolah.

Komandan Pelaksana Rehabilitasi, Letkol Inf. Arino Vranta Sinurat, mengatakan SD Negeri Utue merupakan bagian dari program rehabilitasi 190 sekolah terdampak bencana yang dikerjakan TNI AD di Aceh.

“Kami mengerjakan ruang kelas, ruang administrasi, kamar mandi, pengadaan mebel, hingga penataan lingkungan sekolah dengan melibatkan tenaga sipil dan personel TNI agar pekerjaan selesai sesuai target,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin mengungkapkan terdapat 2.920 sekolah terdampak bencana di Aceh. Sebanyak 188 sekolah mengalami kerusakan berat dan 63 sekolah harus direlokasi.

“Banyak sekolah yang masih menggunakan kelas darurat bukan karena tidak ditangani, tetapi karena proses revitalisasi sedang berlangsung. Yang terpenting, pembelajaran tetap berjalan,” katanya.

Di SD Negeri Utue, kegiatan belajar tetap berlangsung meski pembangunan berjalan. Para siswa mengaku antusias menunggu ruang kelas baru yang lebih aman dan nyaman untuk digunakan pada tahun ajaran mendatang.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) menjadi salah satu program prioritas pendidikan nasional pada 2027. Program ini disiapkan untuk memperkuat kompetensi digital peserta didik sekaligus menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan penguatan Koding dan KA merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas pembelajaran melalui transformasi pendidikan berbasis digital.

“Perkembangan teknologi menjadi salah satu fokus pemerintah untuk menghadapi perubahan dunia kerja dan perkembangan teknologi,” kata Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.

Selain Koding dan KA, Kemendikdasmen juga akan memperkuat digitalisasi pembelajaran melalui penerapan pembelajaran mendalam (deep learning), pengembangan talenta dan prestasi peserta didik, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

“Kami melakukan peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran melalui digitalisasi pembelajaran, pembelajaran mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial,” ujar Mu’ti.

Secara keseluruhan, Kemendikdasmen menetapkan empat kelompok program prioritas pendidikan pada 2027.

Kelompok pertama berfokus pada pemerataan akses pendidikan melalui pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, revitalisasi satuan pendidikan, penanganan anak tidak sekolah (ATS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta pemerataan layanan satu tahun pendidikan prasekolah.

Kelompok kedua diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui digitalisasi pembelajaran, Sekolah Nasional Terintegrasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pembelajaran mendalam (deep learning), Koding dan KA, Tes Kemampuan Akademik (TKA), pengembangan talenta dan prestasi, serta penguatan karakter melalui program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Sementara itu, kelompok ketiga difokuskan pada penguatan pendidikan vokasi melalui peningkatan kualitas layanan SMK, pendidikan kecakapan kerja, pendidikan kewirausahaan, serta kemitraan vokasi dengan dunia industri.

Adapun kelompok keempat diarahkan pada pengembangan bahasa dan sastra melalui pelestarian bahasa daerah, pemartabatan bahasa Indonesia, serta penginternasionalan bahasa Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, Kemendikdasmen telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun pada Tahun Anggaran 2027.

Abdul Mu’ti menjelaskan, Kemendikdasmen telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp58,24 triliun sebagaimana tertuang dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Namun, sebagian besar anggaran tersebut telah dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional dan kebutuhan operasional kementerian.

“Maka kebutuhan untuk membiayai program lain kami usulkan agar mendapat tambahan anggaran,” kata Mu’ti.

Menurutnya, usulan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara melalui surat resmi Kemendikdasmen tertanggal 27 Mei 2026.

Monitorday.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini menangani sekitar 35 hingga 40 persen dari total interaksi layanan nasabah di industri perbankan Indonesia. Angka tersebut menunjukkan semakin besarnya peran AI dalam mendukung transformasi digital sektor jasa keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan perkembangan teknologi AI di sektor perbankan mengalami akselerasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemanfaatannya tidak lagi terbatas pada machine learning dan automasi proses, tetapi telah berkembang ke teknologi Generative AI (GenAI) hingga Agentic AI yang mampu menjalankan tugas dan mengambil keputusan secara lebih otonom.

“Perkembangan ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian penting dari transformasi digital industri perbankan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengalaman nasabah,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan survei Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) bersama IBM, tingkat adopsi AI di industri perbankan Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan.

Pada 2024, tingkat adopsi AI tercatat sekitar 30 persen. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 42 persen pada 2025 dan kembali melonjak hingga mencapai 57,9 persen pada kuartal pertama 2026.

Menurut Dian, peningkatan pemanfaatan AI tidak hanya terjadi pada layanan pelanggan, tetapi juga merambah ke berbagai fungsi internal perbankan. Sejumlah bank telah mengembangkan pusat pengetahuan atau knowledge hub berbasis AI yang mengintegrasikan dokumen perusahaan, kebijakan internal, prosedur operasional, hingga regulasi ke dalam satu sistem terpadu.

Dengan teknologi tersebut, karyawan dapat mengakses informasi secara lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung kualitas layanan kepada nasabah sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan.

Pemanfaatan AI dalam layanan pelanggan banyak diterapkan melalui chatbot dan asisten virtual berbasis Large Language Model (LLM) serta Retrieval Augmented Generation (RAG). Teknologi ini memungkinkan interaksi yang lebih natural, responsif, dan kontekstual dalam melayani kebutuhan nasabah.

Layanan yang dapat ditangani AI mencakup pengecekan saldo dan rekening, penyampaian informasi produk, penanganan keluhan, hingga layanan dalam berbagai bahasa.

Implementasi teknologi tersebut juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional perbankan. OJK mencatat pemanfaatan AI mampu menekan biaya operasional hingga puluhan miliar rupiah per tahun serta meningkatkan kecepatan respons layanan secara drastis.

Secara keseluruhan, penggunaan AI disebut mampu memangkas waktu penyelesaian layanan lebih dari 60 persen dibandingkan metode konvensional.

Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, OJK mengingatkan bahwa implementasi AI tetap harus dibarengi dengan tata kelola yang kuat untuk meminimalkan risiko.

Sebagai bentuk antisipasi, pada April 2025 OJK telah meluncurkan Pedoman Tata Kelola Kecerdasan Artifisial untuk Perbankan. Pedoman tersebut bertujuan memastikan penggunaan AI dilakukan secara etis, transparan, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Beberapa prinsip utama yang ditekankan meliputi akuntabilitas melalui pengawasan manusia, transparansi dalam proses pengambilan keputusan oleh sistem AI, serta perlindungan data pribadi nasabah.

Pelaku industri perbankan menilai keberhasilan transformasi digital berbasis AI sangat bergantung pada kepercayaan nasabah.

Direktur IT & Operations Bank Mega, Y.B. Hariantono, menegaskan bahwa adopsi AI harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan akurasi model, keamanan sistem, serta perlindungan data pengguna.

Sementara itu, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyebut pemanfaatan AI bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan bagi industri perbankan agar tetap relevan di tengah percepatan digitalisasi.

Dengan tingkat adopsi yang terus meningkat, OJK memperkirakan peran AI akan semakin besar dalam mendukung layanan perbankan di masa depan. Namun, inovasi tersebut harus tetap diimbangi dengan tata kelola yang baik agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen.

Monitorday.com – Pemerintah resmi memberlakukan program mandatori biodiesel B50, yakni bahan bakar minyak (BBM) yang mengandung campuran 50 persen minyak sawit, mulai 1 Juli 2026. Untuk memastikan proses transisi berjalan lancar, pemerintah menetapkan masa penyesuaian selama tiga bulan bagi seluruh badan usaha BBM sebelum implementasi penuh diberlakukan pada Oktober mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan masa transisi diberikan agar perusahaan memiliki waktu untuk menyesuaikan operasional dan menghabiskan stok biodiesel B40 yang masih tersedia.

“Masa transisi ditetapkan selama tiga bulan. Tujuannya untuk menghabiskan stok yang ada dan menyesuaikan proses blending secara bertahap menuju B50,” kata Eniya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Selama masa transisi yang berlangsung hingga 30 September 2026, badan usaha yang masih memiliki stok B40 diperbolehkan menghabiskan persediaan tersebut terlebih dahulu. Sementara untuk produksi baru, komposisi campuran biodiesel harus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai standar B50.

Menurut Eniya, PT Pertamina (Persero) menargetkan seluruh stok B40 dapat terserap dalam waktu dua bulan. Dengan demikian, mulai 1 Oktober 2026 seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia ditargetkan telah menjual B50 secara penuh.

“Mulai 1 Oktober semua titik SPBU sudah full B50. Adapun volume penyalurannya akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan,” ujarnya.

Pemerintah mencatat terdapat 30 badan usaha BBM yang akan terlibat dalam proses pencampuran biodiesel. Dari jumlah tersebut, Pertamina dan AKR menjadi pemain utama dengan kontribusi sekitar 70 persen dari total volume blending nasional, sementara sisanya dilakukan oleh perusahaan lain.

Selain memastikan kesiapan distribusi, pemerintah juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada badan usaha yang tidak mematuhi ketentuan implementasi B50.

Eniya menegaskan perusahaan yang tidak melaksanakan pencampuran biodiesel sesuai jadwal akan dikenakan sanksi administratif. Langkah ini diambil untuk memastikan target nasional penerapan B50 dapat berjalan sesuai rencana.

“Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban blending sesuai ketentuan akan diberikan peringatan dan sanksi administratif,” tegasnya.

Kebijakan B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan peluncuran B50 menjadi langkah penting menuju swasembada energi dan pengurangan ketergantungan terhadap impor solar.

“Bulan Juli ini kita akan meluncurkan B50. Dengan campuran 50 persen sawit, kita berharap tidak perlu lagi mengimpor solar dari luar negeri,” ujar Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Kesiapan implementasi program tersebut juga telah dipastikan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Direktur Optimasi dan Distribusi Hilir Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo, menyatakan infrastruktur distribusi energi nasional dari Sabang hingga Merauke siap mendukung penerapan B50.

Pemerintah memperkirakan kebijakan ini mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang 2026. Selain itu, kebutuhan impor solar diproyeksikan turun signifikan dari sekitar 1 juta barel per hari menjadi 700 ribu barel per hari.

Tak hanya berdampak pada sektor energi, implementasi B50 juga diharapkan memperkuat industri kelapa sawit nasional melalui peningkatan serapan minyak sawit dalam negeri. Langkah tersebut diyakini dapat membantu menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sekaligus mendorong hilirisasi produk sawit nasional.

Dengan masa transisi yang telah disiapkan, pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan lancar dan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian energi Indonesia.

Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan vokasi melalui Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai langkah strategis mencetak lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia kerja tingkat regional maupun global.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menegaskan bahwa revitalisasi SMK merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Program tersebut juga sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden dan Wakil Presiden yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, sains, dan teknologi sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Atip saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMK Tahun 2026 Tahap 10 di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (24/6/2026).

Menurut Atip, revitalisasi SMK tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik maupun perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Program ini merupakan transformasi menyeluruh yang mencakup perubahan paradigma pendidikan, penguatan tata kelola sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, hingga peningkatan mutu lulusan.

“Revitalisasi SMK bukan hanya sekadar pembangunan atau perbaikan sarana prasarana, tetapi merupakan transformasi menyeluruh yang mencakup perubahan paradigma, tata kelola, proses pembelajaran, penguatan kemitraan dengan dunia kerja, serta peningkatan kualitas lulusan,” ujar Atip.

Ia menilai pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang mampu menjawab kebutuhan industri dan tantangan global. Karena itu, dukungan fasilitas yang memadai harus diimbangi dengan tata kelola program yang profesional dan akuntabel.

Atip menekankan seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan, harus dilaksanakan sesuai ketentuan agar bantuan pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan program harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, sementara pelaksanaan kegiatan dituntut berjalan tepat waktu dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Selain itu, laporan pertanggungjawaban wajib disusun secara transparan dan akuntabel dengan dukungan dokumentasi yang lengkap. Menurutnya, keberhasilan revitalisasi SMK juga sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat.

“Prinsip swakelola yang diterapkan dalam program ini tidak hanya menjadi mekanisme teknis pelaksanaan bantuan, tetapi juga sarana pemberdayaan sekolah dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa Bimbingan Teknis Revitalisasi SMK bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah sekaligus memperkuat kapasitas sekolah dalam perencanaan teknis, pengelolaan administrasi, serta penyusunan laporan yang akuntabel.

Data Kemendikdasmen mencatat hingga Tahap 9, sebanyak 1.333 SMK telah mengikuti Bimbingan Teknis Revitalisasi SMK Tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 688 SMK telah menandatangani perjanjian kerja sama dan menerima penyaluran dana termin pertama dengan total nilai mencapai Rp656 miliar.

Program tersebut telah menjangkau 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh menjadi daerah dengan penerima bantuan terbanyak, yakni 94 SMK. Dari total penerima bantuan, sebanyak 404 sekolah atau 59 persen merupakan SMK swasta, sedangkan 284 sekolah atau 41 persen merupakan SMK negeri.

Pada Tahap 10, sebanyak 302 SMK calon penerima bantuan mengikuti program dengan total 604 peserta. Setiap sekolah mengirimkan dua perwakilan, yakni kepala sekolah sebagai penanggung jawab program dan ketua tim perencana sebagai penanggung jawab teknis.

Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh penguatan terkait mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana bantuan, perencanaan pekerjaan konstruksi berbasis teknis, kelengkapan administrasi, hingga tata kelola penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Menutup arahannya, Atip berharap seluruh sekolah penerima bantuan dapat melaksanakan program revitalisasi secara cermat, mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

Pemerintah optimistis Program Revitalisasi SMK akan semakin memperkuat mutu pendidikan vokasi nasional dan menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, serta siap menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berkembang.