Monitorday.com– Indonesia, melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara), menjalin kerja sama kerangka kerja dengan Arm Limited, perusahaan terkemuka di pasar semikonduktor global. Penandatanganan perjanjian ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di London pada Senin, 23 Februari 2026, menandai komitmen serius pemerintah terhadap kemajuan teknologi nasional.

Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk mempercepat penguasaan teknologi semikonduktor di Indonesia, sebuah sektor krusial yang menjadi pondasi inovasi digital modern dan transformasi ekonomi berbasis inovasi. Arm Limited dikenal menguasai pangsa pasar signifikan dalam desain semikonduktor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pentingnya kerja sama ini. “Ini merupakan kerja sama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor, dan Arm ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri,” kata Airlangga, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (24/2/2026).

Airlangga menambahkan, Arm memiliki dominasi yang kuat di industri, dengan menguasai sekitar 96 persen teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94 persen desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Lebih lanjut, Airlangga memaparkan target dari kerja sama ini. “Dengan kerja sama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15 ribu engineers kita di dalam ekosistem Arm, agar mereka bisa menguasai teknologi chip design, dan rencana kerja samanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan di bidang semikonduktor dan desain,” jelasnya.

Kerja sama ini disebut Airlangga sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri. Inisiatif ini juga melengkapi agenda besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional, memperkuat fondasi kemandirian Indonesia di berbagai sektor strategis.

Monitorday.com – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawali tahun 2026 dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui program PSDKP Smart, sebuah forum pembelajaran yang dirancang untuk mendorong peningkatan kompetensi, berbagi pengetahuan, dan penguatan profesionalisme pegawai.

Dirjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan, semangat berbagi pengetahuan bagi seluruh jajaran, terutama dalam menyikapi penugasan luar negeri. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Forum PSDKP Smart bertajuk Lesson Learn: Hukum Laut Internasional dari Australia dan Jepang, yang digelar secara daring, Selasa (24/2/2026).

Ipunk juga mengingatkan bahwa setiap penugasan luar negeri bukan sekadar perjalanan dinas, melainkan kesempatan strategis untuk memperluas wawasan dan memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pertukaran informasi.

“Berpikir positif ketika ada penugasan keluar negeri. Siapa pun yang mendapat penugasan harus dapat bertukar informasi dan membagikan pengetahuan kepada rekan kerja lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerataan kesempatan mengikuti penugasan internasional menjadi prinsip penting dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PSDKP. Menurutnya, semua pegawai memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

“Saya meminta agar pertukaran luar negeri harus merata. Semua pegawai harus memiliki kesempatan untuk ikut serta agar dapat meningkatkan kompetensi dan memperkuat organisasi,” katanya.

Forum PSDKP Smart sendiri merupakan salah satu wadah pembelajaran internal yang dirancang untuk mendorong peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagi pengalaman, hasil pelatihan, maupun praktik terbaik dari berbagai kegiatan, termasuk kerja sama internasional. Pung menilai forum ini menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi potensi dan mendorong kreativitas staf.

“Forum PSDKP Smart ini adalah arena pembelajaran. Saya melihat banyak potensi staf yang perlu terus dikembangkan. Tujuannya agar mereka mampu menyampaikan gagasan dan berkontribusi secara nyata bagi kemajuan organisasi,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa tidak semua pegawai memiliki pengalaman atau kemampuan dalam menyusun bahan paparan. Oleh karena itu, forum ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bersama untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, analisis, dan pelaporan.

Lebih lanjut, Ipunk menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, khususnya kegiatan yang melibatkan kerja sama internasional atau penugasan luar negeri. Ia meminta agar setiap kegiatan didokumentasikan dan dilaporkan secara sistematis kepada pimpinan.

“Setiap kegiatan harus ada laporan untuk pimpinan. Ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi dan pembelajaran organisasi,” tegasnya.

Kegiatan Forum PSDKP Smart kali ini menghadirkan sejumlah narasumber dari internal PSDKP yang memaparkan pengalaman dan pembelajaran terkait hukum laut internasional, khususnya dari praktik di Australia dan Jepang. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman pegawai dalam mendukung tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, Ipunk mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini secara optimal sebagai sarana peningkatan kapasitas dan penguatan profesionalisme.

“Selamat mengikuti kegiatan ini. Jadikan forum ini sebagai momentum untuk belajar, berbagi, dan meningkatkan kualitas diri serta organisasi,” pungkasnya.

Monitorday.com – Politikus sentris Rob Jetten resmi dilantik sebagai Perdana Menteri baru Belanda pada Senin (23/2). Pelantikan ini sekaligus mencatatkan sejarah baru, menjadikan Jetten sebagai pemimpin termuda yang pernah menjabat posisi tersebut.

Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Huis Ten Bosch, Den Haag, dan dipimpin langsung oleh Raja Willem-Alexander.

“Sudah dilantik. Kami akan mulai bekerja. Saatnya bertugas,” tulis Jetten melalui akun media sosial X pribadinya, sembari mengunggah foto bersama anggota kabinet yang berpose dengan sang raja.

Kemenangan Jetten dalam pemilu Oktober lalu terbilang mengejutkan. Ia berhasil menyalip dan mengalahkan tipis partai sayap kanan jauh, Partai Kebebasan (PVV), yang dipimpin politisi kontroversial Geert Wilders.

Pemilu tersebut digelar lebih cepat setelah PVV menarik diri dari koalisi pemerintahan sebelumnya—yang dikenal sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah modern Belanda—dan hanya bertahan selama 11 bulan.

Partai pimpinan Jetten, D66, membentuk koalisi dengan partai kanan-tengah CDA serta partai liberal VVD.

Meski berhasil membangun kesepakatan hanya dalam 117 hari—jauh lebih cepat dibanding pembentukan pemerintahan sebelumnya yang memakan waktu 223 hari—koalisi ini masih kekurangan sembilan kursi untuk mencapai mayoritas parlemen. Total kursi yang dikuasai saat ini berjumlah 66.

Usai kemenangan pemilu, Jetten menegaskan bahwa populisme bisa dikalahkan melalui kampanye dengan pesan positif. Ia juga menekankan ambisinya untuk “mengembalikan Belanda ke jantung Eropa,” seraya menyatakan bahwa tanpa kerja sama Eropa, negaranya tidak akan kuat.

Dalam manifesto yang dirilis Januari lalu, ketiga partai koalisi berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada Ukraina serta memenuhi komitmen belanja pertahanan aliansi NATO.

Di dalam negeri, pemerintahan baru ini juga berjanji melanjutkan pengetatan kebijakan migrasi, termasuk aturan reunifikasi keluarga yang lebih ketat. Selain itu, koalisi sepakat memangkas sejumlah tunjangan sosial—termasuk tunjangan pengangguran—guna mendanai peningkatan investasi di sektor militer dan pertahanan.

Dengan mandat baru dan tantangan politik yang tidak ringan, pemerintahan Jetten kini bersiap memasuki babak baru kepemimpinan Belanda di tengah dinamika Eropa dan global yang kian kompleks.

Monitorday.com – Pemerintah Greenland secara resmi menolak tawaran Presiden Donald Trump untuk mengirim kapal rumah sakit ke wilayah tersebut, di tengah pernyataan Trump yang berulang kali mengancam akan mengambil alih pulau itu dengan alasan keamanan nasional.

Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyampaikan penolakan tersebut melalui unggahan di Facebook.

“Tidak, terima kasih,” tulis Nielsen, seperti dikutip Anadolu Agency.

Ia menegaskan bahwa meskipun usulan dari Trump telah dicatat, Greenland memiliki sistem kesehatan publik yang memberikan layanan medis gratis kepada seluruh warganya.

“Kami memiliki sistem perawatan kesehatan publik di mana perawatan gratis bagi warga negara. Ini adalah pilihan yang disengaja,” ujar Nielsen, dikutip Al Jazeera.

Meski menolak tawaran tersebut, Nielsen menyatakan Greenland tetap terbuka untuk dialog dan kerja sama dengan pihak mana pun.

“Tapi bicaralah kepada kami daripada hanya melontarkan pernyataan sembarangan di media sosial,” katanya.

Sebelumnya, melalui akun media sosial Truth Social, Trump pada Sabtu (21/2) menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengirim kapal rumah sakit ke Greenland. Ia menyebut Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai perwakilan khusus untuk Greenland dalam rencana tersebut.

“Kami akan mengirim kapal rumah sakit besar ke Greenland untuk merawat banyak orang yang sakit dan tidak dirawat dengan baik di sana,” tulis Trump.
“Sedang dalam perjalanan!!!,” tambahnya, seperti dikutip AFP.

Unggahan itu juga menampilkan gambar yang diduga dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI), memperlihatkan kapal rumah sakit USNS Mercy sepanjang sekitar 272 meter—yang biasanya beroperasi di California Selatan—berlayar menuju wilayah bersalju.

Dalam beberapa bulan terakhir, Trump kembali menyuarakan keinginan agar AS menguasai Greenland dengan alasan kekhawatiran keamanan terhadap Rusia dan China di kawasan Arktik. Ia bahkan sempat mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara Eropa yang menolak rencana tersebut.

Namun, ancaman itu kemudian ditarik setelah pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Trump menyatakan pertemuan tersebut menghasilkan kerangka awal kesepakatan terkait Greenland dan kawasan Arktik, yang akan dibahas lebih lanjut oleh Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland. Ia juga menyebut pembahasan lanjutan akan mencakup sistem pertahanan rudal “Golden Dome” milik AS terkait wilayah tersebut.

Penolakan tegas dari pemerintah Greenland ini kembali menegaskan posisi pulau otonom itu dalam menentukan kebijakan domestik dan arah kerja sama internasionalnya.

• Monitorday.com – Indonesia mengusung misi “Kepresidenan untuk Semua” saat pertama kali memimpin Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss. Komitmen tersebut ditegaskan di tengah meningkatnya tekanan terhadap multilateralisme dan dinamika geopolitik global.
• Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengatakan kepemimpinan Indonesia bukan semata untuk kepentingan nasional, melainkan demi seluruh anggota.
• “Kepresidenan kali ini bukan hanya untuk Indonesia, ini adalah Kepresidenan untuk Semua,” ujar Sugiono dalam sidang yang digelar di Jenewa, Senin (23/2).
• Sugiono menyoroti bahwa multilateralisme saat ini berada di bawah tekanan besar. Dewan HAM PBB, menurutnya, tidak terlepas dari ketegangan geopolitik yang berpotensi memengaruhi independensi dan kredibilitas lembaga tersebut.
• Ia mengingatkan agar Dewan tidak terjebak dalam polarisasi maupun kesan selektivitas dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Sikap tersebut dinilai dapat merusak legitimasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat internasional.
• “Tanggung jawab kita adalah memastikan ketegangan tersebut tidak semakin menggerus kredibilitas Dewan,” tegasnya.
• Sugiono menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan relevansi Dewan HAM dengan tetap adaptif tanpa meninggalkan integritas dan prinsip dasar. Hal itu dapat diwujudkan melalui penguatan imparsialitas, objektivitas, serta transparansi dalam setiap proses dan keputusan.
• Ia juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjembatani perbedaan pandangan melalui dialog yang inklusif dan mendengarkan seluruh pihak secara saksama.
• “Sifat universal HAM seharusnya mempersatukan kita dalam tujuan, bukan memecah belah kita,” ujarnya.
• Menurut Sugiono, relevansi Dewan HAM PBB di masa depan sangat bergantung pada konsistensi dan ketegasan dalam bertindak, tanpa terpolitisasi maupun bersikap selektif.
• Sidang ke-61 ini menjadi yang pertama dipimpin Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006. Kepemimpinan Indonesia dijalankan melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro. Sidang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret.
• Selama masa kepemimpinan Indonesia, sejumlah isu tematik menjadi fokus pembahasan, di antaranya pencegahan sunat perempuan, penguatan budaya damai, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, perlindungan hak penyandang disabilitas, serta pemenuhan hak anak.
• Melalui kepemimpinan ini, Indonesia berharap dapat memperkuat peran Dewan HAM PBB sebagai forum global yang inklusif, kredibel, dan responsif terhadap tantangan hak asasi manusia di tengah dinamika dunia yang terus berubah.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia berencana mengekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan konsumsi bagi lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menegaskan bahwa program ini bukan semata aktivitas komersial, melainkan representasi kehadiran negara sekaligus etalase kedaulatan pangan nasional.

“Selain itu, program ini menjamin pemenuhan selera dan asupan nutrisi jemaah haji,” ujar Taruna saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, ekspor ini juga menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketersediaan dan kualitas pangan nasional.

Taruna memastikan BPOM akan mengawal ketat aspek mutu dan keamanan produk, termasuk kewajiban pencantuman label berbahasa Arab serta format tanggal kedaluwarsa (Gregorian dan/atau Hijriah) sesuai standar Saudi Food and Drug Authority (SFDA).

Pengawasan dilakukan sejak tahap pra-pasar (pre-market) hingga pasca-pasar (post-market) guna mencegah risiko penolakan saat proses clearance di negara tujuan.

“Sesuai mandat pengawasan pre- dan post-market, BPOM siap mengawal ketat standar mutu dan keamanan dalam program ekspor Beras Haji Nusantara untuk memenuhi standar negara tujuan dan mencegah penolakan dari pihak Arab Saudi,” tegasnya.

Penyediaan beras untuk kebutuhan jemaah haji akan melibatkan petani dalam negeri, sementara distribusi dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pengiriman perdana sebanyak 2.280 ton beras ke Arab Saudi.

“Nanti lanjut akan ke Malaysia dan lain-lain, tapi perdana ke Arab Saudi. Tanggal 28 [Februari] ini sudah akan diberangkatkan,” ujar Zulkifli.

Hubungan erat Indonesia dan Arab Saudi turut diperkuat melalui kemitraan BPOM dan SFDA dalam pengawasan kualitas serta keamanan obat dan makanan yang telah berjalan sejak 2020. Kerja sama tersebut menjadi landasan penting dalam memfasilitasi akses pasar produk pangan haji, termasuk beras.

Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, pemerintah berharap ekspor Beras Haji Nusantara berjalan lancar dan menjadi model kolaborasi ekspor pangan strategis Indonesia ke pasar global.

Monitorday.com – Pemerintah mempertegas arah kebijakan pendidikan nasional tahun 2026 dengan menekankan dua prinsip utama: pemerataan akses dan peningkatan mutu. Melalui optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP), perluasan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), serta penguatan kesejahteraan guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dari bangku sekolah.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa pemerataan dan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan.

“Melalui optimalisasi PIP dan perluasan ADEM, kami memastikan mutu dan pemerataan berjalan beriringan. Pendidikan berkualitas harus dirasakan seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Program Indonesia Pintar (PIP) tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menekan angka putus sekolah, khususnya untuk mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun. Bantuan ini diperuntukkan bagi kebutuhan personal pendidikan siswa, seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, sepatu, hingga perlengkapan olahraga.

Kemendikdasmen menegaskan, dana PIP tidak boleh digunakan untuk membayar SPP, iuran, maupun sumbangan apa pun yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan personal peserta didik, termasuk perbaikan sarana sekolah atau kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

Pemerintah juga menekankan larangan pemotongan dana dengan alasan apa pun. Dana bantuan harus diterima utuh oleh siswa. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi pidana.

Untuk mencegah penyalahgunaan, pengambilan dana oleh pihak selain siswa wajib disertai surat kuasa resmi dari orang tua atau wali. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan resmi Kemendikdasmen, termasuk Unit Layanan Terpadu 177. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola bantuan pendidikan agar tepat sasaran dan akuntabel.

Selain PIP, pemerintah memperluas jangkauan ADEM guna membuka akses pendidikan menengah berkualitas bagi siswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah afirmasi, serta peserta didik repatriasi.

Besaran beasiswa ADEM mencapai Rp2,2 juta per bulan untuk siswa SMA dan Rp2,3 juta per bulan bagi siswa SMK.

Pada 2026, ADEM terbagi dalam tiga kategori. Pertama, ADEM Wilayah Papua yang diperuntukkan bagi putra-putri Orang Asli Papua lulusan SMP atau sederajat. Sebanyak 500 siswa akan melanjutkan pendidikan di enam provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Kedua, ADEM Daerah Khusus (3T dan Perbatasan) dengan kuota 500 siswa yang akan bersekolah di SMA/SMK terbaik di provinsi masing-masing, termasuk di NTT, Maluku, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Aceh, Maluku Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Lampung.

Ketiga, ADEM Repatriasi yang diperuntukkan bagi lulusan Community Learning Center dan Sekolah Indonesia Luar Negeri di Malaysia dan Arab Saudi. Sebanyak 550 siswa akan ditempatkan di berbagai provinsi seperti Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, NTB, Lampung, Kalimantan Utara, NTT, dan Bali.

Sekolah penyelenggara ADEM diwajibkan memenuhi sejumlah kriteria ketat, antara lain terdaftar di Dapodik, terakreditasi A atau B, memiliki sistem pembinaan yang memadai—diutamakan berasrama—serta memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi. Skema ini dirancang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menjamin kualitas lingkungan belajar bagi peserta didik afirmasi.

Di sisi lain, Kemendikdasmen menempatkan peningkatan kesejahteraan guru sebagai prioritas strategis. Pemerintah mempercepat proses sertifikasi, memperluas sasaran insentif, serta menaikkan satuan biaya tunjangan.

“Guru adalah fondasi utama kualitas pendidikan. Guru yang sejahtera dan profesional akan menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna,” kata Suharti.

Beberapa kebijakan utama yang mulai berlaku pada 2026 antara lain kenaikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Penyaluran TPG dan/atau TKG non-ASN juga dilakukan setiap bulan, tidak lagi per tiga bulan.

Selain itu, penerima insentif guru non-ASN diperluas dari 58.862 orang menjadi 365.542 orang. Besaran insentif pun meningkat dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.

Kebijakan ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks.

Optimalisasi PIP, ekspansi ADEM, dan penguatan kesejahteraan guru menunjukkan strategi komprehensif pemerintah dalam menjaga anak tetap bersekolah, memastikan akses pendidikan menengah berkualitas, serta memperkuat kualitas pengajar.

Dengan pendekatan berbasis intervensi anggaran, tata kelola yang ketat, dan afirmasi terukur, pemerintah menegaskan komitmennya membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, merata, dan berkeadilan.

Monitorday.com– Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India. Penundaan ini disampaikan Dasco mengingat Presiden Prabowo Subianto masih berada di luar negeri dan perlu pembahasan lebih detail.

Rencana impor tersebut ditujukan untuk operasional koperasi desa (Kopdes) Merah Putih. Sejumlah kendaraan dari produsen India telah disiapkan, namun Dasco menekankan perlunya evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan tersebut dilanjutkan.

Dasco menjelaskan alasannya dalam pertemuan di Gedung DPR RI. “Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (23/2/2026).

Menurut Dasco, penundaan sebaiknya dilakukan sampai ada pembahasan lebih detail soal rencana impor ini bersama Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan ini penting untuk mengumpulkan berbagai masukan dari pelaku usaha dalam negeri dan memperhitungkan kesiapan industri tanah air.

Ketua Harian Partai Gerindra itu pun meyakini bahwa Presiden akan mempertimbangkan kesiapan industri lokal. “Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menyatakan tengah mengimpor 105.000 unit mobil dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Impor itu terdiri dari 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari produsen Mahindra & Mahindra Ltd (M&M), serta 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Monitorday.com– PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor sebanyak 105.000 unit mobil pikap dari India. Kendaraan-kendaraan ini direncanakan akan didistribusikan untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di berbagai wilayah.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan bahwa keputusan impor tersebut didasari oleh tiga alasan utama, termasuk keterbatasan produksi lokal, spesifikasi unit yang kompetitif, serta upaya untuk menciptakan harga yang lebih adil di pasar kendaraan niaga.

“Alasan pertama, karena produksi lokal selama ini kan 70 ribuan, sehingga kalau kita ambil semua di lokal nanti itu kan mengganggu industri logistik yang lain-lainnya. Sehingga untuk menjaga harmonisasi kita buka ruang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat agar punya alternatif-alternatif, sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair,” ujar Joao di Jakarta, Jumat (20/2/2025).

Ia menambahkan bahwa mobil pikap yang diimpor memiliki spesifikasi yang kompetitif dengan penawaran harga yang signifikan lebih terjangkau, diklaim mencapai separuh dari harga unit kompetitor di pasaran saat ini. Selain itu, impor ini juga ditujukan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen.

“Ke depannya orang beli mobil itu ada fair price. Money value itu menjadi sesuai dengan apa yang kita spend gitu, karena mobil yang saya masukin ini saya kan punya merek-merek yang lain ini nggak sebanding sama sekali. Sedangkan harganya setengah harga daripada harga kompetitornya gitu,” terang Joao.

Terkait sumber pendanaan, Joao mengungkapkan bahwa impor ini menggunakan anggaran dari pembangunan Kopdes Merah Putih. “Dari anggaran pembangunan yang Rp 3 miliar itu dia dapat 1 gedung dapat isinya. Isinya koperasi dia dapat truck 1, dapat pickup 1, dapat motor 2. Jadi setiap koperasi itu nanti dapat itu semua gitu,” ujar Joao.

Monitorday.com – Teheran dilaporkan menandatangani kesepakatan rahasia dengan Rusia untuk pembelian ribuan rudal canggih dalam kontrak bernilai 500 juta euro atau sekitar Rp9,9 triliun.

Laporan tersebut pertama kali diungkap oleh Kyiv Independent, mengutip pemberitaan Financial Times pada Minggu (22/2). Media tersebut menyebut informasi diperoleh dari dokumen Rusia yang bocor serta sejumlah sumber yang mengetahui isi perjanjian.

Kesepakatan itu disebut ditandatangani di Moskow pada Desember lalu.

Berdasarkan laporan FT, Rusia akan memasok 500 unit peluncur Sistem Pertahanan Udara Portabel (MANPADS) tipe Verba dan 2.500 rudal permukaan-ke-udara 9M336 kepada Iran.

Pengiriman dijadwalkan berlangsung dalam tiga tahap mulai 2027 hingga 2029, sesuai kesepakatan kedua pihak.

Perjanjian tersebut dinegosiasikan antara eksportir senjata negara Rusia, Rosoboronexport, dan perwakilan dari Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran (MODAFL).

Menurut laporan yang sama, Iran secara resmi mengajukan permintaan sistem rudal tersebut pada Juli 2025, tak lama setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel pada Juni.

Kabar kesepakatan ini mencuat di tengah meningkatnya ketegangan terkait negosiasi nuklir antara Washington dan Teheran. Presiden AS, Donald Trump, kembali melontarkan ancaman kemungkinan tindakan militer terhadap Iran.

Putaran pembicaraan nuklir berikutnya dijadwalkan berlangsung di Jenewa pada 26 Februari.

Sebelumnya, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina pada Agustus melaporkan bahwa Iran juga meminta bantuan Belarus untuk memulihkan sistem pertahanan udara dan perangkat peperangan elektronik yang rusak pasca eskalasi dengan Israel.

Hubungan militer Moskow–Teheran memang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Iran diketahui memasok drone dan peralatan militer lain yang digunakan pasukan Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Terbaru, kedua negara menggelar latihan angkatan laut gabungan di Teluk Oman dan bagian utara Samudra Hindia pada 19 Februari.

Latihan tersebut berlangsung di tengah laporan bahwa Angkatan Bersenjata AS mengerahkan kapal perang di dekat wilayah Iran dan bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut di kawasan.