Monitorday.com – Di bawah naungan langit biru Bumi Kie Raha, di mana empat gunung mulia berdiri sebagai pilar peradaban, hari ini angin laut membawa kabar penuh optimisme. Kehadiran Prof. Rokhmin Dahuri, Sang Begawan Kelautan sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan sebuah momentum sejarah yang telah lama dinantikan.

Talkshow  bertajuk “Menatap Masa Depan Perikanan Maluku Utara” di Ternate, Sabtu (11/04/2026), yang dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Prof. Rokhmin menyoroti fenomena pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang sangat tinggi, mencapai sekitar 32% pada tahun 2025. Namun, ia mencatat bahwa ketergantungan yang besar pada sektor ekstraktif, khususnya nikel, membawa risiko kerusakan lingkungan dan ketimpangan distribusi kesejahteraan.

“Diperlukan strategi pembangunan yang lebih menyejahterakan rakyat secara berkelanjutan melalui pendekatan Agro-Maritim, yaitu integrasi pembangunan sektor pertanian dan kelautan berbasis inovasi dan hilirisasi,” ujar Menteri KKP di era presiden Gus Dur dan Megawati.

Dalam amatan Tokoh Nelayan Nasional ini, Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam maritim yang sangat besar dengan wilayah laut mencapai 75% dari total luas wilayah. Potensi lestari perikanan tangkap di daerah ini diperkirakan mencapai 517.000 ton per tahun, namun pemanfaatannya baru mencapai sekitar 61,65% pada tahun 2024. Selain itu, potensi lahan perikanan budidaya yang mencapai 81.317 hektare baru dimanfaatkan sebesar 0,62%.

Guru Besar IPB University ini menguraikan empat syarat agar suatu wilayah dapat maju dan berdaulat, yaitu kepemilikan peta jalan pembangunan yang holistik, kualitas SDM yang unggul, stabilitas politik dan perdamaian, serta kepemimpinan yang kompeten dan kuat. Ia juga mendorong modernisasi alat tangkap bagi nelayan tradisional untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan Maluku Utara pada tahun 2025 berada pada angka 5,59%. Meski angka ini berada di bawah rata-rata nasional, tantangan besar masih ada pada sektor pangan. Data menunjukkan Maluku Utara masih mengalami defisit beras sekitar 138.450 ton per tahun dan sangat bergantung pada pasokan luar daerah seperti Surabaya dan Sulawesi Selatan.

Sektor pariwisata juga dipandang sebagai mesin pertumbuhan baru. Pada tahun 2025, kunjungan wisatawan didominasi oleh Kota Ternate dengan total 334.877 kunjungan. Peningkatan hunian hotel bintang yang mencapai 43,27% pada awal 2026 menandakan potensi perjalanan bisnis dan wisata yang terus berkembang.

Menutup paparannya, Prof Rokhmin ini pun menekankan pentingnya kolaborasi Penta Helix yang menghubungkan akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Menurutnya, sinergi ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem inovasi yang dapat memajukan daya saing Maluku Utara di masa depan

Monitorday.com – Pemerintah Iran dikabarkan tidak berencana melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) setelah putaran pertama perundingan berakhir tanpa kesepakatan. Kebuntuan ini menandai ketegangan baru dalam hubungan kedua negara terkait isu strategis, termasuk program nuklir Teheran.

Sumber yang dekat dengan tim negosiasi menyebutkan kepada kantor berita Fars bahwa Iran tetap bersikeras agar AS memenuhi seluruh tuntutan mereka sebelum pembicaraan dilanjutkan.

“(Iran saat ini) tidak memiliki rencana untuk putaran negosiasi selanjutnya,” ujar sumber tersebut, Minggu (12/4). Ia menambahkan bahwa Iran tidak berada dalam posisi terburu-buru dan tidak akan mengubah status Selat Hormuz hingga tercapai kesepakatan yang dianggap adil.

Perundingan yang berlangsung sejak Sabtu (11/4) di Islamabad, Pakistan, gagal mencapai mufakat. Dari pihak AS, Donald Trump menyatakan Iran menolak sejumlah tuntutan utama, termasuk penghentian total program nuklirnya.

Sementara itu, Wakil Presiden AS menyoroti belum adanya komitmen jangka panjang dari Iran terkait pengembangan senjata nuklir. Ia menyebut hasil perundingan ini sebagai “kabar buruk” bagi Teheran, meski tetap berharap adanya perubahan sikap ke depan.

Sebelumnya, Donald Trump juga sempat melontarkan ancaman keras terhadap Iran sebelum gencatan senjata diberlakukan. Namun, setelah negosiasi berlangsung, ia mengaku tidak terlalu memedulikan hasil akhir perundingan tersebut.

“Apakah kita mencapai kesepakatan atau tidak, itu tidak berpengaruh bagi saya,” ujarnya.

Pasca kebuntuan ini, delegasi AS telah kembali ke Washington. Situasi tersebut membuat masa depan gencatan senjata antara kedua negara menjadi tidak pasti.

Di sisi lain, Wakil Presiden Iran Ataollah Mohajerani menilai kegagalan negosiasi justru menjadi kabar yang lebih buruk bagi AS. Ia menuding Washington mencoba meraih hasil diplomatik yang gagal dicapai melalui jalur militer.

Ketegangan juga berdampak pada jalur energi global. Iran menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendalinya, dan kapal-kapal yang melintas diwajibkan membayar biaya transit. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia jika situasi terus berlarut.

Monitorday.com – Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, memasuki hari kedua pada Minggu (12/4/2026), setelah lebih dari 15 jam pembicaraan belum menghasilkan kesepakatan final.

Pembicaraan tersebut menjadi momen bersejarah karena merupakan pertemuan langsung pertama antara kedua negara sejak Revolusi Islam Iran 1979.

Pihak Gedung Putih menyatakan diskusi berlangsung hingga melewati tengah malam pada Sabtu (11/4). Media Iran melaporkan kedua delegasi sempat beristirahat sebelum subuh, lalu melanjutkan negosiasi pada Minggu pagi.

Seorang pejabat Pakistan menyebut suasana perundingan berjalan positif dan kondusif. “Diskusi berlangsung baik dan atmosfernya cukup ramah,” ujarnya.

Pakistan berperan sebagai mediator sejak kedua negara menyepakati gencatan senjata pada 8 April. Berbeda dari perundingan sebelumnya, kali ini delegasi AS dan Iran bertemu langsung tanpa perantara bolak-balik.

Dalam putaran negosiasi terbaru ini, Iran meminta delegasi AS dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance. Sementara itu, Jared Kushner dan Steve Witkoff tetap terlibat sebagai bagian dari tim AS.

Delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.

Sebelumnya, pada Februari lalu, kedua negara sempat bernegosiasi terkait program nuklir Iran melalui pihak ketiga. Namun, belum tercapai kesepakatan ketika konflik memanas akibat serangan yang melibatkan AS dan Israel terhadap Iran, memicu eskalasi di kawasan Timur Tengah.

Meski negosiasi kini kembali berlangsung, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa hasil pembicaraan tidak menjadi kekhawatiran utama bagi Washington.

“Apakah kita mencapai kesepakatan atau tidak, itu tidak berpengaruh bagi saya. Kami sudah menang,” ujar Trump.

Meski demikian, kelanjutan perundingan di hari kedua menunjukkan kedua pihak masih membuka ruang dialog untuk meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan damai.

Monitorday.com–Pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat telah berdampak signifikan terhadap volume pengguna Commuter Line atau KRL Jabodetabek. KAI Commuter melaporkan adanya tren penurunan drastis jumlah penumpang, terutama pada stasiun-stasiun yang berdekatan dengan pusat perkantoran pemerintahan dan stasiun integrasi.

Hingga pukul 11.00 WIB pada hari Jumat setelah kebijakan WFH berlaku, tercatat total 335.268 pengguna di wilayah Jabodetabek. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 27% dibandingkan hari Jumat sebelum pemberlakuan WFH, yang mencapai 460.184 orang.

Penurunan volume pengguna KRL terlihat jelas di berbagai stasiun keberangkatan. Stasiun Bogor mencatat penurunan 26% dengan 20.431 pengguna dari sebelumnya 27.659 orang. Serupa, Stasiun Bekasi mengalami penurunan 25% menjadi 18.633 orang dari 24.835 orang, sementara Stasiun Sudimara menyaksikan penurunan 35% dengan 9.382 pengguna dari 14.390 orang.

Dampak WFH juga terasa di stasiun tujuan utama. Stasiun Juanda dan Stasiun Gondangdia, yang merupakan akses vital menuju kantor kementerian dan instansi pemerintahan, masing-masing mengalami penurunan 24% menjadi 11.834 orang (dari 15.621) dan 29% menjadi 13.827 orang (dari 19.504). Stasiun Palmerah juga mencatat penurunan 29% menjadi 13.060 orang akibat berkurangnya mobilitas di area lembaga negara.

“Stasiun Sudirman dan Stasiun Tanah Abang meski tetap ramai, arus pengguna pada jam sibuk pagi ini terpantau lebih lancar dan terkendali,” ujar Karina Amanda, VP Corporate Secretary KAI Commuter.

Meskipun terjadi penurunan volume pengguna sebagai efek dari kebijakan WFH bagi ASN, KAI Commuter memastikan bahwa operasional perjalanan Commuter Line tetap berjalan normal. Sebanyak 1.065 perjalanan per hari tetap disiagakan untuk melayani seluruh masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah.

Produsen otomotif raksasa Tiongkok, BYD, akan meluncurkan model SUV terbarunya, Great Tang 2026, yang dirancang untuk memperkuat posisi perusahaan di segmen SUV premium elektrifikasi. Kendaraan ini diposisikan sebagai SUV unggulan yang menawarkan teknologi mutakhir, desain modern, dan performa impresif, terutama untuk kebutuhan keluarga mewah.

Peluncuran resmi Great Tang 2026 dijadwalkan pada Mei 2026 di Tiongkok, dengan menawarkan dua pilihan teknologi utama: Battery Electric Vehicle (BEV) atau kendaraan listrik murni, serta Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik. Langkah ini menunjukkan ambisi BYD untuk menantang rival di pasar global dengan produk berkapasitas tinggi.

Dari segi dimensi, BYD Great Tang 2026 tergolong sangat bongsor, dengan panjang mencapai 5.302 mm, lebar 1.999 mm, dan tinggi 1.800 mm, serta jarak sumbu roda 3.130 mm. Ukuran tersebut menjadikannya salah satu SUV terbesar yang pernah diproduksi BYD. Kabinnya dirancang mewah untuk tujuh penumpang, dilengkapi fitur premium seperti tiga layar di dasbor, meja lipat di baris kedua, layar hiburan plafon, dan kulkas terintegrasi.

Untuk varian listrik murni, Great Tang 2026 akan menggunakan Blade Battery generasi kedua. Varian penggerak roda belakang (RWD) dibekali motor listrik berkekuatan 300 kW (sekitar 402 PS) dengan baterai 130,15 kWh, yang mampu menempuh jarak hingga 950 km berdasarkan siklus uji CLTC.

Sementara itu, versi penggerak semua roda (AWD) dari BEV ini mampu menghasilkan tenaga gabungan 585 kW (setara 784 PS) dan dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam waktu sekitar 3,9 detik, menjadikannya salah satu SUV listrik tercepat di kelasnya. Jarak tempuh untuk versi AWD ini mencapai sekitar 850 km. Untuk opsi plug-in hybrid, tersedia sistem DM-i dan DM-p.

Dengan kombinasi performa tinggi, jangkauan luar biasa, dan kemewahan interior, BYD Great Tang 2026 diharapkan mampu menarik perhatian pasar SUV premium global. Kendaraan ini merupakan manifestasi dari strategi BYD untuk terus berinovasi dan mendominasi segmen kendaraan elektrifikasi yang semakin kompetitif.

Monitorday.com – Upaya penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) di kawasan Asia Tenggara memasuki babak baru dengan peluncuran ASEAN–SEAMEO Joint Roadmap on Early Childhood Care and Education (ECCE) 2026–2030. Dokumen strategis ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dan sektor dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas layanan PAUD secara berkelanjutan.

Peta jalan tersebut merupakan hasil sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), ASEAN, dan SEAMEO, dengan dukungan berbagai mitra pembangunan. Selain menjadi kerangka kebijakan, roadmap ini juga dirancang sebagai panduan implementatif yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa dokumen tersebut mencerminkan komitmen kolektif negara-negara Asia Tenggara dalam memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini.

“Peta jalan ini bukan sekadar dokumen, melainkan ajakan untuk bertindak bersama dalam memperkuat kebijakan, kemitraan, dan mobilisasi sumber daya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).

Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses layanan PAUD berkualitas serta kesempatan mengembangkan potensi secara optimal.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menilai kolaborasi lintas negara dan sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat peningkatan kualitas layanan PAUD.

“Kami meyakini dengan berbagi pengalaman dan sumber daya, kawasan ini dapat bergerak lebih cepat sekaligus memperkuat solidaritas sebagai komunitas Asia Tenggara,” ujarnya.

Dari perspektif regional, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya, San Lwin, menyebut pendidikan anak usia dini sebagai investasi strategis bagi masa depan kawasan.

Menurutnya, roadmap ini berfokus pada perluasan akses, integrasi layanan lintas sektor, serta penguatan keselarasan kebijakan dan kemitraan antarnegara.

Implementasi roadmap juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, menyatakan dokumen ini akan menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan PAUD di daerah, termasuk program rintisan sekolah PAUD gratis untuk masyarakat kurang mampu.

Sementara itu, Tanoto Foundation menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan layanan PAUD melalui kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi regional.

Melalui implementasi roadmap ini, negara-negara Asia Tenggara diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas perkembangan anak usia dini, mengurangi kesenjangan layanan, serta membangun fondasi sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pencak silat bukan sekadar olahraga, melainkan cerminan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional XVI Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (11/04/2026).

Menurut Presiden, pencak silat merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti keberanian, kehormatan, kerendahan hati, serta komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan.

“Pencak silat itu bagian dari budaya kita dan pencak silat itu bagian daripada ilmu kesatria,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa seorang pendekar tidak hanya dituntut kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan jiwa, akhlak, dan keimanan. Ia mengingatkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar pula tuntutan untuk bersikap rendah hati.

“Ajaran guru-guru kita semakin berisi, semakin menunduk. Ilmu kita adalah demikian. Kerendahan hati, bukan kerendahan diri. Kita hormat, sopan, santun, itu adalah budaya kita. Kesatria, pendekar, selalu membela kebenaran, selalu membela yang lemah, selalu membela yang tertindas, selalu membela keadilan, selalu membela kebenaran,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti pentingnya kebanggaan terhadap budaya sendiri di tengah arus globalisasi. Ia mencontohkan bahwa ia selalu bangga menggunakan pakaian-pakaian dari berbagai daerah dalam acara kebangsaan.

“Kita bangga pakai teluk belanga, kita bangga pakai kopiah, kita bangga pakai sarung, kita bangga pakai songket. Ini budaya kita. Kau lihat sudah berapa Presiden, sebelum saya Presiden Jokowi, saya. Tiap hari kebangsaan kita pakai pakaian kita sendiri dari macam-macam daerah. Mungkin bulan ini atau tahun ini kita pakai dari daerah ini, kita gantian. Kita bangga dengan budaya kita sendiri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan jati diri atau merasa inferior terhadap budaya asing. Sebagai bangsa yang selalu menghormati semua negara dan bangsa, Presiden juga mengingatkan agar tidak melupakan penghormatan pada bangsa sendiri.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati, bangsa yang menghormati budaya sendiri. Bangsa yang menghormati orang tuanya, leluhurnya,” tegasnya.

Dalam kaitan tersebut, Presiden Prabowo menilai bahwa peran IPSI sangat strategis dalam menjaga dan melestarikan pencak silat sebagai warisan budaya sekaligus sarana pembentukan karakter bangsa. Ia pun mengapresiasi konsistensi IPSI dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut selama ini.

Presiden Prabowo mengajak seluruh insan pencak silat untuk terus menjaga kemurnian ajaran, memperkuat karakter bangsa, serta menanamkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia di tengah perubahan zaman.

Monitorday.com– Drama mikro yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) tengah mencapai popularitas masif di kalangan pengguna media sosial muda di Tiongkok. Produksi konten berbasis algoritma ini, yang mampu menarik jutaan penonton dalam hitungan jam, telah memicu kekhawatiran serius mengenai potensi erosi hak cipta dan dampak terhadap mata pencaharian di industri kreatif.

Fenomena ini menandai pergeseran signifikan dalam produksi hiburan digital, di mana teknologi generatif AI mengambil alih peran aktor, kru akrobat, dan tim efek visual. Meskipun menawarkan efisiensi dan kecepatan produksi yang belum pernah ada sebelumnya, para pengamat industri menyuarakan keprihatinan mendalam tentang keberlanjutan model ini dan implikasinya terhadap kreativitas manusia.

Contoh nyata dari tren ini adalah serial drama mikro AI berjudul “Master of Fengshui”. Episode pertamanya, yang menampilkan pertarungan dramatis antara seorang master Fengshui Tiongkok dan seorang pendeta Shinto Jepang, berhasil mengumpulkan 100 juta penayangan hanya dalam 12 jam setelah debutnya pada 18 Maret. Serial 61 bagian ini, yang diproduksi oleh SocialTok, sebuah perusahaan pemasaran digital dan AI yang berbasis di Jiangxi, kini telah meraih lebih dari 1,2 juta suka di platform video pendek Douyin.

Konten drama mikro AI ini sangat beragam, mulai dari anjing istana kekaisaran yang licik hingga buah-buahan antropomorfik yang mencari romansa. Produksi yang surealis dan digerakkan oleh algoritma ini telah mendorong industri domestik yang berkembang pesat, menunjukkan potensi besar dalam ranah hiburan digital.

Industri drama mikro AI di Tiongkok saat ini diperkirakan bernilai sekitar 100 miliar yuan (sekitar US$14,5 miliar). Angka ini hampir dua kali lipat pendapatan box office negara tersebut, menurut pengamat industri. Valuasi yang fantastis ini menggarisbawahi daya tarik dan potensi ekonomi yang luar biasa dari format hiburan baru ini.

Popularitas eksplosif drama mikro AI ini, bagaimanapun, tidak datang tanpa tantangan. Kekhawatiran utama berkisar pada bagaimana teknologi ini dapat mengikis perlindungan hak cipta yang ada dan berpotensi mengancam lapangan kerja tradisional di sektor kreatif. Perdebatan mengenai regulasi dan etika penggunaan AI dalam produksi konten diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan pertumbuhan industri ini.

Monitorday.com– Malaysia mengambil langkah strategis dengan menargetkan diri menjadi negara berbasis teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pada tahun 2030. Upaya ambisius ini telah dimulai dengan perintisan pembangunan kota-kota AI sejak tahun ini, menandai komitmen serius negara tersebut terhadap transformasi digital.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa saat ini Malaysia berada pada titik krusial untuk bergeser dari konsep kota pintar menuju pendekatan yang lebih strategis melalui pengembangan kota AI. Inisiatif ini dipandang sebagai landasan utama bagi Malaysia untuk mencapai status sebagai Negara AI di masa depan.

Dalam keterangannya di Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim menegaskan, “Peralihan ini bukan sekadar penerapan teknologi baru, tetapi menuntut transformasi menyeluruh dalam cara kita merencanakan, mengelola, dan mengatur kota agar lebih efisien, tangguh, serta berbasis data.”

Anwar lebih lanjut menjelaskan bahwa pencapaian target ini memerlukan pembentukan ekosistem yang kuat. Ekosistem tersebut mencakup tata kelola AI dan data yang aman, infrastruktur digital berkapasitas tinggi, pengembangan talenta lokal, serta kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi secara bertanggung jawab. Kementerian Digital Malaysia akan bertindak sebagai koordinator utama, bekerja sama erat dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Dalam konteks transformasi tata kelola digital, Kementerian Digital Malaysia sebelumnya telah mengaktifkan Inisiatif Inovasi Pemerintah (Government Innovation Initiative/GII). Inisiatif strategis nasional ini dirancang untuk mendorong inovasi di seluruh sektor publik, memperkuat komitmen Malaysia dalam mencapai status Negara AI pada tahun 2030.

GII tidak hanya berfokus pada inovasi konseptual, melainkan diarahkan pada implementasi yang terukur. Inisiatif ini bertujuan untuk menerjemahkan permasalahan nyata dari pemerintah dan masyarakat menjadi solusi yang dapat ditindaklanjuti. Prioritas diberikan pada teknologi “Buatan Malaysia” untuk memperkuat ekosistem AI domestik, sekaligus memberdayakan produsen produk digital dan AI Malaysia agar dapat berkembang baik secara nasional maupun global.

Monitorday.com– Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk mengatur pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), khususnya terkait penerapan hak penerbit atau publisher rights. Langkah ini bertujuan memastikan adanya kompensasi yang adil guna menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas di tengah perkembangan teknologi.

Komitmen tersebut muncul sebagai respons atas meningkatnya penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kali mengambil alih peran media dalam menyediakan informasi. Namun, praktik ini belum memberikan manfaat ekonomi yang setara dan adil bagi pencipta konten utama, yaitu jurnalis dan media arus utama.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya regulasi ini. “Semua produk jurnalistik diambil AI, mereka (developer AI) seharusnya bisa membayar royalti. Kami berjuang untuk itu,” kata Supratman Andi Agtas dalam program Headline News, Sabtu, 11 April 2026.

Isu mengenai kurangnya kompensasi ini menjadi perhatian utama pemerintah. AI dinilai telah memanfaatkan secara masif konten-konten jurnalistik yang diproduksi dengan investasi besar oleh media, tanpa adanya skema pembayaran atau royalti yang jelas kepada pembuat konten asli.

Dorongan terhadap penerapan aturan hak cipta jurnalistik melalui publisher rights ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih seimbang. Pemerintah berupaya agar inovasi AI tidak mengikis fondasi ekonomi industri media, melainkan dapat berkontribusi positif terhadap perkembangannya.

Upaya ini mencerminkan visi pemerintah untuk melindungi kekayaan intelektual dan memastikan bahwa jurnalisme profesional tetap dapat berkembang. Tujuannya adalah untuk menjamin masyarakat tetap memperoleh informasi yang akurat dan berkualitas, yang merupakan hasil kerja keras jurnalis.