Mahasiswa S3  Philippine Women’s University (PWU) Indonesia menggelar International Conference & Doctoral Research Presentationbertajuk “Global Social & Business Transformation: Innovation, Sustainability, and Strategic Leadership in the Digital Era” pada Kamis–Jumat, 16–17 April 2026.

Kegiatan ini terselenggara melalui kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ) dan menjadi momentum penting lahirnya The First International Conference on Global Social and Business (ICGSB).

Konferensi internasional yang berlangsung secara hybrid ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari mahasiswa doktoral, akademisi, peneliti, praktisi industri, hingga perwakilan pemerintah dan institusi riset dari dalam dan luar negeri. Forum ini sekaligus menjadi ruang strategis untuk membahas transformasi sosial dan bisnis global yang kian dipengaruhi oleh akselerasi teknologi digital.

Ketua panitia, Dewiana Novitasari, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Rektor PWU, Prof Felina C. Young, beserta delegasi dari Manila yang turut berinteraksi langsung dengan mahasiswa S3 PWU dan para alumni di Jakarta. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta, Prof Komarudin, serta Dekan FISH UNJ, Dr Firdaus Wajdi, atas dukungan penuh terhadap terselenggaranya konferensi ini.

Tak hanya itu, Novitasari juga mengapresiasi kehadiran Atase Budaya dan Pendidikan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta yang turut menghadiri konferensi tersebut. Kehadiran perwakilan diplomatik ini dinilai memperkuat dimensi kerja sama internasional, khususnya dalam bidang pendidikan dan pertukaran budaya antara Indonesia dan Filipina.

Menurut Novitasari, keberhasilan kegiatan selama dua hari tersebut tidak lepas dari kerja kolektif tim panitia yang solid dan lintas disiplin. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan konferensi ini didukung oleh sejumlah nama, di antaranya Javerson Simamora, ST, SH, MBA, M.Th, MH, CAVP, C.Med, MAPPI (Cert.); Nur Fajrina, S.Si., M.Sc.; Ns. Patricia Rani Rumondang, MAN., FISQua., CPS., CHAE., CHCEE., CHMEE; Allyya Saputra, SE., S.Pd., MM; dr. Irwanto, M.M.; Ir. Maeyer Beni Panahatan, S.T., M.M.; Muhammad Al Ikhsan Nur, S.E., M.Si.; dr. Yusuf Gunawan, MKes., MMKes., SpAk., AIFO-K., CH., CHt., CIPM; Pristanto Ria Irawan, S.E., S.Sos., M.M.; Dina Ediana, S.Kom., M.Kom; Joelianti Dwi Supraptiningsih, S.Pd., MM., M.Th.; Yopie Alfiani, SE., MSA; Dr. Ir. Ja’far Amiruddin, ST., MT; Heryanti Utami, S.ST.Par., M.M.Par; Nugroho Ridhwan, A.Md., S.T., M.M.; Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.(Han.); Ganjar Garibaldi, SE., MSi., CHA., CHCP., CHCM.; serta Yanta, S.H., M.M.

“Saya perlu menyebutkan nama-nama mereka karena kolaborasi ini membutuhkan energi dan semangat kebersamaan. Acara hybrid ini melibatkan berbagai pihak lintas sektor dan lintas negara. Terima kasih kepada seluruh rekan yang telah berkontribusi,” ujarnya.

Selain itu, Novitasari juga mengapresiasi dukungan dari sejumlah mitra perguruan tinggi, seperti Universitas Insan Pembangunan Indonesia (UNIPI), Universitas Ibnu Khaldun Bogor, serta Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) yang turut memperkuat jejaring akademik dalam konferensi ini.

Kehadiran peserta dari beragam latar belakang dinilai mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam merespons dinamika global. Isu-isu yang diangkat dalam konferensi ini mencakup inovasi, keberlanjutan, serta kepemimpinan strategis di era digital yang terus berkembang.

Tak hanya menjadi forum diskusi ilmiah, konferensi ini juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk memperkenalkan peran Condrado Benitez Institute for Business Education (CBIBE) di Manila dalam mengembangkan pendidikan bisnis berbasis global. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara dunia akademik dan praktik industri dalam menghadapi tantangan transformasi sosial dan ekonomi di tingkat global.

Dengan terselenggaranya ICGSB perdana ini, para penyelenggara berharap forum serupa dapat terus berlanjut dan menjadi platform strategis dalam mendorong kolaborasi internasional yang berkelanjutan di bidang sosial dan bisnis.

Monitorday.com – Pemerintah Iran melalui Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menetapkan sejumlah syarat ketat bagi kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz selama masa gencatan senjata berlangsung.

Aturan ini diumumkan setelah Iran menyatakan membuka kembali jalur pelayaran internasional tersebut, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama 10 hari.

Berdasarkan laporan media Iran, terdapat empat ketentuan utama yang harus dipatuhi kapal-kapal yang melintas. Pertama, kapal sipil hanya diperbolehkan melewati jalur yang telah ditentukan oleh otoritas Iran. Kedua, kapal militer tetap dilarang melintas di Selat Hormuz.

Ketiga, setiap pergerakan kapal wajib mendapatkan izin dari Angkatan Laut IRGC. Keempat, seluruh aktivitas pelayaran harus mengikuti ketentuan masa tenang sesuai kesepakatan gencatan senjata yang berlaku.

Sebelumnya, kesepakatan pembukaan Selat Hormuz merupakan bagian dari negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Pakistan. Dalam kesepakatan awal, Iran sempat mengizinkan sejumlah kapal melintas setiap hari.

Namun, implementasi kesepakatan sempat terganggu akibat belum sepenuhnya terlaksananya gencatan senjata di Lebanon, termasuk keterlibatan kelompok bersenjata di kawasan tersebut.

Situasi kembali memanas setelah Iran menutup kembali Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah pembukaan. Penutupan ini dipicu tuduhan terhadap Amerika Serikat yang dinilai masih memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa negaranya tidak akan ragu menutup kembali Selat Hormuz jika tekanan tersebut terus berlanjut.

Ia menekankan bahwa akses pelayaran di jalur vital tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan izin dari pemerintah Iran.

Ketegangan di kawasan ini membuat Selat Hormuz kembali menjadi sorotan global, mengingat perannya sebagai salah satu jalur utama distribusi energi dunia.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak langsung ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, usai menyampaikan pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia pada Sabtu (18/04/2026). Inspeksi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional. 

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di daerah.

“Bapak Presiden tadi mendadak menanyakan ingin melihat gudang bulog di Magelang atau di Yogyakarta sekembalinya dari acara pimpinan DPRD,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

“Bapak Presiden ingin memastikan secara langsung bahwa cadangan pangan kita, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo ini terdiri dari 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton, dan saat ini terisi penuh. Ini menunjukkan kesiapan stok yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan di Kota dan Kabupaten Magelang.

“Bapak Presiden juga menekankan bahwa selain ketersediaan, kualitas beras harus terus dijaga, serta distribusinya harus tepat waktu dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Seskab.

Inspeksi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

“Ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tutup Seskab

Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir tekankan sifat Persyarikatan sebagai kesatuan, bukan federasi dalam menggerakkan dan memajukan amal usaha.

Hal itu disampaikan Haedar Nashir pada Sabtu (18/4) dalam Halal Bihalal Muhammadiyah Jawa Timur 1447 H di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, di Surabaya.

Sifat Muhammadiyah yang bersyirkah, katanya, menjadi distingsi Muhammadiyah dengan gerakan maupun ormas Islam yang lain. Hal ini menurutnya yang juga sulit ditiru oleh organisasi lain.

“Jadi Muhammad ini organisasi yang wataknya adalah kesatuan. Seperti negara NKRI juga ini paralel. Maka dengan sistem perserikatan kita itu meniscayakan kohesivitas yang kuat, baik antara warga-warga kita, sebagai aktor maupun perlembagaan bagai sistem,” ungkapnya.

Haedar Nashir juga mengapresiasi langkah strategis PWM Jatim untuk mengonsolidasi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Langkah menjadi berarti sebab mampu menggerakkan dan menghidupkan gerakan Muhammadiyah merata di Jatim.

Meski demikian, langkah konsolidasi yang diambil ini memiliki tantangan. Namun Haedar percaya PWM Jatim mampu membuktikan, bahwa dengan konsolidasi akan membawa gerakan ini semakin masif dan merata di banyak tempat.

“Jadi coba, harus ada keberanian dari setiap Direktur Rumah Sakit untuk melepas kepentingan-kepentingan masing-masing demi kepentingan persyarikatan,….. Dampaknya dahsyat nanti. Bukan hanya Jawa Timur nanti, nasional. Bukan hanya Sepanjang, tapi se-Jawa Timur,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWM Jatim, Sukadiono menjelaskan, konsolidasi potensi AUM sudah dilakukan PWM Jatim, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Di Jatim, konsolidasi dilakukan dengan inovatif dan imajinatif untuk maju.

“Saya melihat banyak PDM alhamdulillah dengan mimpi-mimpi besarnya sudah bisa memulai untuk membangun amal usaha khususnya di bidang kesehatan,” ungkapnya.

Pihaknya mendorong, PDM yang sudah memiliki AUM Kesehatan maju untuk mendampingi daerah lain. Sehingga terjadi akselerasi pembangunan di daerah tersebut, serta memberi manfaat kepada masyarakat semakin banyak.

“Jadi ini artinya sebenarnya ada dari amal usaha bidang kesehatan rumah sakit yang siap sebenarnya untuk ekspansi ke daerah-daerah yang mungkin selama ini belum punya amal usaha bidang kesehatan,” katanya.

Turut hadir di acara ini Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Penasehat Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, seluruh PDM se Jatim, dan Organisasi Otonom (Ortom) tingkat wilayah Jawa Timur.

Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir resmikan peremajaan gedung enam Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gubeng, Kota Surabaya.

Keenam AUM yang diresmikan pada (18/4) ini antara lain MI Muhammadiyah 5 Surabaya, SMP Muhammadiyah 3 Jojoran Surabaya, Masjid Muhammadiyah Al Muhajirin, Masjid Baiturrahman Gubeng, Gedung Dakwah PC ‘Aisyiyah Gubeng, dan TK ABA 32 Surabaya.

Apresiasi diberikan Haedar kepada PCM Gubeng. Berbagai capain yang dilihat hari ini tidak datang tiba-tiba, melainkan energi bersambung sejak perintis organisasi ini memulai gerakan amal salih dengan aksi nyata.

Gerakan amal salih yang dilakukan warga Muhammadiyah tak cukup hanya ada, tapi bersambung dan menjadi yang terbaik. Warga Muhammadiyah adalah umat yang spesial karena memikul amanah mulia untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

“Mengajak kepada hal-hal yang ma’ruf dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, menjaga lingkungan. Serta mencegah kemungkaran dengan cara dakwah,” katanya.

Haedar menjelaskan, cara dakwah yang dimaksud itu berangkat dari pemahaman surat An Nahl ayat 125. Sehingga, warga Muhammadiyah tidak boleh diam ketika ada AUM yang mangkrak atau tidak jalan menjadi aktif dan maju.

Membangun AUM menurutnya memiliki kisah dan proses sendiri-sendiri, tidak ada yang instan. Semua AUM tidak langsung jadi besar. Maka diharapkan kepada seluruh PCM untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam membangun.

Tak lupa, Haedar juga berpesan kepada guru-guru Muhammadiyah– termasuk orang tua untuk menjaga anak-anak generasi penerus yang saat ini memiliki banyak tantangan, terlebih adanya media sosial.

“Di tangan guru itu, masa depan anak ada kita. Tapi orang tua juga harus hadir, jangan ada masalah lalu melempar tanggung jawab ke guru, tanpa melakukan introspeksi,“ imbuhnya.

Haedar berpesan, dalam membangun generasi unggul tidak bisa dilakukan sendiri oleh institusi pendidikan formal, melainkan harus dilakukan secara sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan.

Jejak Muhammadiyah Gubeng: Dari Numpang jadi Cabang Terdepan

Sementara, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim, Sukadiono menceritakan punya kenangan khusus dengan PCM Gubeng. Cabang ini jadi tempat awal dirinya menginjakkan kaki dan mengabaikan diri di Muhammadiyah Surabaya.

“Saya juga pernah menjadi anggota PCM Gubeng sejak 1995 sampai tahun 2000, saya pernah menjadi bendahara PCM,” ungkapnya.

Dirinya mengapresiasi segala capaian yang berhasil diraih PCM Gubeng saat ini. Dia melihat banyak akselerasi kemajuan yang dilakukan AUM pendidikan di PCM Gubeng.

Salah capaian membanggakan adalah MI Muhammadiyah 5 Surabaya, yang awalnya berdiri di atas lahan sewa dan menumpang. Kini telah memiliki aset tersendiri di tengah-tengah Kota Surabaya, dan menjadi sekolah unggulan.

Tak hanya itu, perkembangan menggembirakan juga terjadi di masjid-masjid Muhammadiyah PCM Gubeng. Berbagai masjid di bawa PCM Gubeng ini menjadi penjaga semangat Bermuhammadiyah warga Kota Surabaya.

“Saya senang atas perkembangannya yang luar biasa. Saya berpesan supaya jangan berpuas meski Amal Usahanya sudah sangat banyak,” kata Sukadiono.

Monitorday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima langkah strategis untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalkan potensi korupsi di Indonesia.

Usulan tersebut merupakan hasil kajian yang tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK. Dalam laporan itu, KPK mengidentifikasi sejumlah celah yang dinilai rawan dimanfaatkan untuk praktik korupsi sepanjang proses pemilu.

Poin pertama yang diusulkan adalah penguatan integritas penyelenggara pemilu. KPK mendorong perbaikan mekanisme seleksi yang lebih transparan, pelibatan publik dalam penelusuran rekam jejak, serta optimalisasi sistem seperti Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Kedua, KPK mengusulkan penataan ulang proses kandidasi di partai politik. Langkah ini mencakup pengetatan syarat keanggotaan serta penghapusan aturan yang membuka ruang intervensi elite terhadap penentuan calon.

Selanjutnya, reformasi pembiayaan kampanye menjadi poin ketiga. KPK menilai perlu adanya pengaturan lebih ketat terkait metode kampanye, termasuk pembatasan penggunaan uang tunai guna menekan potensi praktik politik uang.

Poin keempat adalah penerapan sistem pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik secara bertahap, baik pada pemilu nasional maupun daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi hasil pemilu.

Adapun poin kelima adalah penguatan penegakan hukum pemilu. KPK mendorong kejelasan norma hukum, perluasan subjek hukum menjadi setiap pihak yang terlibat, serta harmonisasi regulasi antara pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah persoalan mendasar, seperti tingginya biaya penyelenggaraan dan kampanye yang berpotensi mendorong praktik politik transaksional. Selain itu, integritas penyelenggara pemilu dinilai masih lemah, yang tercermin dari berbagai pelanggaran etik dan potensi manipulasi suara.

KPK juga menyoroti proses kandidasi yang cenderung transaksional, di mana penentuan calon sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elite dan kekuatan finansial. Kondisi ini dinilai memicu siklus korupsi, karena jabatan publik kerap dianggap sebagai investasi yang harus “dikembalikan”.

Temuan lainnya mencakup indikasi penyuapan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara hingga penyelesaian sengketa. Selain itu, penegakan hukum dinilai belum optimal akibat lemahnya norma, terbatasnya cakupan subjek hukum, serta belum selarasnya regulasi antara pemilu nasional dan daerah.

Melalui lima rekomendasi tersebut, KPK berharap sistem pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Monitorday.com – PT Pertamina resmi menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu, 18 April 2026. Kebijakan ini diambil seiring lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Berdasarkan informasi dari situs resmi MyPertamina, kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis BBM nonsubsidi dengan lonjakan yang cukup tajam dibandingkan harga sebelumnya yang terakhir diperbarui pada 1 Maret 2026.

Harga Pertamax Turbo kini meningkat dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Sementara itu, Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Meski demikian, Pertamina memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM subsidi. Harga Pertalite tetap berada di level Rp10.000 per liter, sedangkan Solar subsidi masih dipertahankan di angka Rp6.800 per liter.

Selain itu, harga Pertamax juga tidak mengalami kenaikan dan tetap dijual sebesar Rp12.300 per liter.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara tekanan harga energi global dan daya beli masyarakat, terutama dengan tetap mempertahankan harga BBM subsidi di tengah gejolak pasar internasional.

Monitorday.com – Pemerintah Iran mengumumkan pembukaan penuh jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz selama masa gencatan senjata berlangsung. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Jumat.

Dalam pernyataannya melalui media sosial X, Araghchi menyebut bahwa seluruh kapal komersial kini dapat melintas secara bebas di jalur strategis tersebut, seiring diberlakukannya gencatan senjata di Lebanon. Ia menegaskan bahwa pembukaan jalur pelayaran dilakukan sesuai koordinasi dengan otoritas pelabuhan dan kemaritiman Iran.

Langkah Teheran tersebut mendapat respons dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui platform Truth Social, Trump menyampaikan apresiasi atas keputusan Iran yang membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz.

Namun, dalam pernyataan lanjutan, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap akan melanjutkan blokade laut terhadap Iran hingga proses negosiasi kedua negara benar-benar rampung. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih diperlukan meski sebagian besar poin perundingan telah dibahas.

Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran telah menggelar putaran pertama negosiasi pada 11 April di Islamabad, Pakistan, setelah tercapai kesepakatan awal terkait gencatan senjata selama dua pekan. Namun, perundingan tersebut berakhir tanpa kesepakatan, sebagaimana disampaikan Wakil Presiden AS J. D. Vance.

Menyusul kegagalan tersebut, AS kemudian mengerahkan angkatan lautnya untuk memblokade Selat Hormuz. Meski demikian, kedua negara dijadwalkan kembali melanjutkan negosiasi putaran kedua yang rencananya digelar pada 19 April di Islamabad.

Di tengah dinamika tersebut, perkembangan lain juga terjadi di kawasan, di mana Israel dan Lebanon sepakat memulai gencatan senjata selama 10 hari setelah perundingan yang dimediasi Amerika Serikat di Washington, D.C..

Pembukaan Selat Hormuz diharapkan dapat meredakan ketegangan sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan global, meskipun situasi geopolitik di kawasan masih diliputi ketidakpastian.

Monitorday.com – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai menerima arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Bahlil menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden setelah kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Prancis. Ia menegaskan bahwa stabilitas harga BBM subsidi masih sejalan dengan kondisi pasokan energi nasional yang terjaga.

Menurutnya, stok energi nasional saat ini berada di atas batas minimum, baik untuk solar, bensin, maupun LPG. Kondisi tersebut menjadi dasar keyakinan pemerintah dalam menjaga harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir tahun.

Bahlil menyebut kebijakan ini sebagai kabar baik bagi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terhadap fluktuasi harga energi. Dari sisi fiskal, pemerintah juga menilai langkah tersebut masih aman dijalankan karena didukung harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang berada di bawah asumsi anggaran.

Ia menjelaskan, selama harga ICP masih berada di bawah 100 dolar AS, stabilitas harga BBM subsidi dapat dipertahankan. Hingga saat ini, rata-rata harga ICP tercatat berada di kisaran 77 dolar AS, sehingga ruang fiskal dinilai masih cukup kuat.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dari sisi pasokan. Konsumsi BBM nasional yang mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari belum sepenuhnya diimbangi produksi dalam negeri yang berada di kisaran 600–610 ribu barel per hari, sehingga impor sekitar 1 juta barel per hari masih diperlukan.

Di sisi lain, pemerintah juga membuka peluang kerja sama energi dengan Rusia, tidak hanya dalam pasokan minyak mentah, tetapi juga pada pengembangan infrastruktur seperti kilang dan fasilitas penyimpanan energi. Pembahasan terkait investasi tersebut masih dalam tahap finalisasi.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas energi nasional dapat terus terjaga sepanjang 2026. Kepastian harga BBM subsidi ini diharapkan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi di tengah dinamika harga energi global.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan tiga regulasi terbaru guna mempercepat penguatan ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama menuju kemandirian melalui swasembada pangan.

Regulasi pertama berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 yang menitikberatkan pada percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen di seluruh wilayah Indonesia. Dalam aturan tersebut ditegaskan pentingnya dukungan infrastruktur guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sewa gudang serta mendorong pemerataan fasilitas pascapanen.

Selain itu, Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan di sektor pertanian. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri serta optimalisasi distribusinya.

Instruksi tersebut ditujukan kepada sejumlah pejabat dan lembaga strategis, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, serta pimpinan badan usaha milik negara. Secara khusus, Menteri Pertanian diminta menugaskan sejumlah BUMN seperti PT Agrinas Pangan Nusantara, PT Perkebunan Nusantara III, dan Perum Bulog untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan.

Regulasi ketiga adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah untuk periode 2026–2029. Kebijakan ini berfokus pada penguatan stok jagung nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan petani.

Inpres tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, hingga aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Fokus utamanya adalah memastikan tercapainya swasembada jagung dan menjamin akses pangan yang merata bagi masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ketiga regulasi tersebut memerlukan dukungan penuh, mulai dari percepatan perizinan, penyediaan lahan, hingga penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kemandirian pangan nasional.