Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026), untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS. Kedatangan Prabowo disambut langsung Perdana Menteri India Narendra Modi.

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Ia tampil mengenakan jas hitam, dasi biru, dan kopiah hitam.

Modi telah menunggu di area penyambutan. Begitu bertemu, Prabowo menyapa dengan menangkupkan kedua telapak tangan. Modi membalas salam tersebut dengan gestur serupa sambil tersenyum.

Keduanya kemudian berjabat tangan dan berpelukan sebelum menjalani sesi foto bersama. Di depan kamera, Prabowo dan Modi kembali berjabat tangan.

KTT ke-18 BRICS digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, pada 12-13 September 2026 di bawah kepemimpinan India. Pertemuan para pemimpin negara anggota tersebut mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”.

Kehadiran Prabowo menjadi momentum penting bagi Indonesia setelah resmi berstatus anggota penuh BRICS. Pemerintah memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama multilateral sekaligus memperluas peran di tengah perubahan lanskap ekonomi global.

Indonesia juga mendorong terciptanya tatanan ekonomi dunia yang lebih seimbang dan inklusif, terutama dengan memperbesar ruang bagi negara-negara berkembang.

Dalam KTT kali ini, para pemimpin BRICS dijadwalkan membahas sejumlah agenda strategis, termasuk penguatan kerja sama antarnegara berkembang.

Pembahasan juga diarahkan pada langkah konkret di sektor pangan, energi, pembiayaan pembangunan, dan perdagangan.

Prabowo bertolak menuju New Delhi dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (11/9) pukul 17.00 WIB.

Dalam perjalanan ke India, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kehadiran Prabowo di KTT BRICS menjadi panggung diplomasi penting bagi Indonesia untuk memperkuat jejaring dengan negara-negara berkembang sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional dalam tatanan ekonomi global yang terus berubah.

Monitorday.com – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta pemerintah membenahi tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menilai keberhasilan program pembiayaan UMKM tak semestinya hanya dihitung dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi dari seberapa besar pembiayaan itu mampu menggerakkan usaha dan ekonomi masyarakat.

Hendry menyampaikan kritik tersebut saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9/2026).

Menurut politikus PKS itu, ukuran keberhasilan KUR harus bergeser dari sekadar kuantitas menuju kualitas. Dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha penerima harus menjadi parameter utama.

“Jangan mengukur keberhasilan KUR dari meja bank. Ukur dari meja pelaku usaha,” ujar Hendry, dikutip dari Antara.

Hendry menilai persoalan ini penting karena UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Sektor tersebut menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Karena itu, akses pembiayaan UMKM, kata dia, bukan sekadar persoalan perbankan, melainkan bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Di lapangan, Hendry masih menemukan persoalan terkait permintaan agunan tambahan bagi pelaku usaha mikro. Padahal, KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak diperbolehkan mengenakan agunan tambahan.

“Sampai masa reses kemarin, masih menerima laporan, di bawah Rp100 juta yang tanpa agunan itu masih menjadi persoalan,” ungkap Hendry dalam keterangan terpisah.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Kementerian UMKM juga menegaskan lembaga penyalur tidak boleh meminta jaminan tambahan untuk KUR hingga Rp100 juta.

Selain agunan, masyarakat diminta mewaspadai praktik menyimpang lainnya, seperti pungutan biaya dan percaloan. Temuan semacam itu dapat dilaporkan melalui SP4N-LAPOR! atau email dikur@ekon.go.id.

Hendry juga mendorong pemerintah membuka lebih banyak alternatif pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, salah satunya melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau IP-based financing.

Menurutnya, banyak pelaku usaha kreatif memiliki aset bernilai berupa hak cipta, merek, hingga desain. Namun, mereka kerap tidak memiliki tanah atau bangunan yang dapat digunakan sebagai agunan.

Skema berbasis kekayaan intelektual dinilai dapat menjadi jalan keluar agar aset nonfisik milik pelaku ekonomi kreatif turut memiliki akses terhadap pembiayaan formal.

Dari sisi penyaluran, program KUR 2026 telah mencapai Rp169 triliun hingga 22 Juli 2026. Pembiayaan tersebut menjangkau 2,65 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia.

Sekitar 1,1 juta di antaranya merupakan debitur baru yang untuk pertama kalinya mengakses pembiayaan formal. Sementara itu, sebanyak 511 ribu pelaku UMKM tercatat berhasil naik kelas.

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran KUR sepanjang 2026 mencapai Rp290 triliun.

Untuk suku bunga, KUR Super Mikro ditetapkan sebesar 3 persen efektif per tahun. Sementara KUR Mikro dan KUR Kecil untuk sektor produksi serta perdagangan berorientasi ekspor dikenakan bunga 6 persen efektif per tahun.

Namun, bagi Hendry, besarnya angka penyaluran belum cukup menjadi tanda keberhasilan. Tantangan berikutnya adalah memastikan dana tersebut benar-benar sampai kepada pelaku usaha, memperkuat bisnis mereka, dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi masyarakat.

Monitorday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penataan ulang dilakukan setelah pemerintah memutakhirkan data penerima agar program lebih tepat sasaran.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional. Termasuk di dalamnya sekolah yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional serta sekolah yang dinilai sudah mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri.

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Pemutakhiran data dilakukan BGN bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Total terdapat lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan. Cakupannya bukan hanya sekolah negeri dan swasta, tetapi juga madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Dengan demikian, sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program.

BGN tetap membuka permohonan dari sekolah yang belum memperoleh MBG. Namun, pengajuan tersebut tidak otomatis membuat sekolah menjadi penerima. Pemerintah akan melakukan investigasi dan pemetaan untuk menentukan prioritas berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Setelah sasaran ditata ulang, BGN akan mengarahkan perluasan MBG ke kelompok dan wilayah yang dinilai paling membutuhkan.

Satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menjadi salah satu prioritas. Daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi juga masuk dalam perhatian pemerintah.

Pendekatan tersebut menandai perubahan fokus pelaksanaan MBG: bukan sekadar memperbesar jumlah penerima, tetapi memastikan program memberikan dampak lebih besar terhadap perbaikan gizi.

Karena itu, pencoretan 1.653 satuan pendidikan tidak berarti layanan MBG dihentikan secara keseluruhan. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan sasaran agar kapasitas program lebih terkonsentrasi pada penerima yang membutuhkan.

Penataan penerima dilakukan bersamaan dengan upaya BGN memperketat tata kelola pelaksanaan MBG.

Pada awal September 2026, BGN menyatakan menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

BGN menegaskan standar sanitasi menjadi salah satu syarat penting dalam operasional dapur MBG. Artinya, evaluasi program kini tidak hanya menyasar jumlah penerima, tetapi juga keamanan pangan, kualitas layanan, dan ketepatan sasaran.

Sudaryono sebelumnya menegaskan keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan. Program tersebut harus memberikan dampak terhadap status gizi penerima sekaligus mendukung proses pendidikan peserta didik.

Dengan pemutakhiran sasaran ini, BGN berharap layanan MBG dapat semakin terkonsentrasi pada satuan pendidikan dengan kebutuhan gizi lebih besar, terutama di daerah dengan akses terbatas dan wilayah yang masih menghadapi persoalan stunting.

Monitorday.com – Perkembangan Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) membawa kecerdasan artifisial ke tahap baru. Teknologi ini tak lagi sekadar menjawab perintah, tetapi mampu mengambil keputusan dan menjalankan rangkaian tindakan secara mandiri.

Di balik kemampuannya tersebut, muncul persoalan besar: seberapa jauh manusia boleh menyerahkan kewenangan kepada AI?

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai batas otoritas dan keterlibatan manusia harus tetap jelas dalam pemanfaatan Agentic AI. Menurutnya, kemampuan AI membangun penalaran dan mengambil keputusan secara mandiri membuka risiko yang tidak selalu dapat diketahui manusia.

“Agentic AI bisa berpikir, membangun nalarnya sendiri, dan membuat keputusan tanpa kita ketahui. Banyak juga risiko yang membuat kita mempertanyakan apakah manusia masih ada di dalam proses itu?” ujar Nezar dalam acara Techpresso Metro TV di Jakarta Barat, Kamis (10/9/2026).

Nezar mencontohkan penggunaan Agentic AI sebagai asisten perjalanan. Dengan kewenangan tertentu, AI dapat memilih tiket, mengatur akomodasi, menghubungi penyedia layanan, bahkan melakukan pembayaran.

Kemudahan tersebut sekaligus menjadi titik rawan. Semakin besar otoritas yang diberikan, semakin besar pula ruang bagi AI untuk mengambil keputusan atas nama manusia.

“Ini yang harus dipertimbangkan risiko-risikonya karena Agentic AI punya kemampuan untuk membuat keputusan jika kita berikan otoritas,” katanya.

Risiko menjadi lebih kompleks ketika satu Agentic AI dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Agentic AI lainnya. Dalam skenario tersebut, pengambilan keputusan dapat berlangsung antarmesin tanpa keterlibatan manusia secara langsung.

Nezar juga menyoroti potensi silent autonomy, yakni kondisi ketika sistem membangun penalaran dan mengambil keputusan tanpa sepenuhnya diketahui manusia.

Karena itu, menurut dia, tantangan tata kelola AI bukan hanya memastikan teknologi mampu menyelesaikan tugas, tetapi juga menjaga agar manusia tetap memegang kendali atas keputusan dan tindakan yang dihasilkan.

“Inilah gambaran ke depan yang harus diperhitungkan dalam policy making untuk tata kelola AI ini. Pemerintah sendiri mengambil pendekatan berbasis risiko untuk menjaga keseimbangan antara ruang inovasi dan perlindungan terhadap manusia,” tegas Nezar.

Prinsip human centric dan human in the loop, lanjut Nezar, menjadi elemen penting dalam tata kelola AI. AI dapat mengambil alih tugas tertentu demi efisiensi, tetapi batas kewenangannya harus dirancang secara tegas. Untuk keputusan tertentu, manusia tetap harus berada dalam proses.

Risiko juga perlu diperhitungkan sejak tahap pengelolaan data, pengembangan model, hingga pengambilan keputusan. Nezar mencontohkan prompt injection dan data poisoning yang dapat memengaruhi keluaran serta keputusan sistem AI.

Karena itu, tata kelola AI tidak bisa dipisahkan dari keamanan siber melalui pendekatan AI safety.

“Cybersecurity dan tata kelola AI harus digandeng bersamaan,” ujarnya.

Di Indonesia, pemerintah tengah menyiapkan kerangka tata kelola AI melalui sejumlah instrumen, antara lain Surat Edaran tentang Etika Kecerdasan Artifisial, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta penyusunan peta jalan nasional AI dan regulasi mengenai etika AI.

Nezar menegaskan regulasi bukan ditujukan untuk mengerem inovasi. Kerangka aturan justru diperlukan agar perkembangan AI berlangsung dengan risiko yang dapat dimitigasi sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Jangan takut dengan regulasi-regulasi yang diciptakan, tidak ada kehendak untuk mencekik perkembangan, ini hanya untuk membuat perkembangan teknologi itu bermanfaat bagi semuanya, risikonya bisa dimitigasi, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar,” pungkas Nezar.

Monitorday.com — Pollux Indonesia menjalin kolaborasi dengan iGreen+ Indonesia melalui sebuah Award Signing Ceremony yang diselenggarakan pada Jumat, 21 Agustus 2026,di World Capital Tower, Jakarta. Kolaborasi ini menjadi langkah awal sekaligus kerja sama pertama antara Pollux dan iGreen+ Indonesia dalam menghadirkan solusi infrastruktur pengisian kendaraan listrik di lingkungan properti Pollux.

iGreen+ Indonesia merupakan jaringan penyedia layanan Stasiun Pengisian Kendaraan ListrikUmum (SPKLU) dan solusi EV charger di Indonesia yang dikembangkan oleh PT Niscala Energi Indonesia. Melalui kolaborasi ini, Pollux dan iGreen+ Indonesia membuka peluang untuk menghadirkan infrastruktur pengisian kendaraan listrik yang dapat mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong penerapan prinsip keberlanjutan di lingkungan properti.

Acara Award Signing Ceremony ini dihadiri oleh perwakilan manajemen iGreen+ Indonesia, Boby Hartanto selaku Business Development Specialist, serta perwakilan direksi Pollux, Teny Siti Febryani selaku Pressident Commisioner dan Aswin Desmonda Rosidi selaku Director.

Penandatanganan ini menandai dimulainya hubungan strategis antara kedua perusahaan dengan visi untuk mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masadepan.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan bahwa iGreen+ Indonesia telah memiliki jaringan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan melihat kolaborasi dengan Pollux sebagai sebuah peluang untuk memperluas penerapan teknologi EV charging di berbagai properti.

“iGreen+ sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dan kolaborasi ini merupakan kerja sama pertama kami dengan Pollux. Kami berharap ke depannya akan ada lebih banyak properti Pollux yang dapat menggunakan dan mengimplementasikan teknologi dari iGreen+ Indonesia,” ujar Boby Hartanto selaku Business Development Specialist.

Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari langkah awal Pollux dalam mengeksplorasi penerapan solusi mobilitas berkelanjutan di berbagai lini properti yang dimiliki dan dikembangkan.Kehadiran fasilitas pengisian kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penghuni, pengunjung, tenant, maupun pengguna properti, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem properti yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan lingkungan.

CEO iGreen+ Indonesia, Mr. Lawrence, turut menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi ini dan melihat kerja sama dengan Pollux sebagai awal dari hubungan jangka panjang yang memiliki visi bersama dalam mendorong mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

“We are proud to partner with Pollux Properties Indonesia in accelerating the adoption of reliable and accessible EV charging infrastructure. We see this collaboration as more than just a business partnership; it is the beginning of along-term relationship built on shared vision, innovation, and a commitment to supporting Indonesia’s transition toward sustainable mobility. Together, we look forward to creating lasting value for our customers, partners, and the communitieswe serve,” ujar Mr. Lawrence, CEO iGreen+ Indonesia.

Bagi Pollux, kolaborasi ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan properti yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga mampu menjawab perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan gaya hidup di masa depan. Penerapan infrastruktur kendaraan listrik menjadi salah satu langkah yang dapat mendukung terciptanya lingkungan properti yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada mobilitas hijau.

Ke depan, Pollux dan iGreen+ Indonesia berharap kolaborasi ini dapat berkembang ke lebih banyak properti dalam portofolio Pollux di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan menggabungkan pengalaman Pollux dalam pengembangan dan pengelolaan properti dengan teknologi serta jaringan EV charging dari iGreen+, kedua pihak optimistis dapat menciptakan solusi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna properti, lingkungan, serta masyarakat secara lebih luas.

Award Signing Ceremony ini sekaligus menjadi awal dari peluang kolaborasi yang lebih luasantara Pollux dan iGreen+ Indonesia dalam menghadirkan inovasi dan solusi berkelanjutanuntuk mendukung transformasi ekosistem mobilitas di Indonesia.

Monitorday.com – Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, mempercepat pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di sepanjang rantai nilai pertambangan. Teknologi tersebut mulai diterapkan sejak eksplorasi sumber daya, operasi tambang, pengolahan mineral, hingga pemantauan energi dan emisi.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi MIND ID memperkuat daya saing industri mineral nasional sekaligus mendorong efisiensi, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, dan keberlanjutan operasi.

Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan, mengatakan perusahaan tambang kini tidak bisa lagi hanya mengandalkan besarnya cadangan mineral sebagai sumber keunggulan.

Menurut Dany, kemampuan mengolah data menjadi keputusan operasional menjadi faktor penting dalam menentukan produktivitas dan keandalan industri pertambangan.

“Nilai AI bukan pada modelnya. Nilainya adalah pada keputusan yang lebih aman, aset yang lebih andal, penemuan sumber daya yang lebih baik, dan dampak operasional yang lebih rendah,” ujar Dany di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Penerapan AI di Grup MIND ID diarahkan pada berbagai persoalan konkret di lapangan, termasuk aspek keselamatan pekerja. Salah satunya melalui sistem AI-enabled fatigue management yang mampu memberikan peringatan dini ketika mendeteksi indikasi kelelahan atau microsleep pada operator.

Di sisi produksi, MIND ID memanfaatkan teknologi AI vision untuk memantau kondisi conveyor. Sistem ini dapat membantu mendeteksi lebih awal potensi gangguan, seperti kerusakan belt, ukuran material yang tidak sesuai, hingga kontaminasi yang berisiko menghambat proses produksi.

AI juga mulai masuk ke lini hilirisasi mineral. Teknologi machine learning dikembangkan untuk membantu mengoptimalkan operasi smelter, termasuk pengelolaan FeNi Rotary Kiln. Data operasional digunakan untuk menjaga stabilitas proses sekaligus meningkatkan efisiensi pengolahan mineral.

Digitalisasi serupa diterapkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), bagian dari Grup MIND ID. Integrasi data operasional secara real-time dimanfaatkan untuk mempercepat pemantauan aktivitas sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertambangan.

Tak berhenti di operasi produksi, AI juga digunakan sejak tahap eksplorasi. Melalui AI-enabled geologging, analisis inti batuan dapat dilakukan lebih cepat dengan pengolahan data pengeboran yang lebih terstruktur. Teknologi ini diharapkan memperkuat basis informasi dalam pengambilan keputusan eksplorasi maupun investasi.

MIND ID juga mengembangkan energy and emissions intelligence, sebuah sistem yang mengintegrasikan data keandalan aset, efisiensi proses, konsumsi bahan bakar, dan emisi. Sistem tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi peluang penghematan energi sekaligus memperkuat pengelolaan dampak lingkungan.

Dany mengatakan transformasi tersebut menandai perubahan arah industri pertambangan nasional. Keunggulan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepemilikan sumber daya mineral, tetapi semakin bergeser ke kemampuan memanfaatkan teknologi, data, dan pengetahuan.

“MIND ID sedang bergerak dari resource advantage menuju intelligence advantage. Kami ingin memastikan industri pertambangan Indonesia masuk ke babak yang lebih maju dengan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk menciptakan operasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan,” kata Dany.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk segera melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan letusan Gunung Anak Krakatau. Rombongan tersebut terdiri atas lima jurnalis bersama tiga kru kapal.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya Kamis (10/09/2026) menyampaikan bahwa Kepala Negara telah memberikan instruksi pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan tersebut pada Senin malam. Presiden Prabowo meminta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk segera mengerahkan kekuatan guna melakukan pencarian.

“Sejak rombongan lima jurnalis bersama tiga kru kapal dilaporkan hilang kontak Senin malam, Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” ujar Seskab.

Menindaklanjuti instruksi Presiden, operasi pencarian langsung dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unsur gabungan. Berdasarkan laporan KSAL, sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian dan menemukan keberadaan rombongan.

“Sesuai laporan KSAL total ada 11 kapal gabungan yang langsung melakukan pencarian,” ungkap Seskab.

Sebelas kapal gabungan tersebut yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer 1-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, serta KP Sanjaya-7017.

Pengerahan sejumlah kapal tersebut menunjukkan upaya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kekuatan secara bersama-sama. Operasi pencarian terus diarahkan untuk menemukan seluruh anggota rombongan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak.

Di tengah berlangsungnya proses pencarian, Seskab turut menyampaikan harapan dan doa agar lima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

“Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ucap Seskab

Monitorday.com – Bagi para peserta Lomba Debat Indonesia (LDI) 2026, kompetisi bukan hanya tentang memenangkan pertandingan. Di balik panggung debat, mereka menemukan pengalaman baru, bertemu teman-teman dari berbagai daerah, memperluas wawasan, hingga melihat peluang pendidikan dan masa depan yang lebih luas.

Pengalaman tersebut dirasakan Allesia Keiran The dari Bina Bangsa School PIK, salah satu Ten Best Speaker LDI 2026. Menurutnya, LDI memberikan kesempatan untuk bertemu dengan peserta dari berbagai wilayah yang sebelumnya mungkin tidak akan ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari.

“Menurut saya, LDI sangat membantu karena membuka kesempatan untuk bertemu dengan begitu banyak orang dari berbagai daerah, terutama karena ini merupakan kompetisi tingkat nasional. Kita bisa bertemu dengan debater dari Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan berbagai daerah lainnya yang mungkin tidak akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Menurut Allesia, pengalaman dan prestasi yang diperoleh dari LDI juga dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan. Sertifikat nasional yang diterbitkan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Kemendikdasmen, menjadi salah satu bentuk pengakuan atas capaian peserta.

“Selain hadiah yang didapatkan ketika memenangkan LDI, kita juga mendapatkan sertifikat nasional yang diterbitkan oleh Puspresnas, Kemendikdasmen. Menurut saya, bahkan dengan menjadi bagian dari kompetisi dan finalis LDI, hal itu dapat membantu meningkatkan peluang untuk mendapatkan beasiswa maupun bersaing mendapatkan tempat di universitas-universitas terbaik di dunia,” katanya.

“Saya sangat menghargai pengalaman ini karena kemungkinan dapat membantu saya masuk ke universitas-universitas pilihan saya, bahkan mendapatkan beasiswa,” lanjutnya saat ditemui dalam acara penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Prestasi Nasional dan International Global Network, Jakarta (9/9).

Cerita serupa disampaikan Gabrielle Angeline Stephanson Li dari SMAK 1 Penabur Jakarta yang meraih predikat Third Best Speaker. Baginya, prestasi menjadi bentuk penghargaan terhadap proses dan kerja keras yang telah dilalui.

“Dari perspektif internal, penghargaan atau prestasi juga bisa memberikan kepuasan diri atau self-fulfillment atas semua pencapaian dan kerja keras yang telah kami lalui. Ini menjadi hal yang membanggakan bagi diri sendiri,” ujar Gabrielle.

Tidak hanya soal penghargaan, Gabrielle merasakan perubahan dalam dirinya setelah mengikuti LDI. Ia menjadi lebih percaya diri dalam berdebat, memperoleh wawasan yang lebih luas, sekaligus membangun jejaring dengan peserta lainnya.

“Pengalaman juga memberikan wawasan yang jauh lebih luas. Kami sekarang menjadi lebih percaya diri dalam berdebat, memiliki pengetahuan yang lebih luas, dan juga memiliki koneksi yang lebih luas melalui prestasi yang kami raih di LDI,” tuturnya.

Pengalaman tersebut juga mendapat apresiasi dari orang tua peserta. Anastasia, orang tua salah satu finalis LDI, Ava Mikayla Emmanoelle, menilai kesempatan mengikuti kompetisi nasional telah memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan sekaligus belajar dari lingkungan yang lebih luas.

“Kami mengapresiasi Puspresnas, Kemendikdasmen yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak melalui Lomba Debat Indonesia, khususnya English Debate. Mereka dapat menyalurkan talentanya sekaligus mendapatkan pengalaman berkompetisi di tingkat nasional dan bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Anastasia, dari pengalaman tersebut, anak-anak kini memiliki kesempatan untuk berlanjut ke tingkat internasional. Sebanyak 15 Best Speakers LDI cabang ajang Debat Bahasa Inggris 2026 akan mendapatkan pembinaan lanjutan melalui kolaborasi Puspresnas dan International Global Network (IGN). Selanjutnya, dari pembinaan tersebut, tiga peserta terbaik akan dipilih untuk mengikuti Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Januari 2027.

“Kami sangat mengapresiasi bahwa setelah tingkat nasional, kesempatan itu masih dilanjutkan melalui AYIMUN di tingkat internasional. Ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar lebih jauh sekaligus menjalankan tanggung jawab ketika mewakili Indonesia di tingkat internasional,” ujar Anastasia.

Ia mengingatkan bahwa perjalanan prestasi anak tidak hanya diukur dari hadiah atau piala yang diperoleh. Ada proses panjang yang perlu dijalani, termasuk menjaga keseimbangan antara prestasi dan pendidikan.

“Bagi anak, prestasi bukan hanya tentang hadiah atau piala. Ada proses, pengorbanan, dan komitmen yang harus dijalani. Yang paling penting adalah bagaimana mereka tetap menjaga prestasi di sekolah karena tujuan utama mereka tetap belajar,” ujarnya.

Bagi para talenta muda tersebut, LDI menjadi lebih dari kompetisi. Pertemuan dengan peserta dari berbagai daerah, pengalaman berdebat, bertambahnya wawasan dan kepercayaan diri, hingga kesempatan menuju forum internasional menjadi bagian dari perjalanan yang dapat membentuk mereka untuk terus berkembang.

Pembinaan lanjutan melalui AYIMUN menjadi kesempatan berikutnya bagi para peserta untuk membawa pengalaman tersebut ke ruang yang lebih luas sekaligus belajar mengambil peran di lingkungan internasional.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi konflik yang sedang berlangsung dengan Iran akan segera berakhir setelah pemilu sela Kongres AS pada November mendatang.

“Oh, saya pikir perang ini akan segera berakhir setelah pemilu (sela) karena mereka sudah tidak mampu bertahan lebih lama lagi,” kata Trump kepada wartawan sebelum bertolak ke Dallas, Texas, Rabu (9/9).

Pernyataan Trump muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap dampak konflik terhadap politik domestik AS. Pemilu sela atau midterm election Kongres akan digelar pada November, dengan Partai Republik menghadapi ancaman kehilangan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejumlah analis menilai peluang Partai Demokrat merebut mayoritas DPR berkaitan dengan merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Trump. Kampanye militer terhadap Iran serta kenaikan harga di dalam negeri menjadi sejumlah faktor yang dinilai dapat memengaruhi posisi Partai Republik dalam pemilu.

Trump sendiri sebelumnya telah mengakui kemungkinan partainya kehilangan kendali atas DPR. Ia bahkan memperkirakan kemenangan Demokrat akan diikuti upaya pemakzulan terhadap dirinya.

Prediksi Trump soal berakhirnya konflik setelah pemilu tersebut menempatkan perang dengan Iran bukan hanya sebagai isu keamanan luar negeri, tetapi juga sebagai persoalan yang berpotensi menentukan peta politik Washington.

Monitorday.com – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyiapkan rekening tabungan tanpa biaya administrasi untuk mendukung rencana pemerintah membuka rekening secara massal bagi masyarakat Indonesia.

Dua produk yang disiapkan adalah BSI TabunganKu untuk masyarakat berusia 17 tahun ke atas dan BSI Tabungan SimPel iB bagi masyarakat di bawah 17 tahun. Keduanya menggunakan akad wadiah atau titipan sehingga nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan fasilitas tersebut disiapkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat memiliki rekening bank.

“Dengan kemudahan ini, kami berharap dana bantuan yang disalurkan pemerintah dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat secara optimal,” kata Anggoro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kedua rekening tersebut juga terhubung dengan layanan mobile banking BYOND by BSI. Setoran awalnya dibuat sangat ringan, yakni minimal Rp20 ribu untuk BSI TabunganKu dan hanya Rp1.000 untuk BSI Tabungan SimPel iB.

Tanpa biaya administrasi bulanan, saldo nasabah tidak akan tergerus setiap bulan. Artinya, jika pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp50 ribu ke rekening penerima, dana tersebut dapat diterima secara utuh tanpa potongan biaya administrasi.

BSI menyebut penggunaan akad wadiah sekaligus memberikan alternatif layanan perbankan yang sesuai prinsip syariah. Rekening tersebut juga dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mulai merencanakan kebutuhan keuangan jangka panjang, termasuk investasi syariah melalui Tabungan Emas dan persiapan ibadah haji.

Anggoro mengatakan BSI siap mendukung agenda pemerintah memperluas akses keuangan dan memperkuat inklusi keuangan syariah. Kehadiran rekening tanpa biaya administrasi dinilai dapat membuat layanan perbankan lebih mudah dijangkau masyarakat dari berbagai lapisan.

Rencana pembukaan rekening massal tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank, salah satunya melalui BSI.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk memperluas inklusi sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk program tersebut. Dana itu ditujukan bagi lebih dari 200 juta masyarakat, dengan masing-masing rekening memperoleh dana pembukaan sebesar Rp50 ribu.

“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9).

Program rekening massal ini diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sekaligus memastikan penyaluran bantuan dan berbagai program pemerintah dapat dilakukan secara lebih efektif.