Monitorday.com – Perkembangan Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) membawa kecerdasan artifisial ke tahap baru. Teknologi ini tak lagi sekadar menjawab perintah, tetapi mampu mengambil keputusan dan menjalankan rangkaian tindakan secara mandiri.

Di balik kemampuannya tersebut, muncul persoalan besar: seberapa jauh manusia boleh menyerahkan kewenangan kepada AI?

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai batas otoritas dan keterlibatan manusia harus tetap jelas dalam pemanfaatan Agentic AI. Menurutnya, kemampuan AI membangun penalaran dan mengambil keputusan secara mandiri membuka risiko yang tidak selalu dapat diketahui manusia.

“Agentic AI bisa berpikir, membangun nalarnya sendiri, dan membuat keputusan tanpa kita ketahui. Banyak juga risiko yang membuat kita mempertanyakan apakah manusia masih ada di dalam proses itu?” ujar Nezar dalam acara Techpresso Metro TV di Jakarta Barat, Kamis (10/9/2026).

Nezar mencontohkan penggunaan Agentic AI sebagai asisten perjalanan. Dengan kewenangan tertentu, AI dapat memilih tiket, mengatur akomodasi, menghubungi penyedia layanan, bahkan melakukan pembayaran.

Kemudahan tersebut sekaligus menjadi titik rawan. Semakin besar otoritas yang diberikan, semakin besar pula ruang bagi AI untuk mengambil keputusan atas nama manusia.

“Ini yang harus dipertimbangkan risiko-risikonya karena Agentic AI punya kemampuan untuk membuat keputusan jika kita berikan otoritas,” katanya.

Risiko menjadi lebih kompleks ketika satu Agentic AI dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Agentic AI lainnya. Dalam skenario tersebut, pengambilan keputusan dapat berlangsung antarmesin tanpa keterlibatan manusia secara langsung.

Nezar juga menyoroti potensi silent autonomy, yakni kondisi ketika sistem membangun penalaran dan mengambil keputusan tanpa sepenuhnya diketahui manusia.

Karena itu, menurut dia, tantangan tata kelola AI bukan hanya memastikan teknologi mampu menyelesaikan tugas, tetapi juga menjaga agar manusia tetap memegang kendali atas keputusan dan tindakan yang dihasilkan.

“Inilah gambaran ke depan yang harus diperhitungkan dalam policy making untuk tata kelola AI ini. Pemerintah sendiri mengambil pendekatan berbasis risiko untuk menjaga keseimbangan antara ruang inovasi dan perlindungan terhadap manusia,” tegas Nezar.

Prinsip human centric dan human in the loop, lanjut Nezar, menjadi elemen penting dalam tata kelola AI. AI dapat mengambil alih tugas tertentu demi efisiensi, tetapi batas kewenangannya harus dirancang secara tegas. Untuk keputusan tertentu, manusia tetap harus berada dalam proses.

Risiko juga perlu diperhitungkan sejak tahap pengelolaan data, pengembangan model, hingga pengambilan keputusan. Nezar mencontohkan prompt injection dan data poisoning yang dapat memengaruhi keluaran serta keputusan sistem AI.

Karena itu, tata kelola AI tidak bisa dipisahkan dari keamanan siber melalui pendekatan AI safety.

“Cybersecurity dan tata kelola AI harus digandeng bersamaan,” ujarnya.

Di Indonesia, pemerintah tengah menyiapkan kerangka tata kelola AI melalui sejumlah instrumen, antara lain Surat Edaran tentang Etika Kecerdasan Artifisial, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta penyusunan peta jalan nasional AI dan regulasi mengenai etika AI.

Nezar menegaskan regulasi bukan ditujukan untuk mengerem inovasi. Kerangka aturan justru diperlukan agar perkembangan AI berlangsung dengan risiko yang dapat dimitigasi sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Jangan takut dengan regulasi-regulasi yang diciptakan, tidak ada kehendak untuk mencekik perkembangan, ini hanya untuk membuat perkembangan teknologi itu bermanfaat bagi semuanya, risikonya bisa dimitigasi, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar,” pungkas Nezar.

Monitorday.com – Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, mempercepat pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di sepanjang rantai nilai pertambangan. Teknologi tersebut mulai diterapkan sejak eksplorasi sumber daya, operasi tambang, pengolahan mineral, hingga pemantauan energi dan emisi.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi MIND ID memperkuat daya saing industri mineral nasional sekaligus mendorong efisiensi, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, dan keberlanjutan operasi.

Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan, mengatakan perusahaan tambang kini tidak bisa lagi hanya mengandalkan besarnya cadangan mineral sebagai sumber keunggulan.

Menurut Dany, kemampuan mengolah data menjadi keputusan operasional menjadi faktor penting dalam menentukan produktivitas dan keandalan industri pertambangan.

“Nilai AI bukan pada modelnya. Nilainya adalah pada keputusan yang lebih aman, aset yang lebih andal, penemuan sumber daya yang lebih baik, dan dampak operasional yang lebih rendah,” ujar Dany di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Penerapan AI di Grup MIND ID diarahkan pada berbagai persoalan konkret di lapangan, termasuk aspek keselamatan pekerja. Salah satunya melalui sistem AI-enabled fatigue management yang mampu memberikan peringatan dini ketika mendeteksi indikasi kelelahan atau microsleep pada operator.

Di sisi produksi, MIND ID memanfaatkan teknologi AI vision untuk memantau kondisi conveyor. Sistem ini dapat membantu mendeteksi lebih awal potensi gangguan, seperti kerusakan belt, ukuran material yang tidak sesuai, hingga kontaminasi yang berisiko menghambat proses produksi.

AI juga mulai masuk ke lini hilirisasi mineral. Teknologi machine learning dikembangkan untuk membantu mengoptimalkan operasi smelter, termasuk pengelolaan FeNi Rotary Kiln. Data operasional digunakan untuk menjaga stabilitas proses sekaligus meningkatkan efisiensi pengolahan mineral.

Digitalisasi serupa diterapkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), bagian dari Grup MIND ID. Integrasi data operasional secara real-time dimanfaatkan untuk mempercepat pemantauan aktivitas sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertambangan.

Tak berhenti di operasi produksi, AI juga digunakan sejak tahap eksplorasi. Melalui AI-enabled geologging, analisis inti batuan dapat dilakukan lebih cepat dengan pengolahan data pengeboran yang lebih terstruktur. Teknologi ini diharapkan memperkuat basis informasi dalam pengambilan keputusan eksplorasi maupun investasi.

MIND ID juga mengembangkan energy and emissions intelligence, sebuah sistem yang mengintegrasikan data keandalan aset, efisiensi proses, konsumsi bahan bakar, dan emisi. Sistem tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi peluang penghematan energi sekaligus memperkuat pengelolaan dampak lingkungan.

Dany mengatakan transformasi tersebut menandai perubahan arah industri pertambangan nasional. Keunggulan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepemilikan sumber daya mineral, tetapi semakin bergeser ke kemampuan memanfaatkan teknologi, data, dan pengetahuan.

“MIND ID sedang bergerak dari resource advantage menuju intelligence advantage. Kami ingin memastikan industri pertambangan Indonesia masuk ke babak yang lebih maju dengan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk menciptakan operasi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan,” kata Dany.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk segera melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan letusan Gunung Anak Krakatau. Rombongan tersebut terdiri atas lima jurnalis bersama tiga kru kapal.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya Kamis (10/09/2026) menyampaikan bahwa Kepala Negara telah memberikan instruksi pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan tersebut pada Senin malam. Presiden Prabowo meminta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk segera mengerahkan kekuatan guna melakukan pencarian.

“Sejak rombongan lima jurnalis bersama tiga kru kapal dilaporkan hilang kontak Senin malam, Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” ujar Seskab.

Menindaklanjuti instruksi Presiden, operasi pencarian langsung dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unsur gabungan. Berdasarkan laporan KSAL, sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian dan menemukan keberadaan rombongan.

“Sesuai laporan KSAL total ada 11 kapal gabungan yang langsung melakukan pencarian,” ungkap Seskab.

Sebelas kapal gabungan tersebut yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer 1-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, serta KP Sanjaya-7017.

Pengerahan sejumlah kapal tersebut menunjukkan upaya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kekuatan secara bersama-sama. Operasi pencarian terus diarahkan untuk menemukan seluruh anggota rombongan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak.

Di tengah berlangsungnya proses pencarian, Seskab turut menyampaikan harapan dan doa agar lima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

“Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ucap Seskab

Monitorday.com – Bagi para peserta Lomba Debat Indonesia (LDI) 2026, kompetisi bukan hanya tentang memenangkan pertandingan. Di balik panggung debat, mereka menemukan pengalaman baru, bertemu teman-teman dari berbagai daerah, memperluas wawasan, hingga melihat peluang pendidikan dan masa depan yang lebih luas.

Pengalaman tersebut dirasakan Allesia Keiran The dari Bina Bangsa School PIK, salah satu Ten Best Speaker LDI 2026. Menurutnya, LDI memberikan kesempatan untuk bertemu dengan peserta dari berbagai wilayah yang sebelumnya mungkin tidak akan ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari.

“Menurut saya, LDI sangat membantu karena membuka kesempatan untuk bertemu dengan begitu banyak orang dari berbagai daerah, terutama karena ini merupakan kompetisi tingkat nasional. Kita bisa bertemu dengan debater dari Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan berbagai daerah lainnya yang mungkin tidak akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Menurut Allesia, pengalaman dan prestasi yang diperoleh dari LDI juga dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan. Sertifikat nasional yang diterbitkan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Kemendikdasmen, menjadi salah satu bentuk pengakuan atas capaian peserta.

“Selain hadiah yang didapatkan ketika memenangkan LDI, kita juga mendapatkan sertifikat nasional yang diterbitkan oleh Puspresnas, Kemendikdasmen. Menurut saya, bahkan dengan menjadi bagian dari kompetisi dan finalis LDI, hal itu dapat membantu meningkatkan peluang untuk mendapatkan beasiswa maupun bersaing mendapatkan tempat di universitas-universitas terbaik di dunia,” katanya.

“Saya sangat menghargai pengalaman ini karena kemungkinan dapat membantu saya masuk ke universitas-universitas pilihan saya, bahkan mendapatkan beasiswa,” lanjutnya saat ditemui dalam acara penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Prestasi Nasional dan International Global Network, Jakarta (9/9).

Cerita serupa disampaikan Gabrielle Angeline Stephanson Li dari SMAK 1 Penabur Jakarta yang meraih predikat Third Best Speaker. Baginya, prestasi menjadi bentuk penghargaan terhadap proses dan kerja keras yang telah dilalui.

“Dari perspektif internal, penghargaan atau prestasi juga bisa memberikan kepuasan diri atau self-fulfillment atas semua pencapaian dan kerja keras yang telah kami lalui. Ini menjadi hal yang membanggakan bagi diri sendiri,” ujar Gabrielle.

Tidak hanya soal penghargaan, Gabrielle merasakan perubahan dalam dirinya setelah mengikuti LDI. Ia menjadi lebih percaya diri dalam berdebat, memperoleh wawasan yang lebih luas, sekaligus membangun jejaring dengan peserta lainnya.

“Pengalaman juga memberikan wawasan yang jauh lebih luas. Kami sekarang menjadi lebih percaya diri dalam berdebat, memiliki pengetahuan yang lebih luas, dan juga memiliki koneksi yang lebih luas melalui prestasi yang kami raih di LDI,” tuturnya.

Pengalaman tersebut juga mendapat apresiasi dari orang tua peserta. Anastasia, orang tua salah satu finalis LDI, Ava Mikayla Emmanoelle, menilai kesempatan mengikuti kompetisi nasional telah memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan sekaligus belajar dari lingkungan yang lebih luas.

“Kami mengapresiasi Puspresnas, Kemendikdasmen yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak melalui Lomba Debat Indonesia, khususnya English Debate. Mereka dapat menyalurkan talentanya sekaligus mendapatkan pengalaman berkompetisi di tingkat nasional dan bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Anastasia, dari pengalaman tersebut, anak-anak kini memiliki kesempatan untuk berlanjut ke tingkat internasional. Sebanyak 15 Best Speakers LDI cabang ajang Debat Bahasa Inggris 2026 akan mendapatkan pembinaan lanjutan melalui kolaborasi Puspresnas dan International Global Network (IGN). Selanjutnya, dari pembinaan tersebut, tiga peserta terbaik akan dipilih untuk mengikuti Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Januari 2027.

“Kami sangat mengapresiasi bahwa setelah tingkat nasional, kesempatan itu masih dilanjutkan melalui AYIMUN di tingkat internasional. Ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar lebih jauh sekaligus menjalankan tanggung jawab ketika mewakili Indonesia di tingkat internasional,” ujar Anastasia.

Ia mengingatkan bahwa perjalanan prestasi anak tidak hanya diukur dari hadiah atau piala yang diperoleh. Ada proses panjang yang perlu dijalani, termasuk menjaga keseimbangan antara prestasi dan pendidikan.

“Bagi anak, prestasi bukan hanya tentang hadiah atau piala. Ada proses, pengorbanan, dan komitmen yang harus dijalani. Yang paling penting adalah bagaimana mereka tetap menjaga prestasi di sekolah karena tujuan utama mereka tetap belajar,” ujarnya.

Bagi para talenta muda tersebut, LDI menjadi lebih dari kompetisi. Pertemuan dengan peserta dari berbagai daerah, pengalaman berdebat, bertambahnya wawasan dan kepercayaan diri, hingga kesempatan menuju forum internasional menjadi bagian dari perjalanan yang dapat membentuk mereka untuk terus berkembang.

Pembinaan lanjutan melalui AYIMUN menjadi kesempatan berikutnya bagi para peserta untuk membawa pengalaman tersebut ke ruang yang lebih luas sekaligus belajar mengambil peran di lingkungan internasional.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi konflik yang sedang berlangsung dengan Iran akan segera berakhir setelah pemilu sela Kongres AS pada November mendatang.

“Oh, saya pikir perang ini akan segera berakhir setelah pemilu (sela) karena mereka sudah tidak mampu bertahan lebih lama lagi,” kata Trump kepada wartawan sebelum bertolak ke Dallas, Texas, Rabu (9/9).

Pernyataan Trump muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap dampak konflik terhadap politik domestik AS. Pemilu sela atau midterm election Kongres akan digelar pada November, dengan Partai Republik menghadapi ancaman kehilangan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejumlah analis menilai peluang Partai Demokrat merebut mayoritas DPR berkaitan dengan merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Trump. Kampanye militer terhadap Iran serta kenaikan harga di dalam negeri menjadi sejumlah faktor yang dinilai dapat memengaruhi posisi Partai Republik dalam pemilu.

Trump sendiri sebelumnya telah mengakui kemungkinan partainya kehilangan kendali atas DPR. Ia bahkan memperkirakan kemenangan Demokrat akan diikuti upaya pemakzulan terhadap dirinya.

Prediksi Trump soal berakhirnya konflik setelah pemilu tersebut menempatkan perang dengan Iran bukan hanya sebagai isu keamanan luar negeri, tetapi juga sebagai persoalan yang berpotensi menentukan peta politik Washington.

Monitorday.com – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyiapkan rekening tabungan tanpa biaya administrasi untuk mendukung rencana pemerintah membuka rekening secara massal bagi masyarakat Indonesia.

Dua produk yang disiapkan adalah BSI TabunganKu untuk masyarakat berusia 17 tahun ke atas dan BSI Tabungan SimPel iB bagi masyarakat di bawah 17 tahun. Keduanya menggunakan akad wadiah atau titipan sehingga nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan fasilitas tersebut disiapkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat memiliki rekening bank.

“Dengan kemudahan ini, kami berharap dana bantuan yang disalurkan pemerintah dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat secara optimal,” kata Anggoro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kedua rekening tersebut juga terhubung dengan layanan mobile banking BYOND by BSI. Setoran awalnya dibuat sangat ringan, yakni minimal Rp20 ribu untuk BSI TabunganKu dan hanya Rp1.000 untuk BSI Tabungan SimPel iB.

Tanpa biaya administrasi bulanan, saldo nasabah tidak akan tergerus setiap bulan. Artinya, jika pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp50 ribu ke rekening penerima, dana tersebut dapat diterima secara utuh tanpa potongan biaya administrasi.

BSI menyebut penggunaan akad wadiah sekaligus memberikan alternatif layanan perbankan yang sesuai prinsip syariah. Rekening tersebut juga dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mulai merencanakan kebutuhan keuangan jangka panjang, termasuk investasi syariah melalui Tabungan Emas dan persiapan ibadah haji.

Anggoro mengatakan BSI siap mendukung agenda pemerintah memperluas akses keuangan dan memperkuat inklusi keuangan syariah. Kehadiran rekening tanpa biaya administrasi dinilai dapat membuat layanan perbankan lebih mudah dijangkau masyarakat dari berbagai lapisan.

Rencana pembukaan rekening massal tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank, salah satunya melalui BSI.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk memperluas inklusi sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk program tersebut. Dana itu ditujukan bagi lebih dari 200 juta masyarakat, dengan masing-masing rekening memperoleh dana pembukaan sebesar Rp50 ribu.

“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9).

Program rekening massal ini diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sekaligus memastikan penyaluran bantuan dan berbagai program pemerintah dapat dilakukan secara lebih efektif.

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendukung upaya pencarian lima jurnalis dan tiga kru speedboat yang hilang kontak saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) di perairan Selat Sunda.

Dukungan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta penguatan kualitas telekomunikasi di sekitar wilayah operasi pencarian dan pertolongan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut dan mengajak masyarakat mendoakan keselamatan seluruh rombongan.

“Kami turut merasakan kekhawatiran keluarga, rekan-rekan pers, dan seluruh masyarakat. Doa kami menyertai M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudistiro Pranoto, Firman Daus, Donal Husni, serta seluruh awak kapal yang berada dalam rombongan tersebut. Semoga seluruhnya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Lima jurnalis yang hilang kontak tersebut yakni M. Bagus Khoirunnas, pewarta foto Kantor Berita Antara; Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com; Yudistiro Pranoto, pewarta foto iNews.id; Firman Daus, jurnalis Anadolu Agency; dan Donal Husni, jurnalis lepas.

Kelima jurnalis tersebut bersama tiga kru speedboat dilaporkan hilang kontak setelah bertolak untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9/2026) siang.

Hingga Rabu siang, keberadaan rombongan belum diketahui. Operasi pencarian dilakukan melalui operasi SAR gabungan dengan melibatkan sejumlah unsur terkait.

Meutya mengatakan Kemkomdigi terus berkoordinasi dengan Basarnas sebagai otoritas pencarian dan pertolongan, serta TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

“Koordinasi dilakukan untuk mendukung kelancaran operasi pencarian dan memastikan informasi mengenai perkembangan situasi dapat disampaikan secara tepat dan terverifikasi,” jelasnya.

Dari sisi komunikasi dan digital, Kemkomdigi melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital juga berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk memastikan dukungan konektivitas yang diperlukan dalam operasi pencarian dan pertolongan.

“Melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kemkomdigi juga memberi dukungan upaya pencarian rombongan wartawan dengan penguatan kualitas telekomunikasi di wilayah sekitar Selat Sunda,” ungkap Meutya.

Menurutnya, dukungan jaringan akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan operasi di lapangan.

Meutya menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas dalam setiap kegiatan jurnalistik, terutama ketika peliputan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana.

“Karena itu, kami mengimbau seluruh insan pers maupun masyarakat untuk mematuhi batas aman dan arahan otoritas terkait, tidak mendekati kawasan berbahaya, serta memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi laut, dan aktivitas vulkanik sebelum melakukan kegiatan di lapangan,” imbaunya.

Kemkomdigi juga mengingatkan masyarakat agar menyaring informasi terkait hilang kontaknya rombongan jurnalis tersebut. Informasi mengenai perkembangan pencarian hendaknya diperoleh dan disebarluaskan berdasarkan keterangan resmi dari otoritas berwenang.

“Kami mendorong masyarakat untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang berasal dari sumber resmi dan terverifikasi, antara lain Basarnas, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, serta otoritas terkait lain,” terang Meutya.

Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, termasuk dugaan mengenai kondisi korban, lokasi keberadaan rombongan, maupun perkembangan operasi pencarian.

“Kemudian, tidak membuat atau menyebarkan spekulasi, konten yang menyesatkan, hoaks, maupun informasi yang dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat,” tambah Meutya.

Kemkomdigi berharap masyarakat memberikan ruang dan dukungan kepada keluarga serta tim SAR agar proses pencarian dapat berlangsung dengan tenang dan optimal.

“Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan informasi di ruang digital dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta pihak terkait,” sebut Meutya.

Ia menegaskan informasi resmi terkait perkembangan operasi akan disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah. Masyarakat pun diimbau bersama-sama menjaga ruang informasi tetap tenang, akurat, dan bertanggung jawab.

“Yang paling utama saat ini adalah mendoakan keselamatan seluruh rekan jurnalis dan awak kapal, serta mendukung upaya pencarian agar mereka dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” pungkasnya.

Monitorday.com –  Indonesia membuka peluang lebih luas untuk memperkuat kerja sama teknologi dengan Amerika Serikat, termasuk di bidang kecerdasan artifisial (AI) dan pelindungan anak di ruang digital. Namun, pemerintah menegaskan keterbukaan tersebut tetap berada di bawah kendali kepentingan nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan adopsi teknologi global harus berjalan beriringan dengan kepastian regulasi dan perlindungan masyarakat.

“Teknologi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kerja sama dan penerapannya harus tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional, termasuk memastikan masyarakat mendapatkan ruang digital yang aman,” kata Meutya dalam pertemuan dengan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joy Sakurai di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Pertemuan Indonesia-AS tersebut membahas sejumlah agenda strategis, terutama pengembangan AI dan kebijakan pelindungan anak di ruang digital.

Di sektor AI, pemerintah tengah menyiapkan kerangka tata kelola yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan teknologi berdasarkan tingkat risiko. Pendekatan ini dirancang untuk menjaga ruang inovasi tanpa mengorbankan keamanan dan kepercayaan publik.

Meutya mengatakan pemerintah juga menyiapkan peta jalan AI untuk mengimbangi tingginya tingkat adopsi teknologi tersebut di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda.

“Regulasi berbasis risiko bukan untuk menghambat inovasi, melainkan membangun rasa aman dan kepercayaan publik terhadap teknologi,” ujarnya.

Kerangka AI bertanggung jawab itu akan membagi teknologi berdasarkan tingkat risikonya, mulai dari risiko yang tidak dapat ditoleransi, risiko tinggi, hingga risiko rendah. Aturan penerapannya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor melalui regulasi sektoral.

Isu lain yang menjadi pembahasan adalah keamanan anak di ruang digital. Pemerintah memilih pendekatan berbasis usia dan tingkat risiko platform, bukan memutus akses anak secara menyeluruh.

Pemerintah membatasi kepemilikan akun mandiri pada platform berisiko tinggi untuk pengguna berusia minimal 16 tahun. Sementara itu, platform dengan tingkat risiko lebih rendah dapat diakses secara mandiri mulai usia 13 tahun.

Meutya juga mendorong perusahaan teknologi besar mengubah desain produknya agar lebih ramah anak. Langkah yang didorong mencakup pembatasan durasi layar serta penutupan akses komunikasi dengan orang asing tanpa persetujuan orang tua.

“Kami membatasi akses mandiri hingga usia 16 tahun untuk platform digital berisiko tinggi dan usia 13 tahun untuk risiko rendah,” kata Meutya.

Amerika Serikat menyambut langkah Indonesia dalam memperkuat tata kelola digital. Washington juga menawarkan dukungan melalui AI Export Center di San Francisco, tenaga ahli, serta asistensi penerapan AI bagi instansi pemerintah.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas akses terhadap teknologi global tanpa melepas kendali atas regulasi dan kepentingan nasional.

Bagi pemerintah, kedaulatan digital bukan berarti menutup pintu terhadap teknologi asing. Kedaulatan justru diwujudkan dengan memastikan Indonesia tetap memegang kendali atas aturan, penggunaan teknologi, perlindungan infrastruktur strategis, serta kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat utama transformasi digital.

Monitorday.com – Presiden Iran Masoud Pezeshkian dipastikan menghadiri KTT BRICS di New Delhi, India, yang digelar 12-13 September mendatang. Kunjungan tersebut menjadi agenda penting di tengah pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan Pezeshkian akan bertolak ke India pada Jumat (10/9) atau Sabtu (11/9).

“Presiden Iran akan mengunjungi India untuk menghadiri KTT BRICS,” ujar Baghaei kepada televisi Iran, Selasa (8/9).

KTT BRICS tahun ini akan mempertemukan sejumlah pemimpin negara di New Delhi. Presiden Rusia Vladimir Putin juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.

Kehadiran Putin menjadi sorotan tersendiri. Kremlin sebelumnya mengungkapkan bahwa Putin akan memanfaatkan momentum KTT untuk menggelar pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Ajudan Kremlin, Yury Ushakov, mengatakan pertemuan bilateral tersebut akan berlangsung di sela-sela agenda KTT.

Dengan kehadiran Pezeshkian, Putin, Xi, dan Modi, KTT BRICS di New Delhi berpotensi menjadi panggung penting bagi penguatan koordinasi di antara kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik non-Barat.

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank secara otomatis bagi warga Indonesia yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki KTP.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga memiliki rekening perbankan.

“Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran,” kata Airlangga dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Pemerintah menunjuk dua bank untuk menjalankan program tersebut, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Tak hanya membuka rekening, pemerintah juga berencana memberikan dana awal sebesar Rp50 ribu untuk setiap penerima.

Airlangga memastikan dana tersebut tidak boleh dipotong oleh bank. Pemerintah akan menyiapkan regulasi bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi dana tersebut.

“Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan) bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, rekening tersebut nantinya tak sekadar menjadi tempat menyimpan uang. Pemerintah akan memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan, termasuk penyaluran bantuan sosial tunai.

Rekening juga diarahkan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemilik rekening yang menjalankan usaha akan mendapatkan akses sistem pembayaran QRIS secara otomatis tanpa biaya transaksi.

“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang,” katanya.

Menurut dia, skema tersebut diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi syariah.

Pemerintah menargetkan 200 juta penduduk memiliki rekening melalui program tersebut.

Pembukaan rekening akan menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk itu, pemerintah akan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Namun, mekanisme pelaksanaannya masih belum final. Airlangga belum merinci apakah rekening akan langsung terbentuk ketika warga berusia 17 tahun membuat KTP atau tetap membutuhkan proses pendaftaran tambahan.

Dengan skema tersebut, pemerintah ingin menjadikan rekening bank sebagai bagian dari identitas ekonomi warga sejak memasuki usia dewasa—mulai dari menerima bantuan hingga mengakses layanan pembayaran dan aktivitas usaha.