Monitorday.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Selasa (14/4). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari sektor pertahanan hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Berdasarkan keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima di Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kedua pemimpin negara sepakat memperkuat kerja sama di sejumlah sektor prioritas yang dinilai saling menguntungkan bagi Indonesia dan Prancis.

“Termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan, transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan, infrastruktur dan transportasi hingga pendidikan dan ekonomi kreatif,” ujar Prabowo dalam unggahan resminya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memandang Prancis sebagai mitra strategis di kawasan Eropa dalam mendorong kerja sama bilateral yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa, Indonesia terus mendorong kerja sama berkelanjutan dengan Prancis guna membuka peluang kolaborasi baru yang semakin konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara,” tambahnya.

Kunjungan Prabowo ke Istana Élysée disambut secara resmi dengan upacara kenegaraan. Pasukan kehormatan Prancis memberikan penghormatan yang diiringi musik militer, sementara Presiden Macron menyambut langsung di pelataran istana.

Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Paris pada Senin (13/4) pukul 23.50 waktu setempat, setelah menyelesaikan agenda diplomatik di Moskow, Rusia. Kunjungan ke Prancis ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi strategis Indonesia di Eropa, menyusul pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin.

Langkah ini menegaskan upaya Indonesia memperkuat posisi dan kerja sama internasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Monitorday.com– Jejak panjang kepemimpinan Benjamin Netanyahu menunjukkan pola konsisten dalam memanfaatkan narasi ancaman sebagai fondasi legitimasi politik. Pendekatan ini tidak hanya digunakan dalam konteks domestik Israel, tetapi juga dalam memengaruhi kebijakan global, terutama terkait dinamika keamanan di Timur Tengah. Politik berbasis ketakutan ini dinilai efektif dalam jangka pendek, namun menyimpan risiko jangka panjang bagi stabilitas kawasan.

Salah satu contoh paling menonjol adalah dukungan terhadap Perang Irak. Pada saat itu, klaim mengenai kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak menjadi justifikasi utama intervensi militer. Namun, laporan pasca-invasi menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak terbukti. Dampaknya signifikan: instabilitas kawasan meningkat, munculnya kelompok ekstremis, serta beban ekonomi dan politik yang besar bagi Amerika Serikat.

Pola serupa terlihat dalam pendekatan terhadap Iran. Program nuklir Iran memang menjadi perhatian internasional, namun strategi konfrontatif mulai dari tekanan diplomatik hingga operasi intelijen dinilai berpotensi memperburuk situasi. Sejumlah analis menilai bahwa tekanan eksternal justru memperkuat kelompok garis keras di dalam Iran, mempersempit ruang kompromi, dan meningkatkan risiko eskalasi konflik terbuka.

Dalam konteks domestik, isu keamanan menjadi instrumen politik yang sangat efektif. Di tengah sistem politik Israel yang kompetitif dan terfragmentasi, ancaman eksternal menciptakan konsolidasi dukungan publik terhadap kepemimpinan yang dianggap tegas. Hal ini memperlihatkan bagaimana dinamika geopolitik tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga berfungsi sebagai alat stabilisasi kekuasaan internal.

Namun, strategi ini membawa konsekuensi bagi hubungan internasional, khususnya dengan Amerika Serikat sebagai sekutu utama. Dukungan yang konsisten terhadap kebijakan keamanan Israel sering menempatkan Washington dalam posisi dilematis, antara menjaga aliansi strategis dan menghindari keterlibatan dalam konflik berkepanjangan. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi memengaruhi kredibilitas global Amerika Serikat.

Sejumlah pengamat menilai bahwa pendekatan berbasis ancaman cenderung mengabaikan opsi alternatif seperti diplomasi dan de-eskalasi. Padahal, pengalaman historis di Timur Tengah menunjukkan bahwa solusi militer semata tidak cukup untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Upaya membangun kepercayaan antarnegara menjadi faktor penting yang kerap terpinggirkan dalam kebijakan berbasis keamanan keras.

Dengan demikian, warisan kebijakan Netanyahu tidak hanya akan diukur dari keberhasilannya menjaga keamanan jangka pendek, tetapi juga dari dampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan. Politik ketakutan mungkin memberikan keuntungan taktis, namun risiko strategis yang ditimbulkan menjadi tantangan besar bagi masa depan Timur Tengah.

Monitorday.com–Pertempuran Uhud, salah satu momen krusial dalam sejarah Islam, seringkali dikenang dengan kisah kepahlawanan dan pengorbanan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun, di tengah narasi jihad dan syahid, terdapat kisah Qotzman, seorang pejuang yang turut serta di kubu Muslimin namun meninggal dalam kondisi yang menimbulkan perdebatan, bukan sebagai syahid sebagaimana umumnya dipahami.

Kehadiran Qotzman dalam barisan Muslimin pada Perang Uhud menjadi sorotan karena kematiannya yang tidak diakui sebagai kesyahidan. Peristiwa ini menyoroti kompleksitas niat dan takdir dalam medan perang, memberikan pelajaran mendalam tentang makna sejati pengorbanan di jalan Allah SWT.

Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah menghadapi tantangan berat dari kaum musyrikin Quraisy, yang memuncak pada pecahnya Perang Uhud. Pertempuran ini melibatkan sekitar tujuh ratus prajurit Muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, melawan tiga ribu pasukan musyrikin yang bergerak dari Makkah.

Meskipun kalah dalam jumlah, semangat jihad para sahabat Nabi SAW tak pernah surut. Kematian syahid menjadi kerinduan yang mendalam, sementara tekad untuk melindungi Rasulullah SAW menjadi dorongan utama. Qotzman termasuk salah seorang yang berangkat dari Madinah untuk bergabung dalam pertempuran.

Rasulullah SAW lalu menjelaskan, “Semasa Qotzman dan Aktsam keluar ke medan perang bersama-sama, Qotzman telah mengalami luka parah akibat ditikam musuh. Badannya dipenuhi dengan darah. Qotzman mengambil pedangnya. Kemudian, mata pedang itu dihadapkan ke dadanya. Ia benamkan pedang itu ke dalam dadanya.”

Demikianlah. Qotzman ternyata mati bukan karena dibunuh musuh, melainkan bunuh diri. Menurut Nabi SAW, warga Madinah itu bunuh diri karena tidak tahan menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya.

Pasukan Muslimin awalnya hampir meraih kemenangan. Namun, kelalaian sekelompok prajurit yang ditugaskan menjaga bukit menyebabkan musuh, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid (saat itu belum memeluk Islam), berhasil melakukan serangan balik. Barisan Muslimin menjadi panik dan porak-poranda, mengakibatkan Nabi SAW terluka dan banyak sahabat yang gugur.

Setelah pertempuran Uhud berakhir, Muslimin harus menerima kekalahan. Kaum musyrikin kembali ke Makkah dengan kepuasan setelah melampiaskan dendam yang telah mereka pendam sejak Perang Badar. Kisah Qotzman menjadi pengingat akan nuansa yang ada di balik setiap peristiwa besar dalam sejarah.

Monitorday.com– Survei terbaru dari Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada pada level tinggi. Hasil riset yang dilakukan pada 2–8 Maret 2026 ini mencatat 74,1 persen publik puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden, serta 75,1 persen percaya terhadap pemerintah.

Dukungan publik yang kuat ini tetap terjaga di tengah dinamika nasional, menandakan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan nasional. Tingginya kepercayaan publik juga merefleksikan kuatnya legitimasi pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menegaskan angka-angka tersebut saat merilis survei bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran yang disiarkan pada Senin (13/4/2026).

“Kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 74,1 persen dan kepercayaan terhadap pemerintah mencapai 75,1 persen,” ujar Masduri.

Masduri menjelaskan bahwa data ini menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan nasional. Stabilitas dukungan ini tidak lepas dari sejumlah program pemerintah yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, sehingga memperkuat persepsi positif terhadap pemerintah.

Program-program tersebut dinilai memberi dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu program yang paling menonjol dalam memberikan manfaat kepada masyarakat adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan angka 36,5 persen,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis disebut menjadi kebijakan yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat. Efektivitas program tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting yang menjaga tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tetap tinggi.

Monitorday.com — Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mencetak atlet berprestasi sejak usia dini melalui integrasi pendidikan akademik dan pembinaan olahraga. Hal ini ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri Olahraga (SMANOR) Jawa Timur, Selasa (14/4).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengembangkan model pendidikan berbasis olahraga yang dinilai mampu mencetak atlet sekaligus menjaga kualitas akademik siswa.

Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti mengapresiasi konsep pendidikan yang diterapkan di SMANOR Jatim. Menurutnya, sekolah tersebut merupakan contoh ideal yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam membina talenta muda sejak dini.

“Sekolah ini menjadi salah satu model yang sesuai dengan arahan Presiden, yaitu menyiapkan generasi berprestasi, termasuk atlet nasional yang dibina sejak awal,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keunggulan SMANOR terletak pada perpaduan antara kurikulum akademik dan sistem pembelajaran yang fleksibel. Dengan pendekatan ini, siswa tetap dapat berprestasi di bidang pendidikan tanpa harus mengorbankan latihan olahraga.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menyebut model serupa berpotensi dikembangkan secara nasional melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Kami sudah mulai berdiskusi dengan Menpora untuk menghadirkan kelas olahraga di sekolah tertentu. Tidak menutup kemungkinan dalam satu sekolah terdapat kelas khusus untuk pengembangan bakat olahraga,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa replikasi model tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan daerah, baik dari sisi fasilitas maupun anggaran. Ia juga mengungkapkan bahwa SMANOR Jatim telah mendapat perhatian pemerintah pusat, termasuk dukungan dari Wakil Presiden.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menilai perhatian pemerintah pusat menjadi dorongan penting dalam pengembangan SMANOR sebagai pusat pembinaan atlet muda.

“SMANOR memiliki peran strategis dalam mendukung prestasi olahraga nasional,” ujarnya.

Aries menambahkan, peningkatan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang performa siswa di berbagai cabang olahraga. Salah satu fasilitas yang menjadi prioritas adalah pembangunan kolam renang.

Saat ini, cabang olahraga renang masih menghadapi kendala karena belum memiliki fasilitas latihan sendiri di lingkungan sekolah. Akibatnya, siswa harus berlatih di luar sekolah, yang dinilai kurang efisien dari segi waktu.

“Lahan sudah tersedia, tetapi pembangunan membutuhkan biaya besar. Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat agar fasilitas ini segera terwujud,” jelasnya.

Dengan dukungan yang berkelanjutan, pemerintah berharap pembinaan atlet muda, khususnya di Jawa Timur, dapat semakin optimal dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Monitorday.com — Fasilitas kilang milik PT Pertamina (Persero) dinyatakan mampu mengolah minyak mentah (crude) asal Rusia menjadi berbagai produk energi siap pakai. Hal tersebut disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, di tengah rencana pemerintah yang tengah mempertimbangkan impor minyak dari Rusia.

Roberth menegaskan bahwa seluruh kilang atau refinery unit Pertamina memiliki kapasitas teknis untuk memproses crude dari berbagai sumber, termasuk Rusia.

“Untuk crude dari Rusia, kilang yang dimiliki Pertamina mampu mengolahnya menjadi berbagai produk olahan,” ujarnya, Selasa (14/4).

Pernyataan ini muncul seiring langkah pemerintah yang tengah mengevaluasi opsi pembelian minyak mentah dari Rusia guna memperkuat pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar global.

Lebih lanjut, Roberth menyatakan Pertamina akan mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait perdagangan minyak mentah, termasuk apabila impor dari Rusia resmi direalisasikan.

“Pertamina akan mendukung penyediaan energi nasional, mulai dari pengolahan hingga distribusi kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, diketahui telah melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev, untuk membahas peluang kerja sama di sektor energi. Pertemuan tersebut berlangsung di Rusia pada Selasa.

Kerja sama yang dijajaki tidak hanya mencakup pembelian minyak mentah, tetapi juga liquefied petroleum gas (LPG), pengembangan kilang, penguatan rantai pasok energi, hingga pemanfaatan teknologi di sektor energi.

“Kesepakatan yang dibangun memberikan hasil cukup baik, terutama dalam upaya menambah cadangan minyak mentah serta pasokan LPG,” ujar Bahlil.

Di tengah dinamika pasar energi global yang masih bergejolak, pemerintah terus mencari langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Salah satu upaya yang ditempuh adalah menjajaki kemitraan dengan Rusia sebagai salah satu produsen energi terbesar di dunia.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan energi bagi kebutuhan domestik.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan prioritas, termasuk yang berada di daerah tertinggal dan terdampak bencana.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti menyatakan, revitalisasi menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, aman, dan merata.

“Revitalisasi satuan pendidikan kami fokuskan pada sekolah terdampak bencana, daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), serta sekolah yang mengalami kerusakan berat. Ini sebagai upaya memastikan seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan layak,” ujar Abdul Mu’ti saat meresmikan program di SMP Negeri 8 Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Ahad (12/4/2026).

Pada 2025 lalu, program revitalisasi didukung anggaran sebesar Rp16,9 triliun dan telah menjangkau lebih dari 16 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

ntervensi yang dilakukan mencakup pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang komputer, hingga sarana sanitasi dan fasilitas pendukung lainnya.

Di Kabupaten Pati, sebanyak 90 satuan pendidikan telah menerima manfaat program tersebut untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah. Pemerintah berharap perbaikan ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Salah satu penerima manfaat adalah SMP Negeri 1 Gembong yang mengalami perubahan signifikan setelah revitalisasi. Kepala sekolah, Istiana, mengungkapkan bahwa sebelumnya kondisi bangunan sekolah mengalami kerusakan berat yang mengganggu proses belajar mengajar.

“Sebelum direvitalisasi, kondisi bangunan sekolah kami mengalami kerusakan dari lantai hingga atap. Saat hujan, air masuk ke ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu,” ujar Istiana. Setelah perbaikan dilakukan, ia menyebut suasana belajar menjadi jauh lebih aman dan nyaman.

Menurut Istiana, siswa kini merasa lebih senang berada di sekolah dan kegiatan pembelajaran berlangsung lebih kondusif. Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan pemerintah yang dinilai sangat berarti dalam menghadirkan lingkungan belajar yang layak dan berkualitas.

Selain pembenahan infrastruktur, Kemendikdasmen juga mendorong pemanfaatan data akurat sebagai dasar perencanaan program agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Abdul Mu’ti berharap program revitalisasi ini terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Relaksasi dana BOSP

Terpisah, Kemendikdasmen RI juga telah memberikan kebijakan relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagai respons atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini membantu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, termasuk mendukung tenaga pendidik di daerah yang mengalami keterbatasan pembiayaan.

Relaksasi merupakan solusi sementara dan terbatas. Kebijakan ini berfungsi sebagai penyangga dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah, bukan kebijakan permanen dan bukan dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi komitmen pembiayaan pendidikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Gogot Suharwoto menyatakan, satuan pendidikan saat ini menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Di satu sisi, dituntut terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat capaian literasi dan numerasi, serta mendorong pemerataan layanan pendidikan. Namun di sisi lain, sekolah juga dihadapkan pada kebutuhan operasional yang semakin kompleks, termasuk dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan.

“Kita juga memahami bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendukung layanan pendidikan, dengan kondisi fiskal yang beragam di masing-masing daerah,” kata Gogot dalam Webinar Kebijakan BOSP 2026 dengan tema “Meningkatkan Layanan, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” di Jakarta pada Rabu (8/4/2026).

Pada 2026, kebijakan Dana BOSP tetap dilaksanakan melalui skema yang telah berjalan, dengan penajaman pada arah kebijakan, termasuk dengan menghadirkan kembali skema afirmasi. Secara umum, pokok-pokok perubahan Dana BOSP 2026 yakni BOSP Reguler dan BOSP Afirmasi. BOSP Reguler dilakukan penyesuaian dalam komposisi penggunaan anggaran, khususnya pada PAUD dan Kesetaraan, penguatan dukungan terhadap implementasi pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi, serta pemberian fleksibilitas pada kondisi tertentu, seperti wilayah terdampak bencana.

Adapun BOSP Afirmasi merupakan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat akses dan mutu pendidikan, khususnya bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus dengan kendala geografis, termasuk dukungan terhadap kebutuhan spesifik di daerah.

Monitorday.com – Di tengah ketidakpastian pasar energi global yang kian liar, Pemerintah Indonesia mengambil langkah berani untuk mempertebal ketahanan energi nasional. Indonesia resmi mempererat kemitraan strategis dengan Rusia melalui kesepakatan pasokan minyak mentah yang diproyeksikan menjadi “jangkar” baru bagi kebutuhan energi domestik dalam jangka panjang.

Langkah ini bukan sekadar transaksi dagang biasa, melainkan manuver geopolitik ekonomi yang dirancang untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar di tingkat konsumen. Dengan mengamankan pasokan langsung dari salah satu produsen minyak terbesar dunia, Indonesia berupaya menciptakan tameng terhadap fluktuasi harga minyak mentah internasional yang kerap tak terduga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya diversifikasi sumber energi. Di saat rantai pasok global sedang tertekan, memiliki mitra yang mampu memberikan kepastian volume dan harga menjadi sangat krusial.

“Kita tidak bisa hanya berpangku tangan melihat volatilitas pasar. Kerja sama dengan Rusia ini adalah langkah taktis untuk memastikan bahwa ‘nadi’ ekonomi kita—yaitu energi—tetap berdenyut tanpa harus tercekik biaya impor yang melambung,” ujarnya.

Kesepakatan ini mencakup beberapa poin krusial yang diharapkan mampu mendongkrak efisiensi sektor migas nasional:

• Kepastian Pasokan: Komitmen volume minyak mentah yang stabil setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan kilang-kilang Pertamina.
• Mekanisme Harga Kompetitif: Skema harga yang diklaim lebih bersahabat dibandingkan harga pasar spot global, memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi APBN.
• Transfer Teknologi: Penjajakan investasi Rusia pada infrastruktur penyimpanan dan pengolahan minyak di Indonesia.

Menavigasi Arus Geopolitik

Keputusan Indonesia untuk merapat ke Moskow dalam urusan minyak tentu memicu perhatian dunia internasional. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini murni didasarkan pada kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia memposisikan diri sebagai jembatan yang fokus pada kesejahteraan rakyat dan keamanan energi dalam negeri.

Para analis ekonomi melihat langkah ini sebagai sinyal bahwa Indonesia semakin pragmatis dan berdaulat dalam menentukan mitra strategisnya. Dengan konsumsi energi domestik yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi pascapandemi, ketergantungan pada satu kawasan saja dianggap terlalu berisiko.

Apa artinya bagi masyarakat luas? Dengan masuknya minyak Rusia sebagai “jangkar” pasokan, risiko lonjakan harga BBM secara tiba-tiba dapat ditekan. Ini memberikan kepastian bagi sektor industri, transportasi, hingga pelaku UMKM yang sangat bergantung pada biaya logistik.

Indonesia kini tengah bersiap memperkuat infrastruktur logistiknya untuk menyambut aliran “emas hitam” ini. Pelabuhan dan terminal tangki cadangan mulai disiagakan untuk memastikan distribusi berjalan mulus dari kapal tanker hingga ke unit pengolahan.

Kemitraan Indonesia-Rusia ini menandai babak baru dalam peta jalan energi nasional. Di tengah dunia yang sedang mencari keseimbangan baru, Jakarta memilih untuk mengamankan jalurnya sendiri memastikan lampu tetap menyala dan mesin produksi tetap berputar melalui diplomasi energi yang cerdik dan dinamis.

Monitorday.com– Konflik geopolitik yang memanas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini menjadi ancaman sistemik bagi stabilitas ekonomi global. Eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah telah melampaui batas regional, memicu guncangan yang terasa di berbagai belahan dunia melalui kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok global, serta volatilitas pasar keuangan internasional.

Indonesia, sebagai bagian integral dari sistem ekonomi global, tidak luput dari dampak krusial ini. Tekanan fiskal signifikan muncul akibat lonjakan harga minyak dunia yang memengaruhi subsidi energi dan biaya impor. Kondisi ini berpotensi memicu arus keluar modal, melemahkan nilai tukar rupiah, dan memperlambat laju investasi serta pertumbuhan ekonomi domestik.

Menyoroti dampak ini, Riduan Mas’ud, Guru Besar Ekonomi Syariah FEBI UIN Mataram, menyatakan, “Dalam perkembangan mutakhir, eskalasi di kawasan Timur Tengah telah menjelma menjadi guncangan sistemik yang mengguncang stabilitas ekonomi global.” Dampak langsung terasa pada inflasi barang dan jasa yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat secara luas.

Namun, situasi ini juga membuka perspektif strategis bagi Indonesia. “Namun demikian, memandang situasi ini semata sebagai ancaman akan membuat kita kehilangan perspektif strategis. Di balik tekanan global, terdapat peluang besar untuk melakukan reposisi ekonomi nasional secara lebih progresif,” ujar Mas’ud. Kerentanan yang ada perlu direspons dengan peran aktif negara melalui kebijakan fiskal terukur untuk menjaga stabilitas dan melindungi kelompok rentan.

Di tengah kompleksitas tantangan global, ekonomi syariah muncul sebagai alternatif solusi. Mas’ud menegaskan, “Di tengah kompleksitas tersebut, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi krisis global.” Sistem ini berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keterkaitan erat dengan sektor riil, menjauhi spekulasi yang sering mendominasi sistem konvensional.

Pendekatan ekonomi syariah menekankan bahwa setiap aktivitas keuangan harus berdasar pada aset nyata, yang berpotensi membangun resiliensi ekonomi nasional. Fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan yang inklusif sejalan dengan konsep ‘capability approach’ yang memastikan kemampuan masyarakat untuk bertahan dan berkembang di tengah kondisi sulit, bukan hanya menjaga stabilitas indikator makro ekonomi semata.

Monitorday.com– Malaysia telah mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin global dalam pendidikan bisnis ekonomi Islam, mendominasi peringkat terbaru yang dirilis oleh DinarStandard dan SalaamGateway. Lembaga Pusat Internasional Pendidikan Keuangan Islam (INCEIF) yang berbasis di Kuala Lumpur, meraih posisi puncak dalam daftar 30 Sekolah Bisnis Terbaik di Ekonomi Islam.

Peringkat ini mengevaluasi sekolah bisnis berdasarkan tiga kriteria utama: Kurikulum (45%) yang menilai kedalaman program bisnis dan keuangan Islam; Kredibilitas Institusional (35%) yang mencerminkan kedudukan akademik global dan akreditasi; serta Ekosistem (20%) yang mengukur kekuatan lingkungan ekonomi Islam di sekitarnya dan kemitraan institusional.

Malaysia membuktikan dominasinya dengan sembilan institusi yang masuk dalam daftar 30 teratas. INCEIF memimpin dengan 86 poin, mencerminkan spesialisasi kuatnya dalam pendidikan keuangan Islam, dukungan ekosistem yang kuat, dan integrasi industri yang mendalam. Selain itu, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Malaya menempati peringkat ketiga dengan skor 78,75, semakin memperkuat program bisnis komprehensif negara tersebut. Sekolah Bisnis Universitas Durham di Inggris menduduki posisi kedua dengan skor 84,75, mempertahankan reputasinya sebagai institusi akademik Barat terkemuka dalam penelitian dan pendidikan keuangan Islam.

Dari segi representasi negara, Uni Emirat Arab (UEA) menempati posisi kedua dengan empat institusi, sementara Arab Saudi memiliki tiga institusi yang masuk dalam peringkat. Meskipun kurikulum keuangan Islam di negara-negara Teluk mungkin belum seluas di Malaysia, UEA menjadi tuan rumah bagi beberapa sekolah bisnis bergengsi dan diuntungkan oleh posisinya sebagai pusat global untuk talenta dan bisnis, berkontribusi dalam melahirkan pemimpin berpengaruh di ekonomi Islam. Arab Saudi juga berinvestasi dalam memperkuat ekosistem pendidikannya, mendukung ambisi diversifikasi ekonomi melalui Visi 2030.

Laporan tersebut juga menyoroti kebutuhan untuk mendiversifikasi kurikulum ekonomi Islam di luar keuangan. Pendidikan keuangan Islam menjadi konten kurikulum teratas mengingat koneksi kuat antara akademisi dan industri yang mendasarinya. Namun, kesenjangan signifikan masih ada di sektor lain seperti makanan halal, pariwisata, media, farmasi, kosmetik, dan fesyen. Oleh karena itu, kemitraan industri yang kuat diperlukan untuk mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dan berorientasi tindakan untuk semua aspek ekonomi Islam dan memberikan paparan bisnis praktis.

Di luar 30 besar, studi ini juga mengidentifikasi sekolah bisnis terkemuka dengan kekuatan yang berkembang dalam program dan penelitian terkait ekonomi Islam. Beberapa di antaranya termasuk Hamad Bin Khalifa University School of Economics and Management (Qatar), Rabat Business School (Maroko), Istanbul Sabahattin Zaim University (Turki), Prince Mohammed Bin Salman College of Business and Entrepreneurship (Arab Saudi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tazkia (Indonesia), dan Al-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan).