Monitorday.com – Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal pergantian dirinya oleh Suahasil Nazara. Purbaya mengakui perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pergantian tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya seusai serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Saat ditanya apakah pencopotan dirinya berkaitan dengan perombakan besar-besaran pejabat Kemenkeu beberapa hari sebelumnya, Purbaya membenarkannya.

“Sebagian ada (karena perombakan pejabat). Sebagian iya,” ujar Purbaya.

Namun, Purbaya tidak menyebut perombakan pejabat sebagai satu-satunya alasan pergantian Menteri Keuangan. Ia menegaskan keputusan tersebut merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kan itu hak prerogatif Presiden,” katanya.

Perombakan pejabat yang dilakukan Purbaya berlangsung hanya beberapa hari sebelum dirinya digantikan Suahasil.

Mengacu pada laporan ANTARA, pada 10 September 2026 Purbaya melantik sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III di lingkungan Kemenkeu. Perubahan juga mencakup sejumlah jabatan fungsional di berbagai direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU).

Langkah tersebut merupakan bagian dari agenda pembenahan birokrasi yang dijalankan Purbaya.

Pada awal September, Purbaya sebelumnya menyebut transformasi sumber daya manusia sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara. Rotasi dilakukan terhadap pejabat di berbagai tingkatan, termasuk eselon II, III, dan IV.

Purbaya juga menegaskan pengisian jabatan di Kemenkeu dilakukan berdasarkan profesionalisme. Pernyataan itu muncul di tengah isu dugaan jual beli jabatan di lingkungan kementerian.

Purbaya membantah isu tersebut. Ia menyebut proses pengisian jabatan melibatkan rekomendasi Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan pejabat terkait.

Pergantian mendadak Purbaya memicu spekulasi mengenai kemungkinan gesekan internal di tubuh Kemenkeu. Namun, Purbaya membantah adanya pertentangan tersebut.

Ia mengatakan kebijakan yang dijalankannya selama menjadi Menteri Keuangan pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan Presiden Prabowo.

Karena itu, Purbaya tidak menyebut adanya perbedaan kebijakan dengan Presiden sebagai alasan pergantian dirinya. ANTARA juga melaporkan Purbaya menepis isu gesekan internal sebagai penyebab pencopotan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama turut membantah adanya konflik internal dengan Purbaya. Kemenkeu sendiri masih menunggu keputusan dan tindak lanjut resmi terkait pejabat yang sebelumnya masuk dalam agenda perombakan.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya pada Senin (14/9/2026). Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan merupakan teknokrat yang telah lama berkecimpung dalam kebijakan fiskal.

Sehari kemudian, Kemenkeu menggelar sertijab dari Purbaya kepada Suahasil di Jakarta.

Pergantian ini menjadi perubahan kedua pada posisi Menteri Keuangan sejak Prabowo menjabat Presiden. Pada September 2025, Sri Mulyani Indrawati digantikan Purbaya.

Reuters melaporkan pergantian Purbaya berlangsung ketika pasar tengah mencermati kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia. Suahasil menghadapi tugas menjaga disiplin fiskal sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap pengelolaan APBN.

Sementara itu, Purbaya menyatakan tidak berminat kembali menjadi pejabat negara. Setelah meninggalkan kursi Menteri Keuangan, ia memilih menjalani kehidupan di luar pemerintahan.

Pernyataan Purbaya kini menempatkan perombakan besar-besaran pejabat Kemenkeu sebagai salah satu konteks penting dalam pergantian dirinya. Namun, ia tetap menegaskan keputusan akhir mengenai susunan kabinet berada di tangan Presiden Prabowo.

Monitorday.com – Dalam acara peluncuran Indonesian Center for Health evidence-Informed Policy (I-CHIP), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dengan lugas mendorong penguatan kesehatan fisik dan mental peserta didik sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia Emas 2045. Baginya, upaya tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan ekosistem pendidikan yang melibatkan orang tua, satuan pendidikan, masyarakat, perguruan tinggi, media, serta kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Abdul Mu’ti menilai bahwa kesehatan tidak hanya mencakup aspek fisik semata, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual yang perlu mendapat perhatian secara seimbang. Hal tersebut menjadi semakin di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

“Ada dua hal yang utama dan sangat terkait dengan pendidikan. Pertama yaitu kesehatan secara fisik dan kedua adalah kesehatan mental atau kesehatan rohani. Dua hal ini sangat kita perlukan, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang,” ungkap Menteri Abdul Mu’ti, di Tangerang Selatan, Selasa (15/9).

Melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong sekolah agar tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik dalam membangun kebiasaan hidup sehat, karakter, kemampuan sosial, serta keseimbangan mental dan spiritual.

“Generasi Indonesia 2045 adalah generasi yang secara fisik sehat dan secara mental juga sehat. Karena itu, kita perlu membangun budaya yang kuat secara fisik, kuat secara spiritual, dan kuat secara intelektual, yang salah satu upayanya kami wujudkan melalui 7 KAIH,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mendikdasmen memandang sektor pendidikan memiliki posisi strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Kebiasaan sederhana seperti bangun pagi, berolahraga, menjaga pola hidup sehat, membangun interaksi sosial yang baik, serta memperkuat kehidupan spiritual dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan kesehatan anak.

“Lewat 7 KAIH kita mengajak para murid membangun kebiasaan-kebiasaan baik melalui hal-hal yang sederhana. Berbagai penelitian juga telah menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan hidup yang sehat dengan kesehatan jasmani, kesehatan mental, serta kesiapan murid dalam menjalani proses pembelajaran,” pungkas Mendikdasmen.

Monitorday.com– Perdagangan valuta asing atau foreign exchange (forex) menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan melalui platform digital. Dalam perspektif Islam, hukum forex tidak dapat ditentukan hanya dari istilah “trading”, tetapi bergantung pada akad, mekanisme transaksi, tujuan, dan cara penyelesaiannya. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), trading forex yang diperbolehkan adalah transaksi spot, sedangkan transaksi forward, swap, dan option dinyatakan haram berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Dasar umum jual beli dalam Islam terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dalam konteks pertukaran mata uang, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bahwa pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, dan komoditas ribawi sejenis harus dilakukan secara setara dan tunai. Hadis ini menjadi salah satu landasan penting dalam konsep al-sharf, yaitu pertukaran mata uang yang harus memenuhi ketentuan tertentu.

Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan beberapa syarat. Transaksi tidak boleh dilakukan untuk spekulasi atau untung-untungan, harus memiliki kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga, dan apabila mata uang yang dipertukarkan berbeda jenis maka transaksi dilakukan menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi serta dilakukan secara tunai.

Berdasarkan fatwa tersebut, transaksi forex spot diperbolehkan. Transaksi spot merupakan jual beli valuta asing dengan penyerahan pada saat transaksi atau penyelesaian paling lambat dua hari, yang dipandang sebagai bagian dari proses penyelesaian transaksi internasional. Sebaliknya, forward, swap, dan option dinyatakan haram dalam fatwa tersebut karena karakteristiknya mengandung persoalan penyerahan yang ditangguhkan, spekulasi, atau unsur lain yang tidak sesuai dengan prinsip al-sharf.

Persoalan lain muncul pada praktik trading forex online yang menggunakan leverage, margin, biaya swap/overnight, serta transaksi yang hanya mengejar keuntungan dari perubahan harga tanpa kepemilikan atau penyerahan valuta secara nyata. Dalam kondisi seperti ini, transaksi perlu diperiksa lebih jauh karena dapat menimbulkan persoalan riba, gharar, maupun maisir. Kajian akademik terbaru juga menunjukkan bahwa penggunaan leverage, keterlambatan serah terima, dan spekulasi dapat menyebabkan praktik forex tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan al-sharf.

Dari sisi regulasi Indonesia, aspek legalitas juga perlu diperhatikan. Bappebti mengingatkan bahwa perdagangan berjangka, termasuk forex, memiliki risiko tinggi dan masyarakat perlu memastikan pihak yang menawarkan transaksi memiliki izin yang sesuai. Bappebti juga memperingatkan mengenai keberadaan pialang ilegal serta penawaran yang menjanjikan keuntungan besar dengan risiko kecil.

Karena itu, seorang Muslim yang ingin melakukan trading forex perlu memeriksa apa yang sebenarnya diperjualbelikan, bagaimana akadnya, kapan mata uang diserahterimakan, apakah terdapat bunga atau swap, apakah menggunakan leverage, serta apakah transaksi tersebut dilakukan untuk kebutuhan yang dibenarkan atau semata-mata spekulasi. Label “Islamic account” atau “swap-free” saja tidak otomatis membuat sebuah transaksi menjadi halal apabila struktur akad dan praktik keseluruhannya masih mengandung unsur yang dilarang.

Dengan demikian, hukum forex dalam Islam bersifat bergantung pada mekanisme transaksinya. Jual beli mata uang secara spot yang memenuhi ketentuan al-sharf pada prinsipnya diperbolehkan, sedangkan bentuk transaksi yang mengandung riba, spekulasi yang terlarang, gharar, atau mekanisme forward, swap, dan option sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tidak diperbolehkan. Menurut MUI, umat Islam yang ingin melakukan trading forex perlu merujuk ketentuan al-sharf tersebut dan memastikan praktik transaksinya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Monitorday.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi dunia usaha. Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia mulai membaca potensi tersebut dengan melakukan diversifikasi bisnis untuk memperoleh sumber pendapatan baru dari ekosistem MBG.

Peluang bisnis MBG terbentang cukup luas, mulai dari penyediaan bahan pangan, katering, pengolahan makanan, pergudangan, hingga distribusi dan logistik. Skala program yang melibatkan peserta didik dalam jumlah besar membuat kebutuhan terhadap bahan baku dan layanan pendukung berpotensi menciptakan permintaan yang berulang.

Bagi emiten, diversifikasi ke sektor yang mendapatkan dukungan kebijakan pemerintah dapat menjadi strategi untuk memperluas revenue stream. Perusahaan dapat mengoptimalkan aset, kapasitas produksi, jaringan distribusi, maupun sumber daya manusia yang sudah dimiliki untuk masuk ke rantai bisnis MBG tanpa sepenuhnya meninggalkan bisnis utama.

Meski demikian, peluang tersebut tidak otomatis berujung pada peningkatan laba. Efisiensi rantai pasok menjadi faktor kunci, mengingat bisnis penyediaan makanan dalam skala besar membutuhkan pengadaan bahan baku yang stabil, distribusi tepat waktu, pengendalian kualitas, serta kemampuan menjaga biaya operasional agar tetap sesuai dengan struktur pembayaran program.

Dari perspektif investor, ekspansi ke ekosistem MBG dapat menjadi sentimen positif apabila mampu menghasilkan kontrak dan pendapatan yang berkelanjutan. Namun, investor tetap perlu memperhatikan margin keuntungan, nilai kontrak, belanja modal, arus kas, ketergantungan terhadap proyek pemerintah, serta risiko operasional sebelum menilai dampaknya terhadap kinerja emiten.

Program MBG juga berpotensi membentuk ekosistem ekonomi yang lebih luas. Jika pengadaan bahan pangan melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku logistik lokal, maka belanja program tidak hanya menguntungkan perusahaan penyedia jasa utama, tetapi dapat menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

Dengan demikian, strategi emiten masuk ke bisnis MBG perlu dilihat bukan sekadar sebagai upaya “mengejar proyek pemerintah”, melainkan sebagai pengujian kemampuan perusahaan membangun bisnis baru yang efisien dan berkelanjutan. Besarnya potensi pasar harus diimbangi tata kelola, kualitas layanan, efisiensi biaya, dan disiplin keuangan agar peluang MBG benar-benar berubah menjadi keuntungan bagi perusahaan dan pemegang saham.

Monitorday.com – Indonesia dinilai mencatat kemajuan besar dalam ketahanan pangan setelah mampu menghentikan impor beras sejak 2025. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI yang menilai pemerintah berhasil menggeser pemenuhan kebutuhan beras dari pasokan luar negeri ke produksi petani dalam negeri.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyebut penghentian impor beras sebagai prestasi luar biasa. Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor dalam jumlah besar pada 2024.

“Ini menarik sekali karena kebutuhan beras itu dari beberapa waktu yang lalu sebelum hari ini, kita selalu impor. Hanya mulai 2025 tidak impor, 2026 tidak impor. Ini prestasi yang luar biasa menurut saya,” ujar Anggia saat kunjungan kerja di Kantor Perum Bulog Jakarta, Senin.

Anggia mengatakan impor beras pada 2024 diperkirakan mencapai sekitar 2 juta ton. Setelah itu, pemerintah memperkuat produksi nasional dan penyerapan hasil panen petani hingga kebutuhan beras tidak lagi dipenuhi melalui impor.

Menurut dia, perubahan tersebut menunjukkan kebijakan penyerapan produksi dalam negeri mulai membuahkan hasil. Beras petani terserap sekaligus menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Karena 2024 seingat saya masih 2 juta kalau enggak salah. Masih impor dan kalau hari ini tidak impor. Menyerap hasil para petani, itu luar biasa,” katanya.

Anggia meminta momentum tersebut tidak berhenti pada penghentian impor. Pemerintah dinilai perlu memastikan cadangan beras tetap aman sekaligus memberikan dukungan berkelanjutan kepada petani agar produksi nasional terus meningkat.

Di tengah penghentian impor, stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog masih berada pada level tinggi.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 4,722 juta ton per 14 September 2026.

Angka tersebut turun dari posisi sebelumnya sekitar 5,4 juta ton. Penurunan terjadi karena sebagian stok telah disalurkan melalui berbagai program pangan pemerintah sepanjang tahun.

“Total stoknya beras Bulog sekarang yang ada di gudang sudah turun, yang kemarin 5,4 juta ton, sekarang tinggal 4,722 juta ton. Kenapa angkanya jadi turun? Karena sudah banyak yang didistribusikan,” ujar Rizal.

Meski stok berkurang, pemerintah tetap memiliki cadangan beras dalam jumlah besar untuk menopang kebutuhan masyarakat dan berbagai program pangan.

Penguatan produksi pangan juga tidak hanya terjadi pada komoditas beras. Indonesia saat ini disebut telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas strategis.

Selain beras, komoditas yang disebut telah mencapai swasembada antara lain jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, DPR RI, petani, penyuluh, serta pemangku kepentingan pertanian lainnya.

“Ini luar biasa. Alhamdulillah dari 11 komoditas strategis ada delapan yang sudah swasembada,” kata Amran di Jakarta, Selasa (1/9).

Capaian tersebut kini menjadi modal bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan pangan dari luar negeri.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan akan memimpin Kementerian Keuangan hingga berakhirnya masa pemerintahan 2024-2029.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Dalam prosesi tersebut, Suahasil mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.

“Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Suahasil saat membacakan sumpah jabatan.

Ia juga berjanji menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan serta penuh tanggung jawab.

Pergantian Menteri Keuangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Mutasi tersebut terutama menyasar pegawai di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Suahasil Nazara lahir di Jakarta pada 23 November 1970. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994.

Karier akademiknya kemudian berlanjut ke Amerika Serikat. Suahasil meraih gelar Master of Science dari Cornell University pada 1997 dan Doctor of Philosophy dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Sejak 1999, Suahasil berkarier sebagai PNS sekaligus dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada 2009, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi.

Selama di FEB UI, sejumlah posisi strategis pernah diembannya, antara lain Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Kepala Lembaga Demografi, dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.

Pengalaman Suahasil di pemerintahan mulai terbangun sejak ia bergabung dalam Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011.

Ia kemudian dipercaya menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI periode 2010-2015.

Suahasil juga pernah menjadi anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013-2014. Pada Februari 2015, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Jabatan tersebut kemudian menjadi definitif pada Oktober 2016.

Kariernya di Kementerian Keuangan semakin menanjak ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Oktober 2019. Ia mendampingi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju.

Di era pemerintahan Prabowo, Suahasil kembali dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kini, posisi Suahasil berubah. Dari wakil, ia naik menjadi Menteri Keuangan.

Dengan pengalaman panjang di bidang akademik, kebijakan fiskal, dan birokrasi pemerintahan, Suahasil mendapat mandat untuk melanjutkan pengelolaan keuangan negara hingga akhir periode pemerintahan 2024-2029.

Monitorday.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu mendukung program-program prioritas pemerintah. Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam keterangannya seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/09/2026).

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkapnya.

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjut Suahasil.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Suahasil juga memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3 persen.

“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.

Suahasil turut menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Terkait efisiensi, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak semata-mata dimaknai sebagai pemotongan belanja. Efisiensi harus memastikan setiap anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Suahasil.

Dalam mengemban amanah barunya, Suahasil turut memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan berbagai program pemerintah dapat terus berjalan secara berkesinambungan.

Monitorday.com – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) pada September 2026. Kali ini, bantuan mencakup alokasi Juli, Agustus, dan September yang dapat disalurkan sekaligus atau dirapel.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan 33.244.408 keluarga sebagai penerima bantuan pangan beras tahap kedua 2026. Setiap keluarga berhak memperoleh 10 kilogram beras per bulan, sehingga total bantuan untuk periode tiga bulan mencapai 30 kilogram beras.

Bantuan tersebut berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras kepada para penerima. Total beras yang disiapkan untuk program Juli-September mencapai sekitar 997,2 ribu ton.

Penetapan penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 Tahun 2026. Program ini menyasar keluarga dalam desil 1 hingga desil 4, atau kelompok 40 persen terbawah berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Dalam sistem Cek Bansos Kementerian Sosial, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah. Sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi.

Karena data kesejahteraan bersifat dinamis, status penerima maupun tingkat desil seseorang dapat berubah mengikuti kondisi sosial dan ekonomi terbaru.

Masyarakat dapat mengecek status penerima melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.

Caranya cukup dengan memasukkan NIK 16 digit sesuai KTP, kemudian mengisi kode verifikasi dan memilih tombol pencarian data. Sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerima yang tercatat dalam basis data pemerintah.

Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data DTSEN dapat mengajukan pembaruan data.

Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan dinas sosial. Masyarakat juga dapat menyampaikan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos dengan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

Data yang diperbarui kemudian dapat dihitung ulang secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah tak hanya menyalurkan bantuan untuk periode Juli-September. Kelanjutan program untuk Oktober, November, dan Desember 2026 juga telah dipersiapkan.

Skemanya tetap diarahkan sebesar 10 kilogram beras per keluarga per bulan bagi sekitar 33,2 juta keluarga yang masuk desil 1 hingga desil 4.

Pemerintah kini mempercepat distribusi bantuan Juli-September agar beras segera diterima keluarga yang berhak. Ketepatan sasaran menjadi perhatian utama, mengingat penyaluran menggunakan data kesejahteraan yang terus diperbarui.

Bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria, pengecekan status penerima melalui kanal resmi pemerintah menjadi langkah penting. Terlebih, perubahan kondisi sosial ekonomi dapat memengaruhi status dan tingkat desil dalam DTSEN.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan transformasi Indonesia dari negara pengimpor menjadi pengekspor pangan sebagai salah satu wujud penguatan kapasitas nasional yang dapat berkontribusi bagi dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi pertemuan bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, pada Minggu (13/09/2026).

Di hadapan para pemimpin BRICS, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia menjadi salah satu importir utama sejumlah komoditas pangan. Kini, kondisi tersebut telah berbalik seiring dengan meningkatnya kemampuan produksi dalam negeri.

“Selama bertahun-tahun, Indonesia merupakan importir terbesar biji-bijian, beras, dan jagung. Kini, kita telah menjadi eksportir dan akan mampu meningkatkan dukungan untuk seluruh dunia,” ujar Presiden Prabowo.

Transformasi tersebut menjadi gambaran bagaimana keterbatasan dapat diubah menjadi kapasitas melalui pembangunan dan penguatan kemampuan nasional. Presiden Prabowo meyakini potensi serupa juga dimiliki negara-negara BRICS apabila kekuatan masing-masing dapat dihubungkan dan dioptimalkan secara bersama.

Menurutnya, berbagai tantangan global yang saling berkaitan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai hambatan. Dengan kerja sama yang kuat, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk meningkatkan investasi, memperkuat industri, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta membuka kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Bersama-sama kita dapat mengubah tantangan-tantangan yang saling terkait ini menjadi peluang untuk investasi yang lebih besar, industri yang lebih kuat, dan lebih banyak lapangan kerja serta peluang yang lebih baik bagi rakyat kita. Pertumbuhan yang menjangkau jutaan rakyat kita akan membuat bangsa kita lebih tangguh,” tutur Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa ketangguhan suatu negara sangat berkaitan dengan sejauh mana pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Karena itu, pembangunan yang inklusif dan inovasi menjadi dua elemen penting untuk mengubah kekuatan kolektif menjadi kapasitas yang lebih besar.

“Hal itu hanya dapat dicapai ketika pembangunan bersifat inklusif dan, jika dipadukan dengan inovasi, kekuatan kolektif kita dapat menjadi kekuatan yang dahsyat, mengubah kelangkaan menjadi kapasitas,” lanjut Presiden.

Dalam konteks BRICS, Presiden Prabowo melihat negara-negara anggota sesungguhnya telah memiliki modal besar berupa sumber daya, kapasitas produksi, serta kekuatan ekonomi yang saling melengkapi. Potensi tersebut dapat menjadi fondasi untuk memperkuat posisi BRICS dalam rantai nilai global.

“BRICS sudah menjadi rantai pasokan. Tugas kita adalah menghubungkan dan mengoptimalkannya sehingga kekuatan yang ada ini dapat menjadi sumber nilai yang lebih besar bagi kita semua,” ungkap Presiden.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, Presiden Prabowo menawarkan langkah konkret kepada para pemimpin BRICS, yakni mendorong industrialisasi bersama. Menurut Presiden, sumber daya dan kapasitas yang dimiliki negara-negara anggota perlu dioptimalkan melalui kerja sama sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

“Oleh karena itu, izinkan saya menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita melakukan industrialisasi bersama dan mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki bersama,” tegas Presiden Prabowo. 

Monitorday.com – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 menghasilkan Deklarasi New Delhi yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota BRICS sebagai arah bersama untuk menerjemahkan berbagai komitmen ke dalam langkah dan hasil yang nyata. Deklarasi tersebut diadopsi dalam KTT BRICS 2026 yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, pada Sabtu (12/09/2026).

Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi menyampaikan bahwa pada sesi pertemuan terbatas KTT BRICS 2026 ini, telah berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara jelas. PM Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaruan terhadap institusi-institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan.

“Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. ‘Deklarasi New Delhi’ yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama kita. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata,” ujar PM Modi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan kolektif BRICS untuk memastikan berbagai komitmen bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Presiden Prabowo menilai kekuatan tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas saja, tetapi harus diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat serta memperkuat suara Global South dalam menentukan masa depannya.

“Inilah jenis kekuatan kolektif yang kita butuhkan. Kekuatan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita. Kekuatan yang memungkinkan Global South memiliki suara yang lebih besar dalam membentuk masa depannya sendiri,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menambahkan bahwa kekuatan kolektif yang dimiliki BRICS juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Menurut Presiden Prabowo, kerja sama negara-negara BRICS dapat menjadi kekuatan untuk memastikan suara dan kepentingan negara-negara Global South semakin diperhitungkan dalam tata kelola global.

“Kekuatan yang sama juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Bersama-sama, kita dapat membuat kekuatan kita diperhitungkan,” imbuh Kepala Negara.