Monitorday.com — Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji kembali kecukupan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp15 ribu per penerima sebelum menetapkan kebijakan lanjutan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden menginstruksikan agar seluruh opsi kebijakan dihitung dan dievaluasi secara menyeluruh sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kebutuhan di lapangan.

“Beliau mengatakan apakah anggaran Rp15 ribu itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya,” ujar Agustina usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menurut Agustina, arahan tersebut menjadi pedoman bagi BGN untuk menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Menurut saya itu merupakan arahan yang sangat baik dan sangat jelas bagi kami untuk bekerja melakukan perbaikan,” katanya.

Terkait isu pengurangan anggaran program MBG, Agustina menegaskan bahwa besaran anggaran masih dalam tahap penghitungan sehingga belum ada keputusan yang dapat disampaikan.

“Itu kan nanti dulu, masih dihitung dulu,” ujarnya.

Ia juga membantah dapat memastikan kabar mengenai pengurangan anggaran MBG setelah evaluasi selama masa libur sekolah. Menurutnya, informasi tersebut belum berasal dari keputusan resmi pemerintah.

Sebelumnya, anggaran bahan baku program MBG ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas III SD, serta Rp10.000 per porsi bagi siswa kelas IV SD hingga jenjang SLTA. Di luar biaya bahan baku tersebut, setiap porsi juga dialokasikan biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas sebesar Rp2.000, sehingga total anggaran mencapai Rp15.000 per porsi.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan negara dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Di tahun yang sama, kementerian juga membukukan realisasi anggaran sebesar 96,64 persen.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7). Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan berbagai program prioritas pendidikan nasional tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berkualitas.

“Tercapainya sasaran yang berdampak kepada masyarakat tidak terlepas dari dukungan keberhasilan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan berkualitas,” ujar Abdul Mu’ti.

Sepanjang 2025, Kemendikdasmen mengelola anggaran sebesar Rp64,34 triliun dengan realisasi mencapai Rp62,17 triliun atau 96,64 persen. Apabila tidak memperhitungkan pagu anggaran yang diblokir, tingkat realisasi anggaran mencapai 98,55 persen.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, di antaranya Digitalisasi Pembelajaran, Revitalisasi Satuan Pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), Pendidikan Profesi Guru (PPG), penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan kualitas pembelajaran di berbagai daerah.

Abdul Mu’ti menegaskan, opini WTP dari BPK menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan Kemendikdasmen telah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

“Laporan Keuangan Kemendikdasmen Tahun 2025 ini telah diaudit oleh BPK RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.

Selain opini WTP, Kemendikdasmen juga mencatat sejumlah capaian kinerja lainnya. Kementerian memperoleh predikat BB untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), predikat A pada Indeks Pelayanan Publik, serta Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan sebesar 88,70 dengan kategori Sangat Baik.

Menurut Abdul Mu’ti, capaian tersebut menunjukkan keberhasilan Kemendikdasmen dalam membangun kemitraan yang kuat sekaligus memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

“Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikdasmen dalam mengawal kinerjanya dapat membangun kemitraan yang baik, dan mampu memenuhi ekspektasi seluruh mitra strategis,” ujarnya.

Untuk tahun anggaran 2026, Kemendikdasmen memperoleh pagu awal sebesar Rp56,68 triliun yang kemudian menjadi Rp50,02 triliun setelah dilakukan efisiensi anggaran. Selanjutnya, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp57,71 triliun guna mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional serta penanganan layanan pendidikan pascabencana di sejumlah wilayah di Sumatra.

Abdul Mu’ti menegaskan pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara agar opini WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

“Kemendikdasmen senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegasnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi X DPR RI turut mengapresiasi capaian Kemendikdasmen. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan pihaknya mendorong kementerian agar terus mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

“Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendikdasmen RI Tahun 2025 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mendorong untuk mempertahankannya pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Hetifah.

Monitorday.com – Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI mengajak pelajar Generasi Z memperkuat literasi digital dan kemampuan berpikir kritis sebagai bekal menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Upaya tersebut dinilai penting untuk menangkal penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Budi Muliawan, mengatakan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini bukan lagi perang fisik, melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi yang dapat mengancam persatuan bangsa.

“Karakter kebangsaan tidak cukup dipelajari di dalam kelas, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk saat bermedia sosial. Salah satu bentuk bela negara di era digital adalah tidak mudah percaya pada hoaks dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujar Budi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Islam Al Azhar 19 Ciracas, Jakarta, Selasa.

Menurut Budi, pelajar perlu membiasakan diri memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai ataupun membagikannya kepada orang lain. Langkah tersebut menjadi semakin penting karena algoritma media sosial berpotensi menciptakan filter bubble, yakni kondisi ketika pengguna hanya menerima informasi yang sejalan dengan kebiasaan atau pandangannya.

Karena itu, ia mendorong generasi muda untuk memperluas wawasan dengan mengakses berbagai sumber informasi yang kredibel, membangun budaya diskusi yang sehat, menghargai perbedaan pendapat, serta menjauhi perundungan siber (cyberbullying), ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif.

Selain literasi digital, Budi menilai pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa dan pengamalan Empat Pilar MPR RI—Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika—menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter kebangsaan sekaligus memperkuat ketahanan generasi muda menghadapi tantangan zaman.

Ia juga mengajak pelajar memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif, mulai dari meningkatkan kompetensi, mengembangkan kreativitas, hingga mempromosikan budaya Indonesia serta menyebarluaskan berbagai prestasi anak bangsa melalui ruang digital.

Dalam sesi dialog, Budi menjelaskan bahwa MPR RI membuka ruang partisipasi bagi generasi muda melalui berbagai kanal komunikasi resmi, seperti situs web, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Kanal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.

Menanggapi pertanyaan mengenai ancaman radikalisme di ruang digital, Budi menekankan pentingnya membangun kebiasaan memverifikasi informasi serta memperkuat pendampingan dari orang tua dan guru agar aktivitas digital anak berlangsung secara aman, sehat, dan memberi manfaat.

Ia berharap Generasi Z tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi akurat, menjaga etika bermedia sosial, serta memperkuat persatuan bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Di Dallas Stadium, Prancis tidak sekadar kalah dari sebuah tim sepak bola bernama Spanyol. Mereka diredam oleh sebuah mesin sosiologis yang sempurna. 

Di bawah arahan Luis de la Fuente, La Roja melangkah ke babak Final Piala Dunia 2026 setelah menyatukan kembali tiga jiwa etnis paling kontras di Semenanjung Iberia: kecerdasan taktis Catalunya yang mengawali petaka, ketangguhan fisik benteng Basque yang mematahkan taji Mbappé, dan kepemimpinan besi Kastila lewat Rodri yang mendominasi lini tengah. 

Ketika ketiga spirit ini menyatu dalam kemenangan dominan 2-0 tanpa balas, kemewahan individu Prancis pun tidak lebih dari sekadar pelari yang kehilangan arah di atas lapangan hijau.

Fondasi awal petaka bagi Prancis dibangun dari kecerdasan berpikir para talenta berdarah Catalunya. Sehingga sejak peluit pertama dibunyikan, anak-anak asuhan klub dengan filosofi permainan pendek membius lini tengah Les Bleus lewat permainan estetik. 

Sang fenomenal muda lulusan La Masia, Lamine Yamal, memamerkan “akal budi” sepak bolanya saat dengan cerdik melakukan tusukan yang memancing Lucas Digne melakukan pelanggaran fatal. Penalti didapatkan, momentum bergeser, dan keindahan orkestra operan pendek Catalunya sukses mendikte serta melelahkan fisik para pemain Prancis.

Sisi artistik ini kembali memuncak di babak kedua ketika Dani Olmo melepaskan kombinasi umpan satu-dua yang amat matang, membuka ruang bagi Pedro Porro untuk melepaskan tembakan pengunci kemenangan.

Namun, keindahan menyerang tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya keteguhan iman dalam bertahan, dan di sinilah spirit orisinal bangsa Basque mengambil panggung utama. Ketika Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé mencoba meruntuhkan pertahanan Spanyol dengan kecepatan kilat mereka, mereka justru berulang kali membentur tembok pegunungan yang kokoh. 

Penyerang andalan Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, maju sebagai eksekutor penalti dengan urat nadi yang dingin, mengonversinya menjadi gol pembuka yang meruntuhkan mental kiper Mike Maignan. Sementara di lini paling belakang, kiper Unai Simón yang ditempa di bawah guyuran hujan utara bersama Athletic Bilbao, tampil heroik mementahkan setiap peluang emas Prancis.

Karakter pantang menyerah dan ketangguhan fisik alami khas Basque bertindak sebagai jangkar emosional yang menjaga keperawanan gawang Spanyol sepanjang laga.

Di atas semua itu, struktur permainan dan stabilitas ego di ruang ganti ditenagai oleh agresi kepemimpinan bangsa Kastila. Sebagai representasi pusat kekuasaan, para jenderal lapangan tengah dari wilayah Spanyol utama ini menyuntikkan mentalitas penakluk yang dominan. Rodri, sang dirigen asal Madrid, menjadi mercusuar utama yang menyeimbangkan tim.

Ia memenangkan duel perebutan bola, memotong suplai transisi cepat Prancis, dan berulang kali melepaskan instruksi vokal yang memastikan rekannya tidak pernah kehilangan fokus. Spirit Kastila memberikan rasa percaya diri yang mutlak, membuat Spanyol menatap nama besar Prancis bukan dengan rasa gentar, melainkan dengan nafsu untuk berkuasa dan mendominasi.

Pertandingan semifinal semalam di Amerika Serikat adalah sebuah mahakarya tentang cara mengelola keberagaman. Prancis boleh saja memiliki deretan individu dengan nilai pasar tertinggi di dunia, namun mereka hancur berkeping-keping saat berhadapan dengan satu tim utuh yang digerakkan oleh tiga poros identitas historis yang saling melengkapi.

Ketika kecerdasan seni Catalunya, nyali otot pertahanan Basque, dan aura kepemimpinan Kastila melebur dalam satu visi yang sama, sepak bola Spanyol kembali menegaskan supremasinya di puncak tertinggi dunia.

Monitorday.com – Di balik setiap medali dan prestasi internasional, terdapat proses pembinaan yang panjang, kerja keras para peserta didik, serta dukungan negara yang terus hadir mengawal perjalanan mereka. Komitmen itulah yang kembali ditunjukkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dengan mengantarkan 79 talenta terbaik Indonesia untuk mewakili bangsa pada 14 ajang talenta internasional sepanjang tahun 2026.

Mulai dari olimpiade sains, matematika, informatika, kecerdasan artifisial, geografi, astronomi, ekonomi, debat, hingga kompetisi vokasi, para delegasi muda ini akan membawa tidak hanya kemampuan akademik dan keterampilan terbaik mereka, tetapi juga harapan Indonesia untuk terus diperhitungkan di panggung dunia. Sebelum bertolak ke negara tujuan, para delegasi mendapat penguatan langsung dari jajaran pimpinan Kemendikdasmen sebagai bekal untuk membawa Merah Putih berkibar di berbagai ajang internasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dalam arahannya mengatakan bahwa prestasi di tingkat internasional bukan sekadar tentang meraih medali, tetapi menjadi langkah awal untuk melahirkan generasi yang memberi manfaat bagi bangsa.

“Ajang internasional bukan tujuan akhir. Yang ingin kita lahirkan adalah generasi ilmuwan, inovator, dan pemimpin masa depan yang memanfaatkan ilmunya untuk kemajuan Indonesia. Prestasi hari ini adalah awal dari kontribusi yang lebih besar bagi bangsa,” ujar Mendikdasmen di Jakarta pada acara Pelepasan Delegasi Indonesia ke Ajang Internasional Tahun 2026 (14/7).

Menteri Mu’ti juga berpesan agar seluruh delegasi bertanding dengan percaya diri dan menjadikan setiap kompetisi sebagai kesempatan menunjukkan bahwa peserta didik Indonesia mampu berdiri sejajar dengan talenta terbaik dunia.

Sepanjang tahun 2026, delegasi Indonesia akan mengikuti 14 ajang internasional, di antaranya International Physics Olympiad (IPhO), International Chemistry Olympiad (IChO), International Mathematical Olympiad (IMO), International Biology Olympiad (IBO), International Olympiad in Informatics (IOI), International Olympiad in Artificial Intelligence (IOAI), International Geography Olympiad (IGeo), International Earth Science Olympiad (IESO), International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA), International Economics Olympiad (IEO), World Schools Debating Championships (WSDC), Young Inventors Challenge (YIC), International Junior Science Olympiad (IJSO), serta The Battle of the Chefs. Seluruh peserta merupakan talenta terbaik hasil seleksi nasional yang telah menjalani pembinaan intensif bersama Puspresnas Kemendikdasmen dan para mitra pembina.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan bahwa keberhasilan mengirimkan delegasi Indonesia ke berbagai ajang internasional merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan secara berjenjang.

“Seluruh delegasi yang berangkat hari ini telah melalui proses seleksi yang ketat dan pembinaan intensif oleh Pusat Prestasi Nasional. Mereka tidak hanya dibekali penguasaan materi, tetapi juga simulasi kompetisi, penguatan karakter, serta kesiapan mental untuk menghadapi persaingan di tingkat dunia,” ujarnya.

Suharti menambahkan bahwa tantangan kompetisi internasional terus berkembang sehingga pembinaan talenta juga harus terus beradaptasi.

“Persaingan internasional semakin ketat, terutama pada bidang-bidang baru seperti kecerdasan artifisial. Karena itu, Kemendikdasmen terus memperkuat pembinaan talenta agar Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi mampu menjadi negara yang diperhitungkan di berbagai ajang internasional,” katanya.

Monitorday.com – Hari pertama sekolah merupakan awal yang penting bagi setiap murid. Di momen inilah murid mulai mengenal lingkungan baru, membangun pertemanan, dan menumbuhkan semangat belajar. Karena itu, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah perlu berlangsung dalam suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk memastikan hal tersebut,

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, meninjau langsung pelaksanaan MPLS Ramah pada hari kedua di SDN Srengseng Sawah 15, Jakarta, Selasa (14/7).

Dalam kunjungannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengikuti rangkaian kegiatan Pagi Ceria bersama para murid yang diawali dengan pelaksanaan Senam Anak Indonesia Hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama.

Mendikdasmen juga menyapa serta berdialog dengan murid-murid baru kelas I yang tengah menjalani hari-hari pertama mereka di sekolah dasar. Di akhir kegiatan, Mendikdasmen menyerahkan buku kepada para murid sebagai bentuk dukungan terhadap semangat belajar mereka. “

Alhamdulillah, suasana hari ini terlihat ceria dan anak-anak sudah kembali bersemangat untuk belajar. Tentu kondisi ini merupakan hasil dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kepolisian, Dinas Pendidikan, Himpunan Psikologi, para bapak dan ibu guru, orang tua, hingga jajaran RT dan RW. Semua bersama-sama memastikan pelaksanaan MPLS Ramah berjalan dengan lancar,” ujar Mendikdasmen.

Ia menegaskan bahwa MPLS Ramah merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen dalam menghadirkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan bagi setiap murid. Selain membantu murid beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, MPLS Ramah juga menjadi momentum menanamkan kebiasaan positif melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

.”Anak-anak tampak gembira dan tidak menunjukkan rasa takut. Inilah yang ingin terus kita tumbuhkan sesuai dengan semangat dan kebijakan MPLS Ramah. Kami juga ingin anak-anak memiliki kebiasaan yang baik, menjalani pergaulan yang sehat, serta bijak menggunakan gawai agar dapat tumbuh dan belajar secara optimal,” ungkapnya.

Mendikdasmen juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya pada masa awal masuk sekolah. Menurutnya, dukungan orang tua menjadi bagian penting agar anak-anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya.

Untuk memperkuat dukungan kepada warga sekolah, Kemendikdasmen bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dalam memberikan pendampingan psikologis serta penyuluhan kepada orang tua. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan penyuluhan kepada para orang tua agar dapat memberikan semangat kepada anak-anak serta membantu menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan keluarga.

Mendikdasmen juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga privasi murid serta tidak menyebarluaskan informasi yang berpotensi memberikan tekanan psikologis kepada anak-anak.

Sementara itu, Kepala SDN Srengseng Sawah 15, Kamtono, menjelaskan bahwa sekolah telah mempersiapkan pelaksanaan MPLS Ramah sejak sebelum tahun ajaran baru dimulai. Berbagai kegiatan dirancang untuk membantu murid baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara bertahap.

“Peralihan dari TK ke SD merupakan proses yang membutuhkan penyesuaian. Karena itu kami berupaya mempersiapkan mental anak-anak agar siap mengikuti pembelajaran dan merasa nyaman berada di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Kamtono menambahkan bahwa sekolah terus mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan kolaborasi bersama orang tua apabila terdapat murid yang memerlukan pendampingan khusus. Menurutnya, keberhasilan menciptakan lingkungan belajar yang aman tidak dapat dilakukan oleh sekolah sendiri, melainkan memerlukan dukungan seluruh pihak.

Sekolah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan orang tua. Karena itu, kita harus bergandengan tangan. Orang tua memiliki peran di rumah, sementara kami memiliki tanggung jawab di sekolah. Bersama-sama kita menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak,” kata Kamtono.

Pada kesempatan yang sama, jajaran Kepolisian Republik Indonesia bersama Himpunan Psikologi Indonesia turut memberikan pendampingan psikologis kepada murid, guru, dan orang tua. Pendampingan tersebut bertujuan membantu proses pemulihan psikososial serta memperkuat rasa aman di lingkungan sekolah. Selain itu, edukasi juga diberikan kepada orang tua dan guru agar memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung tumbuh kembang anak di lingkungan pendidikan yang aman dan ramah.

Harapannya melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, aparat keamanan, organisasi profesi, dan masyarakat, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap murid memperoleh hak atas layanan pendidikan dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak.Peralihan dari TK ke SD merupakan proses yang membutuhkan penyesuaian. Karena itu kami berupaya mempersiapkan mental anak-anak agar siap mengikuti pembelajaran dan merasa nyaman berada di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Kamtono menambahkan bahwa sekolah terus mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan kolaborasi bersama orang tua apabila terdapat murid yang memerlukan pendampingan khusus. Menurutnya, keberhasilan menciptakan lingkungan belajar yang aman tidak dapat dilakukan oleh sekolah sendiri, melainkan memerlukan dukungan seluruh pihak.

“Sekolah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan orang tua. Karena itu, kita harus bergandengan tangan. Orang tua memiliki peran di rumah, sementara kami memiliki tanggung jawab di sekolah. Bersama-sama kita menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak,” kata Kamtono.

Pada kesempatan yang sama, jajaran Kepolisian Republik Indonesia bersama Himpunan Psikologi Indonesia turut memberikan pendampingan psikologis kepada murid, guru, dan orang tua. Pendampingan tersebut bertujuan membantu proses pemulihan psikososial serta memperkuat rasa aman di lingkungan sekolah. Selain itu, edukasi juga diberikan kepada orang tua dan guru agar memiliki pemahaman yang sama dalam mendukung tumbuh kembang anak di lingkungan pendidikan yang aman dan ramah.

Harapannya melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, aparat keamanan, organisasi profesi, dan masyarakat, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap murid memperoleh hak atas layanan pendidikan dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Monitorday.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menginstruksikan seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghentian tersebut merupakan langkah administratif setelah masa pendataan berakhir sekaligus untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan di lapangan.

Instruksi itu tertuang dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026 yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, dan ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan penerbitan surat tersebut. Ia menjelaskan, penghentian kegiatan pengumpulan data dilakukan karena batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya telah berakhir.

“Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya,” ujar Anang kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Meski demikian, Anang menegaskan penghentian pendataan tidak berarti menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Seluruh data dan informasi yang telah dihimpun dari berbagai daerah akan tetap dipelajari dan didalami sebagai bagian dari proses pembuktian perkara.

“Data-data yang sudah terkumpul yang terkait dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung,” kata Anang.

Dengan berakhirnya tahap pengumpulan data, fokus penyidik kini beralih pada analisis dan pendalaman terhadap dokumen, keterangan, serta barang bukti yang telah diperoleh selama proses investigasi.

Penghentian pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026. Dalam surat sebelumnya, Kejagung meminta seluruh Kejati melakukan inventarisasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat maupun pemberitaan terkait pelaksanaan program di sejumlah daerah.

Setelah masa inventarisasi dinyatakan selesai, Kejagung memutuskan menghentikan kegiatan pengumpulan data di lapangan guna menghindari kesalahpahaman serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.

Kejagung menegaskan bahwa penghentian tersebut hanya berlaku pada proses inventarisasi di daerah. Sementara itu, penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Seluruh dokumen, keterangan, dan informasi yang telah dikumpulkan akan menjadi bagian dari alat bukti yang dianalisis penyidik dalam mengusut dugaan penyimpangan pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, penghentian pendataan merupakan bagian dari tahapan penyidikan dan bukan penghentian penanganan perkara.

Monitorday.com– Dewan Perwakilan Rakyat mengintensifkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. RUU tersebut dipastikan masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 pada nomor urut enam sebagai usul inisiatif DPR dan disiapkan oleh Komisi III.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Martin Manurung membantah kabar yang menyebut RUU Perampasan Aset telah dikeluarkan dari daftar prioritas. Menurutnya, tidak pernah ada keputusan rapat paripurna yang mencoret rancangan regulasi tersebut dari Prolegnas Prioritas 2026.

Proses penyusunan kini dilakukan melalui sejumlah rapat dan forum dengar pendapat dengan menghadirkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat sipil, praktisi hukum, mahasiswa, serta organisasi advokat. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum baru yang dirancang dari awal, bukan sekadar revisi undang-undang yang telah berlaku.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pembahasan harus dilakukan secara hati-hati agar semangat mengembalikan aset hasil kejahatan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. DPR ingin memastikan regulasi tersebut tidak berubah menjadi alat politik maupun sarana bagi oknum aparat penegak hukum untuk menekan pihak tertentu.

Salah satu isu penting yang dibahas adalah mekanisme perampasan aset tanpa menunggu pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan tindakan hukum terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana, tetapi pengaturannya harus tetap memperhatikan status kepemilikan dan hak pihak ketiga yang sah.

Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menilai perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. Seseorang yang menguasai suatu benda belum tentu menjadi pemilik sah sehingga pembuktian kepemilikan harus dirumuskan dengan cermat untuk mencegah aset masyarakat yang tidak berkaitan dengan kejahatan ikut dirampas.

Selain korupsi, muncul usulan agar RUU Perampasan Aset dapat menjangkau kejahatan bermotif ekonomi lain, termasuk judi daring. Usulan itu didasari kesulitan penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku dan mengejar aliran dana hasil kejahatan yang menggunakan identitas anonim atau disimpan di luar negeri.

RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat pemulihan kerugian negara dan mengembalikan hasil kejahatan kepada masyarakat. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kejelasan mekanisme, pembagian kewenangan antarlembaga penegak hukum, perlindungan hak kepemilikan, serta sistem pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Monitorday.com– Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi tersebut disampaikan setelah batas waktu pendataan yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan telah berakhir.

Penghentian pengumpulan data dilakukan untuk mencegah munculnya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kejaksaan di daerah. Kejagung ingin memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap program prioritas pemerintah tersebut tetap berjalan secara profesional, terukur, dan tidak mengganggu pelaksanaan program MBG di lapangan.

Dengan adanya instruksi tersebut, Kejati tidak lagi diperkenankan melakukan permintaan data, klarifikasi, maupun pengumpulan keterangan baru kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Seluruh jajaran kejaksaan daerah diminta mematuhi batas waktu dan mekanisme penanganan perkara yang telah ditetapkan.

Meski kegiatan pendataan dihentikan, Kejagung memastikan seluruh data dan keterangan yang sebelumnya telah dikumpulkan tidak diabaikan. Informasi tersebut tetap akan dipelajari dan didalami untuk mendukung proses penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG.

Pendalaman data diarahkan untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga penggunaan anggaran program. Namun, Kejagung belum memerinci pihak-pihak yang telah diperiksa maupun nilai potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.

Kebijakan penghentian pengumpulan data juga menjadi langkah untuk memisahkan secara jelas kegiatan pengawasan dengan proses penyidikan. Pengumpulan bukti lanjutan akan dilakukan melalui prosedur hukum resmi berdasarkan kebutuhan penyidik, bukan melalui kegiatan pendataan secara luas di masing-masing daerah.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Karena melibatkan anggaran besar serta rantai distribusi yang luas, tata kelola program tersebut membutuhkan pengawasan ketat agar tepat sasaran dan terhindar dari praktik korupsi.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan. Kebijakan ini diterapkan untuk mendorong terciptanya budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa aturan tersebut tidak melarang siswa membawa atau menggunakan gawai. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memastikan teknologi digital dimanfaatkan secara bijak dan mendukung proses pembelajaran.

“Pembatasan itu bukan pelarangan, tetapi bagaimana mereka menggunakan teknologi digital, khususnya gawai, dengan bijak, arif, dan untuk kepentingan edukatif,” ujar Abdul Mu’ti di Malang, Jawa Timur, Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, pembatasan penggunaan gawai di sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, meningkatkan konsentrasi peserta didik, memperkuat interaksi sosial antarsiswa, serta mendukung Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya melindungi anak dari dampak negatif penggunaan gawai secara berlebihan.

Kemendikdasmen menyebutkan bahwa pembatasan berlaku selama kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan. Langkah tersebut merupakan bagian dari perlindungan anak terhadap berbagai risiko di ruang digital, seperti adiksi internet, paparan konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan siber, hingga gangguan kesehatan fisik dan mental.

Abdul Mu’ti mengungkapkan, kebijakan tersebut didasarkan pada tingginya intensitas penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 7 jam 32 menit setiap hari untuk mengakses internet.

“Kalau mereka tidak menggunakan teknologi itu untuk hal yang positif, maka akan ada banyak masalah yang menyangkut kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Karena itu, kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan para penyedia layanan digital sangat kami harapkan,” katanya.

Melalui surat edaran tersebut, setiap kepala satuan pendidikan diminta menyesuaikan tata tertib sekolah dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Pemanfaatan teknologi digital tetap diperbolehkan untuk mendukung pembelajaran, namun harus disertai aturan yang jelas dan terukur.

Selain itu, guru dan tenaga kependidikan diharapkan menjadi teladan dalam penggunaan teknologi digital secara bijaksana selama berada di lingkungan sekolah.

Kemendikdasmen juga mengajak orang tua berperan aktif membangun kebiasaan digital yang sehat di rumah melalui penerapan prinsip 3S, yakni screen time (mengatur durasi penggunaan layar), screen zone (menentukan area penggunaan gawai), dan screen break (memberikan jeda penggunaan layar) yang disesuaikan dengan usia serta kebutuhan anak.

Pemerintah berharap sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan penyedia layanan digital dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang aman, nyaman, sekaligus membentuk generasi yang cakap dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital.