Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendukung upaya pencarian lima jurnalis dan tiga kru speedboat yang hilang kontak saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) di perairan Selat Sunda.

Dukungan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta penguatan kualitas telekomunikasi di sekitar wilayah operasi pencarian dan pertolongan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut dan mengajak masyarakat mendoakan keselamatan seluruh rombongan.

“Kami turut merasakan kekhawatiran keluarga, rekan-rekan pers, dan seluruh masyarakat. Doa kami menyertai M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudistiro Pranoto, Firman Daus, Donal Husni, serta seluruh awak kapal yang berada dalam rombongan tersebut. Semoga seluruhnya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Lima jurnalis yang hilang kontak tersebut yakni M. Bagus Khoirunnas, pewarta foto Kantor Berita Antara; Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com; Yudistiro Pranoto, pewarta foto iNews.id; Firman Daus, jurnalis Anadolu Agency; dan Donal Husni, jurnalis lepas.

Kelima jurnalis tersebut bersama tiga kru speedboat dilaporkan hilang kontak setelah bertolak untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9/2026) siang.

Hingga Rabu siang, keberadaan rombongan belum diketahui. Operasi pencarian dilakukan melalui operasi SAR gabungan dengan melibatkan sejumlah unsur terkait.

Meutya mengatakan Kemkomdigi terus berkoordinasi dengan Basarnas sebagai otoritas pencarian dan pertolongan, serta TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

“Koordinasi dilakukan untuk mendukung kelancaran operasi pencarian dan memastikan informasi mengenai perkembangan situasi dapat disampaikan secara tepat dan terverifikasi,” jelasnya.

Dari sisi komunikasi dan digital, Kemkomdigi melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital juga berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk memastikan dukungan konektivitas yang diperlukan dalam operasi pencarian dan pertolongan.

“Melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kemkomdigi juga memberi dukungan upaya pencarian rombongan wartawan dengan penguatan kualitas telekomunikasi di wilayah sekitar Selat Sunda,” ungkap Meutya.

Menurutnya, dukungan jaringan akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan operasi di lapangan.

Meutya menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas dalam setiap kegiatan jurnalistik, terutama ketika peliputan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana.

“Karena itu, kami mengimbau seluruh insan pers maupun masyarakat untuk mematuhi batas aman dan arahan otoritas terkait, tidak mendekati kawasan berbahaya, serta memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi laut, dan aktivitas vulkanik sebelum melakukan kegiatan di lapangan,” imbaunya.

Kemkomdigi juga mengingatkan masyarakat agar menyaring informasi terkait hilang kontaknya rombongan jurnalis tersebut. Informasi mengenai perkembangan pencarian hendaknya diperoleh dan disebarluaskan berdasarkan keterangan resmi dari otoritas berwenang.

“Kami mendorong masyarakat untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang berasal dari sumber resmi dan terverifikasi, antara lain Basarnas, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, serta otoritas terkait lain,” terang Meutya.

Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, termasuk dugaan mengenai kondisi korban, lokasi keberadaan rombongan, maupun perkembangan operasi pencarian.

“Kemudian, tidak membuat atau menyebarkan spekulasi, konten yang menyesatkan, hoaks, maupun informasi yang dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat,” tambah Meutya.

Kemkomdigi berharap masyarakat memberikan ruang dan dukungan kepada keluarga serta tim SAR agar proses pencarian dapat berlangsung dengan tenang dan optimal.

“Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan informasi di ruang digital dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta pihak terkait,” sebut Meutya.

Ia menegaskan informasi resmi terkait perkembangan operasi akan disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah. Masyarakat pun diimbau bersama-sama menjaga ruang informasi tetap tenang, akurat, dan bertanggung jawab.

“Yang paling utama saat ini adalah mendoakan keselamatan seluruh rekan jurnalis dan awak kapal, serta mendukung upaya pencarian agar mereka dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” pungkasnya.

Monitorday.com –  Indonesia membuka peluang lebih luas untuk memperkuat kerja sama teknologi dengan Amerika Serikat, termasuk di bidang kecerdasan artifisial (AI) dan pelindungan anak di ruang digital. Namun, pemerintah menegaskan keterbukaan tersebut tetap berada di bawah kendali kepentingan nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan adopsi teknologi global harus berjalan beriringan dengan kepastian regulasi dan perlindungan masyarakat.

“Teknologi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kerja sama dan penerapannya harus tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional, termasuk memastikan masyarakat mendapatkan ruang digital yang aman,” kata Meutya dalam pertemuan dengan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joy Sakurai di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Pertemuan Indonesia-AS tersebut membahas sejumlah agenda strategis, terutama pengembangan AI dan kebijakan pelindungan anak di ruang digital.

Di sektor AI, pemerintah tengah menyiapkan kerangka tata kelola yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan teknologi berdasarkan tingkat risiko. Pendekatan ini dirancang untuk menjaga ruang inovasi tanpa mengorbankan keamanan dan kepercayaan publik.

Meutya mengatakan pemerintah juga menyiapkan peta jalan AI untuk mengimbangi tingginya tingkat adopsi teknologi tersebut di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda.

“Regulasi berbasis risiko bukan untuk menghambat inovasi, melainkan membangun rasa aman dan kepercayaan publik terhadap teknologi,” ujarnya.

Kerangka AI bertanggung jawab itu akan membagi teknologi berdasarkan tingkat risikonya, mulai dari risiko yang tidak dapat ditoleransi, risiko tinggi, hingga risiko rendah. Aturan penerapannya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor melalui regulasi sektoral.

Isu lain yang menjadi pembahasan adalah keamanan anak di ruang digital. Pemerintah memilih pendekatan berbasis usia dan tingkat risiko platform, bukan memutus akses anak secara menyeluruh.

Pemerintah membatasi kepemilikan akun mandiri pada platform berisiko tinggi untuk pengguna berusia minimal 16 tahun. Sementara itu, platform dengan tingkat risiko lebih rendah dapat diakses secara mandiri mulai usia 13 tahun.

Meutya juga mendorong perusahaan teknologi besar mengubah desain produknya agar lebih ramah anak. Langkah yang didorong mencakup pembatasan durasi layar serta penutupan akses komunikasi dengan orang asing tanpa persetujuan orang tua.

“Kami membatasi akses mandiri hingga usia 16 tahun untuk platform digital berisiko tinggi dan usia 13 tahun untuk risiko rendah,” kata Meutya.

Amerika Serikat menyambut langkah Indonesia dalam memperkuat tata kelola digital. Washington juga menawarkan dukungan melalui AI Export Center di San Francisco, tenaga ahli, serta asistensi penerapan AI bagi instansi pemerintah.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas akses terhadap teknologi global tanpa melepas kendali atas regulasi dan kepentingan nasional.

Bagi pemerintah, kedaulatan digital bukan berarti menutup pintu terhadap teknologi asing. Kedaulatan justru diwujudkan dengan memastikan Indonesia tetap memegang kendali atas aturan, penggunaan teknologi, perlindungan infrastruktur strategis, serta kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat utama transformasi digital.

Monitorday.com – Presiden Iran Masoud Pezeshkian dipastikan menghadiri KTT BRICS di New Delhi, India, yang digelar 12-13 September mendatang. Kunjungan tersebut menjadi agenda penting di tengah pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan Pezeshkian akan bertolak ke India pada Jumat (10/9) atau Sabtu (11/9).

“Presiden Iran akan mengunjungi India untuk menghadiri KTT BRICS,” ujar Baghaei kepada televisi Iran, Selasa (8/9).

KTT BRICS tahun ini akan mempertemukan sejumlah pemimpin negara di New Delhi. Presiden Rusia Vladimir Putin juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.

Kehadiran Putin menjadi sorotan tersendiri. Kremlin sebelumnya mengungkapkan bahwa Putin akan memanfaatkan momentum KTT untuk menggelar pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Ajudan Kremlin, Yury Ushakov, mengatakan pertemuan bilateral tersebut akan berlangsung di sela-sela agenda KTT.

Dengan kehadiran Pezeshkian, Putin, Xi, dan Modi, KTT BRICS di New Delhi berpotensi menjadi panggung penting bagi penguatan koordinasi di antara kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik non-Barat.

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank secara otomatis bagi warga Indonesia yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki KTP.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga memiliki rekening perbankan.

“Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran,” kata Airlangga dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Pemerintah menunjuk dua bank untuk menjalankan program tersebut, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Tak hanya membuka rekening, pemerintah juga berencana memberikan dana awal sebesar Rp50 ribu untuk setiap penerima.

Airlangga memastikan dana tersebut tidak boleh dipotong oleh bank. Pemerintah akan menyiapkan regulasi bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi dana tersebut.

“Nanti Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan) bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, rekening tersebut nantinya tak sekadar menjadi tempat menyimpan uang. Pemerintah akan memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan, termasuk penyaluran bantuan sosial tunai.

Rekening juga diarahkan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemilik rekening yang menjalankan usaha akan mendapatkan akses sistem pembayaran QRIS secara otomatis tanpa biaya transaksi.

“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang,” katanya.

Menurut dia, skema tersebut diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi syariah.

Pemerintah menargetkan 200 juta penduduk memiliki rekening melalui program tersebut.

Pembukaan rekening akan menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk itu, pemerintah akan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Namun, mekanisme pelaksanaannya masih belum final. Airlangga belum merinci apakah rekening akan langsung terbentuk ketika warga berusia 17 tahun membuat KTP atau tetap membutuhkan proses pendaftaran tambahan.

Dengan skema tersebut, pemerintah ingin menjadikan rekening bank sebagai bagian dari identitas ekonomi warga sejak memasuki usia dewasa—mulai dari menerima bantuan hingga mengakses layanan pembayaran dan aktivitas usaha.

Monitorday.com –  Indonesia mencatat kenaikan skor literasi membaca dan sains dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2025. Keduanya naik enam poin dibandingkan hasil 2022, di tengah semakin banyaknya anak usia 15 tahun yang bertahan dalam sistem pendidikan formal.

Kenaikan ini menjadi sorotan karena terjadi bersamaan dengan lonjakan akses pendidikan. Coverage Index Indonesia meningkat dari 0,46 pada PISA 2003 menjadi 0,90 pada PISA 2025.

Dengan kata lain, cakupan anak usia 15 tahun yang berada dalam sistem pendidikan formal hampir berlipat ganda dalam lebih dari dua dekade. Perkembangan tersebut menunjukkan perluasan partisipasi pendidikan tidak otomatis diikuti penurunan capaian pembelajaran.

PISA 2025 yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melibatkan 91 negara/ekonomi dan lebih dari 760 ribu murid. Ini merupakan jumlah partisipasi terbesar sejak PISA pertama kali digelar pada 2000.

“Di tengah tren skor sains, membaca, dan matematika negara-negara OECD yang menurun selama 25 tahun terakhir, performa pendidikan Indonesia relatif stabil, bahkan Indonesia naik di literasi dan sains,” kata Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Toni Toharudin dalam Ngopi dan Temu Media Perilisan dan Tindak Lanjut Hasil PISA 2025, Selasa (8/9/2026).

Sains menjadi salah satu capaian yang menonjol dalam PISA 2025. Skor Indonesia meningkat dari 383 pada 2022 menjadi 389, atau naik enam poin.

Kenaikan yang sama terjadi pada literasi membaca, dari 359 menjadi 365. Sementara itu, skor matematika Indonesia berada di angka 364.

Kenaikan skor sains dinilai penting karena domain tersebut menjadi fokus utama PISA 2025. Hasil itu menunjukkan adanya perkembangan kemampuan murid Indonesia dalam memahami pengetahuan sekaligus menggunakan penalaran ilmiah.

Kemajuan Indonesia juga tidak semata-mata tercermin dari angka. OECD mencatat murid Indonesia memiliki tingkat keingintahuan yang relatif tinggi dan menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri.

Mereka juga mencatat capaian relatif lebih baik dalam pemecahan masalah komputasional dibandingkan sejumlah kemampuan pada mata pelajaran konvensional. Murid Indonesia pun lebih sering terpapar pembelajaran yang mengajarkan cara menilai kredibilitas konten buatan kecerdasan artifisial (AI) dibandingkan murid di banyak negara lain.

Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD Andreas Schleicher mengapresiasi perkembangan tersebut. Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan yang juga dialami banyak negara: memperluas akses pendidikan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.

Akses Pendidikan Hampir Berlipat Ganda

Coverage Index menjadi salah satu indikator penting untuk membaca perubahan sistem pendidikan Indonesia.

Ketika pertama mengikuti PISA pada 2003, indeks tersebut berada di level 0,46. Dua puluh dua tahun kemudian, angkanya mencapai 0,90.

Artinya, semakin banyak anak Indonesia yang bertahan dalam sistem pendidikan hingga usia 15 tahun dan masuk dalam cakupan asesmen PISA.

Perjalanan tersebut juga dibarengi perubahan dalam pelaksanaan asesmen. Sejak 2018, Indonesia sepenuhnya beralih dari paper based test (PBT) ke computer based test (CBT).

Namun, perluasan akses bukanlah garis akhir. Tantangan berikutnya adalah memastikan semakin banyaknya anak yang bersekolah diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

Hasil PISA 2025 pun menjadi salah satu pijakan Kemendikdasmen untuk menentukan arah kebijakan pendidikan berikutnya.

Empat Strategi Kemendikdasmen

Kemendikdasmen menyiapkan empat strategi sebagai tindak lanjut hasil PISA 2025.

Pertama, memperkuat kompetensi guru melalui pemenuhan kualifikasi akademik, Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta peningkatan kompetensi pedagogik dan digital, termasuk coding dan kecerdasan artifisial.

Kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan pembelajaran mendalam, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan literasi, numerasi, dan karakter murid.

Ketiga, mengharmoniskan Asesmen Nasional (AN) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan kompetensi bernalar yang menjadi salah satu aspek penting dalam kerangka PISA.

Keempat, memperkuat peran keluarga melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) dan kemitraan orang tua dalam mendukung pembelajaran mendalam.

Empat strategi tersebut menunjukkan bahwa capaian PISA tidak ditempatkan sekadar sebagai perlombaan mengejar angka. Kemampuan bernalar, kemandirian belajar, literasi digital, karakter, serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi sasaran yang lebih luas.

Untuk menopang agenda tersebut, Kemendikdasmen menyediakan berbagai platform pembelajaran dan asesmen yang dapat dimanfaatkan guru dan murid secara mandiri, antara lain Perangkat Ajar Ruang GTK, Ruang Murid, serta portal simulasi dan latihan asesmen Pusmendik.

Dengan demikian, PISA 2025 bukan hanya menjadi rapor posisi Indonesia dalam asesmen pendidikan internasional. Hasil tersebut sekaligus menjadi ujian berikutnya: bisakah perluasan akses pendidikan terus berjalan tanpa mengorbankan kualitas, dan bisakah kenaikan skor diterjemahkan menjadi kemampuan nyata murid menghadapi dunia yang berubah cepat?

Monitorday.com – Kemampuan membaca dan menulis saja tak lagi cukup untuk menghadapi perubahan zaman. Di tengah derasnya arus informasi, perkembangan kecerdasan artifisial (AI), teknologi digital, hingga krisis lingkungan, literasi dituntut menjadi kemampuan untuk memahami realitas, berpikir kritis, dan mengambil keputusan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan literasi merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

“Literasi adalah fondasi bagi Indonesia Emas 2045. Bangsa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, peduli lingkungan, dan sejahtera,” kata Abdul Mu’ti saat membuka Peringatan Hari Aksara Internasional 2026 bertema “Literasi untuk Sesama, Semesta, dan Sejahtera”, Selasa (8/9/2026).

Menurut dia, literasi tak boleh lagi dimaknai sebatas kemampuan membaca teks. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk “membaca dunia”—memahami persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan, lalu menggunakan pengetahuan tersebut untuk mendorong perubahan.

Tuntutan itu semakin besar di tengah perubahan teknologi dan sosial yang berlangsung cepat. Masyarakat menghadapi banjir informasi, disrupsi digital, kecerdasan artifisial, serta ancaman krisis lingkungan.

Karena itu, literasi harus mencakup kemampuan menilai informasi secara kritis, merefleksikan konten yang dikonsumsi, memverifikasi informasi, dan terus belajar sepanjang hayat.

“Tidak sekadar menerima informasi, tetapi menelaah, mempertanyakan, dan memverifikasi,” ujarnya.

Tantangan literasi, kata Abdul Mu’ti, bukan hanya soal menghadapi teknologi baru. Di tingkat global, kesenjangan literasi dasar masih menjadi persoalan besar.

Mengutip data UNESCO, sekitar 739 juta pemuda dan orang dewasa di dunia belum memiliki keterampilan literasi dasar. Sementara itu, empat dari 10 siswa secara global belum mencapai tingkat kemahiran minimum membaca pada akhir pendidikan dasar.

Abdul Mu’ti mengingatkan angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat jutaan orang yang belum sepenuhnya memperoleh hak dasar untuk belajar, memahami lingkungan, dan mengembangkan potensi diri.

Peringatan Hari Aksara Internasional 2026 sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan gerakan literasi selama enam dekade. Tahun ini menandai 60 tahun sejak Hari Aksara Internasional pertama kali diperingati pada 1966.

Menurut Abdul Mu’ti, momentum tersebut perlu digunakan untuk melihat capaian literasi sekaligus merumuskan agenda baru yang relevan dengan era digital dan kecerdasan artifisial.

Tema “Literasi untuk Sesama, Semesta, dan Sejahtera” menjadi kerangka yang ditawarkan untuk memperluas gerakan literasi di Indonesia. Abdul Mu’ti menyebutnya sebagai konsep 3S yang sederhana, mudah diingat, sekaligus kontekstual.

Sesama menekankan pentingnya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari kesempatan belajar. Pendidikan inklusif, literasi kritis, dan dialog antargenerasi menjadi bagian dari upaya tersebut.

Semesta mengarahkan literasi untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan. Literasi iklim, konservasi, dan praktik hidup berkelanjutan perlu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Adapun Sejahtera berkaitan dengan kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup. Literasi finansial, kewirausahaan, kecakapan hidup, dan keterampilan digital menjadi bagian penting agar masyarakat mampu bekerja, berkarya, dan hidup lebih baik.

“Tema 3S ini menjadi rumah gerakan yang ringkas, mudah diingat, dan kontekstual bagi satuan pendidikan, komunitas, dan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti menegaskan pembangunan masyarakat yang literat tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Gerakan literasi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Satuan pendidikan, keluarga, pemerintah daerah, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), taman bacaan masyarakat, forum pendidikan nonformal dan informal (PNFI), komunitas literasi, organisasi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media, hingga pegiat pendidikan dinilai memiliki peran penting.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para pegiat literasi yang terus membuka ruang belajar di berbagai daerah, termasuk di wilayah dengan keterbatasan fasilitas.

“Kalian adalah garda terdepan yang menghidupkan literasi di tengah masyarakat, di pelosok desa, di ruang belajar sederhana, dan di tengah segala keterbatasan yang ada,” tuturnya.

Peringatan Hari Aksara Internasional 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni. Momentum tersebut didorong menjadi gerakan nyata melalui berbagai kegiatan literasi di daerah dan komunitas.

Abdul Mu’ti menilai kegiatan literasi tidak harus berskala besar. Yang lebih penting, kegiatan tersebut dekat dengan persoalan warga dan menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna.

Dengan melibatkan warga belajar, keluarga, dan komunitas, literasi diharapkan tidak berhenti sebagai program pemerintah, tetapi berkembang menjadi kebiasaan sekaligus gerakan sosial.

Monitorday.com– Perdagangan komoditas berjangka menjadi salah satu instrumen yang berkembang dalam sistem keuangan modern, tetapi mekanismenya menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan syariah, termasuk kejelasan objek, akad, harga, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Karena itu, hukum komoditas berjangka perlu dilihat berdasarkan struktur dan mekanisme transaksi yang digunakan.

Dasar umum dalam muamalah terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Qur’an juga memberikan prinsip penting mengenai transaksi tidak tunai dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan agar transaksi utang piutang untuk jangka waktu tertentu dicatat dengan jelas. Kedua ayat tersebut menjadi landasan bahwa perdagangan pada dasarnya diperbolehkan, tetapi mekanisme dan akadnya harus memenuhi ketentuan syariah.

Dalil lain yang relevan adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan HR Muslim, “Barang siapa membeli makanan, janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya.” Hadis tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan kepemilikan dan qabdh (penguasaan) barang sebelum barang dijual kembali. Dalam konteks komoditas berjangka, persoalan apakah komoditas benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh pihak yang menjual menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Masalah muncul apabila kontrak berjangka hanya menjadi sarana spekulasi atas perubahan harga tanpa adanya transaksi komoditas yang memenuhi ketentuan syariah. Jika transaksi mengandung gharar (ketidakjelasan yang terlarang), maisir (spekulasi/perjudian), atau riba, maka terdapat persoalan syariah yang serius. Allah SWT melarang maisir dalam QS Al-Ma’idah ayat 90, sementara Rasulullah SAW melarang transaksi yang mengandung gharar sebagaimana diriwayatkan oleh HR Muslim.

Namun, konsep perdagangan berjangka tidak serta-merta identik dengan perjudian. Dalam fikih muamalah terdapat akad-akad yang memungkinkan transaksi dengan penyerahan barang pada waktu kemudian, dengan persyaratan tertentu. Salah satunya adalah akad salam, yaitu pembayaran dilakukan di muka sedangkan barang diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang jelas. Rasulullah SAW membolehkan akad salam dengan ketentuan ukuran, timbangan, dan waktu penyerahan harus diketahui, sebagaimana hadis riwayat HR Bukhari dan Muslim.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara komoditas berjangka yang memiliki struktur akad syariah dan kontrak futures konvensional yang mekanismenya tidak memenuhi ketentuan syariah. Dalam praktik pasar modern, aspek seperti margin, leverage, penyelesaian secara tunai (cash settlement), kepemilikan aset, serta mekanisme short selling dapat memengaruhi penilaian hukumnya.

Di Indonesia, perdagangan komoditas berjangka berada dalam kerangka regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sementara dari perspektif syariah, penilaian tidak cukup hanya melihat nama instrumennya, tetapi harus memeriksa akad, objek transaksi, mekanisme pembayaran, penyerahan, serta risiko yang ditanggung para pihak. Dengan pendekatan tersebut, transaksi yang memenuhi prinsip jual beli syariah dapat dibedakan dari transaksi yang dominan mengandung spekulasi.

Karena itu, umat Islam yang ingin bertransaksi komoditas berjangka perlu memahami akad dan mekanisme produknya secara rinci, bukan hanya melihat label “komoditas” atau “syariah”. Menurut DSN-MUI, prinsip dasar muamalah adalah kebolehan transaksi selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan selama unsur-unsur yang dilarang syariah dapat dihindari. Dengan demikian, hukum komoditas berjangka bersifat kasuistis, bergantung pada bentuk akad dan praktik transaksinya.

Catatan: Pembahasan ini merupakan perspektif umum fikih muamalah, bukan fatwa untuk kontrak tertentu. Untuk menentukan status syariah suatu produk futures secara spesifik, kontrak dan mekanisme produknya perlu diperiksa berdasarkan fatwa DSN-MUI serta ketentuan regulator yang berlaku.

Monitorday.com– Data terbaru Pew Research Center menunjukkan bahwa Muslim merupakan sekitar 6% penduduk Eropa pada 2020, dengan jumlah sekitar 46 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 16% dibandingkan 2010. Namun, gambaran demografi keagamaan Eropa perlu ditempatkan secara lebih tepat: Muslim merupakan kelompok agama terbesar kedua setelah Kristen, tetapi kelompok religiously unaffiliated atau tidak beragama juga jauh lebih besar, sekitar 25% populasi Eropa.

Perubahan paling besar selama 2010–2020 justru terjadi pada kelompok Kristen dan masyarakat yang tidak berafiliasi dengan agama. Jumlah Kristen turun 9% menjadi sekitar 505 juta, sedangkan kelompok tidak beragama meningkat 37% menjadi sekitar 190 juta. Proporsi Kristen turun menjadi 67%, sementara kelompok tidak beragama meningkat menjadi 25%. Pew mencatat perubahan tersebut terutama berkaitan dengan proses religious switching, ketika orang yang dibesarkan sebagai Kristen kemudian mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama.

Dari sisi demografi, Muslim merupakan kelompok agama dengan median usia paling muda di Eropa, yakni sekitar 34 tahun. Sebagai perbandingan, median usia Kristen sekitar 45 tahun dan Yahudi sekitar 53 tahun. Struktur usia yang lebih muda menjadi salah satu faktor yang membuat populasi Muslim memiliki potensi pertumbuhan lebih besar dibandingkan sejumlah kelompok agama yang lebih tua.

Migrasi juga menjadi faktor penting. Pew memperkirakan bahwa dari peningkatan sekitar 6,2 juta jumlah Muslim di Eropa antara 2010 dan 2020, sekitar 3,5 juta merupakan Muslim yang lahir di luar Eropa. Hampir 1 juta di antaranya berasal dari Suriah. Pertumbuhan karena migrasi terutama terlihat di negara seperti Swedia, Austria dan Jerman yang menerima banyak pengungsi Suriah.

Angka 46 juta Muslim tersebut juga perlu dipahami sebagai estimasi untuk tahun 2020, bukan angka aktual 2026. Studi Pew yang diterbitkan pada 2025 menggunakan data sensus dan survei hingga 2020; Pew tidak menyajikan angka resmi 2026 yang dapat langsung menggantikan estimasi tersebut. Karena itu, klaim bahwa jumlah Muslim Eropa pada 2026 sudah mencapai 46–50 juta sebaiknya disebut sebagai perkiraan, bukan angka resmi terbaru Pew.

Sementara itu, proyeksi Pew yang sering dikutip mengenai 2050 masih menggunakan skenario yang dibuat berdasarkan kondisi 2016. Dalam skenario tanpa migrasi, proporsi Muslim diproyeksikan mencapai 7,4%; dalam skenario migrasi menengah menjadi 11,2%; dan dalam skenario migrasi tinggi mencapai 14%. Pew menekankan bahwa ketiga angka tersebut merupakan skenario, bukan prediksi pasti, karena kebijakan migrasi, kondisi ekonomi, dan arus pengungsi sangat sulit dipastikan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, transformasi demografi keagamaan Eropa bukan semata-mata cerita tentang pertumbuhan Islam. Fenomena yang lebih besar adalah kombinasi pertumbuhan Muslim, penurunan proporsi Kristen, dan meningkatnya kelompok tidak beragama. Perubahan tersebut akan memengaruhi kebijakan pendidikan, migrasi, integrasi sosial, kebebasan beragama, serta hubungan antar-komunitas di Eropa dalam beberapa dekade mendatang.

Monitorday.com – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran tidak hanya menghadirkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh satuan pendidikan di berbagai daerah. Ruang belajar yang lebih nyaman, fasilitas yang semakin layak, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi bagian dari perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pada 2025 program revitalisasi telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan. Pada tahun yang sama, pemerintah juga mendistribusikan Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari percepatan digitalisasi pembelajaran.

“Alhamdulillah tahun 2025 revitalisasi 16.167 satuan pendidikan berjalan dengan lancar, demikian pula distribusi IFP ke sekolah-sekolah. Budaya sekolah yang aman dan nyaman merupakan kebijakan Kemendikdasmen dalam rangka menumbuhkan iklim belajar yang humanis, inklusif, dan partisipatif. Dan program revitalisasi juga merupakan bagian dari fasilitas yang tidak terpisahkan dengan gerakan yang dicanangkan Bapak Presiden yaitu membangun budaya ‘ASRI’ (Aman, Sehat, Resik, dan Indah),” ujar Mendikdasmen.

Dampak program juga dirasakan di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Deivy Regar, mengatakan revitalisasi menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sementara digitalisasi membuka akses dan pengalaman pembelajaran baru bagi peserta didik di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Menurutnya, keberlanjutan digitalisasi perlu diiringi peningkatan kapasitas guru agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Program revitalisasi pendidikan ini sangat bermanfaat dan sangat terasa sekali untuk satuan pendidikan yang ada di kabupaten kami, program ini menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman untuk guru maupun peserta didik di sekolah kami, digitalisasi juga itu membawa dampak yang sangat baik, membawa suasana yang baru untuk anak-anak kami khususnya kami di daerah 3T. Dengan adanya bantuan digitalisasi ini membuat peserta didik kami lebih belajar dan membuka akses serta suasana baru dengan yang selama ini pembelajarannya bersifat konvensional, sekarang dengan adanya digitalisasi anak-anak kami bisa lebih mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi,” ujar Deivy.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan program revitalisasi dan digitalisasi menjadi harapan baru untuk meningkatkan pemerataan kualitas pembelajaran. “Program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan ini adalah harapan baru bagi kita, khususnya anak-anak pedalaman di Kalimantan Tengah. Di mana dengan adanya program revitalisasi dan digitalisasi itu bisa menyamaratakan kualitas pembelajaran antara yang di kota, pedesaan, maupun pedalaman,” ujar Reza.

Salah satu praktik yang dikembangkan adalah Kelas Digital Huma Betang untuk mengatasi keterbatasan guru melalui pembelajaran hibrida. Didukung konektivitas internet dan perangkat Starlink yang diberikan pemerintah provinsi, guru dapat mengajar peserta didik dari lokasi berbeda, termasuk untuk mata pelajaran yang sebelumnya kekurangan tenaga pengajar.

Di Provinsi Banten, perubahan program revitalisasi terlihat dari kondisi fisik sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan atau belum memiliki ruang kelas yang memadai. Setelah mendapatkan revitalisasi, peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang lebih nyaman dan kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Jamaluddin, mengatakan revitalisasi memberikan perubahan nyata bagi sejumlah sekolah di wilayahnya. Pemanfaatan IFP turut mendukung pembelajaran interaktif di sekolah-sekolah Banten, termasuk menghubungkan guru dengan peserta didik yang belajar dari rumah.

“Provinsi Banten Alhamdulillah di tahun kemarin mendapatkan 110 sekolah penerima manfaat revitalisasi. Saya cukup bangga melihat sekolah-sekolah yang tadinya di daerah selatan seperti Lebak, Pandeglang, termasuk di kota juga, sekolah yang rusak, tidak punya RKB (Ruang Kelas Baru), sekarang anak-anak kita sekolah dengan nyaman dan kondusif. Pak Gubernur sangat mendukung terkait dengan program revitalisasi ini, bahkan didukung juga dengan kegiatan dari APBD Provinsi Banten,” ujar Jamaluddin.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya, Papua, Ertinus, mengatakan revitalisasi menjadi harapan bagi sekolah-sekolah di wilayahnya, terutama setelah daerah tersebut menghadapi konflik berkepanjangan. Menurut Ertinus, pengembangan digitalisasi di Intan Jaya masih menghadapi tantangan jaringan internet dan ketersediaan listrik. Karena itu, dukungan terhadap digitalisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan agar teknologi yang diberikan dapat benar-benar digunakan oleh satuan pendidikan.

Monitorday.com –  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp49,80 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Usulan pagu tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dengan agenda Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menkeu Purbaya menjelaskan, pagu anggaran Kementerian Keuangan TA 2027 dirancang berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas kementerian dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan negara sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.  “Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2027 diusulkan sebesar Rp49,801 triliun,” ujar Menkeu Purbaya.

Berdasarkan fungsi, alokasi anggaran tersebut terdiri atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,504 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp300,44 miliar, serta fungsi pendidikan sebesar Rp3,996 triliun.

Alokasi terbesar pada fungsi pelayanan umum mencerminkan peran Kementerian Keuangan dalam memastikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, alokasi pada fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan perekonomian nasional. Adapun fungsi pendidikan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Keuangan di bidang pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Menurut Menkeu, penyusunan pagu anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kapasitas Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi strategisnya, terutama dalam menjaga kesehatan dan stabilitas fiskal di tengah dinamika perekonomian. “Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Kementerian Keuangan selanjutnya akan terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran agar setiap alokasi belanja memberikan manfaat optimal bagi perekonomian dan masyarakat. Pengelolaan anggaran juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Dalam rapat kerja tersebut, Kementerian Keuangan memohon persetujuan Komisi XI DPR RI terhadap usulan Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000, yang terdiri atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp45.504.233.048.000, fungsi ekonomi sebesar Rp300.440.932.000, dan fungsi pendidikan sebesar Rp3.996.451.004.000.

Pembahasan dan persetujuan anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan pada 2027 berjalan optimal dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas perhatian, dukungan, dan kerja sama dalam proses pembahasan RKA Kementerian Keuangan TA 2027.