Monitorday.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menginstruksikan seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghentian tersebut merupakan langkah administratif setelah masa pendataan berakhir sekaligus untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan di lapangan.

Instruksi itu tertuang dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026 yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, dan ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan penerbitan surat tersebut. Ia menjelaskan, penghentian kegiatan pengumpulan data dilakukan karena batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya telah berakhir.

“Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya,” ujar Anang kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Meski demikian, Anang menegaskan penghentian pendataan tidak berarti menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Seluruh data dan informasi yang telah dihimpun dari berbagai daerah akan tetap dipelajari dan didalami sebagai bagian dari proses pembuktian perkara.

“Data-data yang sudah terkumpul yang terkait dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung,” kata Anang.

Dengan berakhirnya tahap pengumpulan data, fokus penyidik kini beralih pada analisis dan pendalaman terhadap dokumen, keterangan, serta barang bukti yang telah diperoleh selama proses investigasi.

Penghentian pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026. Dalam surat sebelumnya, Kejagung meminta seluruh Kejati melakukan inventarisasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat maupun pemberitaan terkait pelaksanaan program di sejumlah daerah.

Setelah masa inventarisasi dinyatakan selesai, Kejagung memutuskan menghentikan kegiatan pengumpulan data di lapangan guna menghindari kesalahpahaman serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.

Kejagung menegaskan bahwa penghentian tersebut hanya berlaku pada proses inventarisasi di daerah. Sementara itu, penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Seluruh dokumen, keterangan, dan informasi yang telah dikumpulkan akan menjadi bagian dari alat bukti yang dianalisis penyidik dalam mengusut dugaan penyimpangan pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, penghentian pendataan merupakan bagian dari tahapan penyidikan dan bukan penghentian penanganan perkara.

Monitorday.com– Dewan Perwakilan Rakyat mengintensifkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. RUU tersebut dipastikan masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 pada nomor urut enam sebagai usul inisiatif DPR dan disiapkan oleh Komisi III.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Martin Manurung membantah kabar yang menyebut RUU Perampasan Aset telah dikeluarkan dari daftar prioritas. Menurutnya, tidak pernah ada keputusan rapat paripurna yang mencoret rancangan regulasi tersebut dari Prolegnas Prioritas 2026.

Proses penyusunan kini dilakukan melalui sejumlah rapat dan forum dengar pendapat dengan menghadirkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat sipil, praktisi hukum, mahasiswa, serta organisasi advokat. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum baru yang dirancang dari awal, bukan sekadar revisi undang-undang yang telah berlaku.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pembahasan harus dilakukan secara hati-hati agar semangat mengembalikan aset hasil kejahatan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. DPR ingin memastikan regulasi tersebut tidak berubah menjadi alat politik maupun sarana bagi oknum aparat penegak hukum untuk menekan pihak tertentu.

Salah satu isu penting yang dibahas adalah mekanisme perampasan aset tanpa menunggu pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan tindakan hukum terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana, tetapi pengaturannya harus tetap memperhatikan status kepemilikan dan hak pihak ketiga yang sah.

Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menilai perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. Seseorang yang menguasai suatu benda belum tentu menjadi pemilik sah sehingga pembuktian kepemilikan harus dirumuskan dengan cermat untuk mencegah aset masyarakat yang tidak berkaitan dengan kejahatan ikut dirampas.

Selain korupsi, muncul usulan agar RUU Perampasan Aset dapat menjangkau kejahatan bermotif ekonomi lain, termasuk judi daring. Usulan itu didasari kesulitan penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku dan mengejar aliran dana hasil kejahatan yang menggunakan identitas anonim atau disimpan di luar negeri.

RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat pemulihan kerugian negara dan mengembalikan hasil kejahatan kepada masyarakat. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kejelasan mekanisme, pembagian kewenangan antarlembaga penegak hukum, perlindungan hak kepemilikan, serta sistem pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Monitorday.com– Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi tersebut disampaikan setelah batas waktu pendataan yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan telah berakhir.

Penghentian pengumpulan data dilakukan untuk mencegah munculnya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kejaksaan di daerah. Kejagung ingin memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap program prioritas pemerintah tersebut tetap berjalan secara profesional, terukur, dan tidak mengganggu pelaksanaan program MBG di lapangan.

Dengan adanya instruksi tersebut, Kejati tidak lagi diperkenankan melakukan permintaan data, klarifikasi, maupun pengumpulan keterangan baru kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Seluruh jajaran kejaksaan daerah diminta mematuhi batas waktu dan mekanisme penanganan perkara yang telah ditetapkan.

Meski kegiatan pendataan dihentikan, Kejagung memastikan seluruh data dan keterangan yang sebelumnya telah dikumpulkan tidak diabaikan. Informasi tersebut tetap akan dipelajari dan didalami untuk mendukung proses penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG.

Pendalaman data diarahkan untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga penggunaan anggaran program. Namun, Kejagung belum memerinci pihak-pihak yang telah diperiksa maupun nilai potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.

Kebijakan penghentian pengumpulan data juga menjadi langkah untuk memisahkan secara jelas kegiatan pengawasan dengan proses penyidikan. Pengumpulan bukti lanjutan akan dilakukan melalui prosedur hukum resmi berdasarkan kebutuhan penyidik, bukan melalui kegiatan pendataan secara luas di masing-masing daerah.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Karena melibatkan anggaran besar serta rantai distribusi yang luas, tata kelola program tersebut membutuhkan pengawasan ketat agar tepat sasaran dan terhindar dari praktik korupsi.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan. Kebijakan ini diterapkan untuk mendorong terciptanya budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa aturan tersebut tidak melarang siswa membawa atau menggunakan gawai. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memastikan teknologi digital dimanfaatkan secara bijak dan mendukung proses pembelajaran.

“Pembatasan itu bukan pelarangan, tetapi bagaimana mereka menggunakan teknologi digital, khususnya gawai, dengan bijak, arif, dan untuk kepentingan edukatif,” ujar Abdul Mu’ti di Malang, Jawa Timur, Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, pembatasan penggunaan gawai di sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, meningkatkan konsentrasi peserta didik, memperkuat interaksi sosial antarsiswa, serta mendukung Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya melindungi anak dari dampak negatif penggunaan gawai secara berlebihan.

Kemendikdasmen menyebutkan bahwa pembatasan berlaku selama kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan. Langkah tersebut merupakan bagian dari perlindungan anak terhadap berbagai risiko di ruang digital, seperti adiksi internet, paparan konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan siber, hingga gangguan kesehatan fisik dan mental.

Abdul Mu’ti mengungkapkan, kebijakan tersebut didasarkan pada tingginya intensitas penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 7 jam 32 menit setiap hari untuk mengakses internet.

“Kalau mereka tidak menggunakan teknologi itu untuk hal yang positif, maka akan ada banyak masalah yang menyangkut kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Karena itu, kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan para penyedia layanan digital sangat kami harapkan,” katanya.

Melalui surat edaran tersebut, setiap kepala satuan pendidikan diminta menyesuaikan tata tertib sekolah dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Pemanfaatan teknologi digital tetap diperbolehkan untuk mendukung pembelajaran, namun harus disertai aturan yang jelas dan terukur.

Selain itu, guru dan tenaga kependidikan diharapkan menjadi teladan dalam penggunaan teknologi digital secara bijaksana selama berada di lingkungan sekolah.

Kemendikdasmen juga mengajak orang tua berperan aktif membangun kebiasaan digital yang sehat di rumah melalui penerapan prinsip 3S, yakni screen time (mengatur durasi penggunaan layar), screen zone (menentukan area penggunaan gawai), dan screen break (memberikan jeda penggunaan layar) yang disesuaikan dengan usia serta kebutuhan anak.

Pemerintah berharap sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan penyedia layanan digital dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang aman, nyaman, sekaligus membentuk generasi yang cakap dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital.

Monitorday.com– Organisasi Kerja Sama Islam atau OIC dan Liga Muslim Dunia memperkuat koordinasi untuk membantu rakyat Afghanistan menghadapi persoalan kemanusiaan dan pembangunan. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Pertemuan itu mempertemukan Asisten Sekretaris Jenderal OIC, Duta Besar Dr. Tarig Ali Bakheet, dengan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa. Keduanya membicarakan peluang kerja sama dan koordinasi dalam berbagai isu yang menjadi kepentingan dunia Islam.

OIC dan Liga Muslim Dunia sepakat meluncurkan sejumlah program bilateral untuk melayani kepentingan umat Islam sekaligus memperluas bidang kerja sama kedua organisasi. Rencana tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi pada sektor kemanusiaan, sosial, pendidikan, dan pembangunan.

Situasi Afghanistan menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut. Kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan terbaru di negara itu dan mencari cara untuk mendukung masyarakat Afghanistan dalam mengatasi tantangan kemanusiaan serta pembangunan yang masih berlangsung.

OIC dan Liga Muslim Dunia menekankan bahwa bantuan bagi Afghanistan membutuhkan kerja sama yang lebih kuat antara negara-negara Islam dan masyarakat internasional. Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan darurat, tetapi juga upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan membangun ketahanan jangka panjang.

Kedua organisasi juga menyerukan agar program bantuan dan kegiatan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan terus dilanjutkan. Koordinasi dinilai penting agar bantuan dapat diberikan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Dalam pertemuan itu, OIC turut mengapresiasi peran Liga Muslim Dunia dalam menyebarkan nilai moderasi, keseimbangan, dan toleransi. Liga Muslim Dunia dinilai memiliki kontribusi penting dalam memperkuat solidaritas umat serta menangani berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan di negara-negara Muslim.

Pertemuan di Islamabad tersebut menunjukkan bahwa isu Afghanistan tetap menjadi perhatian penting dunia Islam. Kerja sama OIC dan Liga Muslim Dunia diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret yang membantu rakyat Afghanistan memperoleh bantuan kemanusiaan dan peluang pembangunan yang lebih baik.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026 sebagai penanda dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Melalui MPLS Ramah, Kemendikdasmen memastikan setiap murid memulai perjalanan belajar di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari praktik perpeloncoan maupun senioritas.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa MPLS merupakan tahapan penting yang menjadi awal perjalanan belajar murid di setiap jenjang pendidikan.
 
“Kami mengajak anak-anakku sekalian untuk menjadikan momentum MPLS sebagai langkah awal menatap masa depan yang gemilang dan mencapai cita-cita yang mulia dalam kehidupan kalian,” ujar Mendikdasmen saat menjadi pembina upacara di SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (13/7).
 
Ia menegaskan bahwa Kemendikdasmen terus berkomitmen membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman, sekaligus menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi seluruh warga sekolah. Setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, kemampuan intelektual, maupun kondisi fisik, berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

Mendikdasmen kembali mengingatkan bahwa pelaksanaan MPLS tidak boleh diwarnai praktik perpeloncoan maupun senioritas. Sebaliknya, MPLS Ramah menjadi momentum untuk membangun budaya saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi di lingkungan sekolah.
 
“MPLS Ramah juga menjadi momentum untuk menemukan, menggali, dan mengembangkan bakat anak-anak Indonesia. Pada dasarnya setiap anak Indonesia adalah anak yang hebat dengan potensi dan bakat yang mereka miliki,” tuturnya.
 
Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang terus mendampingi murid dengan penuh ketulusan, serta kepada orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah. “Kepada anak-anak sekalian, selamat memasuki jenjang pendidikan yang baru. Jadikan MPLS ini sebagai awal semangat baru untuk meraih cita-cita yang kalian impikan,” pesannya.
 
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menambahkan bahwa MPLS harus menjadi ruang yang menguatkan proses adaptasi murid baru melalui pendampingan guru yang ramah serta kakak kelas yang bersahabat.
 
Untuk mendukung pelaksanaan MPLS Ramah, Kemendikdasmen telah menerbitkan Buku Rujukan MPLS Ramah 2026 yang memuat berbagai contoh kegiatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kegiatan tersebut antara lain Salam Sapa Murid Baru, Upacara Bendera, Pagi Ceria, pengenalan Delapan Dimensi Profil Lulusan, Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Selain itu, MPLS juga diisi dengan berbagai materi penguatan yang mencakup pencegahan penyalahgunaan narkoba, bahaya judi, serta budaya disiplin, tanggung jawab, dan pembelajaran yang menyenangkan.
 
“Mari bersama-sama kita kawal pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, dan rasa cinta kepada murid. Saya mengajak orang tua, sekolah, dan seluruh panitia MPLS menjadikan hari pertama sekolah sebagai hari yang penuh senyum,” ucap Dirjen Tatang.
 
Semangat MPLS terlihat di SMK Negeri 2 Singosari. Salah seorang panitia MPLS Ramah, Putri Kayla Azzahra, murid kelas XI Program Keahlian Animasi, mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekan OSIS telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut sekitar 600 murid baru.
 
Kayla menuturkan bahwa sejak pra-MPLS para murid baru telah diajak berkeliling mengenal lingkungan sekolah. Selama pelaksanaan MPLS, mereka akan mengikuti berbagai materi, seperti pengenalan budaya sekolah, bahaya NAPZA, serta budaya ASRI. Kegiatan akan ditutup dengan pentas seni dan perlombaan sebagai ruang untuk mempererat kebersamaan.
 
“Untuk adik-adik, terus semangat dan jangan takut untuk mencoba, karena kami di sini bersama-sama untuk membuat inovasi baru dan meraih prestasi,” ujar Kayla.

Monitorday.com – Teror ancaman bom menggegerkan SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Senin (13/7), bertepatan dengan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyusul laporan tersebut, aparat kepolisian langsung mengevakuasi seluruh siswa dan guru, sementara Tim Gegana bersama Densus 88 melakukan penyisiran di lingkungan sekolah.

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, mengatakan ancaman bom diterima melalui pesan WhatsApp yang dikirim kepada seorang guru kelas satu dan petugas tata usaha (TU) saat upacara MPLS sedang berlangsung.

“Laporannya sekitar pukul 07.30 WIB. Saat itu semua masih mengikuti upacara sehingga pesan baru dibaca setelah kegiatan selesai. Begitu mengetahui isi pesan, pihak sekolah langsung melapor dan kami bersama camat serta lurah segera menuju lokasi,” ujar Nurma.

Sebagai langkah antisipasi, seluruh siswa dan tenaga pendidik dievakuasi ke luar area sekolah guna menghindari risiko yang tidak diinginkan.

“Anak-anak sudah dievakuasi. Kami arahkan keluar sekolah terlebih dahulu,” katanya.

Polisi kemudian menerjunkan Tim Gegana dan Densus 88 untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh area sekolah. Hingga proses penyisiran berlangsung, petugas belum menemukan adanya bahan peledak.

“Sudah dicek oleh Gegana dan Densus 88. Hasil sementara nihil, tetapi penyisiran masih terus dilakukan untuk memastikan kondisi benar-benar aman,” tutur Nurma.

Hingga kini, kepolisian masih mendalami sumber dan motif pengirim pesan ancaman tersebut. Sementara itu, aktivitas di lingkungan sekolah untuk sementara dihentikan hingga proses sterilisasi dinyatakan selesai.

HEBAT betul anak ini. Namanya Alex Warren. Usianya baru 25 tahun. Tapi jalan hidupnya panjang bukan main. Berliku. Curam. Berbatu. Kalau film Hollywood punya naskah cerita “zero to hero”, Alex adalah pemeran nyata yang melampaui skenario fiksi mana pun.

Bayangkan. Di usia remaja, ketika anak-anak lain sibuk memikirkan kuliah atau pacaran, Alex harus tidur kedinginan. Di mana? Di dalam mobil temannya. Berganti-ganti. Statusnya jelas: gelandangan. Tunawisma.

Untuk urusan perut, ceritanya lebih miris lagi. Dia pernah bekerja menjadi pencuci piring di sebuah restoran di California. Saat rasa lapar tak tertahankan mendera batinnya, Alex terpaksa memakan sisa-sisa makanan yang ditinggalkan pelanggan di atas meja. Perih.

Tapi lihatlah dia sekarang. Pertengahan tahun ini, nama Alex Warren bertengger gagah di panggung industri musik dunia. Lagu baladanya yang berjudul “Ordinary” meledak dahsyat. Lebih dari 2 miliar kali lagu itu diputar di platform digital. Royaltinya? Ditaksir menembus angka jutaan dolar. Puncaknya, namanya resmi masuk dalam daftar nominasi Best New Artist di ajang paling bergengsi sejagat: Grammy Awards. 

Dunia pun terperangah. Kok bisa? Bagaimana seorang anak yang hancur pilar keluarganya bisa melesat menjadi rising star global nomor satu?

Banyak orang mengira ini murni karena faktor keberuntungan algoritma internet. Maklum, Alex sempat mendirikan Hype House—kerajaan kreator konten TikTok yang sangat fenomenal di Los Angeles. Tapi asumsi itu dangkal. Keberuntungan tidak bertahan lama jika tidak ditopang oleh mental baja.

Setelah ditelusuri mendalam, rahasia kesuksesan Alex Warren sejatinya tersimpan rapat di masa kecilnya. Di sana ada dua jangkar kehidupan: warisan sang ayah, dan pilihan berani untuk tidak ikut hancur bersama sang ibu.

Jangkar pertama adalah didikan singkat sang ayah. Alex kehilangan sosok pelindung ini saat usianya baru 9 tahun. Ayahnya wafat akibat kanker ginjal yang ganas. Namun, dalam waktu yang sangat sempit itu, sang ayah bertindak jenius. Tahu umurnya tidak lama lagi, sang ayah menghabiskan sisa waktunya untuk merekam setiap momen kebersamaan mereka lewat kamera video genggam. Sang ayah juga membelikan Alex sebuah gitar Fender pertama.

Didikan singkat 9 tahun itulah yang membekali Alex dengan sensitivitas seni. Kamera tua peninggalan sang ayah itulah satu-satunya harta yang dibawa Alex saat diusir dari rumah. Kamera itulah modalnya merekam video, belajar mengedit, hingga akhirnya ia mahir mengolah konten digital yang memikat jutaan mata penonton internet.

Jangkar kedua adalah keputusan untuk tangguh (resilience). Ini yang paling berat. Sepeninggal sang ayah, kehidupan rumah tangga Alex berubah menjadi neraka jahanam. Ibunya depresi berat. Sang ibu melarikan diri ke dalam botol-botol alkohol. Saban hari mabuk. Kekerasan verbal dan fisik menjadi menu harian Alex, hingga puncaknya pada usia 17 tahun, sang ibu mengusirnya ke jalanan.

Di sinilah letak plot twist watak seorang Alex Warren. Biasanya, anak yang tumbuh di lingkungan sekacau itu akan ikut hancur. Ikut frustrasi. Ikut menjadi pecandu narkoba atau alkohol sebagai bentuk pelarian. Tapi Alex tidak mau. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana alkohol telah merenggut kebahagiaan ibunya, merusak otaknya, dan mencerai-beraikan keluarganya.

Alex mengambil sumpah batin: “Aku tidak boleh menjadi seperti ibu.” Sumpah itu dipegangnya teguh. Selama bertahun-tahun hidup luntang-lantung di jalanan, menyelinap ke kamar mandi tempat kebugaran umum (gym) hanya untuk menumpang mandi agar terlihat rapi saat membuat konten, Alex tidak pernah menyentuh setetes pun alkohol atau zat terlarang.

Pikiran yang bersih melahirkan fokus yang tajam. Fokus itulah yang ia tumpahkan ke dalam lirik-lirik lagu baladanya. Musik Alex disukai dunia justru karena kejujurannya yang brutal. Dia tidak menjual kemewahan semu. Dia bernyanyi tentang rasa kehilangan ayah, trauma masa kecil, dan perjuangan batin yang jujur. Jutaan anak muda dunia merasa didengarkan lewat suaranya.

Kisah Alex Warren mengajarkan kita satu hal penting: latar belakang keluarga yang rusak bisa saja merenggut masa kecil seseorang, tetapi mereka tidak berhak menentukan masa depan kita. Di tangan orang yang memiliki resiliensi tinggi, luka masa lalu tidak melahirkan dendam, melainkan mahakarya yang mengguncang dunia.

Monitorday.com — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan menyediakan layanan kredit mikro dan supermikro dengan bunga sebesar 8 persen per tahun. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil di tingkat desa.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026. Salah satu fasilitas pembiayaan yang disebut adalah kredit tanpa agunan melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau Mekaar.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bunga pembiayaan tersebut diturunkan dari 22 persen menjadi 8 persen per tahun. Penurunan bunga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha ultramikro yang selama ini menghadapi biaya pembiayaan relatif tinggi.

“Yang tadinya bunganya 22 persen, saya turunkan jadi 8 persen. Dibandingkan dengan 22 persen, lumayan 8 persen,” kata Prabowo.

Kebijakan itu melanjutkan arahan Prabowo pada Mei 2026 agar suku bunga PNM Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen. Saat itu, Presiden menyoroti ketimpangan akses pembiayaan karena masyarakat kecil justru memperoleh pinjaman dengan bunga lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha besar.

Bukan Sekadar Koperasi Simpan Pinjam

Prabowo menegaskan KDKMP tidak hanya akan menjadi koperasi simpan pinjam yang bergantung pada simpanan anggotanya. Koperasi tersebut akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi.

Dalam satu kawasan, KDKMP dirancang memiliki gerai sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, pusat logistik, gudang penyimpanan, dan fasilitas pendingin atau cold storage. Infrastruktur tersebut diharapkan membantu menjaga kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan masyarakat.

KDKMP juga akan menjadi salah satu jalur utama penyaluran barang bersubsidi pemerintah. Melalui koperasi, pemerintah berharap distribusi pupuk, kebutuhan pokok, obat-obatan, dan komoditas bersubsidi lainnya dapat diterima masyarakat yang berhak secara lebih tepat sasaran.

Pemerintah sebelumnya meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut dirancang untuk memotong rantai distribusi yang panjang, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak dan rentenir, serta memperkuat posisi ekonomi petani, nelayan, dan pelaku usaha desa.

Dengan bunga kredit yang lebih rendah dan dukungan fasilitas ekonomi terintegrasi, KDKMP diharapkan menjadi penggerak baru ekonomi kerakyatan sekaligus membuka akses modal yang lebih terjangkau bagi usaha mikro di seluruh Indonesia.

Monitorday.com– Pemerintah bersama DPR tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII. Proyek tersebut disiapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama aktivitas keuangan dan investasi global.

Pusat finansial tersebut diperkirakan mampu menarik investasi senilai Rp300 triliun hingga Rp500 triliun. Investasi berpotensi masuk melalui pembukaan kantor cabang bank asing, pendirian perusahaan baru, serta pengembangan berbagai layanan keuangan berorientasi internasional. Namun, pemerintah hingga kini belum menetapkan lokasi pembangunan kawasan tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembentukan PFII diarahkan untuk menarik modal asing sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik. Indonesia ingin memiliki kawasan keuangan berstandar global tanpa menghilangkan kedaulatan hukum nasional.

Dalam rancangan yang sedang dibahas, PFII akan menjadi kawasan khusus yang tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan tersebut akan memiliki tata kelola tersendiri untuk mendukung industri jasa keuangan, usaha penunjang, dan kegiatan ekonomi lain yang berorientasi internasional.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah rencana pembentukan pengadilan khusus PFII. Pengadilan ini akan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa usaha di dalam kawasan, termasuk sengketa komersial internasional yang berkaitan dengan kegiatan PFII.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kemudahan untuk meningkatkan daya tarik kawasan. Fasilitas yang sedang dirancang mencakup kemudahan perizinan, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan residensi. Insentif perpajakan, termasuk kemungkinan pembebasan pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai tertentu, juga menjadi bagian yang dibicarakan dalam proses penyusunan regulasi.

Kehadiran pusat finansial internasional diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong transfer pengetahuan, dan mempercepat pengembangan tenaga profesional di sektor keuangan. Pemerintah juga ingin memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan pusat keuangan regional seperti Singapura, Hong Kong, dan Dubai.

Meski demikian, DPR menilai PFII harus menawarkan keunggulan yang jelas agar tidak hanya menjadi kawasan keuangan yang meniru negara lain. Regulasi juga harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pencegahan pencucian uang, pertukaran informasi, dan standar internasional tanpa mengurangi daya tarik bagi investor.

Koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Mahkamah Agung juga dinilai menjadi faktor penentu. Pembagian kewenangan yang tidak jelas berisiko menimbulkan tumpang tindih pengawasan dan ketidakpastian bagi lembaga keuangan yang beroperasi di kawasan tersebut.

Apabila dilaksanakan dengan tata kelola yang kuat, PFII dapat menjadi pintu masuk modal internasional sekaligus memperkuat industri keuangan dalam negeri. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kepastian hukum, kualitas sumber daya manusia, stabilitas ekonomi, serta kemampuan Indonesia menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki pusat finansial lainnya.