Monitorday.com – Hasil survei terbaru lembaga Indonesian Public Institute (IPI) menunjukkan munculnya sejumlah wajah baru dalam bursa bakal calon presiden (capres) 2029. Nama-nama tersebut berasal dari kalangan menteri hingga kepala daerah, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta beberapa gubernur aktif.

Peneliti IPI, Abdan Sakura, mengatakan kemunculan tokoh-tokoh baru ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk elektabilitas, seperti kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, eksposur media, integritas, serta visi dan program kerja.

“Untuk Sjafrie, misalnya, indikator kepemimpinan dan ketokohan mencapai 44 persen, rekam jejak kepemimpinan 17 persen, rekomendasi lingkungan dan media 12 persen, serta integritas 10 persen,” ujar Abdan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Abdan, sejumlah tokoh seperti Pramono Anung, Dedi Mulyadi, dan Sjafrie Sjamsoeddin dinilai memiliki kelayakan yang cukup kuat sebagai figur potensial, meski penilaian tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi dukungan elektoral.

“Celah ini membuka ruang bagi dinamika politik baru, terutama jika terjadi krisis, perubahan peta koalisi, atau absennya pemain utama,” katanya.

Abdan juga menilai rendahnya elektabilitas sejumlah tokoh populer menunjukkan bahwa popularitas semata tidak lagi cukup, seiring pemilih yang semakin rasional dan kontekstual dalam menentukan pilihan.

Dalam survei tersebut, sejumlah gubernur tercatat masuk dalam bursa bakal capres 2029, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Wajah-wajah baru tersebut masuk dalam 10 besar tokoh bakal capres 2029. Sjafrie berada di urutan ketujuh dengan elektabilitas 7,5 persen, disusul Purbaya Yudhi Sadewa 4,9 persen dan Sherly Tjoanda 3,8 persen,” jelas Abdan.

Ia menambahkan, elektabilitas Sjafrie bersaing ketat dengan sejumlah kepala daerah dan tokoh nasional lainnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 8,5 persen, disusul Dedi Mulyadi di posisi kelima dengan 7,9 persen, serta Pramono Anung di urutan keenam dengan 7,8 persen.

Sementara itu, puncak elektabilitas masih dikuasai Presiden Prabowo Subianto dengan angka 22,3 persen, jauh meninggalkan tokoh lainnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di posisi kedua dengan elektabilitas 12,2 persen, diikuti mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9 persen.

“Nama-nama besar masih mendominasi persepsi publik, baik dari sisi kelayakan maupun elektabilitas. Ini menunjukkan kuatnya pengaruh kekuasaan, kontinuitas elite, dan eksposur media dalam imajinasi pemilih,” ujar Abdan.

Namun demikian, ia menegaskan adanya jarak antara tingkat kelayakan yang tinggi dan elektabilitas yang masih moderat mengindikasikan publik belum sepenuhnya menjatuhkan pilihan. “Publik mengenal dan menilai, tetapi belum menentukan sikap politiknya,” katanya.

Survei IPI dilakukan pada 30 Januari hingga 5 Februari 2026 terhadap 1.241 responden berusia 17–65 tahun yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Monitorday.com — Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai wacana Presiden Prabowo Subianto kembali maju untuk periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan hal yang masuk akal. Penilaian itu didasarkan pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo.

Menurut Saan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo saat ini disebut mencapai hampir 80 persen. Selain itu, kinerja Prabowo selama lebih dari satu tahun terakhir juga dinilai telah mendapatkan apresiasi dari publik.

“Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, wacana dua periode tersebut tentu masuk akal,” ujar Saan saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Ia menilai, tingginya tingkat kepuasan publik merupakan kabar baik bagi pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, menurut Saan, wajar jika muncul dorongan agar Prabowo kembali mencalonkan diri pada pemilihan presiden mendatang.

“Apa yang dilakukan Pak Prabowo selama satu tahun lebih ini berarti juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, wacana Prabowo menjabat Presiden dua periode mengemuka setelah Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerukan hal tersebut saat menutup pidato dalam perayaan HUT ke-18 Partai Gerindra di kompleks parlemen, Jumat (6/2).

Dukungan serupa juga disampaikan oleh sejumlah ketua umum partai politik lain, termasuk dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua partai tersebut merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyebut sejumlah partai pendukung pemerintahan memiliki visi dan cita-cita yang sama untuk melihat Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai Presiden pada periode kedua.

Monitorday.com — Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan tunggakan iuran dan denda BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban peserta sekaligus memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, penyusunan rancangan perpres tersebut saat ini masih dalam proses. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin.

“Saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan presiden mengenai penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3,” ujar Purbaya.

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kembali kepesertaan aktif masyarakat yang selama ini menunggak, sekaligus menjaga kesinambungan pembiayaan sistem JKN. Selama ini, pemerintah turut menanggung pembiayaan JKN melalui pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

Sejak 2021, besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 3 bagi peserta PBPU dan BP telah disamakan dengan peserta PBI, yakni sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Dari jumlah tersebut, Rp35.000 dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta, sementara Rp7.000 merupakan bantuan pemerintah. Bantuan itu terdiri atas Rp4.200 dari pemerintah pusat dan Rp2.800 dari pemerintah daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga mengungkapkan bahwa total anggaran kesehatan dalam APBN 2026 mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menkeu turut menyoroti polemik penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN yang terjadi pada Februari 2026 dan sempat memicu keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai, perubahan data yang dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai menjadi penyebab utama munculnya gejolak tersebut.

Untuk itu, Purbaya meminta agar proses pemutakhiran data PBI JKN dilakukan secara lebih hati-hati, bertahap, dan disertai sosialisasi yang cukup. Ia juga mengusulkan adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan sebelum penonaktifan diberlakukan, agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dan tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara tiba-tiba.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (09/02/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan pada awal tahun sebagai forum konsolidasi pimpinan TNI dan Polri.

“Jadi hari ini Bapak Presiden berkesempatan memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya, jadi setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri. Dan hari ini alhamdulillah Bapak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka, Jakarta,” ujar Mensesneg dalam keterangannya kepada awak media usai acara.

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menekankan peran strategis TNI dan Polri sebagai institusi pertahanan dan keamanan negara yang harus terus diperkuat, profesional, serta senantiasa dekat dengan rakyat. Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi TNI dan Polri selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinannya, terutama dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Tadi juga beliau menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada TNI maupun Polri yang dalam satu tahun lebih masa kepimpinan Bapak Presiden Prabowo, TNI maupun Polri terus menjadi kader terdepan di dalam membantu dan menyukseskan seluruh program-program pemerintah, yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan,” ungkap Mensesneg.

Selain itu, Presiden Prabowo kembali menegaskan pentingnya persatuan dan soliditas di lingkungan TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Terkait kesejahteraan personel, Presiden Prabowo meminta pimpinan TNI dan Polri agar tidak ragu memberikan penghargaan kepada anggota yang menunjukkan dedikasi dan pengabdian luar biasa.

“Bapak Presiden memang secara khusus tadi juga menyampaikan bahwa meminta kepada pimpinan TNI maupun Polri untuk tidak ragu-ragu, kemudian juga tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang telah menunjukkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara, telah menunjukkan dedikasinya, telah menunjukkan pengabdiannya dalam berbagai bentuk penghargaan tersebut,” ucap Mensesneg.

Mensesneg menambahkan bahwa taklimat Presiden Prabowo juga memberikan evaluasi agar TNI dan Polri terus menjadi institusi yang kuat, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo turut menyoroti peran nyata TNI dan Polri yang selama ini berada di garda terdepan dalam penanganan bencana serta mendukung pembangunan di daerah-daerah terpencil.

“Dalam hal penanganan bencana, TNI-Polri berada di garda yang paling depan, kemudian dalam hal pembangunan-pembangunan berbagai program-program pemerintah termasuk di jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun, sehingga bisa meringankan beban masyarakat,” tambahnya.

Terkait persiapan ramadan dan Idulfitri, Mensesneg menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian terus dilakukan, dengan keterlibatan aktif TNI dan Polri, khususnya dalam menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat.

“Secara spesifik arahan dari Pak Presiden memang di dalam forum tadi sudah secara eksplisit disampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, kami terus berkoordinasi, dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimana pun juga saling berkaitan ya,” pungkasnya.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi membuka pameran dalam rangkaian Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen, Senin (9/2). Selama tiga hari ke depan, pameran ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Konsolnas Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026 dengan tiga tujuan utama.

Pertama, menampilkan capaian inovasi serta praktik baik pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian kedua, meningkatkan sinergi antar unit kerja dalam memperkuat pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang merata, bermutu dan tentu saja berkeadilan. Dan yang ketiga untuk memperluas aspirasi dan kolaborasi dalam mendukung pendidikan yang bermutu untuk semua.

Pameran ini hadir sebagai ruang terbuka yang menyajikan berbagai capaian, inovasi, serta praktik baik dari unit utama, unit pelaksana teknis (UPT), hingga mitra pendidikan demi memberikan layanan terbaik bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat membuka acara menekankan bahwa pameran ini adalah jembatan komunikasi bagi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, banyak kebijakan yang telah berjalan baik namun perlu disosialisasikan secara lebih mendalam kepada para pemangku kepentingan.

“Banyak praktik baik yang sudah dilakukan kementerian dan ini momen yang sangat baik untuk mengomunikasikannya. Kami mendorong para peserta dari daerah dan mitra pendidikan untuk berkunjung agar terjadi proses transformasi pengetahuan dan pertukaran informasi,” ujar Wamen Fajar.

Wamen Fajar menjelaskan bahwa keberagaman stan yang hadir mencerminkan komitmen kementerian dalam memperkuat partisipasi semesta. Ia mengingatkan kembali pesan Menteri Abdul Mu’ti mengenai amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pendidikan yang inklusif.

“Tanpa semangat gotong royong dan kebersamaan, susah rasanya kita bisa mencapai tujuan besar pendidikan nasional. Pameran ini adalah bukti nyata komitmen kita untuk menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa pameran ini melibatkan seluruh lini unit kerja, mulai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKPLK), hingga badan-badan pendukung seperti Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), Pusat Prestasi nasional (Puspresnas) dan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Selain itu, mitra pembangunan internasional seperti program kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia melalui Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan program kerja sama Kemendikdasmen dengan Save the Children melalui Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia (KREASI), serta Tanoto Foundation turut memperkaya khazanah praktik baik yang ditampilkan.

“Kami berharap pameran ini menjadi ruang interaksi dan belajar bagi para peserta untuk berdialog, berbagi pengalaman, serta memperkuat pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” tutur Suharti.

Selain menjadi pusat informasi kebijakan, pameran ini juga menyuguhkan sisi humanis melalui gerai layanan dari Unit Layanan Terpadu (ULT) dan partisipasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikkasmen. Wamen Fajar pun berharap para peserta dapat menikmati suasana pameran sebagai sarana penyegaran di tengah padatnya agenda konsolidasi. “Mudah-mudahan stan ini tidak hanya memiliki makna edukasi dan komunikasi, tapi juga memberikan makna rekreasi bagi para peserta,” imbuhnya.

Pameran ini diharapkan dapat menjadi wadah solid untuk memperkuat sinergi antarunit kerja dan memperluas inspirasi. Dengan kolaborasi yang erat antara pusat, daerah, dan mitra, Kemendikdasmen optimis cita-cita mewujudkan pendidikan bermutu yang merata dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik Indonesia dapat segera tercapai.

Monitorday.com – Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Otorita Pantura) tengah menggodok rencana pembangunan proyek Giant Sea Wallatau tanggul laut raksasa sebagai upaya strategis melindungi kawasan pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah yang kian mengkhawatirkan.

Proyek ini dirancang untuk membentang di sepanjang Pantai Utara Jawa dan menjadi salah satu program infrastruktur prioritas nasional. Pemerintah menilai pembangunan tanggul laut raksasa tidak dapat ditunda mengingat dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia yang semakin memperparah kondisi wilayah pesisir.

Kepala Otorita Pantura, Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada tahap perencanaan dan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga. “Kami sedang menyusun peta jalan pembangunan Giant Sea Wall Pantura. Fokus awalnya adalah menyatukan seluruh perencanaan teknis agar proyek ini berjalan terintegrasi,” ujarnya.

Menurut Didit, Otorita Pantura dibentuk untuk memastikan proyek tersebut tidak berjalan secara sektoral. Ia menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut membutuhkan koordinasi kuat, baik dari sisi teknis, lingkungan, maupun pembiayaan. “Ini bukan proyek kecil. Karena itu perlu satu komando agar pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, Didit mengungkapkan bahwa konsep Giant Sea Wall tidak semata mengandalkan konstruksi beton, tetapi juga mengombinasikan pendekatan berbasis alam. “Kami tidak hanya membangun tanggul, tetapi juga mempertimbangkan solusi alami seperti rehabilitasi mangrove dan pengelolaan kawasan pesisir secara menyeluruh,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga tengah membuka peluang kerja sama dengan investor dan pihak swasta untuk mendukung pembiayaan proyek tersebut. “Setelah kajian teknis dan regulasi selesai, langkah berikutnya adalah membuka ruang investasi. Skemanya sedang kami siapkan,” jelas Didit.

Pembangunan Giant Sea Wall diharapkan mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi jutaan penduduk yang bermukim di kawasan Pantura, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi dan ekosistem pesisir. Pemerintah menargetkan proyek ini dapat menjadi solusi komprehensif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah pesisir utara Jawa.

Monitorday.com – Pengurus Mushalla Al Ikhsan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada (UGM) menghadapi sebuah tantangan unik terkait pelaksanaan salat berjamaah di bangunan mushalla mereka yang baru. Dengan selesainya pembangunan lantai dua, muncul pertanyaan mendasar mengenai keabsahan salat berjamaah dengan satu imam, mengingat konfigurasi arsitektur mushalla yang tidak biasa. Untuk mendapatkan jawaban yang kredibel, pengurus memutuskan untuk mengajukan pertanyaan ini ke rubrik Tanya Jawab Suara Muhammadiyah.

Mushalla Al Ikhsan, yang dulunya merupakan bagian dari garasi mobil dengan bentuk melengkung, telah mengalami perluasan signifikan sejak tahun 2012 dengan penambahan lantai dua. Lantai dua ini dibangun persis di atas mushalla lama, namun tanpa koneksi fisik maupun visual yang menghubungkan kedua lantai tersebut. Berbeda dengan desain masjid bertingkat pada umumnya yang menyediakan lubang di atas posisi imam agar makmum di lantai atas dapat melihat imam atau makmum di lantai bawah, Mushalla Al Ikhsan tidak memiliki fitur serupa.

Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan pertanyaan krusial bagi pengurus: bagaimana caranya agar mushalla dua lantai ini dapat digunakan untuk salat berjamaah dengan satu imam secara sah dan sesuai syariat? Mereka berharap Suara Muhammadiyah dapat memberikan pencerahan dan solusi praktis agar ibadah berjamaah tetap dapat berlangsung tanpa kendala fiqih.

Menjawab pertanyaan tersebut, Suara Muhammadiyah menjelaskan beberapa syarat utama agar salat berjamaah dinyatakan sah. Di antaranya adalah adanya kesinambungan antara imam dan makmum, yang berarti jarak antara keduanya tidak boleh terlalu jauh dan masih dalam satu kawasan. Selain itu, makmum harus dapat mengetahui gerak-gerik atau keadaan imam, dan imam idealnya dapat terlihat oleh makmum shaf pertama. Syarat penting lainnya adalah suara imam dapat didengar oleh setidaknya makmum shaf pertama, untuk memastikan semua mengikuti gerakan imam dengan benar.

Penjelasan ini didukung oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Sa’id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW bersabda, “Maju dan ikutilah aku, dan hendaklah orang-orang yang di belakangmu mengikutimu.” Hadis ini menggarisbawahi pentingnya keteraturan dan kepatuhan makmum terhadap imam. Dengan demikian, pengelola Mushalla Al Ikhsan perlu mempertimbangkan bagaimana memastikan terpenuhinya syarat-syarat koneksi visual dan audio, serta keterhubungan antara lantai satu dan dua, agar salat berjamaah dapat dilaksanakan secara sah dan sempurna sesuai tuntunan syariat.

Monitorday.com – Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melontarkan teguran keras kepada perusahaan pengembang teknologi kecerdasan buatan (AI). Ia menegaskan bahwa setiap platform AI yang memanfaatkan karya jurnalistik sebagai basis datanya wajib hukumnya untuk membayar royalti. Pernyataan tegas ini disampaikan Komaruddin di sela-sela Konvensi Nasional Media Massa, sebuah acara penting dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, yang berlangsung di Aula Aston Hotel, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Minggu (8/2/2026).

Komaruddin Hidayat mengibaratkan praktik pengambilan data oleh AI tanpa kompensasi sebagai bentuk penjarahan intelektual. Ia menilai tindakan tersebut menciptakan ketidakadilan yang merugikan industri media. “Kalau AI mengambil, ya dia harus bayar royalti. Kalau tidak, ini kan semacam perampokan terhadap karya-karya jurnalistik. Harus dilindungi, itu intinya,” ujar Komaruddin dengan lugas di hadapan awak media, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual jurnalis.

Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi industri pers saat ini adalah melebarnya kesenjangan ekonomi. Perusahaan media harus menanggung biaya produksi berita yang tidak sedikit, mulai dari riset, peliputan, hingga penyuntingan. Namun, pendapatan mereka terus tergerus secara signifikan oleh dominasi platform digital dan teknologi otomatisasi AI yang memanfaatkan konten tersebut tanpa kompensasi yang layak.

Ketimpangan ini menciptakan kondisi yang tidak sehat bagi keberlangsungan jurnalisme berkualitas. Tanpa adanya pembayaran royalti, kerja keras dan investasi yang dilakukan oleh media untuk menghasilkan berita yang kredibel dan informatif seolah tidak dihargai. Oleh karena itu, Dewan Pers menyerukan agar regulasi terkait hak cipta dan kompensasi atas penggunaan karya jurnalistik oleh AI segera diimplementasikan demi menjaga ekosistem pers yang adil dan berkelanjutan.

Melalui desakan ini, Dewan Pers berharap agar perusahaan teknologi AI dapat menunjukkan tanggung jawab sosial dan etika dalam pengembangan produk mereka. Pengakuan dan pembayaran royalti atas karya jurnalistik bukan hanya tentang keadilan ekonomi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap profesi jurnalisme yang memegang peran krusial dalam menyediakan informasi bagi publik. Langkah ini diharapkan dapat melindungi independensi media dan memastikan kualitas jurnalisme tetap terjaga di era digital.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada 8 Februari 2026 di Surabaya, menegaskan bahwa pendidikan bermutu berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan berkarakter. Ia menggarisbawahi peran strategis sekolah bukan hanya sebagai pusat transfer ilmu, melainkan juga wadah pembentukan keberanian intelektual, ketangguhan spiritual, dan kepekaan sosial peserta didik. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks dukungan terhadap program nasional “Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI)” yang baru saja dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, menempatkan sekolah sebagai garda terdepan pembiasaan nilai-nilai ASRI sejak dini.

Menurut Mendikdasmen, integrasi semangat ASRI di lingkungan sekolah mencakup pembiasaan menjaga kebersihan, pengelolaan sampah yang efektif, pengurangan penggunaan plastik, serta penciptaan ruang kelas yang nyaman dan tidak pengap. Lingkungan yang bersih, sehat, sejuk, dan tertata rapi tidak hanya menunjang suasana belajar yang menyenangkan, tetapi juga membentuk kebiasaan hidup tertib dan bertanggung jawab pada peserta didik. Selain itu, sekolah yang aman juga berarti siswa merasa tenang untuk belajar, berani menyampaikan pendapat, dan tidak takut melakukan kesalahan, memupuk rasa ingin tahu yang berkelanjutan.

Mu’ti juga menyoroti pentingnya keamanan spiritual melalui pendampingan nilai keimanan dan moral, serta keamanan sosial dengan menekan perundungan melalui pembangunan budaya saling menghormati dan empati. Dalam kunjungan kerjanya ke SMP–SMA Amanatul Ummah di Jawa Timur, Mendikdasmen mengapresiasi praktik pembentukan karakter di lingkungan pesantren tersebut, khususnya ikrar rutin yang menjadi fondasi disiplin dan tanggung jawab. Ia menyoroti keberhasilan pesantren dalam menciptakan lingkungan bebas rokok di kalangan ribuan peserta didik, menjadikannya contoh nasional.

Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Asep Saifuddin Chalim, memaparkan bahwa keberhasilan pendidikan di sana dibangun atas sistem disiplin dan tanggung jawab, dengan guru sebagai teladan moral dan pembimbing. Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, turut menyampaikan apresiasi dan harapan agar kunjungan Mendikdasmen membawa pencerahan bagi pengembangan pendidikan di daerahnya, menekankan kolaborasi pemerintah dan lembaga pendidikan sebagai kunci mutu berkelanjutan. Integrasi akademik, karakter, dan kedisiplinan dinilai akan melahirkan generasi cerdas, bertanggung jawab sosial, dan moral.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan bahwa praktik-praktik baik yang sudah berjalan di lembaga pendidikan sejalan dengan arah kebijakan nasional yang berfokus pada pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang aman serta sehat. Ia mengingatkan bahwa menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan asri adalah tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan, dari pendidik, peserta didik, hingga masyarakat. Bersamaan dengan itu, Mu’ti juga meresmikan gedung baru sekolah dasar di Surabaya, simbol ikhtiar fisik yang harus diiringi dengan penciptaan rasa aman menyeluruh, demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas intelektual, matang sosial, dan kuat spiritual.

Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., menegaskan pentingnya penguatan iman, ilmu, dan spirit pembaharuan bagi kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dalam pembukaan Muktamar XXIV IPM yang digelar di Makassar. Pesan tersebut disampaikan di hadapan ribuan peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Haedar Nashir menyampaikan bahwa IPM memiliki posisi strategis sebagai kawah candradimuka kader intelektual dan pemimpin masa depan Muhammadiyah. Ia menekankan bahwa IPM bukan sekadar organisasi pelajar, melainkan bagian penting dari gerakan besar Persyarikatan Muhammadiyah yang telah berkiprah lebih dari satu abad.

Haedar juga menyampaikan refleksi pribadinya sebagai bagian dari keluarga besar IPM. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah aktif sebagai kader IPM sejak masa pelajar hingga menempuh jenjang kepemimpinan di tingkat pusat. Pengalaman tersebut, menurutnya, membentuk karakter ideologis, intelektual, dan kepemimpinan yang kuat serta relevan hingga saat ini.

“IPM harus terus menjadi ruang pembinaan kader yang memiliki iman kokoh, kecerdasan ilmu, dan keberanian melakukan pembaharuan,” tegas Haedar. Ia mengingatkan bahwa kemajuan organisasi dan individu tidak akan bermakna jika tercerabut dari nilai tauhid, amal saleh, dan komitmen keumatan.

Lebih lanjut, Haedar menyoroti pentingnya tradisi keilmuan dalam tubuh IPM. Ia menegaskan bahwa kader IPM harus menjadikan ilmu sebagai dasar berpikir dan bertindak, bukan sekadar mengikuti arus tren atau kepentingan sesaat. Dalam konteks itu, semboyan IPM “Nuun Wal Qolami Wa Maa Yasthuruun” disebut sebagai identitas ideologis yang menegaskan peran pelajar Muhammadiyah sebagai generasi literat, kritis, dan produktif.

Menurut Haedar, tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks, mulai dari disrupsi teknologi, krisis nilai, hingga persoalan kebangsaan dan kemanusiaan global. Oleh karena itu, kader IPM dituntut tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab moral terhadap umat dan bangsa.

Ia juga mengajak peserta muktamar untuk bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah yang telah berkembang menjadi gerakan Islam berkemajuan dengan jaringan pendidikan, kesehatan, dan dakwah yang mendunia. Kiprah Muhammadiyah di tingkat internasional, kata Haedar, harus menjadi inspirasi bagi kader IPM untuk berpikir global tanpa kehilangan akar nilai keislaman dan keindonesiaan.

Muktamar XXIV IPM menjadi forum tertinggi organisasi pelajar Muhammadiyah yang membahas arah gerak, regenerasi kepemimpinan, serta evaluasi program kerja. Dengan mengusung semangat pembaharuan, muktamar ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika zaman.

Menutup sambutannya, Haedar Nashir menegaskan bahwa masa depan Muhammadiyah dan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya hari ini. Ia mendorong kader IPM untuk tampil sebagai Dahlan muda yang berani berpikir maju, berakhlak luhur, serta mampu memberi solusi bagi persoalan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta.