Monitorday.com – Upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar mampu bersaing di tingkat global terus dilakukan pemerintah. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui peluncuran International Class Program (ICP) di SD Aisyiyah Multilingual Darussalam, Kudus, Jawa Tengah, yang diresmikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Sabtu (13/6/2026).

Program tersebut menjadi terobosan dalam pendidikan dasar dengan menghadirkan sistem pembelajaran berstandar internasional melalui kerja sama dengan Cambridge University Press and Assessment. Kehadiran ICP diharapkan dapat memperkuat kompetensi global peserta didik sejak usia dini.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pengembangan kelas internasional sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pendidikan bermutu yang merata dan tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.

“Kami berharap dibukanya kelas internasional di sekolah ini dapat menjadi solusi dan inspirasi bagi anak-anak Indonesia untuk mencapai cita-cita mereka, serta menyiapkan diri sejak dini dengan berbagai kemampuan yang dibutuhkan, khususnya kemampuan berbahasa dan kompetensi global lainnya,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menambahkan, inovasi pendidikan seperti International Class Program merupakan bagian dari upaya memperkuat mutu pendidikan nasional tanpa mengesampingkan prinsip pemerataan akses bagi seluruh peserta didik.

Peluncuran kelas internasional tersebut juga dinilai sebagai implementasi nyata semangat Partisipasi Semesta dalam dunia pendidikan. Pemerintah memandang keterlibatan lembaga pendidikan swasta memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia.

Menurut Abdul Mu’ti, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

“Program-program seperti ini, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta, sangat membantu program pemerintah. Sesuai visi Pendidikan Bermutu untuk Semua, masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Country Head Cambridge University Press and Assessment Indonesia, Sonya Tobing, menyampaikan bahwa peluncuran ICP merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Cambridge dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, tantangan masa depan menuntut adanya kolaborasi lintas negara untuk membekali peserta didik dengan keterampilan global yang relevan.

“Kami merasa terhormat dapat memperkuat kolaborasi ini dan mendukung visi sekolah dalam menghadirkan pendidikan internasional yang berkualitas. Kami optimistis kemitraan ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat,” ujar Sonya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguasaan kompetensi global dan penguatan nilai-nilai lokal agar peserta didik tetap memiliki identitas kebangsaan yang kuat.

Kepala SD Aisyiyah Multilingual Darussalam Kudus, Amrina Faatihatun Nisa, menjelaskan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademik, tetapi juga kemampuan komunikasi lintas budaya, literasi digital, kreativitas, serta penguatan karakter.

Karena itu, International Class Program dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut sejak jenjang sekolah dasar tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan.

“Program ini kami hadirkan bukan sekadar agar peserta didik mampu berbahasa asing, tetapi juga agar mereka memiliki wawasan global tanpa kehilangan identitas dan kecintaan terhadap tanah air,” kata Amrina.

Peluncuran kelas internasional di Kudus menjadi salah satu contoh transformasi pendidikan yang mulai diarahkan pada penguatan daya saing global sejak pendidikan dasar. Dengan dukungan pemerintah, institusi pendidikan, dan mitra internasional, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul secara akademik sekaligus adaptif terhadap perkembangan dunia.

Ke depan, model pembelajaran seperti International Class Program berpotensi menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia dalam mengembangkan pendidikan berwawasan global yang tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kebangsaan.

Monitorday.com – Aktivis 98 sekaligus mantan Komandan Relawan Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, menilai sejumlah narasi yang berkembang belakangan seperti “Indonesia Bangkrut”, “Sale Indonesia”, “Indonesia Gelap”, “Kabur dari Indonesia”, hingga “Buang Rupiah” merupakan bentuk anomali dalam tradisi gerakan sosial di Indonesia.

Menurut Haris, gerakan sosial sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi selalu menghadirkan gagasan alternatif dan optimisme untuk perubahan, bukan narasi yang merendahkan bangsa sendiri.

“Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial,” kata Haris.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejarah pergerakan nasional. Pada 1928, Mohammad Hatta menyampaikan pledoi Indonesia Merdeka di hadapan pengadilan kolonial Belanda. Dua tahun kemudian, Soekarno membacakan pledoi Indonesia Menggugat di Bandung.

Menurut Haris, kedua tokoh bangsa itu menghadirkan antitesis terhadap kolonialisme melalui gagasan tentang kemerdekaan dan kedaulatan nasional.

“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, dan lainnya. Sangat menyakitkan karena narasi seperti ini justru digerakkan oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial,” ujarnya.

Haris menilai Presiden Prabowo Subianto justru menghidupkan kembali semangat kemandirian ekonomi yang dahulu menjadi bagian penting dari narasi perjuangan bangsa. Menurutnya, isu mengenai kedaulatan ekonomi dan penguasaan sumber daya alam yang sebelumnya berkembang di kalangan aktivis kini menjadi bagian dari agenda pemerintahan.

Ia menyebut berbagai kebijakan Presiden Prabowo diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional yang berdikari sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.

“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil,” katanya.

Haris juga menilai sebagian kelompok pengkritik pemerintah tidak mampu menghadirkan gagasan tandingan terhadap arah kebijakan yang dijalankan saat ini.

“Sepertinya mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk mengantitesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo. Makanya yang mereka lakukan adalah cari-cari masalah dengan melakukan intrik dan menghina pribadi Presiden Prabowo,” ujar Haris.

Ia menduga kritik yang bersifat personal tersebut bertujuan memancing respons represif dari pemerintah sehingga dapat digunakan untuk membangun narasi bahwa pemerintahan saat ini bersifat otoriter dan anti-demokrasi.

Lebih lanjut, Haris menegaskan bahwa tradisi gerakan sosial selalu dibangun melalui penyusunan gagasan alternatif terhadap kondisi yang dianggap bermasalah. Ia mencontohkan gerakan antikorupsi, gerakan demokratisasi pada era Orde Baru, hingga kritik terhadap kebijakan neoliberalisme pada awal reformasi.

Menurut Haris, sikap sebagian kelompok yang menolak program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kampung nelayan, dan sekolah rakyat justru bertentangan dengan karakter gerakan sosial yang selama ini memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat,” katanya.

Haris menegaskan apabila ditemukan praktik korupsi dalam pelaksanaan program-program tersebut, maka yang harus diberantas adalah pelaku korupsinya, bukan menghentikan program yang ditujukan untuk masyarakat.

“Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Haris menantang para pengkritik pemerintah untuk menyampaikan konstruksi pemikiran yang dapat menjadi antitesis terhadap gagasan dan kebijakan Presiden Prabowo.

“Saya tidak yakin mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng-anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo,” kata Haris.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani untuk menyampaikan berbagai data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia secara terbuka kepada publik.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (14/05/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadahlia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Seskab menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Berdasarkan laporan tersebut, terdapat fakta dan data yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.

“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Seskab.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Kepala Negara menilai publik perlu memperoleh gambaran yang utuh dan berbasis fakta mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan.

“Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” pungkasnya. 

Monitorday.com–Peta teknologi global tengah mengalami perubahan besar yang ditandai oleh bergesernya pusat kekuatan pasar modal, meningkatnya pengawasan terhadap kecerdasan buatan (AI), serta percepatan pengembangan teknologi komputasi generasi berikutnya. Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian investor dan regulator dunia tertuju pada perusahaan-perusahaan teknologi yang menjadi motor utama transformasi digital global.

Di sektor pasar modal, momentum terbesar datang dari SpaceX yang disebut mencetak sejarah melalui penawaran umum perdana (IPO) dengan valuasi yang menembus lebih dari 2 triliun dolar AS. Fenomena ini turut memunculkan istilah baru di Wall Street, yakni “MANGOS”, yang dianggap mewakili generasi baru raksasa teknologi dunia. Akronim tersebut merujuk pada Microsoft dan Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI, serta SpaceX. Pergeseran ini menunjukkan bahwa dominasi perusahaan berbasis AI dan komputasi canggih semakin menggantikan era FAANG atau F = Facebook (sekarang Meta) A = Apple A = Amazon N = Netflix dan G = Google (Alphabet) yang selama satu dekade terakhir menjadi simbol saham teknologi unggulan.

Di sisi regulasi, perkembangan AI menghadapi pengawasan yang semakin ketat. Pemerintah Amerika Serikat disebut memperluas kontrol terhadap model AI canggih dengan alasan keamanan nasional. Salah satu dampaknya adalah pembatasan akses terhadap model-model tertentu yang dikembangkan Anthropic. Pada saat yang sama, OpenAI juga menghadapi penyelidikan terkait potensi risiko terhadap pengguna. Pemerintah AS bahkan mulai mengarah pada kebijakan yang mewajibkan pengujian keamanan siber terhadap model AI mutakhir sebelum diluncurkan secara luas ke masyarakat.

Transformasi besar juga terjadi pada dunia komputasi dan sistem operasi. Microsoft memperkenalkan konsep komputasi berbasis agen (agent-first computing) melalui Project Solara, yang menempatkan AI Agent sebagai pusat interaksi pengguna lintas perangkat. Sementara itu, Apple memperkuat strategi Apple Intelligence melalui pembaruan Siri dan peningkatan kemampuan produktivitas pada sistem operasinya. Perubahan ini menandakan bahwa masa depan perangkat digital tidak lagi berfokus pada aplikasi semata, melainkan pada agen AI yang mampu menjalankan tugas secara otomatis dan kontekstual.

Persaingan menuju era komputasi kuantum juga semakin intensif. IBM menggelontorkan investasi miliaran dolar untuk membangun fasilitas manufaktur chip kuantum komersial yang diklaim mendekati kondisi bebas kesalahan. Di sisi lain, Microsoft menargetkan hadirnya chip kuantum praktis dalam beberapa tahun mendatang. Jika berhasil diwujudkan, teknologi ini berpotensi merevolusi sektor farmasi, keuangan, logistik, hingga keamanan siber dengan kemampuan komputasi yang jauh melampaui komputer konvensional.

Di Indonesia, transformasi digital pemerintah juga terus dipercepat melalui pengembangan GovTech dan integrasi data nasional. Pemanfaatan AI mulai diarahkan untuk membersihkan dan menyelaraskan basis data lintas instansi guna meningkatkan kualitas layanan publik. Bersamaan dengan itu, wacana pembentukan regulasi khusus AI semakin menguat sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi global. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital sekaligus meminimalkan risiko yang muncul dari penggunaan AI di berbagai sektor strategis.

Airnya biru. Biru sekali. Namanya Ninivala.

Letaknya di perut Pulau Seram. Maluku Tengah. Untuk ke sana, fisik harus kuat. Mental juga harus seperti baja. 

Dari Amahai saja tiga jam. Dari Tehoru masih satu setengah jam lagi. Mendaki. Menanjak. Membelah hutan yang rimbunnya minta ampun.

Tapi begitu sampai di Desa Piliana, lelah itu seperti hilang. Menguap.

Di gerbang masuk, saya bertemu penjaganya. Orang-orang Nahulu. Penampilan mereka khas: kain merah terikat di kepala. Gagah. Mereka adalah penjaga adat yang teguh. Menjaga pintu masuk menuju surga yang tersembunyi itu.

Tiketnya? Hanya Rp 10 ribu. Terlalu murah untuk sebuah keajaiban alam.

Saya turun ke bawah. Mendekat ke air. Di sana, saya melihat fenomena aneh. Ada gelembung-gelembung udara kecil yang muncul dari dasar danau. Dari sela-sela akar pohon purba. Persis air mendidih. Banyak sekali.

Refleks, saya ingin menjauh. Takut panas. Tapi orang lokal hanya tersenyum. Saya coba celupkan tangan. Nyesss!

Ternyata dingin. Sangat dingin.

Itu bukan uap panas. Itu napas bumi. Mata air yang keluar dengan tekanan dari bawah tanah. Menciptakan pemandangan yang magis. Jernihnya luar biasa. Segar sekali.

Masyarakat menyebutnya “Kali Jodoh”. Mitosnya, siapa yang mandi di situ, urusan hatinya bakal dimudahkan. Entah benar atau tidak. Tapi suasananya memang romantis. Menenangkan.

Saking asyiknya menikmati Ninivala, ada kejadian lucu. Sepatu kawan saya hanyut sebelah. Ditelan arus, hilang di sela akar. Dia harus pulang ke Jakarta hanya dengan sebelah sepatu.

Orang-orang di Piliana bilang: itu tanda. Kalau ada yang tertinggal, artinya sang pemilik harus kembali lagi. Ninivala seperti tidak mau dilepaskan begitu saja. Ia ingin kita pulang untuk kedua kalinya.

Bagi saya, Ninivala bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah bukti betapa kayanya pedalaman Maluku. Air yang mendidih tapi dingin. Keindahan yang tersembunyi di balik jalan terjal.

Siapa pun yang pernah ke sana, pasti setuju: Maluku itu bukan cuma soal laut. Di tengah hutannya pun, ada permata yang biru sekali.

Monitorday.com – Iran disebut telah menyetujui pembukaan Selat Hormuz tanpa mengenakan biaya tol bagi kapal-kapal yang melintas sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa dengan Amerika Serikat. Informasi tersebut diungkapkan oleh Fox News yang mengutip sumber yang mengetahui proses negosiasi.

Menurut laporan tersebut, Iran bersedia membuka jalur pelayaran strategis itu tanpa pungutan biaya, sebuah langkah yang dinilai dapat meredakan ketegangan di kawasan sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan global.

Sumber yang sama menyebutkan, apabila kesepakatan tersebut resmi ditandatangani, Amerika Serikat akan mencabut blokade yang selama ini menjadi salah satu sumber perselisihan antara kedua negara. Setelah pembukaan kembali jalur pelayaran, proses pembersihan ranjau di kawasan Selat Hormuz juga akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan navigasi.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa pencabutan blokade akan dilakukan secara bersamaan dengan dibukanya akses pelayaran oleh Iran.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya menyatakan bahwa Iran dan Oman dalam waktu dekat akan mengeluarkan pernyataan bersama terkait pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz.

Namun, Araghchi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pembahasan mengenai pengenaan biaya tol bagi kapal yang melintas. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya biaya layanan tertentu yang diberlakukan untuk mendukung operasional dan pengelolaan jalur pelayaran tersebut.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur maritim paling vital di dunia karena menjadi pintu keluar utama ekspor minyak dari kawasan Teluk. Setiap perkembangan terkait pengelolaan dan keamanan selat ini kerap menjadi perhatian pasar energi global dan komunitas internasional.

Monitorday.com – Pemerintah resmi menerapkan aturan baru dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Mulai tahun 2026, masyarakat yang ingin membeli kedua jenis BBM tersebut diwajibkan terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Pertamina dan menggunakan barcode atau QR Code saat bertransaksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Mengingat kuota BBM subsidi terbatas dan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusinya.

Bagi pemilik kendaraan yang ingin mendaftar dalam Program Subsidi Tepat, terdapat sejumlah dokumen yang harus disiapkan untuk proses verifikasi data, yaitu:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan.
• Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
• Foto kendaraan tampak depan dan samping yang memperlihatkan pelat nomor secara jelas.

Cara Daftar Barcode BBM Subsidi 2026

Proses pendaftaran dilakukan secara daring dan tidak dipungut biaya. Berikut langkah-langkahnya:

1. Akses laman resmi Subsidi Tepat atau aplikasi MyPertamina.
2. Registrasi akun baru menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat email aktif.
3. Lakukan verifikasi email dengan memasukkan kode yang dikirimkan ke alamat email yang terdaftar.
4. Lengkapi data kendaraan dan pilih jenis BBM subsidi yang akan digunakan, kemudian unggah dokumen yang diperlukan.
5. Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi dari Pertamina.

Apabila pengajuan disetujui, pengguna dapat mengunduh QR Code yang nantinya wajib dipindai oleh petugas SPBU saat melakukan pembelian BBM subsidi. Sementara itu, jika pengajuan ditolak, pemohon dapat memperbaiki data dan mengajukan pendaftaran ulang.

Selain kewajiban penggunaan barcode, pemerintah juga menetapkan batasan kuota harian pembelian BBM subsidi. Berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas, yang berlaku mulai 1 April 2026, setiap kendaraan roda empat hanya diperbolehkan membeli maksimal 50 liter BBM subsidi per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan serta praktik penimbunan BBM subsidi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Untuk kendaraan angkutan umum dan sektor logistik, pemerintah menyiapkan skema kuota khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing.

Di tengah penerapan aturan baru tersebut, beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun nominal transaksi maksimal Rp50 ribu.

Menanggapi isu tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah maupun regulator,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (13/6/2026).

Pertamina memastikan distribusi Pertalite tetap berjalan normal dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait pendaftaran Program Subsidi Tepat dapat menghubungi Call Center Pertamina di nomor 135.

Monitorday.com– Pemerintah mengklaim telah mencatat efisiensi anggaran negara hingga Rp300 triliun sejak awal masa pemerintahan. Klaim tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, sebagai respons terhadap kritik mahasiswa mengenai dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencuat dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada 12 Juni 2026.

Menurut Qodari, kebijakan efisiensi merupakan instruksi langsung dari Prabowo Subianto untuk memangkas berbagai pos belanja yang dianggap tidak mendesak dan tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik maupun pembangunan nasional. Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai upaya memperbaiki kualitas belanja negara di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan pembiayaan program-program prioritas.

Selain melakukan penghematan belanja, pemerintah juga menegaskan fokus pada penutupan kebocoran penerimaan negara dan perbaikan tata kelola aset. Dalam konteks tersebut, pembentukan Danantara disebut sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan negara agar lebih produktif dan transparan. Pemerintah berharap optimalisasi aset dapat menjadi sumber pendapatan baru sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang.

Dari perspektif fiskal, angka efisiensi Rp300 triliun merupakan jumlah yang sangat signifikan. Nilai tersebut setara dengan sebagian besar anggaran kementerian besar atau bahkan dapat membiayai berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur dalam skala nasional. Namun demikian, efektivitas kebijakan efisiensi tidak hanya diukur dari besarnya penghematan, melainkan juga dari dampaknya terhadap kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, kritik mahasiswa menunjukkan bahwa isu tata kelola APBN masih menjadi perhatian publik. Bagi kelompok masyarakat sipil, transparansi mengenai sumber penghematan, pos anggaran yang dipangkas, serta penggunaan kembali dana hasil efisiensi menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya menyampaikan angka efisiensi, tetapi juga membuka data yang dapat diverifikasi publik.

Pernyataan Qodari juga memperlihatkan upaya pemerintah untuk membangun narasi bahwa efisiensi dan pemberantasan kebocoran merupakan bagian dari agenda reformasi fiskal yang lebih luas. Di tengah tekanan terhadap APBN akibat kebutuhan belanja sosial, pembangunan, serta dinamika ekonomi global, kemampuan menjaga disiplin fiskal akan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam beberapa tahun ke depan.

Meski demikian, ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa tetap menjadi elemen penting dalam demokrasi. Kritik terhadap pengelolaan APBN dapat menjadi mekanisme pengawasan publik yang mendorong peningkatan akuntabilitas, sementara pemerintah memiliki kesempatan untuk menjelaskan arah kebijakan fiskalnya secara lebih terbuka dan berbasis data. Dengan demikian, perdebatan mengenai efisiensi anggaran tidak berhenti pada klaim angka semata, tetapi berkembang menjadi diskusi tentang kualitas tata kelola keuangan negara.