Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan enam pesan utama kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama yang harus dijaga oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum.

“Jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi,” ujar Prabowo.

Pesan pertama yang disampaikan Presiden adalah pentingnya menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama bagi Polri untuk menjalankan tugas secara efektif.

Ia juga mengingatkan agar seluruh personel selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Polisi, kata Prabowo, harus menjadi pelindung dan pengayom yang memberikan rasa aman, bukan sebaliknya menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

Presiden menegaskan bahwa seluruh fasilitas, kewenangan, dan penghasilan aparat negara berasal dari rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian yang tulus.

Dalam pesannya, Prabowo meminta anggota Polri menjalankan penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Ia menekankan pentingnya keberanian dalam membela kebenaran dan melindungi kelompok yang lemah.

“Jangan pernah takut kepada siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Presiden juga mendorong Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurutnya, perkembangan kejahatan yang semakin kompleks menuntut aparat kepolisian memiliki kemampuan teknologi dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Selain peningkatan kapasitas, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kerja sama lintas sektor. Ia mengatakan Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan nasional.

Karena itu, Polri diminta terus membangun sinergi dengan TNI, pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, serta seluruh elemen bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan.

Sebagai pesan penutup, Presiden mengingatkan agar Polri tidak berhenti melakukan pembenahan internal. Ia meminta seluruh anggota tetap rendah hati, terbuka terhadap kritik, dan terus memperbaiki diri.

“Jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri, justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik,” kata Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Polri atas berbagai upaya pembenahan organisasi yang telah dilakukan, termasuk peningkatan profesionalisme, disiplin, kualitas pelayanan publik, serta penguatan sinergi dengan berbagai komponen bangsa.

Enam pesan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang di era digital.

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto menerima Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Medali kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo terhadap penguatan institusi Polri, khususnya dalam bidang perlindungan masyarakat, pelayanan publik, pengayoman, serta penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Penganugerahan medali menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dihadiri jajaran pejabat negara, pimpinan TNI dan Polri, serta tamu undangan dari berbagai instansi.

Loka Praja Samrakshana merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna perlindungan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Penghargaan tersebut diberikan sebagai simbol penghormatan kepada tokoh yang dinilai memiliki kontribusi dalam mendukung tugas dan pengembangan institusi kepolisian.

Pemberian medali kepada Presiden Prabowo sekaligus mencerminkan apresiasi Polri atas sinergi antara pemerintah dan kepolisian dalam memperkuat pelayanan publik, menjaga keamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Penghargaan serupa sebelumnya juga diberikan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada Oktober 2024 sebagai bentuk penghormatan atas dukungannya terhadap pengembangan organisasi Polri menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai kepala negara.

Selain menganugerahkan medali kepada Presiden Prabowo, Polri juga memberikan Pangkat Kehormatan Republik Indonesia kepada tiga tokoh nasional yang merupakan purnawirawan Polri. Mereka adalah Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki, dan Brigjen Pol (Purn) Taufiq Effendi.

Dalam kesempatan yang sama, Polri menyerahkan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti kepada sejumlah satuan kerja dan kepolisian daerah yang dinilai berprestasi dalam pelaksanaan tugas.

Sejumlah personel Polri dari berbagai satuan juga menerima Bintang Bhayangkara Narariya sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, integritas, dan pengabdian mereka dalam menjalankan tugas kepolisian.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk memberikan apresiasi kepada individu maupun satuan kerja yang dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta keamanan nasional.

Monitorday.com – Komitmen Kemendikdasmen untuk membangun sekolah yang benar-benar ramah bagi semua peserta didik terus dilakukan. Namun, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua membutuhkan kerja sama banyak pihak. Berangkat dari semangat tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Pijar Foundation dan sejumlah mitra strategis untuk menghadirkan kelas yang lebih inklusif bagi murid Tuli melalui Program Pendidikan Bilingual untuk Tuli.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Dukungan pemerintah, mitra pendidikan, komunitas Tuli, dan sektor swasta bagi murid Tuli diharapkan mampu membuka kesempatan yang sama bagi murid Tuli untuk memahami pelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan penuh percaya diri. Oleh karena itu, kolaborasi ini menjadi langkah nyata guna memastikan hak setiap anak, termasuk murid Tuli terpenuhi dengan baik. 

“Komitmen kami di pemerintah adalah mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Makna ‘semua’ ini sangat inklusif, terlepas dari kemampuan fisik, sensorik, intelektual, sosial, emosional, maupun psikologis. Sudah menjadi kewajiban pemerintah memastikan ekosistem pendidikan kita betul-betul inklusif,” ujarnya.

Menurut Fajar, Kemendikdasmen tidak menganggap layanan bagi murid Tuli sebagai program tambahan. Sebaliknya, kementerian menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Langkah tersebut menjadi semakin relevan karena semakin banyak anak berkebutuhan khusus memilih belajar di sekolah reguler. Dari lebih dari 381 ribu peserta didik berkebutuhan khusus, sekitar 217 ribu kini bersekolah di satuan pendidikan inklusif.

“Besarnya jumlah peserta didik di sekolah inklusif menunjukkan bahwa kita bergerak menuju paradigma pendidikan yang inklusif, bukan segregatif,” tambahnya.

Melalui kemitraan ini, Pijar Foundation menghadirkan model pembelajaran bilingual yang memadukan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan bahasa Indonesia tulis dan lisan. Direktur Eksekutif Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil, menjelaskan bahwa pengakuan terhadap bahasa isyarat menjadi pintu masuk bagi murid Tuli untuk memahami pelajaran sekaligus membangun kemampuan berpikir dan berinteraksi.

Senada dengan itu, Ketua Tim Kurikulum dan Peneliti Bahasa Isyarat Pijar Foundation, Adhi Kusumo Bharoto, mengajak masyarakat melihat perbedaan sensorik sebagai bagian dari keberagaman potensi anak, bukan sebagai kekurangan.

Pada kesempatan ini, Executive Director The Nippon Foundation, Ichiro Kabasawa membagikan pengalaman berbagai negara di Asia Tenggara yang berhasil mengembangkan pendidikan bilingual bagi murid Tuli hingga mampu melahirkan lulusan yang mandiri dan menjadi pemimpin di komunitasnya.

Mengomentari kolaborasi ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menilai sinergi antara pemerintah, dunia filantropi, dan masyarakat sipil menjadi fondasi penting untuk memperluas akses pendidikan inklusif.

“Penandatanganan hari ini merupakan demonstrasi kuat tentang apa yang bisa dicapai ketika pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra filantropis berkumpul di sekitar tujuan yang sama. Ini bukan sekadar perjanjian formal, tetapi komitmen bersama agar anak-anak Tuli memiliki kesempatan lebih luas untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat,”

Monitorday.com – Pemerintah bersama DPR RI mulai mengkaji rencana peningkatan program wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun. Penambahan masa wajib belajar tersebut dilakukan dengan memasukkan satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD) ke dalam skema wajib belajar nasional sebagai bagian dari arah kebijakan pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia terkait pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan kebijakan wajib belajar 13 tahun diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, komposisi angkatan kerja nasional saat ini masih didominasi lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sehingga perluasan akses pendidikan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Dalam Belanja Pemerintah Pusat ternyata menjadi 13 tahun,” ujar Said dalam rapat Banggar.

Skema wajib belajar yang diusulkan meliputi satu tahun PAUD, enam tahun pendidikan dasar, tiga tahun pendidikan menengah pertama, serta tiga tahun pendidikan menengah atas atau sekolah menengah kejuruan.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengkaji kebutuhan anggaran sebagai dasar implementasi kebijakan tersebut.

“Siap, kita akan kaji dari 12 ke 13 tahun,” kata Purbaya.

Said Abdullah juga meminta pemerintah tidak berhenti pada tahap kajian, tetapi segera menyiapkan langkah percepatan apabila hasil pembahasan menunjukkan program wajib belajar 13 tahun layak diterapkan mulai 2027.

Program tersebut telah masuk dalam arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Pemerintah juga memastikan tetap memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan sedikitnya 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN sebagai fondasi pembiayaan sektor pendidikan.

Sebagai bagian dari dukungan implementasi kebijakan, pemerintah akan melanjutkan berbagai program bantuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

Selain itu, perluasan akses pendidikan juga akan diperkuat melalui sejumlah program prioritas, antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi. Sementara pada jenjang pendidikan tinggi, pemerintah akan melanjutkan dukungan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

Peningkatan masa wajib belajar menjadi 13 tahun dinilai sejalan dengan target pembangunan sumber daya manusia dalam RKP 2027. Dengan memperluas akses pendidikan sejak usia dini hingga jenjang menengah, pemerintah berharap kualitas lulusan Indonesia semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja serta industri yang terus berkembang.

Meski demikian, pemerintah menegaskan pelaksanaan program tersebut masih bergantung pada hasil kajian kebutuhan anggaran dan pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR RI. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kesiapan fiskal serta mekanisme implementasi wajib belajar 13 tahun secara nasional.

Monitorday.com – Pemerintah mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) sebagai lembaga baru yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan dewan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempercepat pengembangan kawasan industri di seluruh Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

“Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kawasan industri secara nasional, perlu dibentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN,” kata Tri Supondy dalam rapat tersebut.

Berdasarkan paparan Kementerian Perindustrian, struktur kepemimpinan DKIN akan melibatkan pimpinan tertinggi negara. Presiden Prabowo Subianto diusulkan sebagai Ketua, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Ketua. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan menjabat sebagai Ketua Harian.

Selain unsur pemerintah, DKIN juga akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta perwakilan dari kalangan akademisi, asosiasi kawasan industri, hingga sektor pendukung seperti ketenagalistrikan, lingkungan hidup, transportasi, dan logistik.

Tri Supondy mengatakan susunan keanggotaan tersebut dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan kawasan industri nasional.

DKIN nantinya akan memiliki sejumlah tugas strategis, antara lain merumuskan kebijakan percepatan pembangunan kawasan industri, menyelesaikan berbagai hambatan lintas sektor yang mengganggu investasi seperti persoalan perizinan, infrastruktur, dan tata ruang, serta menyusun strategi pengembangan sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan industri.

Pembentukan DKIN merupakan bagian dari penguatan aspek kelembagaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri yang saat ini masih dibahas bersama DPR RI. Pemerintah menilai keberadaan dewan tersebut penting untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini menghambat pertumbuhan kawasan industri, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, DKIN akan memiliki sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sekretariat tersebut akan bertugas memastikan sinkronisasi antara kebijakan yang ditetapkan dewan dengan implementasi program di lapangan.

Meski belum ditetapkan jadwal pembentukannya, rencana pembentukan DKIN dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi nasional. Dengan koordinasi yang berada langsung di bawah Presiden, pemerintah berharap pengembangan kawasan industri dapat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, dan mampu menarik investasi yang lebih besar.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Tahun 2026 harus berlangsung aman, edukatif, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Salah satu aturan baru yang diberlakukan adalah larangan melibatkan alumni sebagai penyelenggara kegiatan MPLS di seluruh satuan pendidikan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan regulasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap peserta didik baru memperoleh pengalaman pertama di sekolah yang positif, aman, dan bermakna.

“Permendikdasmen ini secara tegas melarang perpeloncoan, segala bentuk kekerasan, pungutan, penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif, kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan pendidikan, serta pelibatan alumni sebagai penyelenggara,” ujar Suharti, dikutip dari Antara, Rabu (24/6/2026).

Untuk mendukung penerapan aturan tersebut, Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri yang memuat panduan materi dan pelaksanaan MPLS Ramah.

Menurut Suharti, panduan tersebut disusun agar setiap sekolah menyelenggarakan MPLS yang berorientasi pada penguatan karakter, perlindungan anak, serta membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman.

Ia menegaskan bahwa kegiatan MPLS bukan sekadar orientasi bagi siswa baru, melainkan bagian dari proses pendidikan yang harus menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan.

“Setiap murid berhak memperoleh pengalaman pertama di sekolah yang positif sebagai fondasi untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal,” katanya.

Kemendikdasmen juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, untuk mengawal pelaksanaan MPLS Ramah agar terbebas dari praktik kekerasan maupun budaya senioritas yang negatif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan paradigma pelaksanaan MPLS tahun ini mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya hanya berfungsi sebagai kegiatan orientasi, kini MPLS diarahkan menjadi ruang membangun kebersamaan dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu perundungan dan kesehatan mental anak.

“MPLS Ramah bukan sekadar perubahan istilah, tetapi perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru. Dari kegiatan yang rentan dengan kekerasan dan perpeloncoan menjadi kegiatan yang penuh kasih sayang, memuliakan, serta menghadirkan budaya damai melalui pengalaman belajar yang bermakna dan menggembirakan,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menambahkan, MPLS Ramah bertujuan melebur perbedaan, menghilangkan kecemasan peserta didik baru, serta memastikan mereka merasakan sekolah sebagai rumah kedua yang aman, nyaman, dan inklusif sejak hari pertama.

Selain melarang alumni menjadi penyelenggara, regulasi baru juga secara tegas melarang segala bentuk perpeloncoan, kekerasan fisik maupun psikis, pungutan liar, serta penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif.

Pemerintah juga berupaya memutus budaya senioritas yang negatif melalui pembatasan keterlibatan pihak di luar sekolah dalam penyelenggaraan MPLS.

Di sisi lain, partisipasi orang tua justru diperkuat. Sekolah diwajibkan memberikan sosialisasi kepada orang tua sebelum tahun ajaran baru dimulai agar mereka dapat mendukung proses adaptasi peserta didik selama mengikuti MPLS.

Melalui kebijakan ini, Kemendikdasmen berharap pelaksanaan MPLS Ramah 2026 benar-benar menjadi awal yang menyenangkan bagi seluruh murid baru sekaligus memperkuat budaya sekolah yang aman, inklusif, bebas kekerasan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Monitorday.com – Pemerintah kembali memperluas akses kerja bagi lulusan perguruan tinggi melalui Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Tahun 2026. Tahun ini, kuota peserta ditingkatkan secara signifikan dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi lulusan menuju dunia kerja.

Peluncuran MagangHub Angkatan II dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Senin (29/6/2026). Penambahan kuota tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan angkatan pertama yang dinilai berhasil mendukung penyerapan tenaga kerja dan mendapat respons positif dari dunia usaha.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan peningkatan kuota merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.

“Ini tentu menjadi kabar baik bagi adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Penambahan kuota ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja,” ujar Yassierli.

Selain menambah jumlah peserta, pemerintah juga memperkuat kualitas pelaksanaan MagangHub agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Dalam skema terbaru, perusahaan, kementerian, dan lembaga mitra diwajibkan mengajukan kebutuhan posisi magang terlebih dahulu. Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan posisi yang tersedia sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan calon peserta.

Menurut Yassierli, seleksi terhadap mitra penyelenggara juga diperketat sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman kerja yang relevan sekaligus memiliki peluang lebih besar direkrut sebagai tenaga kerja setelah masa magang selesai.

Sebagai nilai tambah, seluruh peserta yang menyelesaikan program akan memperoleh sertifikasi kompetensi secara gratis sesuai bidang keahlian masing-masing. Sertifikat tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan ketika memasuki pasar kerja.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dunia usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Pemagangan merupakan salah satu program prioritas yang mendapat arahan langsung dari Presiden. Karena itu, kami terus melakukan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan semakin luas,” kata Yassierli.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan MagangHub Angkatan II dirancang lebih inklusif agar semakin banyak lulusan pendidikan tinggi memperoleh akses menuju dunia kerja.

Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan baru jenjang sarjana, tetapi juga terbuka bagi lulusan pendidikan profesi serta penyandang disabilitas.

“Pemerintah ingin memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja. Karena itu, program ini tidak hanya memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga membuka akses yang lebih inklusif agar semakin banyak anak muda memperoleh peluang kerja yang layak,” ujar Teddy.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan pasar kerja yang lebih terbuka, inklusif, dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di berbagai sektor industri.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan tahapan pelaksanaan MagangHub Angkatan II Tahun 2026.

Pendaftaran mitra penyelenggara sekaligus pengajuan lowongan melalui platform SIAPKerja dibuka mulai 29 Juni hingga 15 Juli 2026. Selanjutnya, pendaftaran peserta berlangsung pada 15–28 Juli 2026.

Proses seleksi dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 5 Agustus 2026. Peserta yang lolos akan mulai menjalani program pemagangan pada 10 Agustus 2026, sedangkan Kick Off MagangHub Angkatan II Batch I akan dilaksanakan pada 11 Agustus 2026.

Melalui peningkatan kuota dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan, pemerintah berharap MagangHub semakin efektif menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia.

Tangan Nancy Matthews Elliott gemetar. Dingin.

Di ruang tamu yang sunyi itu, ia menatap secarik kertas di genggamannya. Surat itu baru saja dibawa pulang oleh anak lakil-lakinya yang berusia tujuh tahun, Thomas Alva Edison. Panggilannya Al.

Nancy membaca baris demi baris tulisan tangan sang kepala sekolah. Setiap kata terasa seperti hantaman godam di dadanya. Jantungnya berdegup kencang. Air mata menyengat pelupuk matanya.

Kalimat di surat itu begitu kejam, dingin, dan tanpa ampun:

“Anak Anda cacat mental. Otaknya terbelakang. Kami tidak bisa lagi mengajarinya di sekolah ini. Mulai besok, silakan bawa dia pulang. Dia dikeluarkan.”

Nancy menatap Al. Bocah kurus itu berdiri tegak di depannya. Matanya yang polos menatap sang ibu dengan penuh rasa takut. Al tahu dia sering membuat masalah di kelas. Dia tahu dia berbeda. Dia takut ibunya akan marah besar.

Di detik yang krusial itu, dunia seolah berhenti berputar.

Nancy tahu, jika ia membacakan isi surat itu apa adanya, hancur sudah jiwa anaknya. Mental Al akan runtuh. Ia akan tumbuh dengan cap sebagai “anak bodoh” seumur hidupnya.

Maka, Nancy mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Ia menghapus air matanya sebelum sempat jatuh. Ia memaksakan sebuah senyuman paling hangat, lalu menatap mata anaknya.

Nancy membaca surat itu dengan suara lantang, tegas, dan penuh kebanggaan. Tapi, ia mengubah setiap hurufnya total.

“Al, dengarkan ini,” kata Nancy, suaranya bergetar menahan emosi. “Gurumu menulis: Anak Anda adalah seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuknya. Di sini tidak ada guru yang cukup pintar untuk mengajar anak sehebat dia. Mulai besok, biarkan dia belajar di rumah bersama ibunya.“

Mata Al kecil seketika berbinar. Ketakutannya lenyap. Jiwanya yang tadi menciut, mendadak mekar. “Benarkah, Bu? Aku jenius?”

“Ya, Al. Kamu sangat jenius,” jawab Nancy tegar.

Sejak hari itu, rumah mereka berubah menjadi sekolah sekaligus laboratorium. Nancy memindahkan Al dari sistem pendidikan massal yang kaku. Ia tahu Al dicap bodoh hanya karena otaknya tidak muat dalam kotak cetakan sekolah formal. Al adalah anak yang tidak bisa diam, yang selalu mempertanyakan mengapa air basah dan mengapa burung bisa terbang.

Nancy tidak menghukum rasa ingin tahu yang liar itu. Ia mengarahkannya.

Saat Al membakar ruang bawah tanah karena eksperimen kimianya gagal, Nancy tidak memukulnya. Saat sang ayah mengamuk dan menganggap Al tidak normal, Nancy selalu pasang badan. Ia menjadi benteng pertahanan terkukuh bagi anaknya.

“Al tidak bodoh, dia hanya sedang mencari tahu,” kata Nancy selalu.

Didikan yang berbasis keyakinan mutlak ini menanamkan rasa percaya diri yang setebal baja dalam diri Al. Ia tumbuh dengan keyakinan penuh bahwa dirinya adalah seorang jenius, karena itulah yang dikatakan ibunya. Kebohongan Nancy telah menjelma menjadi identitas baru bagi Al.

Puluhan tahun berlalu. Nancy Elliott telah tiada. Al kecil telah bertransformasi menjadi Thomas Alva Edison—penemu terbesar abad ini yang menerangi malam di seluruh dunia dengan lampu pijarnya.

Suatu sore, Edison yang sudah tua dan berambut putih sedang membongkar lemari tua peninggalan ibunya. Di sudut laci yang berdebu, ia menemukan selembar kertas yang terlipat rapi. Kertasnya sudah menguning dimakan usia.

Edison membukanya. Itu adalah surat dari kepala sekolahnya puluhan tahun yang lalu. Surat yang dibawa pulang olehnya saat berusia tujuh tahun.

Edison membaca kalimat aslinya yang jujur dan kejam: “Anak Anda cacat mental…”

Pertahanan mental sang penemu raksasa itu runtuh seketika. Di kamar yang sepi itu, Thomas Alva Edison menangis sejadi-jadinya, tersedu-sedu seperti anak kecil. Ia membayangkan beban emosional yang ditanggung ibunya saat memegang kertas itu dulu.

Malam itu, dengan tangan yang masih bergetar, Edison menuliskan kalimat legendaris di buku harian pribadinya:

“Thomas Alva Edison adalah seorang anak cacat mental yang, oleh seorang ibu yang luar biasa, diubah menjadi jenius abad ini.”

Kisah surat di tangan Nancy adalah tamparan keras bagi setiap orang tua. Di dunia yang menuntut keseragaman, banyak anak yang dicap gagal hanya karena mereka berbeda.

Nancy Elliott mengajarkan kita satu hal: Kata-kata orang tua memiliki kekuatan magis. Kata-kata Anda bisa menghancurkan masa depan anak, atau justru menyalakan api kejeniusan di dalam diri mereka. Anak-anak kita tidak butuh validasi dari seluruh dunia. Mereka hanya butuh satu orang tua yang menatap mata mereka dan berkata, “Ibu dan Ayah percaya padamu.”

Monitorday.com – Pemerintah secara resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (29/06/2026). Logo terpilih merupakan hasil karya anak bangsa, Fajar Novario dari Padang yang telah menerjemahkan tema besar HUT ke-81 RI yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

“Karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73 persen dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026,” ucap Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dalam keterangannya.

Menurut Wamensesneg, secara visual desain logo ini tampak tegas dengan filosofi yang kuat. Desain logo ini juga berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara.

“Dalam keragaman tersebut, terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” kata Juri.

Pada kesempatan tersebut, Wamensesneg turut menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik. Tidak hanya dalam pemilihan logo, pemerintah berharap masyarakat turut berpartisipasi dalam menyemarakkan HUT Kemerdekaan.

“Bapak Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat, Bapak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini,” katanya.

“Mari kita semua masyarakat merayakan dengan semarak, semangat, penuh sukacita dan kebersamaan. Kibarkan Merah Putih di rumah, di sekolah, di kantor, dan di ruang-ruang publik lainnya,” tandasnya.

Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan menggunakan tema serta logo resmi pada berbagai media. Panduan penggunaan dan bahan logo resmi dapat diakses dan diunduh secara langsung melalui situs web logohutri.istanapresiden.go.id.

“Jadi di sana juga masyarakat bisa mendapatkan contoh-contoh implementasi logo itu ke dalam berbagai media. Di spanduk, di merchandise, di billboard, atau di platform-platform media sosial juga ada contoh-contoh. Jadi bisa mudah masyarakat untuk mengakses logo resmi,” kata Juri.

Turut hadir dalam peluncuran logo tersebut yakni Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Presiden Letjen TNI Ariyo Windutomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. 

Monitorday.com – Pemerintah memutuskan kembali menempatkan dana negara hingga Rp381 triliun di sektor perbankan nasional sampai Desember 2026. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga likuiditas perbankan agar penyaluran kredit kepada dunia usaha dan masyarakat tetap tumbuh di tengah dinamika perekonomian.

Keputusan itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, usai rapat koordinasi penguatan fiskal dan moneter di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6).

Juda menjelaskan, pemerintah akan mengembalikan dana sebesar Rp281 triliun yang sebelumnya ditempatkan di perbankan. Kebijakan tersebut merupakan perpanjangan dari skema penempatan dana pemerintah yang sempat dikurangi sebagai bagian dari pengelolaan kas negara.

“Setelah dievaluasi, dana pemerintah di perbankan sebesar Rp281 triliun dikembalikan lagi dan diperpanjang hingga Desember 2026,” ujar Juda.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga sebesar Rp100 triliun yang masih ditempatkan di Bank Indonesia. Dana tersebut dapat disalurkan sewaktu-waktu apabila perbankan membutuhkan tambahan likuiditas.

Dengan demikian, total dana pemerintah yang berpotensi ditempatkan di sektor perbankan mencapai Rp381 triliun.

Menurut Juda, langkah tersebut diambil karena permintaan kredit dari dunia usaha masih cukup tinggi. Pemerintah ingin memastikan perbankan memiliki ruang likuiditas yang memadai sehingga tetap mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan kredit perbankan hingga Mei 2026 masih berada di kisaran 11,5 persen. Pemerintah berharap pertumbuhan dua digit tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun.

Likuiditas yang kuat dinilai menjadi faktor penting agar bank tetap agresif menyalurkan kredit, termasuk kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Juda menjelaskan, pemerintah sebelumnya sempat menarik sekitar Rp110 triliun dari dana yang ditempatkan di perbankan sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas negara. Setelah dilakukan evaluasi, dana tersebut dikembalikan sehingga total penempatan kembali mencapai Rp281 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan tambahan dana cadangan sebesar Rp100 triliun sebagai langkah antisipatif apabila kondisi likuiditas perbankan memerlukan dukungan lebih besar.

Kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan otoritas keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan bertujuan memperkuat likuiditas perbankan sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan optimal dan penyaluran kredit ke sektor produktif tetap terjaga.

Pemerintah berharap tambahan likuiditas tersebut mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi lain, pemerintah memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali. Hingga Mei 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sekitar 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan diproyeksikan tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen hingga akhir tahun.