Monitorday.com – Iran dan Oman sepakat membentuk komite bersama guna membahas berbagai isu strategis terkait Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.

Pengumuman tersebut disampaikan Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, setelah kunjungan delegasi Iran ke Muscat, Oman.

“Setelah kunjungan delegasi ke Muscat, Iran dan Oman telah membentuk komite bersama untuk dialog mengenai Selat Hormuz. Rincian kerja sama ini akan dipublikasikan dalam pernyataan bersama,” kata Ghalibaf melalui akun Telegram resminya, Selasa.

Pembentukan komite tersebut menjadi langkah lanjutan dari upaya kedua negara dalam menjaga stabilitas dan kelancaran aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, Iran telah menyatakan tengah mengembangkan mekanisme pelayaran bersama Oman untuk memastikan keamanan jalur maritim yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut.

Perkembangan ini juga terjadi di tengah membaiknya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Pekan lalu, kedua negara menandatangani nota kesepahaman secara daring yang mengatur penghentian konflik militer yang berlangsung sejak 28 Februari.

Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah poin penting, termasuk jadwal pencabutan blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran serta komitmen Teheran untuk memulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.

Sebagai tindak lanjut, perundingan teknis antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Pakistan dan Qatar telah digelar di Burgenstock, Swiss, pada 21 Juni. Pertemuan tersebut difokuskan pada implementasi kesepakatan dan langkah-langkah teknis guna memastikan stabilitas kawasan serta kelancaran aktivitas perdagangan internasional.

Selat Hormuz memiliki posisi strategis dalam perdagangan global karena menjadi jalur utama pengiriman minyak dan gas dari negara-negara Teluk ke berbagai wilayah dunia. Setiap perkembangan yang berkaitan dengan keamanan dan operasional jalur tersebut kerap menjadi perhatian pasar energi internasional.

Pembentukan komite bersama Iran dan Oman diharapkan dapat memperkuat koordinasi kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus mendukung kelancaran pelayaran internasional di salah satu jalur maritim terpenting di dunia.

Monitorday.com – Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti menilai narasi dan tagar “1998 redux” tidak lahir secara organik dari gerakan sosial maupun gerakan mahasiswa. Menurutnya, narasi tersebut diorkestrasi secara top-down oleh kelompok yang ia sebut sebagai oligarki serakahnomic melalui akun-akun proxy di media sosial.

“Mereka terobsesi untuk mengulangi mega-perampokan yang pernah dilakukan dengan menunggangi krisis moneter dan gerakan mahasiswa tahun 1998,” kata Haris dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa (23/6).

Haris mengaitkan pandangannya dengan peristiwa krisis moneter 1997–1998 yang menurutnya dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan penyalahgunaan sumber daya keuangan negara. Ia menyinggung kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang disebutnya sebagai salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.

Menurut Haris, kerugian negara akibat penyalahgunaan dana talangan tersebut mencapai ratusan triliun rupiah. Ia juga menilai sebagian dana hasil kejahatan keuangan pada masa itu mengalir ke luar negeri.

Lebih lanjut, Haris mengatakan narasi seperti “Indonesia Gelap”, “Sale Indonesia”, “Kabur dari Indonesia”, “Buang Rupiah”, dan “1998 Redux” tidak mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat maupun gerakan mahasiswa.

“Saya tidak yakin gerakan sosial dan gerakan mahasiswa yang murni mengangkat narasi tersebut. Gerakan mahasiswa pada dasarnya lahir dari motivasi untuk menyelamatkan Indonesia,” ujarnya.

Haris, yang merupakan eksponen gerakan mahasiswa 1998 di Universitas Gadjah Mada dan pemrakarsa 98 Resolution Network, menilai narasi-narasi tersebut justru mencerminkan situasi yang dihadapi kelompok oligarki yang merasa terancam oleh berbagai kebijakan pemerintah.

Ia menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam, menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, memberantas korupsi, serta menyita aset hasil tindak pidana korupsi telah membatasi ruang gerak kelompok yang selama ini memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumber daya negara.

Menurut Haris, pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan aksi seperti menjual aset di Indonesia, melepas kepemilikan rupiah, atau memindahkan kekayaan ke luar negeri adalah kelompok yang memiliki akumulasi modal besar.

“Saya tidak yakin 99 persen rakyat Indonesia yang tidak memegang dolar akan melakukan sale Indonesia, buang rupiah, dan kabur dari Indonesia,” katanya.

Haris juga mengimbau gerakan mahasiswa untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah sekaligus waspada terhadap berbagai narasi yang beredar di media sosial.

Ia menilai kebijakan pemerintah yang bertujuan mengembalikan penguasaan sumber daya alam kepada negara dan mengoptimalkannya bagi kesejahteraan rakyat sejalan dengan perjuangan berbagai gerakan sosial yang selama ini mengadvokasi isu pertambangan dan agraria.

Karena itu, Haris mengajak gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara kritis dalam upaya mengembalikan kekayaan negara dan sumber daya alam yang dinilai selama ini dikuasai oleh segelintir kelompok oligarki.

Monitorday.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, berpotensi mengalami penurunan dalam waktu mendatang. Keyakinan tersebut didasari prospek meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang diperkirakan akan menekan harga minyak dunia.

Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Senin (22/6), Purbaya mengatakan penurunan harga minyak global akan memberikan dampak positif terhadap harga BBM di dalam negeri sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun sehingga pondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat,” ujar Purbaya.

Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia yang terjadi akibat meningkatnya ketidakpastian global sebelumnya menjadi tantangan berat bagi perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi sebagai langkah mitigasi terhadap tekanan eksternal.

Purbaya menjelaskan bahwa tingginya harga minyak dunia sempat menjadi ujian bagi stabilitas ekonomi nasional. Namun, seiring membaiknya situasi global dan munculnya sinyal perdamaian antara AS dan Iran, tekanan tersebut diperkirakan mulai mereda.

“Ketika ketidakpastian meningkat seperti kemarin, harga minyak dunia tinggi sekali, kita dalam ujian yang berat,” katanya.

Ia menilai perkembangan terkini menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Dengan prospek penurunan harga energi dan berkurangnya risiko geopolitik, kinerja ekonomi pada kuartal II 2026 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Purbaya menambahkan, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat fondasi ekonomi yang telah dibangun agar pertumbuhan nasional dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

“Kalau dilihat dari data yang sekarang, sepertinya kita sudah melewati masa ujian itu. Ke depan, tinggal memperbaiki pondasi yang sudah ada supaya dengan perbaikan yang ada, kita bisa tumbuh lebih optimal,” ujarnya.

Jika tren penurunan harga minyak dunia berlanjut, masyarakat berpeluang menikmati harga BBM nonsubsidi yang lebih rendah, sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi penguatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Monitorday.com– Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa proses konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) terus menunjukkan kemajuan. Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 258 perusahaan BUMN telah berhasil dikonsolidasikan, sementara sekitar 300 entitas lainnya akan segera memasuki tahap perampingan.

Laporan tersebut disampaikan Rosan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo sebagai bagian dari evaluasi transformasi BUMN. Langkah konsolidasi dilakukan untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih usaha, serta meningkatkan efisiensi operasional dan tata kelola perusahaan pelat merah.

Menurut Rosan, proses konsolidasi tidak sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga bertujuan membangun BUMN yang lebih sehat, kompetitif, dan memiliki kapasitas lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penggabungan dan restrukturisasi, pemerintah berharap setiap BUMN memiliki fokus bisnis yang lebih jelas serta mampu meningkatkan produktivitas dan profitabilitas.

Program transformasi BUMN menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo. Selain memperkuat daya saing nasional, konsolidasi diharapkan mampu meningkatkan nilai aset negara, memperbaiki efisiensi penggunaan modal, serta memperkuat kontribusi dividen kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan masih adanya sekitar 300 entitas yang akan dikonsolidasikan, proses transformasi BUMN diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa tahap ke depan. Pemerintah menargetkan terbentuknya struktur BUMN yang lebih ramping, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global, sekaligus menjadi motor penggerak investasi, industrialisasi, dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Monitorday.com– Perang modern tidak lagi semata-mata dipicu oleh sengketa wilayah atau perbedaan ideologi. Dalam banyak kasus, penguasaan sumber energi menjadi faktor strategis yang menentukan arah konflik. Minyak, gas alam, uranium, hingga logam kritis kini menjadi aset geopolitik yang diperebutkan karena menentukan ketahanan ekonomi, kemampuan industri, dan kekuatan militer suatu negara.

Selama lebih dari satu abad, minyak menjadi “darah” perekonomian dunia. Konflik di Timur Tengah, Laut Kaspia, Afrika Utara, hingga Laut China Selatan sering kali berkaitan dengan akses terhadap cadangan energi atau jalur distribusinya. Selat Hormuz, misalnya, menjadi salah satu titik paling strategis karena sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melewati jalur tersebut. Gangguan di kawasan ini dapat memicu lonjakan harga energi global, inflasi, hingga perlambatan ekonomi internasional.

Kini, muncul babak baru dalam persaingan energi, yakni kebutuhan listrik yang sangat besar untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan (AI). Model AI generatif membutuhkan pusat data (data center) yang mengoperasikan ribuan hingga ratusan ribu unit pemroses grafis (GPU). Seluruh infrastruktur tersebut mengonsumsi energi listrik dalam jumlah masif, bahkan setara dengan konsumsi listrik sebuah kota kecil. Seiring meningkatnya penggunaan AI dalam industri, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan pemerintahan, kebutuhan energi diproyeksikan terus melonjak dalam dekade mendatang.

Fenomena tersebut mengubah cara negara memandang keamanan energi. Jika sebelumnya energi diprioritaskan untuk sektor transportasi dan manufaktur, kini pasokan listrik yang stabil menjadi syarat utama dalam membangun ekosistem AI nasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, Uni Eropa, dan negara-negara Teluk mulai berlomba membangun pembangkit listrik baru, memperluas jaringan transmisi, serta mengembangkan pusat data berskala besar untuk mempertahankan daya saing teknologi.

Persaingan tidak hanya terjadi pada minyak dan gas, tetapi juga pada sumber energi masa depan. Pembangkit listrik tenaga nuklir kembali mendapat perhatian karena mampu menyediakan listrik dalam jumlah besar secara stabil selama 24 jam. Di sisi lain, investasi pada energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan panas bumi terus meningkat sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus memenuhi target penurunan emisi karbon. Baterai penyimpanan energi dan teknologi jaringan listrik pintar (smart grid) juga menjadi komponen penting dalam menopang kebutuhan AI.

Selain energi, perlombaan AI turut meningkatkan permintaan terhadap mineral kritis seperti litium, nikel, kobalt, grafit, dan unsur tanah jarang (rare earth elements). Mineral tersebut dibutuhkan untuk baterai, semikonduktor, server, hingga infrastruktur kelistrikan. Akibatnya, negara yang memiliki cadangan mineral strategis memperoleh posisi tawar baru dalam geopolitik global. Persaingan investasi di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara pun semakin intensif.

Perang di masa depan kemungkinan tidak hanya dipicu oleh perebutan ladang minyak, tetapi juga oleh upaya menguasai rantai pasok energi dan teknologi digital. Serangan terhadap jaringan listrik, kabel bawah laut, satelit komunikasi, hingga pusat data dapat melumpuhkan ekonomi suatu negara tanpa harus menguasai wilayahnya secara fisik. Dengan demikian, keamanan energi dan keamanan siber menjadi dua sisi dari mata uang yang sama dalam era AI.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, potensi panas bumi yang besar, serta pasar digital yang terus berkembang, Indonesia berpeluang menjadi pemain penting dalam rantai pasok ekonomi AI. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila diiringi dengan pembangunan pembangkit listrik yang andal, penguatan jaringan transmisi, pengembangan pusat data nasional, serta kebijakan hilirisasi mineral yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi industri dalam negeri.

Pada akhirnya, perang, energi, dan AI membentuk sebuah segitiga strategis baru. Negara yang mampu menguasai sumber energi, membangun infrastruktur kelistrikan yang tangguh, dan memimpin inovasi AI akan memiliki keunggulan ekonomi, militer, dan politik yang semakin menentukan dalam tatanan dunia abad ke-21.

Monitorday.com– Kemarahan publik di India terus meningkat setelah tiga pelaut India tewas dalam serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal tanker komersial di kawasan Selat Hormuz. Insiden tersebut memicu kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump karena dinilai menjadikan pekerja sipil sebagai korban dalam operasi militer terhadap Iran.

Korban merupakan warga negara India yang bekerja sebagai awak kapal tanker minyak komersial. Menurut pemerintah AS, kapal tersebut diserang karena dianggap melanggar blokade terhadap ekspor minyak Iran dan dinilai tidak kooperatif. Namun, pemerintah India menilai penggunaan kekuatan mematikan terhadap kapal sipil tidak dapat dibenarkan dan telah menyampaikan protes resmi kepada Washington.

Ketegangan semakin meningkat setelah pemerintah AS pada awalnya tidak menyampaikan belasungkawa maupun permintaan maaf atas kematian ketiga pelaut tersebut. Sikap tersebut memicu kritik dari berbagai kalangan di India, termasuk keluarga korban dan politisi oposisi yang mendesak pemerintah mengambil sikap lebih tegas terhadap Washington.

Isu keselamatan pelaut kemudian menjadi salah satu agenda dalam pertemuan Presiden Donald Trump dengan Perdana Menteri Narendra Modi di sela-sela KTT G7. Modi menegaskan bahwa keselamatan ratusan ribu pelaut India yang bekerja di jalur pelayaran internasional, termasuk di Selat Hormuz, merupakan kepentingan utama India. Trump menyampaikan simpati atas insiden tersebut dan menyatakan AS akan terus bekerja sama dengan India terkait keamanan maritim.

Insiden ini terjadi di tengah memburuknya hubungan India dan Amerika Serikat akibat sejumlah isu lain, termasuk tarif perdagangan, pembelian minyak Rusia oleh India, serta dinamika geopolitik di Asia Selatan. Para analis menilai kematian pelaut India berpotensi memperdalam defisit kepercayaan antara kedua negara, meskipun keduanya tetap memiliki kepentingan strategis yang besar di kawasan Indo-Pasifik.

Data industri menunjukkan India merupakan salah satu pemasok tenaga pelaut terbesar di dunia. Ratusan ribu pelaut India bertugas di kapal-kapal niaga internasional yang setiap hari melintasi Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak global. Karena itu, setiap eskalasi militer di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada keamanan energi dunia, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan bagi awak kapal sipil dari berbagai negara.

Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diprediksi masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada perdagangan hari ini, Selasa, 23 Juni 2026.

Tekanan terhadap IHSG belum sepenuhnya mereda setelah indeks ditutup melemah pada perdagangan sebelumnya. Investor masih berhati-hati karena pasar dibayangi sejumlah sentimen penting, baik dari dalam negeri maupun global.

Dari sisi teknikal, IHSG diperkirakan bergerak di area 6.060 hingga 6.290. Area support terdekat berada di kisaran 6.058, sementara support berikutnya berada di sekitar 5.917. Adapun resistance terdekat berada di area 6.287, dengan resistance lanjutan di sekitar 6.516.

Sentimen utama yang membayangi pasar hari ini adalah evaluasi MSCI terhadap status pasar saham Indonesia. Pelaku pasar mencermati apakah Indonesia tetap dipertahankan sebagai emerging market, apakah status pembekuan atau freeze terhadap saham-saham Indonesia berlanjut, serta bagaimana dampaknya terhadap arus dana asing.

Selain MSCI, investor juga masih mencermati pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah yang masih rentan tertekan dapat membuat investor asing lebih berhati-hati masuk ke aset berisiko, termasuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia.

Dari eksternal, pasar global juga belum sepenuhnya kondusif. Harga minyak memang melemah setelah muncul perkembangan positif dalam pembicaraan Amerika Serikat dan Iran, tetapi sentimen itu tertahan oleh kekhawatiran terhadap arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang masih ketat.

Kondisi tersebut membuat IHSG hari ini berpeluang bergerak dua arah. Jika mampu bertahan di atas area 6.058–6.060, indeks berpotensi kembali menguji area 6.200 hingga 6.290. Namun jika tekanan jual membesar dan support tersebut jebol, IHSG berisiko bergerak turun mendekati area 5.917.

Untuk strategi perdagangan, pelaku pasar disarankan tetap selektif dan tidak agresif mengejar saham yang sudah naik tinggi. Saham berkapitalisasi besar, sektor defensif, perbankan besar, konsumer, telekomunikasi, serta saham dengan fundamental kuat masih lebih menarik dicermati di tengah volatilitas pasar.

Dengan berbagai sentimen tersebut, skenario utama IHSG hari ini adalah konsolidasi cenderung melemah. Namun peluang rebound teknikal tetap terbuka apabila tekanan asing mereda, rupiah stabil, dan pasar mendapat sinyal positif dari perkembangan MSCI maupun sentimen global.

Monitorday.com– Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyaknya ke pasar global setelah Washington menerbitkan lisensi umum sementara yang melonggarkan pembatasan terhadap penjualan minyak mentah, produk minyak bumi, dan petrokimia asal Iran.

Kebijakan ini menjadi perubahan besar dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap Iran, terutama setelah bertahun-tahun sanksi energi menjadi salah satu instrumen utama Washington untuk menekan Teheran. Pelonggaran tersebut berlaku sementara selama 60 hari dan menjadi bagian dari proses negosiasi yang lebih luas antara kedua negara.

Departemen Keuangan AS menyebut lisensi itu memungkinkan produksi, pengiriman, dan penjualan minyak Iran hingga 21 Agustus 2026. Kebijakan tersebut juga mencakup sejumlah layanan pendukung seperti transaksi perbankan, asuransi, dan transportasi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi perdagangan minyak Iran.

Langkah ini diambil setelah Iran disebut berkomitmen membuka kembali akses bagi inspektur Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Selain itu, Teheran juga diminta menjamin kelancaran lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi urat nadi pengiriman minyak dan gas dunia.

Pelonggaran sanksi minyak Iran juga dipandang sebagai bagian dari kesepakatan awal untuk meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran. Dalam kesepakatan tersebut, Iran disebut akan mengurangi stok uranium yang diperkaya tinggi, sementara Amerika Serikat memberikan keringanan sanksi sebagai insentif diplomatik.

Bagi pasar energi global, keputusan ini berpotensi menambah pasokan minyak dan menekan kekhawatiran terhadap gangguan distribusi dari kawasan Teluk. Sebelumnya, ketegangan di sekitar Selat Hormuz sempat memicu lonjakan harga minyak karena pasar khawatir pasokan dari Timur Tengah terganggu.

Namun, kebijakan ini tetap bersifat sementara dan belum berarti sanksi terhadap Iran dicabut sepenuhnya. Washington masih menjadikan lisensi tersebut sebagai bagian dari proses negosiasi lanjutan untuk mencapai kesepakatan final terkait program nuklir Iran dan stabilitas kawasan.

Keputusan Trump mengizinkan Iran kembali menjual minyak juga dapat memunculkan reaksi beragam dari sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Di satu sisi, langkah ini dapat meredakan tekanan harga energi global. Di sisi lain, pelonggaran terhadap Iran berpotensi menimbulkan kekhawatiran baru bagi negara-negara yang selama ini melihat Teheran sebagai ancaman regional.

Dengan kebijakan ini, pasar minyak global memasuki fase baru yang sangat bergantung pada keberlanjutan negosiasi Washington dan Teheran. Jika pembicaraan berjalan positif, Iran berpeluang kembali menjadi pemain penting dalam perdagangan minyak dunia. Namun jika kesepakatan gagal, sanksi dan tekanan geopolitik bisa kembali mengguncang pasar energi.

Monitorday.com– Iklim investasi otomotif nasional kembali mendapat sorotan setelah dua perusahaan besar produsen komponen otomotif asal Jepang di Jawa Timur disebut bersiap memindahkan basis produksinya dari Indonesia ke Vietnam.

Kabar tersebut menjadi sinyal bahaya bagi sektor manufaktur, terutama karena rencana relokasi itu berpotensi berdampak pada ribuan pekerja di kawasan industri Pasuruan dan Mojokerto. Dua perusahaan tersebut disebut berinisial PT J dan PT S.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa kedua perusahaan itu merupakan bagian dari ekosistem industri otomotif besar asal Jepang. Menurutnya, jika rencana relokasi benar-benar berjalan, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam jumlah besar sulit dihindari.

“Di daerah Pasuruan dan Mojokerto ada dua perusahaan raksasa komponen otomotif, saya belum bisa sebut nama lengkapnya, baru inisial yaitu PT J dan PT S. Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK,” ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026).

Said Iqbal menjelaskan, persoalan ini berkaitan dengan perubahan arah bisnis prinsipal Jepang yang mulai mengalihkan fokus dari komponen kendaraan konvensional menuju rantai pasok kendaraan listrik atau electric vehicle. Namun, Indonesia disebut belum mampu menawarkan ekosistem dan insentif yang dianggap cukup kompetitif dibandingkan Vietnam.

Menurut Said, Vietnam saat ini dinilai lebih agresif dalam menawarkan paket kebijakan bagi investor kendaraan listrik. Hal itu membuat sejumlah prinsipal otomotif global mempertimbangkan ulang posisi Indonesia sebagai basis produksi komponen otomotif masa depan.

“Ini baru diskusi awal, informasi awal. Namun esensi masalahnya berada pada tataran kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah pusat kita yang dianggap kurang kompetitif bagi mereka,” kata Said Iqbal.

Ia menilai, pemerintah perlu segera membaca persoalan ini sebagai alarm serius bagi masa depan industri otomotif nasional. Jika tidak ditangani cepat, bukan tidak mungkin relokasi serupa akan diikuti perusahaan lain yang juga sedang menyesuaikan arah bisnis menuju kendaraan listrik.

Said Iqbal menyatakan akan mendorong Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI untuk membuka ruang dialog bipartit dengan manajemen kedua perusahaan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan hak-hak buruh tetap terlindungi apabila terjadi restrukturisasi atau perubahan arah produksi.

Selain itu, Said juga berencana menyerahkan laporan darurat tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh cetak biru industri kendaraan listrik nasional agar Indonesia tidak tertinggal dalam perebutan investasi otomotif global.

Pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan, juga didorong segera menyiapkan stimulus tandingan. Kebijakan yang lebih kompetitif dinilai mendesak agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi industri otomotif, sekaligus mencegah gelombang PHK baru di sektor manufaktur.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak para murid baru memanfaatkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026 sebagai momentum untuk membangun semangat baru, menjalin persahabatan, serta menumbuhkan kebiasaan positif sebagai bekal menempuh jenjang pendidikan berikutnya.

Ajakan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam webinar bertajuk “Sosialisasi dan Diskusi MPLS Ramah Tahun 2026” yang digelar di Jakarta Pusat, Senin.

Menurutnya, MPLS tidak hanya menjadi sarana bagi murid untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman baru, tetapi juga kesempatan untuk membentuk karakter serta kebiasaan baik yang bermanfaat bagi masa depan.

“Kepada anak-anakku sekalian, manfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mengenal teman, guru, dan lingkungan belajar, sekaligus membangun kebiasaan baik sebagai bekal di masa yang akan datang. Bangun semangat baru, persahabatan baru, dan terus kembangkan bakat serta potensi terbaik,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menegaskan bahwa MPLS Ramah bukan sekadar perubahan istilah, melainkan transformasi cara pandang dalam menyambut peserta didik baru. Jika sebelumnya kegiatan MPLS kerap dikaitkan dengan praktik perpeloncoan, kekerasan, atau aktivitas yang tidak edukatif, kini kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Karena itu, Mendikdasmen meminta seluruh satuan pendidikan menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan selama pelaksanaan MPLS.

Menurutnya, MPLS Ramah harus mampu menumbuhkan budaya saling menghormati, kerja sama, hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan.

“Saya menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS Ramah harus bebas dari perpeloncoan, kekerasan, pungutan, serta segala bentuk kegiatan yang tidak memiliki nilai edukatif dan justru membebani para murid,” tegasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai prinsip tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri yang menjadi panduan resmi pelaksanaan MPLS Ramah.

Abdul Mu’ti menjelaskan, Kepmendikdasmen Nomor 198 Tahun 2026 tentang Uraian Materi MPLS Ramah memuat panduan materi dan rujukan pelaksanaan MPLS pada setiap jenjang pendidikan. Regulasi tersebut diharapkan dapat memastikan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah berlangsung secara edukatif dan terbebas dari praktik perpeloncoan.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap MPLS Ramah 2026 menjadi sarana yang efektif untuk membantu murid beradaptasi dengan lingkungan belajar baru sekaligus membangun karakter positif sejak hari pertama memasuki sekolah.