Airnya biru. Biru sekali. Namanya Ninivala.

Letaknya di perut Pulau Seram. Maluku Tengah. Untuk ke sana, fisik harus kuat. Mental juga harus seperti baja. 

Dari Amahai saja tiga jam. Dari Tehoru masih satu setengah jam lagi. Mendaki. Menanjak. Membelah hutan yang rimbunnya minta ampun.

Tapi begitu sampai di Desa Piliana, lelah itu seperti hilang. Menguap.

Di gerbang masuk, saya bertemu penjaganya. Orang-orang Nahulu. Penampilan mereka khas: kain merah terikat di kepala. Gagah. Mereka adalah penjaga adat yang teguh. Menjaga pintu masuk menuju surga yang tersembunyi itu.

Tiketnya? Hanya Rp 10 ribu. Terlalu murah untuk sebuah keajaiban alam.

Saya turun ke bawah. Mendekat ke air. Di sana, saya melihat fenomena aneh. Ada gelembung-gelembung udara kecil yang muncul dari dasar danau. Dari sela-sela akar pohon purba. Persis air mendidih. Banyak sekali.

Refleks, saya ingin menjauh. Takut panas. Tapi orang lokal hanya tersenyum. Saya coba celupkan tangan. Nyesss!

Ternyata dingin. Sangat dingin.

Itu bukan uap panas. Itu napas bumi. Mata air yang keluar dengan tekanan dari bawah tanah. Menciptakan pemandangan yang magis. Jernihnya luar biasa. Segar sekali.

Masyarakat menyebutnya “Kali Jodoh”. Mitosnya, siapa yang mandi di situ, urusan hatinya bakal dimudahkan. Entah benar atau tidak. Tapi suasananya memang romantis. Menenangkan.

Saking asyiknya menikmati Ninivala, ada kejadian lucu. Sepatu kawan saya hanyut sebelah. Ditelan arus, hilang di sela akar. Dia harus pulang ke Jakarta hanya dengan sebelah sepatu.

Orang-orang di Piliana bilang: itu tanda. Kalau ada yang tertinggal, artinya sang pemilik harus kembali lagi. Ninivala seperti tidak mau dilepaskan begitu saja. Ia ingin kita pulang untuk kedua kalinya.

Bagi saya, Ninivala bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah bukti betapa kayanya pedalaman Maluku. Air yang mendidih tapi dingin. Keindahan yang tersembunyi di balik jalan terjal.

Siapa pun yang pernah ke sana, pasti setuju: Maluku itu bukan cuma soal laut. Di tengah hutannya pun, ada permata yang biru sekali.

Monitorday.com – Iran disebut telah menyetujui pembukaan Selat Hormuz tanpa mengenakan biaya tol bagi kapal-kapal yang melintas sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa dengan Amerika Serikat. Informasi tersebut diungkapkan oleh Fox News yang mengutip sumber yang mengetahui proses negosiasi.

Menurut laporan tersebut, Iran bersedia membuka jalur pelayaran strategis itu tanpa pungutan biaya, sebuah langkah yang dinilai dapat meredakan ketegangan di kawasan sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan global.

Sumber yang sama menyebutkan, apabila kesepakatan tersebut resmi ditandatangani, Amerika Serikat akan mencabut blokade yang selama ini menjadi salah satu sumber perselisihan antara kedua negara. Setelah pembukaan kembali jalur pelayaran, proses pembersihan ranjau di kawasan Selat Hormuz juga akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan navigasi.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa pencabutan blokade akan dilakukan secara bersamaan dengan dibukanya akses pelayaran oleh Iran.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya menyatakan bahwa Iran dan Oman dalam waktu dekat akan mengeluarkan pernyataan bersama terkait pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz.

Namun, Araghchi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pembahasan mengenai pengenaan biaya tol bagi kapal yang melintas. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya biaya layanan tertentu yang diberlakukan untuk mendukung operasional dan pengelolaan jalur pelayaran tersebut.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur maritim paling vital di dunia karena menjadi pintu keluar utama ekspor minyak dari kawasan Teluk. Setiap perkembangan terkait pengelolaan dan keamanan selat ini kerap menjadi perhatian pasar energi global dan komunitas internasional.

Monitorday.com– Pemerintah mengklaim telah mencatat efisiensi anggaran negara hingga Rp300 triliun sejak awal masa pemerintahan. Klaim tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, sebagai respons terhadap kritik mahasiswa mengenai dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencuat dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada 12 Juni 2026.

Menurut Qodari, kebijakan efisiensi merupakan instruksi langsung dari Prabowo Subianto untuk memangkas berbagai pos belanja yang dianggap tidak mendesak dan tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik maupun pembangunan nasional. Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai upaya memperbaiki kualitas belanja negara di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan pembiayaan program-program prioritas.

Selain melakukan penghematan belanja, pemerintah juga menegaskan fokus pada penutupan kebocoran penerimaan negara dan perbaikan tata kelola aset. Dalam konteks tersebut, pembentukan Danantara disebut sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan negara agar lebih produktif dan transparan. Pemerintah berharap optimalisasi aset dapat menjadi sumber pendapatan baru sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang.

Dari perspektif fiskal, angka efisiensi Rp300 triliun merupakan jumlah yang sangat signifikan. Nilai tersebut setara dengan sebagian besar anggaran kementerian besar atau bahkan dapat membiayai berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur dalam skala nasional. Namun demikian, efektivitas kebijakan efisiensi tidak hanya diukur dari besarnya penghematan, melainkan juga dari dampaknya terhadap kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, kritik mahasiswa menunjukkan bahwa isu tata kelola APBN masih menjadi perhatian publik. Bagi kelompok masyarakat sipil, transparansi mengenai sumber penghematan, pos anggaran yang dipangkas, serta penggunaan kembali dana hasil efisiensi menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya menyampaikan angka efisiensi, tetapi juga membuka data yang dapat diverifikasi publik.

Pernyataan Qodari juga memperlihatkan upaya pemerintah untuk membangun narasi bahwa efisiensi dan pemberantasan kebocoran merupakan bagian dari agenda reformasi fiskal yang lebih luas. Di tengah tekanan terhadap APBN akibat kebutuhan belanja sosial, pembangunan, serta dinamika ekonomi global, kemampuan menjaga disiplin fiskal akan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam beberapa tahun ke depan.

Meski demikian, ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa tetap menjadi elemen penting dalam demokrasi. Kritik terhadap pengelolaan APBN dapat menjadi mekanisme pengawasan publik yang mendorong peningkatan akuntabilitas, sementara pemerintah memiliki kesempatan untuk menjelaskan arah kebijakan fiskalnya secara lebih terbuka dan berbasis data. Dengan demikian, perdebatan mengenai efisiensi anggaran tidak berhenti pada klaim angka semata, tetapi berkembang menjadi diskusi tentang kualitas tata kelola keuangan negara.

Monitorday.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Menurut Qodari, kemandirian energi menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo sejak awal masa kepemimpinannya. Berbagai langkah pun disiapkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

“Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua usaha Pak Prabowo,” ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang sedang dijalankan pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi sebagai fondasi pembangunan nasional.

Qodari mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan melalui peningkatan produksi beras dan pupuk. Namun, menurutnya, tantangan di sektor energi jauh lebih besar karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.

“Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tetapi kita cuma bisa produksi 600 ribu,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi berbasis bahan baku domestik. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengembangan program biodiesel B50 untuk bahan bakar solar serta pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.

Di sisi lain, Qodari menyebut keputusan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang memengaruhi pasar energi dunia.

“Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi di dalam negeri sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik internasional. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, terutama yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, turut memengaruhi pergerakan harga minyak dunia.

Menurut Qodari, posisi strategis Iran yang menguasai jalur pelayaran penting di Selat Hormuz membuat setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap pasar energi global.

Meski demikian, ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap harga BBM bersubsidi. Pemerintah, kata dia, tetap mempertahankan harga Pertalite agar tidak terdampak fluktuasi harga minyak dunia.

“Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan enggak naik, tetap,” ucap Qodari.

Monitorday.com – Pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus membantu anak mengenali diri, memahami lingkungan, serta mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Pameran Lukisan Karya Bentara Budaya bertajuk “Anak Dalam Lintasan Waktu” di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pameran yang mempertemukan karya seniman dewasa tentang anak dengan karya anak-anak mengenai dunia mereka sendiri itu dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq.

Dalam sambutannya, Fajar menegaskan bahwa seni memiliki peran penting dalam membentuk pendidikan yang utuh. Menurutnya, pengenalan seni sejak usia dini dapat mengasah kepekaan estetis sekaligus membantu anak memahami makna kehidupan secara lebih mendalam.

“Kami memandang bahwa ketika anak-anak sejak usia dini dikenalkan dengan dunia seni, termasuk seni lukis, itu merupakan bagian dari upaya mengasah pengalaman estetis anak-anak kita. Dengan cara itu, kita dapat mengajarkan kepada anak-anak bagaimana sesungguhnya menjadi manusia,” ujar Fajar.

Ia menambahkan, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kecerdasan intelektual. Anak-anak juga membutuhkan ruang untuk berimajinasi, berekspresi, dan menciptakan karya sebagai bagian dari proses tumbuh kembang yang sehat.

Menurut Fajar, kegiatan seni yang dibiasakan sejak dini dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis anak. Melalui karya seni, anak memperoleh ruang untuk mengekspresikan pengalaman, perasaan, dan cara pandangnya terhadap dunia.

“Seni menjadi ruang bagi anak untuk mengekspresikan suasana kebatinannya,” katanya.

Keunikan pameran “Anak Dalam Lintasan Waktu” terletak pada hadirnya dua perspektif dalam satu ruang. Para seniman dewasa menghadirkan refleksi mereka tentang anak, sementara anak-anak menampilkan gambaran dunia yang mereka alami melalui warna, bentuk, dan imajinasi khas.

Fajar menilai pertemuan dua sudut pandang tersebut menciptakan dialog kreatif antara generasi dewasa dan generasi muda yang dapat melahirkan berbagai gagasan baru.

“Ini menjadi perjumpaan imajinasi dan dialog antara orang dewasa dengan anak. Dari proses itu bisa lahir berbagai gagasan dan karya kreatif yang luar biasa,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager Bentara Budaya, Ilham Khoiri, menjelaskan bahwa pameran ini merupakan hasil kolaborasi antara koleksi karya para seniman Bentara Budaya dan karya anak-anak berusia 6 hingga 16 tahun. Seluruh karya yang dipamerkan dikurasi oleh Frans Sartono dan Efix Mulyadi.

Menurut Ilham, karya para seniman dewasa umumnya menempatkan anak dalam konteks yang lebih luas, seperti pendidikan, kehidupan sosial, dan dinamika masyarakat. Sebaliknya, karya anak-anak lebih banyak merekam pengalaman keseharian yang mereka rasakan secara langsung.

“Bentara Budaya sangat mendukung anak-anak untuk berkembang melalui kreativitas. Melalui lukisan, anak-anak dapat menemukan dirinya dan bercerita tentang dunianya kepada orang lain,” kata Ilham.

Pameran “Anak Dalam Lintasan Waktu” menjadi pengingat bahwa seni bukan sekadar sarana hiburan, melainkan bagian penting dari proses pendidikan. Melalui seni, anak-anak dapat membangun kepercayaan diri, menjaga kesehatan psikologis, serta mengembangkan kemampuan memahami dunia secara lebih luas.

Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, ruang kreatif seperti ini dinilai penting untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara seimbang, baik dari sisi intelektual maupun emosional.

Monitorday.com– Persidangan kasus dugaan suap impor yang menyeret PT Blueray Cargo membuka babak baru dalam upaya membongkar praktik korupsi di sektor perdagangan dan kepabeanan. Keterangan pendiri perusahaan tersebut, John Field, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengungkap dugaan setoran hingga Rp91 miliar kepada sejumlah pihak yang disebut memiliki pengaruh terhadap kelancaran proses impor barang.

Dalam persidangan, John Field mengaku telah mengeluarkan dana dalam jumlah sangat besar untuk berbagai pihak, namun pada akhirnya tetap harus menghadapi proses hukum. Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana praktik suap diduga telah menjadi bagian dari mekanisme informal yang digunakan sebagian pelaku usaha untuk mengatasi hambatan birokrasi. Meski demikian, seluruh dugaan yang muncul dalam persidangan masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlangsung.

Fakta penting yang muncul adalah adanya pengakuan mengenai pemberian dana sekitar Rp30 miliar kepada seseorang bernama Ahmad Dedi dalam kurun enam bulan, masing-masing sebesar Rp5 miliar per bulan. Menurut keterangan John, saat itu dirinya tidak mengetahui bahwa sosok tersebut memiliki keterkaitan dengan institusi Bea Cukai. Pengakuan ini memperluas ruang penyelidikan mengenai pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana dari perusahaan tersebut.

Selain itu, jaksa juga mengungkap dugaan aliran dana sebesar Rp21 miliar kepada pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam persidangan disebut adanya penggunaan kode-kode tertentu yang merujuk kepada sejumlah pejabat. Keterangan ini menjadi salah satu bagian penting yang berpotensi memperkuat konstruksi perkara apabila didukung oleh alat bukti lain, termasuk dokumen transaksi dan kesaksian para pihak terkait.

Kasus ini juga berkembang ke luar lingkungan Bea Cukai. Berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa, terdapat dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Perdagangan. Salah satu terdakwa, Andri, mengakui pernah menyerahkan amplop kepada beberapa pihak atas arahan perusahaan. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan karena seluruh paket telah disiapkan sebelumnya.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, perkara ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi impor tidak hanya berkaitan dengan satu institusi, melainkan berpotensi melibatkan rantai perizinan yang panjang. Proses impor di Indonesia melibatkan banyak lembaga, mulai dari pengawasan kepabeanan, perizinan perdagangan, hingga pengawasan produk. Kompleksitas tersebut sering kali menciptakan ruang bagi praktik rente apabila sistem pengawasan dan transparansi belum berjalan optimal.

Bagi penegak hukum, perkara Blueray Cargo dapat menjadi momentum untuk menelusuri dugaan jaringan korupsi yang lebih luas. Jika seluruh fakta persidangan dapat dibuktikan secara hukum, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal korupsi sektor impor terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, publik menantikan apakah pengungkapan di ruang sidang akan berujung pada penetapan pihak-pihak baru sebagai tersangka atau hanya berhenti pada para terdakwa yang saat ini sudah menjalani proses peradilan.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan perizinan belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik suap. Transparansi, integrasi data antarinstansi, serta penguatan pengawasan internal menjadi faktor penting agar sistem perdagangan dan kepabeanan tidak kembali menjadi lahan transaksi ilegal yang merugikan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Monitorday.com– Nilai tukar rupiah menunjukkan sinyal penguatan yang semakin kuat menjelang pekan depan. Setelah sempat berada di bawah tekanan akibat ketidakpastian global dan kekhawatiran terhadap prospek ekonomi domestik, mata uang Indonesia mulai mendapatkan dukungan dari kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang dinilai lebih kredibel oleh pelaku pasar.

Pada perdagangan Jumat (12/6/2026), rupiah ditutup menguat 128 poin ke level Rp17.860 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya Rp17.988 per dolar AS. Penguatan ini menjadi salah satu kenaikan harian terbesar dalam beberapa pekan terakhir dan mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai rupiah masih memiliki ruang penguatan menuju kisaran Rp17.500 per dolar AS pada pekan depan. Menurutnya, pasar mulai melihat adanya koordinasi yang lebih kuat antara kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

Salah satu faktor utama yang menopang penguatan rupiah adalah langkah Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 75 basis poin. Kebijakan ini meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik bagi investor global sekaligus memperkuat komitmen otoritas moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam teori pasar keuangan, kenaikan suku bunga biasanya mendorong aliran modal masuk karena menawarkan imbal hasil yang lebih menarik.

Selain faktor moneter, pasar juga memberikan respons positif terhadap kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi, khususnya Pertamax. Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah tetap menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan APBN di tengah tantangan ekonomi global. Persepsi fiskal yang lebih sehat cenderung meningkatkan kepercayaan investor terhadap aset-aset Indonesia, termasuk rupiah dan surat berharga negara.

Meski demikian, prospek penguatan rupiah tetap akan dipengaruhi oleh dinamika eksternal. Pergerakan indeks dolar AS, arah kebijakan suku bunga Federal Reserve, serta perkembangan geopolitik global masih menjadi faktor yang perlu dicermati. Jika tekanan eksternal mereda dan arus modal asing terus masuk ke pasar domestik, peluang rupiah untuk melanjutkan tren penguatan akan semakin besar.

Dari perspektif yang lebih luas, penguatan rupiah bukan hanya penting bagi stabilitas pasar keuangan, tetapi juga dapat membantu mengendalikan inflasi impor, menekan biaya bahan baku industri, dan memperkuat kepercayaan dunia usaha. Oleh karena itu, keberlanjutan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci agar momentum penguatan rupiah dapat terjaga dalam jangka menengah.

Monitorday.com – Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 100 Sekolah Nasional Terintegrasi pada 2026 sebagai bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan unggulan bagi siswa berprestasi dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan sekolah unggulan nonasrama yang dapat menjangkau lebih banyak peserta didik di berbagai daerah.

“Tahun ini direncanakan kita akan membangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi. Saat ini sudah ada usulan dari berbagai daerah dan sebanyak 36 lokasi telah melalui proses seleksi awal,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dari target tersebut, lima sekolah akan mulai dikembangkan di balai-balai yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Selain itu, satu sekolah akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara sembilan sekolah lainnya akan dibangun di daerah yang telah lolos seleksi.

Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program strategis pemerintah untuk memastikan pemerataan mutu pendidikan nasional. Sekolah ini dirancang untuk menampung siswa-siswa berprestasi secara inklusif tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi akan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pembangunan sekolah baru dan peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada.

Untuk pembangunan sekolah baru, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui skema pembangunan fasilitas oleh pihak swasta, sementara biaya operasional akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

Selain melaporkan rencana pembangunan sekolah unggulan tersebut, Abdul Mu’ti juga menyampaikan perkembangan program revitalisasi sekolah kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, perbaikan fasilitas pendidikan sepanjang 2025 telah mencapai 16.167 satuan pendidikan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, pada tahun ini pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap total 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Program tersebut terdiri atas 11.744 satuan pendidikan yang dibiayai melalui anggaran sebesar Rp14 triliun yang telah disetujui DPR RI, serta tambahan rencana revitalisasi untuk sekitar 60.000 satuan pendidikan lainnya.

Pemerintah berharap pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dan percepatan revitalisasi sekolah dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses belajar yang setara bagi seluruh anak Indonesia.

Monitorday.com – Pemerintah memperketat pengawasan penggunaan QR Code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi guna mengantisipasi potensi lonjakan konsumsi Pertalite setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax.

Mulai Rabu (10/6), harga Pertamax (RON 92) di wilayah Jawa resmi naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, harga Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi tetap bertahan di level Rp10.000 per liter.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengakui bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite. Namun, berdasarkan pemantauan bersama Pertamina Patra Niaga selama dua hari pertama setelah penyesuaian harga, pergeseran konsumsi dinilai masih relatif terbatas.

Menurut Anggia, perpindahan pengguna yang terjadi saat ini lebih banyak berasal dari konsumen Pertamax Turbo yang beralih ke Pertamax, bukan langsung ke Pertalite.

Untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan konsumsi BBM subsidi, pemerintah memperkuat pengawasan distribusi melalui sistem QR Code. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan di lapangan guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

Meski demikian, Anggia menegaskan bahwa pengawasan semata tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan program subsidi energi. Ia menilai kesadaran masyarakat menjadi faktor yang jauh lebih penting.

“Kami berharap masyarakat memahami mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan. Subsidi BBM seharusnya diperuntukkan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi sesuai peruntukannya. Dengan demikian, subsidi dapat dinikmati oleh kelompok yang berhak, seperti petani dan nelayan, yang sangat bergantung pada dukungan energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Terkait kemungkinan kuota Pertalite terlampaui akibat peningkatan konsumsi, pemerintah memastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan kondisi fiskal negara.

“Kebutuhan masyarakat harus tetap terpenuhi, namun di sisi lain pemerintah juga perlu menjaga beban fiskal agar tetap terkendali. Karena itu, seluruh perkembangan di lapangan akan terus dipantau,” kata Anggia.

Pemerintah berharap kombinasi antara pengawasan distribusi yang lebih ketat dan kesadaran masyarakat dapat menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran di tengah perubahan harga BBM nonsubsidi.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan percakapan telepon dengan Perdana Menteri Belanda Rob Jetten pada Kamis (11/6). Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kerja sama internasional, perkembangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, hingga situasi terkini di Selat Hormuz.

Informasi mengenai percakapan tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen.

“Perdana Menteri Belanda Rob Jetten dan Presiden Indonesia Prabowo melakukan percakapan telepon yang baik hari ini,” tulis akun tersebut.

Dalam pembicaraan itu, Prabowo dan Jetten menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga keamanan dan kemakmuran kawasan di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Keduanya juga membahas perkembangan negosiasi CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa yang diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi kedua pihak. Selain itu, situasi di Selat Hormuz turut menjadi perhatian mengingat kawasan tersebut merupakan jalur strategis perdagangan dan energi dunia.

Pemerintah Belanda menilai hubungan bilateral dengan Indonesia terus berkembang di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Di dunia yang penuh gejolak ini, Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk memperkuat hubungan,” demikian isi unggahan tersebut.

Belanda dan Indonesia diketahui memiliki hubungan sejarah dan budaya yang panjang. Kedua negara juga menjalin kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, pengelolaan air, serta pertanian berkelanjutan.

Pemerintah Belanda menyebut Indonesia sebagai mitra yang memiliki visi sejalan dalam menghadapi perubahan global yang berlangsung cepat.

“Negara-negara kami adalah mitra sevisi di dunia yang berubah dengan cepat,” tulis pemerintah Belanda dalam unggahan tersebut.

Hubungan erat kedua negara sebelumnya juga tercermin dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda pada September tahun lalu. Dalam lawatan tersebut, Prabowo diterima secara resmi oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag.

Pada pertemuan itu, Prabowo bersama Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima membahas berbagai isu strategis, termasuk upaya memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia dan Belanda untuk terus mempererat kerja sama serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang.