Monitorday.com – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) pada September 2026. Kali ini, bantuan mencakup alokasi Juli, Agustus, dan September yang dapat disalurkan sekaligus atau dirapel.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan 33.244.408 keluarga sebagai penerima bantuan pangan beras tahap kedua 2026. Setiap keluarga berhak memperoleh 10 kilogram beras per bulan, sehingga total bantuan untuk periode tiga bulan mencapai 30 kilogram beras.

Bantuan tersebut berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras kepada para penerima. Total beras yang disiapkan untuk program Juli-September mencapai sekitar 997,2 ribu ton.

Penetapan penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 Tahun 2026. Program ini menyasar keluarga dalam desil 1 hingga desil 4, atau kelompok 40 persen terbawah berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Dalam sistem Cek Bansos Kementerian Sosial, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah. Sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi.

Karena data kesejahteraan bersifat dinamis, status penerima maupun tingkat desil seseorang dapat berubah mengikuti kondisi sosial dan ekonomi terbaru.

Masyarakat dapat mengecek status penerima melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.

Caranya cukup dengan memasukkan NIK 16 digit sesuai KTP, kemudian mengisi kode verifikasi dan memilih tombol pencarian data. Sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerima yang tercatat dalam basis data pemerintah.

Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data DTSEN dapat mengajukan pembaruan data.

Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan dinas sosial. Masyarakat juga dapat menyampaikan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos dengan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

Data yang diperbarui kemudian dapat dihitung ulang secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah tak hanya menyalurkan bantuan untuk periode Juli-September. Kelanjutan program untuk Oktober, November, dan Desember 2026 juga telah dipersiapkan.

Skemanya tetap diarahkan sebesar 10 kilogram beras per keluarga per bulan bagi sekitar 33,2 juta keluarga yang masuk desil 1 hingga desil 4.

Pemerintah kini mempercepat distribusi bantuan Juli-September agar beras segera diterima keluarga yang berhak. Ketepatan sasaran menjadi perhatian utama, mengingat penyaluran menggunakan data kesejahteraan yang terus diperbarui.

Bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria, pengecekan status penerima melalui kanal resmi pemerintah menjadi langkah penting. Terlebih, perubahan kondisi sosial ekonomi dapat memengaruhi status dan tingkat desil dalam DTSEN.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan transformasi Indonesia dari negara pengimpor menjadi pengekspor pangan sebagai salah satu wujud penguatan kapasitas nasional yang dapat berkontribusi bagi dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi pertemuan bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, pada Minggu (13/09/2026).

Di hadapan para pemimpin BRICS, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia menjadi salah satu importir utama sejumlah komoditas pangan. Kini, kondisi tersebut telah berbalik seiring dengan meningkatnya kemampuan produksi dalam negeri.

“Selama bertahun-tahun, Indonesia merupakan importir terbesar biji-bijian, beras, dan jagung. Kini, kita telah menjadi eksportir dan akan mampu meningkatkan dukungan untuk seluruh dunia,” ujar Presiden Prabowo.

Transformasi tersebut menjadi gambaran bagaimana keterbatasan dapat diubah menjadi kapasitas melalui pembangunan dan penguatan kemampuan nasional. Presiden Prabowo meyakini potensi serupa juga dimiliki negara-negara BRICS apabila kekuatan masing-masing dapat dihubungkan dan dioptimalkan secara bersama.

Menurutnya, berbagai tantangan global yang saling berkaitan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai hambatan. Dengan kerja sama yang kuat, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk meningkatkan investasi, memperkuat industri, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta membuka kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Bersama-sama kita dapat mengubah tantangan-tantangan yang saling terkait ini menjadi peluang untuk investasi yang lebih besar, industri yang lebih kuat, dan lebih banyak lapangan kerja serta peluang yang lebih baik bagi rakyat kita. Pertumbuhan yang menjangkau jutaan rakyat kita akan membuat bangsa kita lebih tangguh,” tutur Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa ketangguhan suatu negara sangat berkaitan dengan sejauh mana pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Karena itu, pembangunan yang inklusif dan inovasi menjadi dua elemen penting untuk mengubah kekuatan kolektif menjadi kapasitas yang lebih besar.

“Hal itu hanya dapat dicapai ketika pembangunan bersifat inklusif dan, jika dipadukan dengan inovasi, kekuatan kolektif kita dapat menjadi kekuatan yang dahsyat, mengubah kelangkaan menjadi kapasitas,” lanjut Presiden.

Dalam konteks BRICS, Presiden Prabowo melihat negara-negara anggota sesungguhnya telah memiliki modal besar berupa sumber daya, kapasitas produksi, serta kekuatan ekonomi yang saling melengkapi. Potensi tersebut dapat menjadi fondasi untuk memperkuat posisi BRICS dalam rantai nilai global.

“BRICS sudah menjadi rantai pasokan. Tugas kita adalah menghubungkan dan mengoptimalkannya sehingga kekuatan yang ada ini dapat menjadi sumber nilai yang lebih besar bagi kita semua,” ungkap Presiden.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, Presiden Prabowo menawarkan langkah konkret kepada para pemimpin BRICS, yakni mendorong industrialisasi bersama. Menurut Presiden, sumber daya dan kapasitas yang dimiliki negara-negara anggota perlu dioptimalkan melalui kerja sama sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

“Oleh karena itu, izinkan saya menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita melakukan industrialisasi bersama dan mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki bersama,” tegas Presiden Prabowo. 

Monitorday.com – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 menghasilkan Deklarasi New Delhi yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota BRICS sebagai arah bersama untuk menerjemahkan berbagai komitmen ke dalam langkah dan hasil yang nyata. Deklarasi tersebut diadopsi dalam KTT BRICS 2026 yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, pada Sabtu (12/09/2026).

Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi menyampaikan bahwa pada sesi pertemuan terbatas KTT BRICS 2026 ini, telah berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara jelas. PM Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaruan terhadap institusi-institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan.

“Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. ‘Deklarasi New Delhi’ yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama kita. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata,” ujar PM Modi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan kolektif BRICS untuk memastikan berbagai komitmen bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Presiden Prabowo menilai kekuatan tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas saja, tetapi harus diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat serta memperkuat suara Global South dalam menentukan masa depannya.

“Inilah jenis kekuatan kolektif yang kita butuhkan. Kekuatan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita. Kekuatan yang memungkinkan Global South memiliki suara yang lebih besar dalam membentuk masa depannya sendiri,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menambahkan bahwa kekuatan kolektif yang dimiliki BRICS juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Menurut Presiden Prabowo, kerja sama negara-negara BRICS dapat menjadi kekuatan untuk memastikan suara dan kepentingan negara-negara Global South semakin diperhitungkan dalam tata kelola global.

“Kekuatan yang sama juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Bersama-sama, kita dapat membuat kekuatan kita diperhitungkan,” imbuh Kepala Negara.

Monitorday.com — PT Pollux Hotels Group Tbk kembali mencatatkan pencapaian positif dalam aspek finansial dengan mempertahankan peringkat idAAA(cg) atauTriple A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) untuk Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 Seri A dan Seri B.Peringkat tersebut merupakan peringkat tertinggi yang diberikan PEFINDO, yang mencerminkan kemampuan penerbit dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang dibandingkan dengan emiten Indonesia lainnya.

Penetapan ini berlaku untuk periode pemantauan 7 Juli 2026 hingga 1 Juli 2027.Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 yang diterbitkan Pollux Hotels Group memiliki total nilai sebesar Rp500 miliar, yang terdiri atas dua seri.

Seri A memiliki nilai pokok Rp55 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun dan tenor tiga tahun. Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp445 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun dan tenor lima tahun.

Pencapaian ini menjadi salah satu indikator positif atas kepercayaan terhadap kualitas dan fundamental Pollux Hotels Group sebagai perusahaan yang terus memperkuat bisnisnya di sektor hospitality dan properti.

Peringkat idAAA juga menegaskan posisi instrumen utang Pollux Hotels Group pada level tertinggi dalam pemeringkatan PEFINDO.

“Kembali dipertahankannya peringkat idAAA menjadi pencapaian penting bagi PolluxHotels Group. Bagi kami, peringkat ini mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental dan kemampuan perusahaan dalam menjaga kinerja serta memenuhi kewajiban finansial secara konsisten. Pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan menjalankan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Handojo Koentoro Setyadi, Presiden Direktur Pollux Hotels Group.

Ke depan, Pollux Hotels Group akan terus menjaga kualitas kinerja dan tata kelola perusahaan, sekaligus memperkuat strategi pertumbuhan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pencapaian peringkat tertinggi ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Pollux Hotels Group serta mendukung langkah perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang.

Monitorday.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung rencana pemerintah membuka rekening bank secara massal bagi masyarakat. Program tersebut dinilai strategis untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus membangun kebiasaan finansial sejak dini, khususnya bagi generasi muda.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kepemilikan rekening formal sejak usia 17 tahun dapat menjadi pintu masuk untuk membentuk kebiasaan menabung dan bertransaksi secara aman.

“OJK menyambut baik dan mendukung prinsip dasar dari program pemerintah terkait pembukaan rekening massal bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang baru menginjak usia 17 tahun maupun penerima manfaat bansos,” kata Dian di Jakarta, Sabtu.

Menurut Dian, program tersebut sejalan dengan agenda nasional memperluas inklusi keuangan. Rekening formal juga dapat mendukung penyaluran bantuan sosial secara direct-to-account, sehingga bantuan diharapkan lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Namun, OJK mengingatkan program tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian perbankan. Setiap pembukaan rekening tetap harus melalui proses know your customer (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku.

Integrasi data kependudukan, termasuk Dukcapil dan e-KTP, dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses tersebut. OJK menilai pemanfaatan data secara digital harus dilakukan dengan sistem yang aman dan tervalidasi.

Dian juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), OJK, dan industri perbankan. Koordinasi diperlukan untuk menyusun petunjuk teknis dan kerangka regulasi agar pelaksanaan pembukaan rekening massal tidak menimbulkan persoalan operasional bagi perbankan.

Program rekening massal ini muncul ketika jumlah rekening simpanan di Indonesia sebenarnya sudah sangat besar.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah rekening simpanan mencapai 701,48 juta akun per Juli 2026. Angka tersebut tumbuh 8,9 persen secara year to date (ytd).

Secara tahunan, jumlah rekening meningkat sekitar 10,10 persen dibandingkan Juli 2025 yang tercatat sebanyak 637,15 juta akun.

Pemerintah tetap mendorong pembukaan rekening baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening massal bagi seluruh masyarakat. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara memiliki rekening bank.

Namun, besaran anggaran program tersebut belum final.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggaran pembukaan rekening massal telah ditetapkan sebesar Rp11 triliun. Menurut dia, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran.

“Belum (ditetapkan) sebesar Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembukaan rekening baru bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas akan dimulai pada Oktober 2026.

Menurut Zulkifli, rekening tersebut akan dibuka di BRI dan mendapat modal awal Rp50 ribu. Rekening itu nantinya menjadi saluran berbagai bantuan pemerintah, mulai dari beasiswa, bantuan pangan, bantuan tunai hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

“Mulai Oktober seluruh rakyat Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di BRI. Dimodali Rp50 ribu. Semua bantuan nanti ke situ,” ujar Zulkifli.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyerukan persatuan negara-negara Global South untuk menghadapi tantangan dunia yang kian kompleks. Di hadapan para pemimpin BRICS, Prabowo mengutip pepatah Indonesia sebagai pengingat bahwa kekuatan akan lahir dari kebersamaan.

Pesan itu disampaikan Prabowo dalam sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” pada KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9).

“Ada pepatah lama di Indonesia, ‘Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh’,” kata Prabowo, sebagaimana dikutip dari keterangan BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta.

Menurut Prabowo, pepatah tersebut bukan sekadar ungkapan tentang pentingnya persatuan. Nilai itu mencerminkan semangat yang sejak puluhan tahun lalu mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika dalam perjuangan menentukan nasib sendiri serta memperjuangkan kepentingan bersama.

“Kearifan sederhana ini mencerminkan semangat yang menyatukan negara-negara Global Selatan, negara-negara dari Asia dan Afrika, beberapa dekade lalu di Bandung,” ujarnya.

Prabowo menilai semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung tetap relevan di tengah perubahan tatanan global. Negara-negara Global South yang memiliki pengalaman panjang melawan imperialisme dan kolonialisme kini hadir sebagai negara yang setara.

“Kami di Global South kini merasa suara kami didengar. Negara-negara yang baru saja meraih kemerdekaan, yang telah melawan imperialisme dan kolonialisme, kini bersatu sebagai negara yang setara,” kata Prabowo.

Ia menegaskan persatuan menjadi modal penting bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi dalam percaturan global. Dengan berdiri bersama, suara negara-negara Global South dinilai akan lebih kuat sekaligus meningkatkan kemampuan mereka melindungi kepentingan nasional.

“Kami memahami bahwa dengan bersatu, suara kita akan lebih terdengar. Kepentingan kita dapat lebih terlindungi dan dimajukan. Pelajaran ini tetap sangat penting,” tegasnya.

Pesan Prabowo di forum BRICS menempatkan Spirit Bandung bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai pijakan menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi masa kini.

Melalui persatuan, negara-negara Global South didorong untuk memperkuat kemandirian, memperbesar daya tawar, dan bersama-sama mendorong terbentuknya tatanan dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026), untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS. Kedatangan Prabowo disambut langsung Perdana Menteri India Narendra Modi.

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Ia tampil mengenakan jas hitam, dasi biru, dan kopiah hitam.

Modi telah menunggu di area penyambutan. Begitu bertemu, Prabowo menyapa dengan menangkupkan kedua telapak tangan. Modi membalas salam tersebut dengan gestur serupa sambil tersenyum.

Keduanya kemudian berjabat tangan dan berpelukan sebelum menjalani sesi foto bersama. Di depan kamera, Prabowo dan Modi kembali berjabat tangan.

KTT ke-18 BRICS digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, pada 12-13 September 2026 di bawah kepemimpinan India. Pertemuan para pemimpin negara anggota tersebut mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”.

Kehadiran Prabowo menjadi momentum penting bagi Indonesia setelah resmi berstatus anggota penuh BRICS. Pemerintah memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama multilateral sekaligus memperluas peran di tengah perubahan lanskap ekonomi global.

Indonesia juga mendorong terciptanya tatanan ekonomi dunia yang lebih seimbang dan inklusif, terutama dengan memperbesar ruang bagi negara-negara berkembang.

Dalam KTT kali ini, para pemimpin BRICS dijadwalkan membahas sejumlah agenda strategis, termasuk penguatan kerja sama antarnegara berkembang.

Pembahasan juga diarahkan pada langkah konkret di sektor pangan, energi, pembiayaan pembangunan, dan perdagangan.

Prabowo bertolak menuju New Delhi dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (11/9) pukul 17.00 WIB.

Dalam perjalanan ke India, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kehadiran Prabowo di KTT BRICS menjadi panggung diplomasi penting bagi Indonesia untuk memperkuat jejaring dengan negara-negara berkembang sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional dalam tatanan ekonomi global yang terus berubah.

Monitorday.com – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta pemerintah membenahi tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menilai keberhasilan program pembiayaan UMKM tak semestinya hanya dihitung dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi dari seberapa besar pembiayaan itu mampu menggerakkan usaha dan ekonomi masyarakat.

Hendry menyampaikan kritik tersebut saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9/2026).

Menurut politikus PKS itu, ukuran keberhasilan KUR harus bergeser dari sekadar kuantitas menuju kualitas. Dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha penerima harus menjadi parameter utama.

“Jangan mengukur keberhasilan KUR dari meja bank. Ukur dari meja pelaku usaha,” ujar Hendry, dikutip dari Antara.

Hendry menilai persoalan ini penting karena UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Sektor tersebut menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Karena itu, akses pembiayaan UMKM, kata dia, bukan sekadar persoalan perbankan, melainkan bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Di lapangan, Hendry masih menemukan persoalan terkait permintaan agunan tambahan bagi pelaku usaha mikro. Padahal, KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak diperbolehkan mengenakan agunan tambahan.

“Sampai masa reses kemarin, masih menerima laporan, di bawah Rp100 juta yang tanpa agunan itu masih menjadi persoalan,” ungkap Hendry dalam keterangan terpisah.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Kementerian UMKM juga menegaskan lembaga penyalur tidak boleh meminta jaminan tambahan untuk KUR hingga Rp100 juta.

Selain agunan, masyarakat diminta mewaspadai praktik menyimpang lainnya, seperti pungutan biaya dan percaloan. Temuan semacam itu dapat dilaporkan melalui SP4N-LAPOR! atau email dikur@ekon.go.id.

Hendry juga mendorong pemerintah membuka lebih banyak alternatif pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, salah satunya melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau IP-based financing.

Menurutnya, banyak pelaku usaha kreatif memiliki aset bernilai berupa hak cipta, merek, hingga desain. Namun, mereka kerap tidak memiliki tanah atau bangunan yang dapat digunakan sebagai agunan.

Skema berbasis kekayaan intelektual dinilai dapat menjadi jalan keluar agar aset nonfisik milik pelaku ekonomi kreatif turut memiliki akses terhadap pembiayaan formal.

Dari sisi penyaluran, program KUR 2026 telah mencapai Rp169 triliun hingga 22 Juli 2026. Pembiayaan tersebut menjangkau 2,65 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia.

Sekitar 1,1 juta di antaranya merupakan debitur baru yang untuk pertama kalinya mengakses pembiayaan formal. Sementara itu, sebanyak 511 ribu pelaku UMKM tercatat berhasil naik kelas.

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran KUR sepanjang 2026 mencapai Rp290 triliun.

Untuk suku bunga, KUR Super Mikro ditetapkan sebesar 3 persen efektif per tahun. Sementara KUR Mikro dan KUR Kecil untuk sektor produksi serta perdagangan berorientasi ekspor dikenakan bunga 6 persen efektif per tahun.

Namun, bagi Hendry, besarnya angka penyaluran belum cukup menjadi tanda keberhasilan. Tantangan berikutnya adalah memastikan dana tersebut benar-benar sampai kepada pelaku usaha, memperkuat bisnis mereka, dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi masyarakat.

Monitorday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penataan ulang dilakukan setelah pemerintah memutakhirkan data penerima agar program lebih tepat sasaran.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional. Termasuk di dalamnya sekolah yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional serta sekolah yang dinilai sudah mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri.

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Pemutakhiran data dilakukan BGN bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Total terdapat lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan. Cakupannya bukan hanya sekolah negeri dan swasta, tetapi juga madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Dengan demikian, sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program.

BGN tetap membuka permohonan dari sekolah yang belum memperoleh MBG. Namun, pengajuan tersebut tidak otomatis membuat sekolah menjadi penerima. Pemerintah akan melakukan investigasi dan pemetaan untuk menentukan prioritas berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Setelah sasaran ditata ulang, BGN akan mengarahkan perluasan MBG ke kelompok dan wilayah yang dinilai paling membutuhkan.

Satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menjadi salah satu prioritas. Daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi juga masuk dalam perhatian pemerintah.

Pendekatan tersebut menandai perubahan fokus pelaksanaan MBG: bukan sekadar memperbesar jumlah penerima, tetapi memastikan program memberikan dampak lebih besar terhadap perbaikan gizi.

Karena itu, pencoretan 1.653 satuan pendidikan tidak berarti layanan MBG dihentikan secara keseluruhan. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan sasaran agar kapasitas program lebih terkonsentrasi pada penerima yang membutuhkan.

Penataan penerima dilakukan bersamaan dengan upaya BGN memperketat tata kelola pelaksanaan MBG.

Pada awal September 2026, BGN menyatakan menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

BGN menegaskan standar sanitasi menjadi salah satu syarat penting dalam operasional dapur MBG. Artinya, evaluasi program kini tidak hanya menyasar jumlah penerima, tetapi juga keamanan pangan, kualitas layanan, dan ketepatan sasaran.

Sudaryono sebelumnya menegaskan keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan. Program tersebut harus memberikan dampak terhadap status gizi penerima sekaligus mendukung proses pendidikan peserta didik.

Dengan pemutakhiran sasaran ini, BGN berharap layanan MBG dapat semakin terkonsentrasi pada satuan pendidikan dengan kebutuhan gizi lebih besar, terutama di daerah dengan akses terbatas dan wilayah yang masih menghadapi persoalan stunting.

Monitorday.com – Perkembangan Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) membawa kecerdasan artifisial ke tahap baru. Teknologi ini tak lagi sekadar menjawab perintah, tetapi mampu mengambil keputusan dan menjalankan rangkaian tindakan secara mandiri.

Di balik kemampuannya tersebut, muncul persoalan besar: seberapa jauh manusia boleh menyerahkan kewenangan kepada AI?

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai batas otoritas dan keterlibatan manusia harus tetap jelas dalam pemanfaatan Agentic AI. Menurutnya, kemampuan AI membangun penalaran dan mengambil keputusan secara mandiri membuka risiko yang tidak selalu dapat diketahui manusia.

“Agentic AI bisa berpikir, membangun nalarnya sendiri, dan membuat keputusan tanpa kita ketahui. Banyak juga risiko yang membuat kita mempertanyakan apakah manusia masih ada di dalam proses itu?” ujar Nezar dalam acara Techpresso Metro TV di Jakarta Barat, Kamis (10/9/2026).

Nezar mencontohkan penggunaan Agentic AI sebagai asisten perjalanan. Dengan kewenangan tertentu, AI dapat memilih tiket, mengatur akomodasi, menghubungi penyedia layanan, bahkan melakukan pembayaran.

Kemudahan tersebut sekaligus menjadi titik rawan. Semakin besar otoritas yang diberikan, semakin besar pula ruang bagi AI untuk mengambil keputusan atas nama manusia.

“Ini yang harus dipertimbangkan risiko-risikonya karena Agentic AI punya kemampuan untuk membuat keputusan jika kita berikan otoritas,” katanya.

Risiko menjadi lebih kompleks ketika satu Agentic AI dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Agentic AI lainnya. Dalam skenario tersebut, pengambilan keputusan dapat berlangsung antarmesin tanpa keterlibatan manusia secara langsung.

Nezar juga menyoroti potensi silent autonomy, yakni kondisi ketika sistem membangun penalaran dan mengambil keputusan tanpa sepenuhnya diketahui manusia.

Karena itu, menurut dia, tantangan tata kelola AI bukan hanya memastikan teknologi mampu menyelesaikan tugas, tetapi juga menjaga agar manusia tetap memegang kendali atas keputusan dan tindakan yang dihasilkan.

“Inilah gambaran ke depan yang harus diperhitungkan dalam policy making untuk tata kelola AI ini. Pemerintah sendiri mengambil pendekatan berbasis risiko untuk menjaga keseimbangan antara ruang inovasi dan perlindungan terhadap manusia,” tegas Nezar.

Prinsip human centric dan human in the loop, lanjut Nezar, menjadi elemen penting dalam tata kelola AI. AI dapat mengambil alih tugas tertentu demi efisiensi, tetapi batas kewenangannya harus dirancang secara tegas. Untuk keputusan tertentu, manusia tetap harus berada dalam proses.

Risiko juga perlu diperhitungkan sejak tahap pengelolaan data, pengembangan model, hingga pengambilan keputusan. Nezar mencontohkan prompt injection dan data poisoning yang dapat memengaruhi keluaran serta keputusan sistem AI.

Karena itu, tata kelola AI tidak bisa dipisahkan dari keamanan siber melalui pendekatan AI safety.

“Cybersecurity dan tata kelola AI harus digandeng bersamaan,” ujarnya.

Di Indonesia, pemerintah tengah menyiapkan kerangka tata kelola AI melalui sejumlah instrumen, antara lain Surat Edaran tentang Etika Kecerdasan Artifisial, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta penyusunan peta jalan nasional AI dan regulasi mengenai etika AI.

Nezar menegaskan regulasi bukan ditujukan untuk mengerem inovasi. Kerangka aturan justru diperlukan agar perkembangan AI berlangsung dengan risiko yang dapat dimitigasi sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Jangan takut dengan regulasi-regulasi yang diciptakan, tidak ada kehendak untuk mencekik perkembangan, ini hanya untuk membuat perkembangan teknologi itu bermanfaat bagi semuanya, risikonya bisa dimitigasi, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar,” pungkas Nezar.