Monitorday.com- Di tengah melambatnya kondisi perekonomian global, perubahan iklim, dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tetap terjaga dan tumbuh positif sebesar 4,94% pada Q3-2023.
Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi (PMTB) menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, dimana Konsumsi Rumah Tangga tumbuh di 5,1% dan Investasi (PMTB) tumbuh sebesar 5,8% pada Q3-2023.
“Dengan pertumbuhan di 4,9% (yoy) di kuartal 3 tapi (ctc)-nya 5,05%, kita masih yakin pemerintah di 2023 full year masih bisa tumbuh di atas 5%,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suswijono Moegiarso dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2024, Kamis (23/11).
Dalam mendorong ketahanan dan kebangkitan ekonomi, Pemerintah telah menyediakan berbagai strategi kebijakan ekonomi. Dari sisi Konsumsi Rumah Tangga, untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, Pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan sosial diantaranya yakni tambahan bantuan pangan beras sebesar 10kg/KPM pada Desember 2023 dengan sasaran 21,3 juta KPM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200 ribu/bulan selama November-Desember 2023 dengan sasaran 18,8 juta KPM.
Selain itu, untuk penguatan UMKM di tengah suku bunga tinggi, Pemerintah mendorong melalui percepatan KUR, melalui weekend banking, agar penyerapan penyaluran KUR lebih optimal dan dapat mencapai target Rp297 triliun.
“Dengan tambahan dua bantuan kepada masyarakat ini, kita berharap bisa menjaga daya beli masyarakat dan juga mengendalikan inflasi, terutama nanti kita dalam rangka komponen konsumsi rumah tangga yang akan kita jaga,” tutur Sesmenko Susiwijono.
Sedangkan dari sisi Investasi (PMTB), sektor bangunan menjadi komponen PMTB terbesar yakni 74%, salah satunya dari Bangunan Tempat Tinggal dengan share 19,9%. Untuk itu, Pemerintah menyentuh di sisi sektor Perumahan dengan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Dalam kesempatan tersebut, Sesmenko Susiwjono juga menerangkan beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam mendorong peningkatan eskpor, diantaranya dengan pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, membuka peluang pasar-pasar baru seperti non traditional market, serta memperkuat kerja sama perdagangan.
Lebih lanjut, terkait dengan rangkaian kegiatan Pemilihan Langsung (pemilu) yang akan segera berlangsung, Sesmenko Suwijono mengatakan bahwa belanja kegiatan politik akan memberikan dampak bagi perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti pada sektor percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan minuman, garmen teksil, serta sektor jasa (hiburan) yang berpeluang melonjak karena penyelenggaraan pemilu.
“Dampak tidak langsungnya, kalo bicara mengenai politik pasti di konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT). Nah LNPRT ini kita proyeksikan di 2023 ini mungkin naik antara 4,5 sampai 5% dan di 2024 mestinya lebih tinggi karena lebih panjang periodenya sekitar 6,5% sampai 7%. Yang lain, konsumsi masyarakat pasti akan terdorong naik, sehingga kita berharap ada tambahan PDB baik 2023 maupun 2024. Mungkin antara 0,2 sampai 0,25% kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita,” pungkas Sesmenko Susiwijono.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kepala Ekonom BCA, serta jajaran Direksi Bisnis Indonesia Group.
