Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Mulai tahun ajaran 2027/2028, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di seluruh Sekolah Dasar (SD).

Sebagai langkah persiapan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI). Program pelatihan massal bagi guru SD tersebut diluncurkan di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK), Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/5/2026).

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa Bahasa Inggris harus menjadi alat komunikasi, bukan sekadar mata pelajaran di kelas.

“Bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Kalau hanya berhenti sebagai pelajaran, tidak akan menjadikan anak didik kita mahir. Harus betul-betul sebagai alat untuk berkomunikasi,” ujar Atip dalam sambutannya.

Program ini diluncurkan sebagai respons atas rendahnya kemampuan Bahasa Inggris masyarakat Indonesia. Berdasarkan Education First English Proficiency Index (EPI) 2024, Indonesia berada di peringkat 80 dari 116 negara di dunia dan posisi 12 dari 23 negara di Asia.

Atip juga mendorong para guru untuk lebih aktif menggunakan Bahasa Inggris saat mengajar agar siswa terbiasa mendengar dan merespons dalam bahasa tersebut.

“Jangan takut untuk belajar Bahasa Inggris,” pesannya kepada para peserta pelatihan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan program PKGSD-MBI dirancang untuk mempercepat peningkatan kemampuan Bahasa Inggris siswa SD melalui metode pembelajaran yang mudah dan menyenangkan.

Pada tahap pertama, program ini telah melibatkan 5.777 guru dari 34 provinsi dan 177 kabupaten/kota. Jawa Barat menjadi provinsi dengan peserta terbanyak, yakni 609 guru, disusul Jawa Tengah 588 guru, Jawa Timur 383 guru, Riau 321 guru, dan Sulawesi Selatan 278 guru.

Kemendikdasmen menargetkan total 90.447 guru akan mengikuti pelatihan hingga 2029 dengan rincian:

• Tahun 2026: 10.000 peserta
• Tahun 2027: 30.000 peserta
• Tahun 2028: 30.000 peserta
• Tahun 2029: 20.447 peserta

Melalui program tersebut, pemerintah berharap kebutuhan guru Bahasa Inggris di tingkat SD dapat terpenuhi dalam empat tahun ke depan.

Salah satu peserta pelatihan, Ima, guru asal Kabupaten Biak, Papua, mengaku awalnya tidak percaya diri karena bukan lulusan Pendidikan Bahasa Inggris, melainkan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

“Saya awalnya takut, malu, dan tidak berani karena saya bukan guru bahasa Inggris. Namun lewat program ini saya bersyukur boleh mendapatkan kesempatan belajar lagi. Saya ingin menunjukkan kepada peserta didik saya bahwa bahasa Inggris tidak susah, bahasa Inggris is easy,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Eka Ganjar Kurniawan, menilai program tersebut penting untuk meningkatkan daya saing siswa di era global.

“Dasar pendidikan bahasa Inggris sangat dibutuhkan agar murid mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, baik di dalam maupun luar negeri,” katanya.

Sementara itu, guru SD Negeri Sukahaji, Purwakarta, Heni Mariana, mengaku pelatihan membuat dirinya lebih percaya diri dalam mengajar Bahasa Inggris.

“Kami dilatih kemampuan pedagogik dengan materi kehidupan sehari-hari anak. Kami juga diajarkan memanfaatkan alat audio visual agar pembelajaran lebih menarik,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Luthfi Saadil Malik, guru SD Negeri Lembur Awi 01 Kabupaten Bandung. Meski sempat ragu karena tidak memiliki latar belakang Bahasa Inggris, ia kini optimistis mampu mengajar dengan baik.

“Belajar bahasa akan menyenangkan asal ada kemauan. Jangan takut di awal, sepanjang mau belajar pasti bisa,” katanya.

Kemendikdasmen juga membuka akses pembelajaran mandiri bagi guru yang belum mengikuti program pelatihan. Guru dapat memanfaatkan Learning Management System (LMS) serta modul pembelajaran di fitur Pembelajaran Mandiri pada platform Rumah Pendidikan. Selain itu, pendampingan juga akan dilakukan oleh Fasilitator Daerah (Fasda) UPT GTK.

Program PKGSD-MBI menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan penguatan kemampuan Bahasa Inggris sejak SD, pemerintah berharap generasi muda Indonesia memiliki bekal komunikasi global yang lebih baik di masa depan.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menerima laporan akhir hasil kerja dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Negara pada Selasa (5/5). Dokumen setebal 3.000 halaman yang terangkum dalam 10 buku rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, sebagai panduan strategis pembenahan Korps Bhayangkara hingga tahun 2029. Penyerahan ini menandai langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan agenda reformasi hukum yang akseleratif di bawah kepemimpinan nasional yang baru.

Dalam pertemuan tersebut, Jimly memaparkan enam poin rekomendasi utama yang mencakup aspek kelembagaan hingga regulasi. Salah satu keputusan strategis yang diambil adalah mempertahankan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden untuk menghindari risiko politisasi jika berada di bawah kementerian. Kendati demikian, Jimly menekankan bahwa kedudukan ini harus diimbangi dengan mekanisme check and balances yang jauh lebih ketat dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Pilar utama dari reformasi ini adalah revitalisasi fundamental Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Berdasarkan dokumen tersebut, Kompolnas akan dirombak menjadi lembaga yang sepenuhnya independen tanpa unsur ex-officio dari kementerian. Kedepannya, Kompolnas akan memiliki kewenangan baru untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat bagi Polri, sehingga lembaga ini tidak lagi sekadar menjadi “juru bicara” kepolisian, melainkan pengawas eksternal yang memiliki taring otoritas.

Selain penguatan pengawasan, rekomendasi tersebut mengatur pembatasan ketat bagi anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, selaras dengan model yang diterapkan pada TNI. Langkah ini diperkuat dengan usulan amandemen Undang-Undang Polri yang mencakup perubahan pada 8 Peraturan Polri (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap). Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar semangat reformasi ini tidak hanya berhenti di kepolisian, tetapi juga merambah ke institusi penegak hukum lainnya termasuk kekuasaan kehakiman.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut secara internal. Implementasi cetak biru ini ditargetkan tuntas pada 2029 dengan fokus pada perubahan budaya organisasi dan profesionalisme di lapangan. Dengan penguatan Kompolnas dan restrukturisasi jabatan, pemerintah optimistis dapat memulihkan kepercayaan publik serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.

Monitorday.com– Pemerintah memperkuat strategi pengembangan ekonomi desa pada tahun 2026 melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini diproyeksikan menjadi tulang punggung penguatan UMKM desa dengan mengintegrasikan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), distribusi logistik, hingga pemasaran produk lokal berbasis digital. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengurangan kesenjangan wilayah.

Pemerintah menargetkan lebih dari 30.000 Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi penuh pada periode April hingga Juli 2026. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target nasional pembentukan lebih dari 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia. Kehadiran koperasi ini dirancang bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi dan modern.

Dalam implementasinya, KDKMP akan menjalankan berbagai fungsi strategis. Selain menjadi agregator produk UMKM lokal, koperasi juga akan berperan sebagai pusat distribusi pupuk, LPG, dan sembako. Di sektor pertanian dan perikanan, koperasi didorong memiliki fasilitas cold storage dan layanan logistik untuk menjaga kualitas hasil produksi sekaligus memperluas akses pasar petani dan nelayan desa.

Dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor utama penguatan koperasi dan UMKM desa. Pemerintah meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026 menjadi Rp320 triliun. Skema KUR tetap mempertahankan bunga rendah sebesar 6 persen efektif per tahun untuk segmen mikro dan kecil. Selain itu, pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan sehingga lebih mudah diakses pelaku usaha kecil di pedesaan.

Kebijakan baru juga memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelaku UMKM. Pemerintah menghapus pembatasan frekuensi pengajuan KUR sehingga pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan berkali-kali sesuai kebutuhan pengembangan usaha. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi, memperluas usaha, dan meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat desa.

Sinergi antara koperasi dan UMKM menjadi fokus utama dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan. Produk-produk UMKM akan dipasarkan melalui konsep branding kolektif Koperasi Merah Putih agar memiliki daya saing lebih tinggi. Pemerintah juga mendorong digitalisasi koperasi melalui pemanfaatan teknologi dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, hingga pemasaran daring.

Dalam proses pembentukannya, desa-desa yang ingin mendirikan KDKMP harus melalui beberapa tahapan strategis. Tahapan tersebut dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan AD/ART dan struktur organisasi, pembuatan akta notaris, pengurusan legalitas seperti AHU, NPWP, dan NIB, hingga implementasi sistem digital koperasi. Pemerintah menilai tata kelola profesional menjadi kunci keberhasilan koperasi desa agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Melalui program ini, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi gerbang utama penguatan UMKM desa. Dengan akses modal yang lebih luas, distribusi yang terintegrasi, serta dukungan teknologi dan pendampingan usaha, koperasi diharapkan mampu menciptakan aglomerasi ekonomi pedesaan yang mandiri, modern, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

Monitorday.com– Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Indonesia menghadapi dua tantangan besar yang saling berkaitan: ancaman krisis energi dan ancaman krisis air. Perubahan iklim memicu cuaca ekstrem dan kemarau panjang, sementara gejolak geopolitik dunia membuat harga energi fosil semakin sulit diprediksi. Dalam konteks inilah, langkah pemerintah mempercepat swasembada energi dan air pada 2026 menjadi agenda yang bukan sekadar teknokratis, melainkan strategi mempertahankan ketahanan nasional.

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada energi sebagai target strategis empat tahun ke depan. Target ini cukup ambisius, tetapi memiliki dasar yang kuat karena Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Energi surya, panas bumi, biomassa, hidro, hingga energi laut tersedia dalam skala besar dan tersebar di berbagai wilayah nusantara.

Fokus pemerintah terhadap pengembangan energi surya hingga target kapasitas 100 GW menunjukkan adanya pergeseran paradigma energi nasional. Selama puluhan tahun Indonesia terlalu bergantung pada energi fosil, terutama batu bara dan impor BBM. Ketergantungan tersebut membuat ketahanan energi nasional sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan konflik internasional. Ketika harga minyak dunia melonjak, APBN ikut terbebani. Ketika pasokan global terganggu, stabilitas ekonomi nasional ikut terancam.

Karena itu, percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) bukan sekadar proyek lingkungan hidup, melainkan kebutuhan geopolitik dan ekonomi. Negara yang mampu mandiri energi akan memiliki posisi tawar lebih kuat di tengah kompetisi global. Indonesia tampaknya mulai memahami hal tersebut.

Langkah elektrifikasi desa dan pulau terpencil berbasis tenaga surya juga patut diapresiasi. Selama ini ketimpangan akses listrik menjadi salah satu hambatan pembangunan daerah tertinggal. Energi surya menawarkan solusi yang lebih murah dan fleksibel dibanding membangun jaringan listrik konvensional ke wilayah-wilayah terpencil. Dengan teknologi panel surya dan baterai yang semakin efisien, desa-desa terpencil memiliki peluang menjadi mandiri energi.

Namun, swasembada energi tidak akan cukup tanpa penguatan ketahanan air. Kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada 2026 menjadi alarm serius bagi Indonesia. Krisis air bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang mulai dirasakan banyak daerah. Penurunan debit sungai, kekeringan lahan pertanian, hingga keterbatasan akses air bersih berpotensi memicu persoalan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Karena itu, percepatan pembangunan bendungan, embung, irigasi, dan sumur bor merupakan langkah strategis. Infrastruktur air harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek fisik tahunan. Negara-negara yang berhasil menjaga stabilitas pangan dan industrinya umumnya memiliki sistem manajemen air yang kuat dan terintegrasi.

Program PAMSIMAS yang diperkuat di wilayah perdesaan juga menjadi contoh penting bahwa ketahanan air tidak cukup dibangun dari pendekatan sentralistik semata. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan air bersih. Infrastruktur tanpa partisipasi warga sering kali berakhir mangkrak atau tidak terawat.

Yang menarik, pemerintah mulai mendorong sinergi antara swasembada energi dan air. Integrasi penggunaan energi terbarukan untuk pompa air di daerah kering merupakan langkah yang relevan dengan tantangan masa depan. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi bisa dilakukan secara sektoral. Krisis energi dan krisis air saling berkaitan sehingga solusi yang dibangun juga harus terpadu.

Meski demikian, tantangan implementasi tetap besar. Target besar energi surya membutuhkan investasi sangat besar, kepastian regulasi, dan kesiapan industri nasional. Indonesia masih menghadapi persoalan klasik seperti birokrasi perizinan, keterbatasan infrastruktur transmisi listrik, hingga ketergantungan impor teknologi panel surya dan baterai. Jika tidak diantisipasi, swasembada energi justru dapat berubah menjadi ketergantungan teknologi baru terhadap negara lain.

Di sektor air, persoalan koordinasi antarlembaga juga masih menjadi hambatan. Banyak proyek bendungan dan irigasi yang belum sepenuhnya terkoneksi dengan kebutuhan pertanian dan tata ruang daerah. Selain itu, ancaman kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan alih fungsi lahan terus memperparah kemampuan alam menyimpan air.

Karena itu, swasembada energi dan air seharusnya tidak dipahami hanya sebagai proyek pembangunan fisik. Agenda ini harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil. Tanpa perubahan pola konsumsi dan kesadaran kolektif, pembangunan infrastruktur saja tidak akan cukup.

Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi negara yang tangguh energi dan air. Posisi geografis di wilayah tropis memberikan paparan sinar matahari melimpah sepanjang tahun. Curah hujan yang tinggi juga menjadi potensi besar bila dikelola dengan baik. Tantangannya bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara visioner dan berkelanjutan.

Tahun 2026 dapat menjadi titik penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian nasional. Ketika dunia menghadapi ancaman krisis energi dan air, Indonesia memiliki kesempatan membuktikan bahwa pembangunan berbasis sumber daya domestik dan energi bersih bukan sekadar slogan politik. Jika dijalankan secara konsisten, swasembada energi dan air dapat menjadi fondasi utama ketahanan nasional sekaligus warisan strategis bagi generasi mendatang.

Belum lama ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan energi telah menjadi tantangan mendesak yang harus dihadapi bersama oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

KTT tersebut merupakan bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina, pada Kamis (7/5/2026). Presiden Prabowo menekankan bahwa meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah menjadikan isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang memerlukan respons cepat.

“Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menyebut kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Potensi tersebut mencakup sumber daya dari tenaga air, tenaga surya, hingga tenaga angin, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi.

Selain itu, kawasan tersebut juga dinilai memiliki sumber daya lahan yang masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung transisi energi di kawasan ASEAN. “Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” katanya.

Menanggapi potensi tersebut, Presiden Prabowo mendorong langkah konkret dalam mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan. Beberapa inisiatif yang ditekankan antara lain pengembangan tenaga air di Kalimantan, proyek energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir untuk masa depan energi ASEAN yang lebih stabil.

Monitorday.com – Pemerintah telah merampungkan pembangunan sebanyak 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan para nelayan.

“Pekerjaan konstruksi KNMP Tahap I pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat (08/05/2026).

Seiring dengan penyelesaian tersebut, KKP juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan KNMP berjalan terarah, sistematis, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan pembangunannya.

Program KNMP adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, mendorong implementasi ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru, menciptakan lapangan kerja, memperluas pemerataan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir. Sejumlah fasilitas utama di lokasi KNMP di antaranya meliputi pabrik es, gudang beku, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan.

“Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya Satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” kata Trian.

Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pada Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memastikan perlindungan dan kesejahteraan nelayan.

“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” ujar Presiden.

Presiden menambahkan, tahun ini pemerintah akan meresmikan sebanyak 1.386 kampung nelayan dan akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

“Tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan, tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500. Semuanya, nanti kurang lebih ada enam juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya,” ujar Presiden Prabowo. 

Berikut sebaran lokasi 65 Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I:

Sumatra

1. Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh
2. Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh
3. Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Aceh
4. Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh
5. Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu
6. Penago I, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu
7. Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau
8. Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau
9. Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau
10. Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
11. Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
12. Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung
13. Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung
14. Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat
15. Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
16. Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 

Jawa

1. Cikiruhwetan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten
2. Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
3. Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
4. Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
5. Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat
6. Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat
7. Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
8. Kertojayan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
9. Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
10. Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
11. Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
12. Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
13. Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
14. Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur
15. Dapenda, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
16. Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 

Bali dan Nusa Tenggara

1. Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
2. Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
3. Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
4. Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
5. Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
6. Mudakaputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
7. Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
8. Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

Sulawesi

1. Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Gorontalo
2. Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat
3. Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
4. Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan
5. Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
6. Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
7. Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan
8. Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
9. Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
10. Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah
11. Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara
12. Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara
13. Malalanda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara
14. Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
15. Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Kalimantan

1. Ujung Said, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
2. Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
3. Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Maluku

1. Waelihang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Maluku
2. Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku
3. Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara
4. Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara
5. Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara

Papua

1. Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya
2. Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan

Monitorday.com– Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah berjalan selama satu tahun masih dinilai belum mampu menjangkau masyarakat secara optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan program tersebut masih sepi peminat di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Indah Widyaningsih dalam dialog Aspirasi Pro1 RRI Surabaya pada 7 Mei 2026. Menurutnya, sebagian besar masyarakat masih memiliki kebiasaan memeriksakan diri ketika sudah mengalami gejala penyakit, bukan untuk kepentingan pencegahan atau deteksi dini.

“Program cek kesehatan gratis ini disinyalir masih sepi peminat karena masyarakat kita belum aware terhadap kesehatan. Selain itu sosialisasi dan edukasi juga masih minim, kemudian sarana-prasarana belum merata,” ujar Indah dalam dialog tersebut.

Ia menilai program CKG sebenarnya memiliki manfaat besar dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala pemerataan fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga medis, hingga kesinambungan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting agar layanan kesehatan preventif tersebut lebih mudah diakses masyarakat.

Indah juga menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui screening kesehatan rutin. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan seharusnya dilakukan sebelum muncul keluhan penyakit, terutama untuk mendeteksi penyakit tidak menular yang selama ini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung masih mendominasi angka kematian nasional. Karena itu, deteksi dini dinilai menjadi langkah penting untuk menekan risiko komplikasi sekaligus meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.

Selain pemerintah dan fasilitas kesehatan, keberhasilan program CKG dinilai membutuhkan dukungan berbagai pihak. Mulai dari keluarga, lingkungan RT/RW, Puskesmas, tenaga kesehatan hingga akademisi diharapkan dapat terlibat aktif dalam edukasi kesehatan masyarakat. Peran akademisi sendiri dinilai penting dalam mendukung penelitian, pendampingan masyarakat, hingga promosi pola hidup sehat secara berkelanjutan.

Menurut Indah, budaya hidup sehat perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga agar masyarakat terbiasa menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebutuhan rutin, bukan hanya dilakukan ketika sakit. Dengan sinergi berbagai pihak, program CKG diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Monitorday.com– Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda strategis nasional yang ditargetkan tercapai pada 2026. Program food estate atau lumbung pangan nasional menjadi tulang punggung kebijakan tersebut dengan fokus utama meningkatkan produksi komoditas pangan pokok seperti padi, jagung, dan singkong.

Pemerintah menargetkan penguatan produksi pangan nasional melalui perluasan lahan pertanian, optimalisasi sawah eksisting, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern. Pada awal 2026, stok beras nasional diproyeksikan mencapai 4,59 juta ton hingga 5 juta ton, yang disebut sebagai salah satu capaian tertinggi dalam sejarah cadangan beras nasional Indonesia.

Selain beras, pemerintah juga memperkuat produksi jagung untuk mengurangi ketergantungan impor. Indonesia menargetkan tidak lagi mengimpor jagung pada 2026 dan bahkan mulai membuka peluang ekspor setelah produksi jagung pipilan kering pada 2025 mencapai sekitar 16,16 juta ton atau melampaui kebutuhan domestik.

Program diversifikasi pangan juga terus diperluas melalui pengembangan komoditas singkong di sejumlah wilayah, termasuk di Gunung Mas. Singkong diproyeksikan menjadi salah satu cadangan pangan sekaligus bahan baku industri. Namun, pengembangan komoditas ini masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, terutama terkait kesesuaian lahan dan produktivitas.

Untuk mendukung program swasembada pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp210,4 triliun pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp23,7 triliun difokuskan untuk pengembangan lumbung pangan, cetak sawah baru, dan optimalisasi lahan pertanian di berbagai daerah prioritas seperti Kalimantan Tengah dan Papua.

Pemerintah juga memperkuat dukungan melalui mekanisasi pertanian dengan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), bantuan benih unggul, hingga subsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas petani. Kebijakan ini dinilai mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan petani.

Data terbaru menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Angka tersebut menjadi indikator meningkatnya daya beli dan pendapatan petani di tengah percepatan program ketahanan pangan nasional.

Meski optimisme pemerintah cukup tinggi, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, seperti konversi lahan sawah, kebutuhan evaluasi teknis food estate, serta pentingnya memastikan kesesuaian komoditas dengan karakteristik lahan. Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan kecukupan produksi, tetapi juga menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau.

Monitorday.com– Pemerintah Indonesia resmi menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai 10 Februari 2025 sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan preventif nasional. Program ini menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia, dengan mekanisme pemeriksaan yang dapat dilakukan bertepatan dengan momen ulang tahun masyarakat.

Program ini dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan primer, terutama Puskesmas yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah berharap layanan ini mampu meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai penyakit tidak menular maupun penyakit menular yang selama ini menjadi tantangan utama sektor kesehatan nasional.

Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile dengan membuat akun, melengkapi profil, lalu memilih fitur Cek Kesehatan Gratis dan menentukan jadwal pemeriksaan di Puskesmas terdekat. Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp Kementerian Kesehatan di nomor 081110500567 dengan mengetik “daftar CKG” dan mengikuti instruksi yang tersedia.

Bagi masyarakat yang mengalami kendala akses digital, pemerintah juga membuka layanan pendaftaran langsung di Puskesmas dengan membawa identitas diri. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam rentang waktu 30 hari setelah tanggal ulang tahun peserta. Pemerintah menekankan pentingnya kepemilikan akun SATUSEHAT Mobile dan status BPJS Kesehatan aktif untuk mempermudah integrasi layanan kesehatan nasional.

Jenis pemeriksaan dalam program ini cukup beragam dan disesuaikan berdasarkan kelompok usia peserta. Pemeriksaan meliputi skrining diabetes, hipertensi, tuberkulosis (TBC), kesehatan gigi, kesehatan mata, kesehatan jiwa, hingga status gizi. Melalui pendekatan preventif ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus pengurangan beban pembiayaan kesehatan akibat keterlambatan diagnosis penyakit.

Hasil pemeriksaan nantinya akan tercatat dalam bentuk “Rapor Kesehatan” digital yang dapat diakses langsung melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile. Sistem ini diharapkan membantu masyarakat memantau kondisi kesehatannya secara berkala sekaligus mendukung penguatan basis data kesehatan nasional berbasis digital.

Monitorday.com – Perum Bulog resmi membuka akses kunjungan publik ke gudang-gudangnya di seluruh Indonesia. Kebijakan ini memungkinkan pelajar SMA, mahasiswa, hingga masyarakat umum melihat langsung kondisi cadangan beras nasional melalui program kunjungan edukatif atau study tour.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keterbukaan tersebut menjadi bagian dari upaya transparansi informasi kepada publik terkait stok pangan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Rizal saat menerima kunjungan perwakilan Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/5).

“Bulog sudah terbuka untuk umum. Gudang-gudang Bulog boleh diakses siapa pun, namun tetap harus terdaftar dan mendapat izin terlebih dahulu,” ujar Rizal.

Menurutnya, masyarakat kini dapat melihat langsung kondisi stok beras nasional yang selama ini kerap menjadi perdebatan publik. Ia menegaskan era keterbukaan informasi menuntut lembaga pemerintah lebih transparan kepada masyarakat.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa kondisi beras nasional saat ini benar-benar berlimpah,” katanya.

Rizal mengungkapkan, program kunjungan tersebut sudah mulai diikuti siswa SMA dari berbagai daerah. Ke depan, Bulog juga akan memperluas akses study tour untuk mahasiswa dan kampus di seluruh Indonesia.

“Ke depan kami buka juga untuk mahasiswa agar bisa melihat langsung proses pengelolaan beras di Bulog,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rizal juga memaparkan stok beras Bulog secara nasional yang kini mencapai 5,2 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Sementara itu, tingkat keterisian gudang Bulog di wilayah DKI Jakarta disebut hampir penuh. Dari kapasitas sekitar 355 ribu ton, gudang kini terisi hingga 98 persen atau sekitar 350 ribu ton beras.

Akibat tingginya stok, Bulog juga menyewa tambahan gudang berkapasitas 140 ribu ton di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, dan Banten.

“Karena kapasitas di Jakarta hampir penuh, kami menyewa gudang tambahan di Tangerang dan Banten,” kata Rizal.

Selain memperlihatkan stok beras, Bulog juga mengajak peserta kunjungan melihat langsung proses pengolahan beras, mulai dari gabah, penyimpanan, hingga menjadi beras medium dan premium siap distribusi.

Mahasiswa Universitas Trilogi, Hanifah Khairunnisa, mengaku kunjungan tersebut memberikan pemahaman menyeluruh mengenai rantai pengolahan beras nasional.

“Kami diperlihatkan proses dari gabah hingga menjadi beras dan bagaimana sistem penyimpanannya,” ujarnya.

Senada, perwakilan Aliansi BEM SI, Wirawan, mengatakan kunjungan itu memberi gambaran nyata mengenai kondisi ketahanan pangan nasional.

“Hari ini kami melihat langsung stok 5,2 juta ton beras Bulog yang menjadi bagian penting ketahanan pangan Indonesia,” katanya.