News
RUU Perampasan Aset Wajib Seiring KUHAP
Monitorday.com – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, kedua rancangan tersebut harus dibahas secara paralel agar pelaksanaan perampasan aset memiliki payung hukum acara yang jelas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
“RUU Perampasan Aset sudah diminta oleh masyarakat, direspons Presiden, bahkan sudah masuk ke DPR. Kami akan memprosesnya dengan cepat, tapi ia harus berjalan paralel dengan RUU KUHAP,” kata Hinca dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, keseimbangan antara substansi RUU Perampasan Aset dan kesiapan aparat penegak hukum merupakan kunci utama. Tanpa aturan prosedural yang solid, pelaksanaan perampasan aset rentan menimbulkan masalah. “Power yang tidak dikontrol cenderung disalahgunakan. KUHAP menjadi instrumen yang mengatur batasan wewenang aparat agar tidak terjadi abuse of power,” tegasnya.
Ia menjelaskan, materi terkait perampasan aset sebenarnya sudah tersebar di berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kejaksaan, hingga sejumlah peraturan lain. Melalui RUU Perampasan Aset, pasal-pasal tersebut akan dirunut, disusun ulang, dan dijadikan satu kesatuan yang lebih sistematis. “Pasal-pasal yang sudah ada itu nanti disatukan dalam undang-undang perampasan aset, berdampingan dengan KUHAP yang memberi kerangka bagi aparat,” ujarnya.
Terkait mekanisme pembahasan, Hinca menyebut DPR akan memutuskan apakah RUU Perampasan Aset dibahas di Badan Legislasi (Baleg) atau langsung di Komisi III DPR RI. “Seandainya pimpinan DPR menyerahkan ke Komisi III, kami siap,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat juga tengah diingatkan untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dalam unggahan akun resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), @kontak157, dijelaskan perbedaan mendasar antara menabung dan berinvestasi. Menurut OJK, ada dua kategori dalam mengelola dana: uang diam dan uang bekerja.
Uang diam biasanya disimpan di rumah, dompet, atau brankas. Meski tampak aman, nilainya bisa tergerus inflasi setiap tahun. Sebaliknya, uang bekerja disimpan sebagai aset investasi yang berpotensi tumbuh melalui bunga, dividen, atau capital gain. Meski ada risiko, risikonya dapat dikelola dengan pengetahuan dan strategi yang tepat.
“Jangan cuma kerja buat uang, biarin uang juga kerja buat kamu,” tulis OJK dalam unggahan yang dikutip Minggu (14/9/2025). Pesan itu mengingatkan bahwa menabung saja tak cukup untuk memastikan ketahanan finansial jangka panjang.
OJK juga menekankan pentingnya kesadaran sejak dini untuk berinvestasi. “Makin cepat kamu sadar kalau menabung saja itu nggak cukup, makin cepat kamu bisa ambil langkah untuk masa depan. Simple logic, but often ignored,” tutup unggahan tersebut.
Dengan urgensi dua isu ini—pembahasan RUU Perampasan Aset yang beriringan dengan KUHAP, serta kesadaran publik tentang pentingnya investasi—pemerintah, DPR, dan masyarakat dituntut untuk mengambil langkah strategis. Legislasi yang kokoh akan memperkuat penegakan hukum, sementara literasi keuangan yang baik akan menciptakan masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi.
News
Minyak Dunia Bergejolak, Pertamax Berpeluang Turun
Harga minyak mentah dunia bergerak volatil di tengah tarik-ulur negosiasi AS-Iran dan kekhawatiran pasokan dari Selat Hormuz.
Monitorday.com– Harga minyak mentah dunia bergerak volatil pada perdagangan Senin, 22 Juni 2026, di tengah ketidakpastian negosiasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali memicu kekhawatiran pasar energi global.
Harga minyak Brent bergerak di kisaran US$ 78 hingga US$ 81 per barel, sementara minyak West Texas Intermediate atau WTI berada di rentang US$ 75 hingga US$ 78 per barel. Pergerakan tersebut mencerminkan pasar yang masih sensitif terhadap kabar diplomasi, keamanan jalur pelayaran, dan prospek pasokan minyak global.
Volatilitas harga terutama dipicu oleh perkembangan negosiasi AS-Iran. Harga minyak sempat melemah setelah muncul harapan deeskalasi konflik dan pembukaan kembali akses pelayaran strategis, tetapi kembali menguat setelah muncul laporan bahwa delegasi Iran meninggalkan kelanjutan perundingan damai.
Faktor Selat Hormuz menjadi perhatian utama pelaku pasar. Jalur pelayaran ini merupakan salah satu titik paling strategis bagi distribusi energi dunia, sehingga setiap isu penutupan, pembatasan, atau pengetatan lalu lintas kapal langsung memicu kenaikan premi risiko pada harga minyak.
Meski demikian, secara bulanan harga minyak masih menunjukkan tren penurunan cukup tajam. Brent dan WTI tercatat melemah sekitar 18 hingga 23 persen dalam sebulan terakhir, meskipun secara tahunan masih berada di atas posisi periode yang sama tahun lalu.
Bagi Indonesia, pelemahan harga minyak dunia membuka ruang pembahasan baru terhadap harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Produk seperti Pertamax berpeluang dievaluasi apabila tren penurunan harga global berlanjut dan tekanan nilai tukar rupiah dapat terkendali.
Sebelumnya, harga BBM nonsubsidi sempat mengalami kenaikan tajam pada Juni 2026. Karena itu, penurunan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang dapat memperbesar peluang penyesuaian harga ke depan, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam tekanan inflasi.
Namun, peluang penurunan harga BBM nonsubsidi tidak hanya ditentukan oleh harga minyak mentah. Pemerintah dan badan usaha juga perlu mempertimbangkan nilai tukar rupiah, biaya distribusi, margin usaha, serta formula harga keekonomian yang berlaku.
Dengan kondisi geopolitik yang masih berubah cepat, pasar minyak global diperkirakan tetap bergerak fluktuatif dalam jangka pendek. Arah harga berikutnya akan sangat bergantung pada kelanjutan negosiasi AS-Iran, keamanan Selat Hormuz, serta respons negara-negara produsen minyak terhadap dinamika pasokan dunia.
News
Salah Cetak Sejarah
Mesir mencatat kemenangan perdana sepanjang sejarah Piala Dunia setelah menumbangkan Selandia Baru 3-1 di Vancouver.
Monitorday.com– Tim nasional Mesir mencetak sejarah di Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan perdana mereka di putaran final dengan menaklukkan Selandia Baru 3-1 dalam laga Grup G di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Senin WIB.
Kemenangan itu terasa dramatis karena Mesir sempat tertinggal lebih dulu pada babak pertama. Selandia Baru membuka keunggulan melalui tandukan Finn Surman pada menit ke-15 setelah memanfaatkan situasi sepak pojok.
Tertinggal 0-1 hingga turun minum, Mesir tampil jauh lebih agresif pada babak kedua. Tekanan dari sisi sayap akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-58 ketika Mostafa Ziko menyambut umpan Mohamed Hany dengan sundulan untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1.
Momentum kemudian berpihak kepada Mesir. Mohamed Salah membawa The Pharaohs berbalik unggul setelah lepas dari penjagaan di sisi kanan dan melepaskan tembakan terarah yang gagal dibendung pertahanan Selandia Baru.
Mesir memastikan kemenangan pada menit ke-82. Umpan Salah berhasil diselesaikan Trezeguet dengan sundulan untuk memperbesar keunggulan menjadi 3-1, sekaligus menutup perlawanan Selandia Baru.
Hasil ini membuat Mesir memuncaki klasemen sementara Grup G dengan empat poin dan membuka peluang besar untuk lolos ke babak gugur. Sebaliknya, Selandia Baru terpuruk di dasar klasemen dengan satu poin dan wajib bekerja keras pada laga terakhir.
Pada laga pemungkas Grup G, Mesir dijadwalkan menghadapi Iran, sementara Selandia Baru akan berjumpa Belgia. Dua laga tersebut akan menjadi penentu nasib masing-masing tim dalam persaingan menuju fase gugur Piala Dunia 2026.
News
Iran Peringatkan Trump Jaga Ucapan di Tengah Perundingan Damai
Peringatan keras dari Ketua Parlemen Iran, Mohammad Ghalibaf, kepada Presiden AS Donald Trump untuk menjaga ucapan di tengah perundingan damai menjadi sorotan. Militer Iran siap merespons setiap ancaman yang dilontarkan Washington.
Monitorday.com – Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di tengah berlangsungnya perundingan damai antara kedua negara.
Dalam unggahan di media sosial X pada Minggu (21/6), Ghalibaf menegaskan bahwa angkatan bersenjata Iran siap merespons setiap ancaman maupun tindakan yang dilakukan Washington terhadap negaranya.
“Sebaiknya mereka berhati-hati dengan pernyataan mereka. Angkatan bersenjata kami siap menanggapi dengan cara yang berbeda. Apa pun yang mereka katakan, kamilah yang bertindak,” tulis Ghalibaf.
Ia juga menilai ancaman yang dilontarkan Trump tidak memiliki pengaruh terhadap Iran. Menurutnya, justru Amerika Serikat yang saat ini membutuhkan perdamaian.
“Tidakkah mereka berpikir bahwa jika ancaman mereka berpengaruh, mereka tidak akan sampai pada keadaan putus asa seperti sekarang? Kami tidak memperhitungkan ancaman Amerika,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas unggahan Trump di platform Truth Social yang mengancam akan kembali menyerang Iran apabila Teheran tidak segera menghentikan aktivitas kelompok Hizbullah di Lebanon.
“Iran harus segera menghentikan proksi mereka yang dibayar mahal di Lebanon agar tidak menimbulkan masalah. Jika tidak, kami akan menyerang Iran dengan sangat keras lagi, seperti yang kami lakukan pekan lalu, bahkan lebih keras lagi,” tulis Trump.
Ancaman itu disampaikan ketika Amerika Serikat dan Iran tengah menggelar perundingan di Swiss untuk membahas implementasi kesepakatan damai yang sebelumnya telah dicapai kedua negara.
Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada 17 Juni, seluruh pihak yang terlibat, termasuk sekutu masing-masing, diwajibkan menghentikan segala bentuk pertempuran dan tidak melakukan tindakan kekerasan satu sama lain. Namun, hingga kini Hizbullah dan Israel masih terlibat baku tembak intensif di perbatasan Lebanon.
Kantor berita Fars melaporkan bahwa pernyataan Trump sempat memicu penangguhan sementara pembicaraan oleh delegasi Iran. Sementara itu, kantor berita IRNA menyebut sejumlah delegasi meninggalkan lokasi perundingan setelah bertemu dengan perwakilan Qatar yang berperan sebagai mediator.
Meski demikian, seorang diplomat yang mengetahui jalannya negosiasi membantah kabar bahwa Iran telah menarik diri dari proses perundingan.
“Delegasi Iran tetap terlibat dalam pembicaraan dan belum mengindikasikan kepada para mediator niat untuk pergi,” ujar diplomat tersebut kepada AFP dengan syarat anonim.
Ketegangan terbaru ini menambah tantangan dalam upaya menjaga momentum perdamaian antara Washington dan Teheran yang masih berada pada tahap negosiasi teknis.
News
Iran Walk Out dari Meja Perundingan dengan AS, Harga Minyak Meroket
Harga minyak dunia melonjak signifikan menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan gagalnya putaran perundingan AS-Iran. Pasar memantau ketat situasi di Selat Hormuz.
Monitorday.com – Harga minyak dunia menguat pada perdagangan Senin (22/6) di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan dipicu oleh kembali melambatnya lalu lintas kapal di Selat Hormuz serta gagalnya putaran awal perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Berdasarkan laporan Reuters, harga minyak mentah Brent naik 54 sen atau 0,67 persen menjadi US$81,11 per barel. Pada awal perdagangan, Brent bahkan sempat menyentuh level tertinggi harian di US$82,30 per barel.
Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk kontrak Juli melonjak US$2,02 atau 2,64 persen menjadi US$78,62 per barel menjelang berakhirnya masa kontrak. Adapun kontrak WTI Agustus, yang saat ini lebih aktif diperdagangkan, naik US$1,43 menjadi US$77,28 per barel.
Penguatan harga minyak didorong oleh berkurangnya jumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz setelah Iran kembali mengumumkan penutupan jalur pelayaran strategis tersebut. Teheran menuduh Israel dan AS melanggar kesepakatan damai sementara yang baru saja disepakati.
Kepala Riset Energi MST Marquee, Saul Kavonic, menilai pasar terlalu cepat berasumsi bahwa aktivitas pelayaran di Selat Hormuz akan kembali normal dalam waktu dekat.
“Pasar terlalu cepat mengasumsikan Selat Hormuz akan dibuka kembali. Iran kemungkinan akan terus mencari alasan untuk menghambat arus pelayaran karena itu merupakan satu-satunya alat tawar mereka dalam negosiasi yang sedang berlangsung,” kata Kavonic.
Ketidakpastian pasar juga diperparah oleh hasil perundingan AS-Iran yang berlangsung pada Minggu (21/6). Presiden AS Donald Trump mengancam akan melanjutkan serangan terhadap Iran meskipun sebelumnya Wakil Presiden JD Vance telah bertemu dengan pejabat Iran dalam pertemuan pertama sejak diberlakukannya kesepakatan damai sementara.
Ancaman tersebut memicu Iran untuk meninggalkan meja perundingan atau walk out. Teheran juga menuding Washington belum menjalankan komitmennya untuk meredakan konflik di Lebanon.
Situasi semakin memanas setelah serangan Israel di Lebanon pada Sabtu menewaskan sedikitnya 20 orang, hanya sehari setelah gencatan senjata dengan Hizbullah mulai diberlakukan.
Analis pasar dari IG, Tony Sycamore, menilai perkembangan situasi di Lebanon masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan gencatan senjata dan upaya normalisasi pelayaran di Selat Hormuz.
Meski demikian, kenaikan harga minyak masih tertahan oleh prospek bertambahnya pasokan global. Pada pekan sebelumnya, harga minyak sempat merosot lebih dari 8 persen karena pasar memperkirakan pasokan akan meningkat seiring keluarnya sejumlah kargo minyak yang sebelumnya tertahan di kawasan Teluk.
Selain itu, muncul spekulasi bahwa AS berpotensi melonggarkan atau mencabut sebagian sanksi terhadap ekspor minyak Iran sebagai bagian dari kesepakatan lanjutan antara kedua negara.
Kepala National Iranian Oil Company, Hamid Bovard, mengungkapkan lebih dari 25 juta barel minyak Iran telah berhasil melewati blokade virtual sejak awal pekan lalu.
Di sisi lain, sejumlah negara produsen minyak di kawasan, seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak, juga menawarkan tambahan pasokan kepada pelanggan mereka. Irak bahkan berencana meningkatkan produksi minyak secara bertahap hingga mencapai 4,2 juta hingga 4,3 juta barel per hari.
Tambahan pasokan dari negara-negara tersebut diperkirakan dapat membantu meredam kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan distribusi minyak dari kawasan Timur Tengah, meskipun risiko geopolitik masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga dalam jangka pendek.
News
Mendagri Siapkan Revisi MBR
Mendagri Tito Karnavian mendukung Program 3 Juta Rumah melalui revisi batas pendapatan MBR dan aturan akses perumahan tanpa hambatan domisili
Monitorday.com– Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyiapkan sejumlah dukungan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Dukungan tersebut mencakup revisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR serta penguatan dasar hukum agar warga berbeda domisili tetap dapat mengakses program perumahan.
Tito mengatakan revisi akan dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Salah satu poin yang akan disesuaikan adalah batas pendapatan MBR, dari sebelumnya maksimal Rp7 juta per bulan bagi yang belum menikah menjadi Rp8,5 juta per bulan.
“Kita akan revisi kembali. Karena Pak Ara mau memperluas definisi masyarakat berpenghasilan rendah itu,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).
Selain memperluas batas pendapatan MBR, pemerintah juga menyiapkan dasar hukum agar akses program perumahan tidak hanya mengacu pada KTP domisili. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat yang bekerja atau tinggal di luar daerah asal tetap memiliki peluang memperoleh hunian layak.
Tito menyebut Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mendukung program prioritas nasional tersebut. Salah satu kebijakan yang telah didorong adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG bagi MBR.
“Daerah jangan khawatir akan kekurangan PAD, karena tahun depannya dapat pajak bumi dan bangunan. Jadi kalau tanah kosong pajaknya ringan, ada bangunannya nanti akan dapat untung, ekonomi berputar,” ungkapnya.
Bersama Menteri PKP, Tito juga rutin meninjau langsung penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Salah satu kunjungan terbaru dilakukan di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dikenal sebagai kawasan padat penduduk.
Dalam kunjungan tersebut, Tito menegaskan pentingnya memastikan penerima manfaat secara langsung di lapangan. Ia menyebut pemerintah tidak ingin program berjalan hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Semuanya juga bergerak seperti ini langsung door to door, lihat langsung ke lapangan, menyentuh langsung di rakyat. Jadi bukan berdasarkan informasi, apalagi di belakang meja,” katanya.
Tito menilai Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu agenda pemerintah yang menyasar langsung kebutuhan rakyat kecil. Menurutnya, perbaikan rumah tidak layak huni dan perluasan akses perumahan menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
News
Indonesia Jadi Produsen Beras Terbesar ASEAN, Stok Tembus Rekor
Indonesia menjadi produsen beras terbesar ASEAN dan keempat dunia. FAO melaporkan stok tembus rekor, memastikan ketersediaan pangan nasional aman.
Monitorday.com – Indonesia kembali mencatat prestasi di sektor pangan global. Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan produksi beras tertinggi di Asia Tenggara sekaligus produsen beras terbesar keempat di dunia pada 2025.
Posisi Indonesia hanya berada di bawah India, China, dan Bangladesh dalam daftar negara penghasil beras terbesar dunia. Pencapaian tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Menurut Amran, Indonesia menjadi salah satu dari dua negara produsen utama yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan produksi beras positif bersama China.
“FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan juga menjadi tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh,” ujar Amran dalam keterangan resminya, Sabtu (20/6/2026).
Tidak hanya mempertahankan peringkat global, Indonesia juga mencatat peningkatan produksi beras paling signifikan dibandingkan negara-negara produsen utama lainnya.
Berdasarkan proyeksi FAO, produksi beras Indonesia pada periode 2025/2026 diperkirakan meningkat lebih dari 4 juta ton dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan India yang diproyeksikan naik 1,7 juta ton, Brasil 1,5 juta ton, serta Bangladesh 1,1 juta ton.
Amran menilai capaian ini menjadi indikator keberhasilan penguatan sektor pertanian nasional, tidak hanya dari sisi produksi tetapi juga pengelolaan cadangan pangan dan stabilitas harga di tingkat petani.
Dalam laporan Food Outlook edisi Juni 2026, FAO bahkan menyoroti peningkatan stok beras Indonesia sebagai salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap stabilitas cadangan beras dunia.
Di sisi lain, pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional berada pada level yang aman. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 5,2 juta ton per Juni 2026.
Dengan jumlah tersebut, pemerintah menegaskan tidak ada kebutuhan untuk melakukan impor beras konsumsi.
“Sejak tahun 2025 tidak ada izin impor beras medium yang dikeluarkan hingga saat ini,” tegas Amran.
FAO juga memproyeksikan cadangan beras Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Stok beras nasional diperkirakan mencapai 7,5 juta ton pada periode 2025/2026 dan naik menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026/2027.
Tren peningkatan produksi dan cadangan beras yang konsisten dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Bahkan, prospek Indonesia untuk berkembang dari negara swasembada menjadi eksportir beras semakin terbuka.
Dengan pertumbuhan produksi yang menjadi salah satu tertinggi di dunia serta cadangan yang terus bertambah, Indonesia kini dipandang memiliki posisi strategis dalam mendukung stabilitas pasokan pangan, baik di tingkat regional maupun global.
News
Hilirisasi Jadi Mesin Atasi Kemiskinan
Pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai strategi besar transformasi ekonomi nasional.
Monitorday.com– Pemerintah Indonesia menjadikan hilirisasi sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai dua strategi utama dalam mendorong transformasi ekonomi jangka panjang. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan nilai tambah komoditas, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran.
Melalui hilirisasi, pemerintah berupaya menggeser posisi Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi. Fokus kebijakan ini mencakup sektor pertambangan, perkebunan, dan energi, termasuk pengolahan nikel untuk ekosistem baterai kendaraan listrik, tembaga, bauksit, kelapa sawit, hingga komoditas strategis lainnya.
Pembangunan fasilitas pengolahan seperti smelter dan industri turunan di daerah menjadi salah satu motor utama penciptaan lapangan kerja baru. Wilayah seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menjadi contoh bagaimana hilirisasi mampu mengubah struktur ekonomi lokal melalui pertumbuhan industri pengolahan.
Namun, agenda hilirisasi juga menghadapi sejumlah tantangan pada 2026. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan baku, tata kelola produksi, serta penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB agar sejalan dengan kapasitas serapan industri pengolahan di dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026. Untuk mencapai target tersebut, intervensi program akan dipertajam melalui pemetaan presisi pada 16.550 desa dan kelurahan prioritas serta 88 kabupaten/kota yang menjadi fokus percepatan pengentasan kemiskinan.
Strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah mendorong penguatan UMKM, ekonomi pedesaan, pelatihan kerja, program padat karya, serta penciptaan lapangan kerja dari proyek-proyek hilirisasi.
Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, subsidi, dan bantuan berbasis kebutuhan masyarakat juga terus diperkuat. Agar lebih tepat sasaran, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis data terpadu dalam penyaluran program.
Dengan menghubungkan hilirisasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berharap transformasi ekonomi tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memperluas manfaatnya hingga ke desa-desa. Nilai tambah industri diharapkan dapat berjalan seiring dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Agenda ini menjadi penting karena pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari investasi dan ekspor. Keberhasilan transformasi ekonomi juga ditentukan oleh kemampuan negara menciptakan pekerjaan layak, mengurangi kesenjangan, dan memastikan masyarakat miskin ekstrem benar-benar keluar dari kerentanan.
News
AS-Israel Memanas, JD Vance Ultimatum Tel Aviv Patuhi Kesepakatan Damai dengan Iran
Wakil Presiden AS JD Vance mengeluarkan ultimatum kepada Israel agar mematuhi kesepakatan damai dengan Iran. Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran Washington mengenai eskalasi militer yang berpotensi merusak stabilitas kawasan dan hubungan AS-Israel.
Monitorday.com – Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel dilaporkan memasuki fase yang semakin tegang setelah Wakil Presiden AS, JD Vance, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah Israel agar mematuhi kesepakatan penghentian konflik dengan Iran yang telah disepakati sebelumnya.
Pernyataan Vance muncul di tengah kekhawatiran Washington terhadap langkah militer Israel yang dinilai berpotensi mengganggu proses perdamaian yang sedang diupayakan Amerika Serikat bersama Iran dan sejumlah pihak internasional.
Menurut Vance, Israel perlu mempertimbangkan secara serius posisi Amerika Serikat sebagai sekutu strategis utama yang selama ini memberikan dukungan politik, diplomatik, dan militer kepada Tel Aviv.
“Donald J. Trump adalah satu-satunya kepala negara di dunia yang saat ini bersimpati kepada Negara Israel, dan kebetulan ia juga merupakan pemimpin negara adidaya dunia,” kata Vance dalam pengarahan kepada wartawan di Gedung Putih.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Israel seharusnya tidak mengambil langkah yang berpotensi merusak hubungan dengan sekutu terkuatnya. Vance bahkan mengingatkan para pejabat kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memahami realitas geopolitik yang tengah berkembang.
Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan pemerintah Israel. Sebelumnya, Trump disebut menunjukkan kekecewaan terhadap operasi militer Israel yang masih berlanjut meskipun telah tercapai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.
Washington khawatir eskalasi militer yang terus berlangsung dapat mengancam stabilitas kawasan sekaligus menggagalkan proses diplomasi yang telah dibangun dalam beberapa bulan terakhir. Kekhawatiran itu semakin besar setelah bentrokan antara Israel dan kelompok Hizbullah kembali meningkat dan berisiko memengaruhi jalannya negosiasi regional.
Dalam sejumlah kesempatan, Vance juga menyoroti ketergantungan Israel terhadap dukungan militer Amerika Serikat, termasuk sistem pertahanan rudal yang selama ini membantu melindungi wilayah Israel dari berbagai ancaman keamanan.
Selain itu, ia mendorong Israel untuk mengurangi aktivitas militernya di Lebanon yang dinilai dapat memperburuk situasi dan menghambat upaya menjaga gencatan senjata yang masih rapuh.
Pengamat menilai perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv semakin terlihat dalam menyikapi konflik dengan Iran. Amerika Serikat lebih menekankan pendekatan diplomasi dan stabilitas kawasan, sementara Israel tetap memandang ancaman Iran sebagai isu keamanan yang membutuhkan respons lebih tegas.
Di tengah dinamika tersebut, hubungan kedua negara masih menjadi faktor penting dalam peta politik Timur Tengah. Namun, pernyataan terbuka dari JD Vance menunjukkan bahwa Washington kini mulai memberikan tekanan yang lebih besar kepada Israel agar sejalan dengan strategi perdamaian yang sedang diupayakan pemerintah Amerika Serikat.
News
Apa Penyebab Mati Lampu Bergilir di Jawa? Simak Penjelasan PLN
PLN ungkap penyebab mati lampu bergilir di Jawa: gangguan teknis pembangkit. Menteri ESDM tegaskan bukan karena kelangkaan batu bara.
Monitorday.com – PT PLN (Persero) akhirnya menjelaskan penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir. Perusahaan pelat merah itu menyebut gangguan teknis pada operasional pembangkit menjadi faktor utama berkurangnya pasokan listrik ke sistem.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan terdapat kendala teknis yang menyebabkan dua unit pembangkit besar tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik.
“Dua unit pembangkit besar mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik,” ujar Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).
Meski demikian, Gregorius memastikan sistem kelistrikan Jawa secara umum masih beroperasi dalam kondisi terkendali. Namun, untuk menjaga keandalan jaringan dan mencegah gangguan yang lebih luas, PLN menerapkan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah terdampak.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya sementara untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik selama proses pemulihan berlangsung.
PLN saat ini terus mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain serta melakukan berbagai penyesuaian operasi sistem guna mempercepat normalisasi layanan. Perusahaan juga berkoordinasi secara intensif untuk memastikan gangguan dapat segera diatasi.
“PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan dihentikan secara bertahap seiring membaiknya kondisi pasokan sistem,” kata Gregorius.
Rangkaian pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini turut menjadi perhatian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Abdul Muhaimin Iskandar? Wait. Actually Bahlil Lahadalia. Let’s correct.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi tidak disebabkan oleh kelangkaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Ia memastikan ketersediaan energi primer bagi pembangkit PLN masih dalam kondisi aman.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Bahlil mengungkapkan pemerintah bersama PLN terus melakukan langkah percepatan pemulihan terhadap gangguan yang menyebabkan pemadaman di sejumlah daerah. Menurutnya, kendala yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh masalah teknis pada beberapa mesin pembangkit.
Ia mengakui proses pemulihan masih berlangsung dan belum sepenuhnya optimal. Namun, pemerintah menargetkan perbaikan dapat dilakukan secepat mungkin agar layanan listrik kembali normal.
“Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya,” ujarnya.
Dengan berbagai upaya perbaikan yang tengah dilakukan, PLN berharap pasokan listrik di wilayah terdampak dapat pulih secara bertahap dan aktivitas masyarakat kembali berjalan tanpa gangguan.
News
Kemendikdasmen Hadirkan Starlink di Sekolah 3T Nias Utara, Percepat Akses Pendidikan Digital
Kemendikdasmen menyediakan layanan Starlink dan bantuan listrik untuk sekolah di Nias Utara. Program ini bertujuan mempercepat akses pendidikan digital di wilayah 3T.
Monitorday.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu upaya yang kini dilakukan adalah menghadirkan layanan internet berbasis Starlink serta dukungan infrastruktur listrik bagi sejumlah sekolah di Kabupaten Nias Utara, Sumatra Utara.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa akses terhadap listrik dan internet merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap sekolah di Indonesia. Menurutnya, kedua infrastruktur tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pembelajaran di era digital.
“Sekolah yang belum ada internet, kita sambungkan internet. Yang belum ada listrik, kita sambungkan listrik,” kata Abdul Mu’ti saat meninjau SDN 077279 Siofabanua, Nias Utara, Jumat (19/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa sebagian besar bantuan telah lebih dahulu direalisasikan oleh tim Kemendikdasmen sebelum dirinya tiba di lokasi. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program pendidikan di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.
“Alhamdulillah, semua sudah ditunaikan oleh tim Kemendikdasmen. Bahkan sudah hadir di sini sebelum saya tiba di Kabupaten Nias Utara,” ujarnya.
Sebagai bagian dari program pemerataan akses digital, Kemendikdasmen menyalurkan perangkat internet satelit Starlink ke empat sekolah dasar dan tujuh sekolah menengah pertama yang sebelumnya belum memiliki akses internet. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat membuka peluang pembelajaran berbasis teknologi bagi siswa maupun tenaga pendidik di wilayah 3T.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan bantuan pendanaan sebesar Rp25 juta untuk masing-masing sekolah penerima guna mendukung instalasi listrik dan internet. Bantuan tersebut diberikan kepada enam sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama yang masih membutuhkan penguatan infrastruktur dasar.
Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menyambut positif program yang dibawa Kemendikdasmen. Menurutnya, bantuan tersebut memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah kepulauan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses.
“Kedatangan Bapak Menteri membawa banyak oleh-oleh untuk Kabupaten Nias Utara, termasuk Starlink bagi SD dan SMP yang selama ini belum memiliki jaringan internet,” kata Amizaro.
Ia menambahkan, sejumlah sekolah mulai merasakan manfaat dari hadirnya akses internet dan perbaikan jaringan listrik. Kondisi tersebut dinilai mampu mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif dan memperluas akses terhadap sumber belajar digital.
Program penyediaan internet dan listrik bagi sekolah-sekolah di Nias Utara menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempersempit kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah 3T. Dengan dukungan infrastruktur digital yang semakin merata, pemerintah berharap transformasi pendidikan berbasis teknologi dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
