Connect with us

News

5 Pejabat Lapas Cibinong di Nonaktifkan, Termasuk Kalapas

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan lima pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan fasilitas khusus bagi warga binaan dalam inspeksi mendadak pada 23 September 2026.

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan investigasi terhadap temuan Ombudsman.

“Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” ujar Rudi dalam konferensi pers, Sabtu (26/9/2026).

Lima pejabat tersebut terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Mereka akan menjalani pemeriksaan untuk mengungkap bagaimana fasilitas khusus tersebut bisa tersedia dan beroperasi di dalam lingkungan Lapas Cibinong.

“Akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini,” kata Rudi.

Temuan bermula saat tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026). Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan tim menemukan sejumlah bangunan di sekitar area lapas yang diduga digunakan sebagai hunian warga binaan.

Bangunan tersebut dilengkapi fasilitas yang berbeda dari hunian lapas pada umumnya, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga.

Tak berhenti di situ, Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran atau gym yang tengah dibangun serta simulator golf yang masih dalam pengerjaan. Di salah satu lokasi, tim bahkan menemukan minuman beralkohol di dalam kulkas.

Saat dimintai keterangan, seorang penghuni yang mengaku sebagai warga binaan menyebut dirinya membayar untuk menempati fasilitas tersebut. Namun, Ombudsman belum memperoleh informasi mengenai nominal pembayaran karena petugas lapas mendatangi lokasi saat pemeriksaan berlangsung.

Ombudsman juga menemukan celah keamanan berupa akses keluar di belakang bangunan yang tidak terkunci. Akses tersebut terhubung dengan area hutan bambu dan tempat pembuangan sampah.

Selain itu, Ombudsman menerima laporan keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan Rp150.000 per minggu di Blok A.

Penonaktifan lima pejabat tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan internal Kementerian Imipas. Status nonaktif tidak serta-merta berarti kelima pejabat telah dinyatakan bersalah.

Pemeriksaan akan menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab masing-masing pejabat atas kondisi yang ditemukan Ombudsman.

Kasus ini menjadi sorotan karena Lapas Cibinong sebelumnya menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana dicatat dalam temuan Ombudsman.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News

Langkah Kultural Abdul Mu’ti Menyulam Diplomasi Buku

Muchlas Rowi

Published

on

Buku adalah duta besar yang tidak pernah pensiun dan tidak perlu paspor untuk berbicara ke dunia luar. Ketika sebuah negara ingin mengenalkan jati diri terdalamnya, mereka tidak mengirim pejabat, namun aksara atau buku berusia ratusan tahun.

Di tahun 1973 misalnya, Negarakertagama pulang ke tanah air dalam kunjungan kenegaraan Ratu Juliana ke Indonesia. Kini naskah itu tersimpan di Perpustakaan Nasional RI dengan kode NB 9. Pada 2008, UNESCO menempatkannya dalam Memory of the World—sebuah pengakuan bahwa aksara lama itu menyimpan ingatan yang bernilai universal.Aksara lama itu pun menjelma duta yang melintasi zaman.

Langkah kultural inilah yang melatari peristiwa bersejarah di Marston Road, Inggris, saat jajaran rak buku Oxford Centre for Islamic Studies (OCIS) resmi menyambut dua buah pemikiran dari Indonesia. Ditulis oleh Abdul Mu’ti, buku ‘Kristen Muhammadiyah: Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan’ serta ‘Pluralisme Positif: Gagasan dan Pengalaman Muhammadiyah dalam Pendidikan’ menjadi karya Menteri Pendidikan Indonesia pertama yang berhasil dikatalogisasi ke dalam sistem Perpustakaan Global Universitas Oxford.

Dua buku tersebut tentu tak berhenti sebagai catatan tentang pengalaman Muhammadiyah dalam mengelola keberagamaan. Ia membawa pengalaman lokal memasuki percakapan akademik yang lebih luas. Ini adalah babak baru diplomasi buku kita: saat narasi inklusivitas madrasah dan sekolah Muhammadiyah bertransformasi menjadi bahan kajian para ilmuwan internasional. 

Masuknya kedua buku ini bukan sekadar urusan seremonial serah terima cendera mata. Perpustakaan Oxford, khususnya OCIS, dikenal memiliki standar kurasi yang sangat ketat. Sebuah karya harus memiliki kontribusi keilmuan yang signifikan agar dapat lolos dan terintegrasi ke dalam sistem SOLO (Search Oxford Libraries Online). Melalui proses ini, gagasan Abdul Mu’ti tentang bagaimana Islam dan pluralisme hidup berdampingan di Indonesia kini resmi diakui sebagai referensi ilmiah global.

Esensi KrisMuha

Dua buku yang ditulis Abdul Mu’ti juga membawa tesis kuat tentang keharmonisan yang organik, bukan sekadar toleransi pasif di atas kertas. Karena itu, esensi dari diplomasi buku ini terletak pada bobot pesan yang dibawanya.

Di buku ‘Kristen Muhammadiyah: Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan’ yang ditulisnya bersama Fajar Riza Ul Haq, Mu’ti memotret fenomena sosiologis unik di wilayah-wilayah perbatasan atau 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kristen di Ende, serta berbagai daerah di Papua.

Di wilayah-wilayah berpenduduk Muslim minoritas tersebut, banyak warga Kristen dan Katolik yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka di sekolah maupun perguruan tinggi Muhammadiyah. Fenomena ini melahirkan varian sosiologis yang populer disebut ‘KrisMuha’ (Kristen Muhammadiyah).

Buku ini secara empiris membuktikan bahwa lembaga pendidikan Islam mampu menjadi ruang aman bagi komunitas non-Muslim tanpa harus melakukan sinkretisme ataupun asimilisasi paksa. Para siswa Kristen tetap mendapatkan hak pendidikan agama sesuai keyakinan mereka sendiri, sejalan dengan mandat Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional Indonesia.Identitas teologis masing-masing pihak tetap terjaga rapat, namun kolaborasi sosial kemanusiaan mereka berjalan lekat.

Sementara itu, dalam buku kedua, ‘Pluralisme Positif’, yang ditulis bersama Azaki Khoirudin, Mu’ti menawarkan sebuah reorientasi konseptual. Muhammadiyah tidak sekadar’membiarkan’ perbedaan (toleransi pasif), melainkan aktif membangun infrastruktur sosial-pendidikan yang merangkul semua golongan demi kemajuan bersama (pluralisme aktif).

Benang Merah Historis

Menariknya, ada momen emosional dan historis yang terekam dalam peristiwa diplomasi buku ini di Inggris. Direktur OCIS, Dr. Farhan Nizami, menyambut hangat saat melihat lembar kata pengantar dalam buku Kristen Muhammadiyah. Lembaran tersebut ditulis oleh almarhum Prof. Dr. Azyumardi Azra, tokoh intelektual Muslim Indonesia legendaris yang juga merupakan mantan Fellow Akademis di OCIS (1994-1995).

Azyumardi Azra juga merupakan anggota dewan penyunting Journal of Islamic Studies terbitan Oxford University Press. Pertemuan garis sejarah ini menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan Abdul Mu’ti adalah kelanjutan dari estafet diplomasi intelektual yang telah dirintis para pemikir bangsa.

Secara global, fenomena koeksistensi unik di Indonesia ini sebenarnya telah memantik perhatian para peneliti internasional. Masuknya pemikiran Mu’ti ke Oxford menegaskan relevansi riset-riset terdalam mengenai Islam Indonesia. Contohnya, sosiolog ternama Robert W. Hefner dalam studinya bertajuk ‘Making Modern Muslims: The Prospects for Islamic Democracy in Indonesia” (2009) menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, memiliki peran krusial dalam meletakan fondasi masyarakat sipil yang demokratis dan inklusif. Hefner menilai pola pendidikan Islam di Indonesia berhasil memadukan nilai keagamaan yang kokoh dengan kesadaran penuh terhadap realitas pluralitas bangsa.

Lebih spesifik lagi, riset kolega Oxford dari Universitas Birmingham, Stefanus Hendrianto (2020) dalam jurnal akademik mengenai hukum dan agama di Asia Tenggara, mencatat bahwa model akomodasi pendidikan berbasis agama di wilayah timur Indonesia memberikan pelajaran penting bagi Dunia Barat. Hendrianto berpendapat bahwa institusi pendidikan berbasis agama di Indonesia seringkali berfungsi sebagai jembatan sipil di daerah pasca-konflik atau daerah minoritas. Menurutnya, ini sebuah pencapaian yang jarang ditemukan dalam Diskursus Sekularisme Barat yang cenderung memisahkan agama dari ruang publik pendidikan.

Di tengah lanskap global yang sering kali melihat dunia Islam melalui lensa stereotip konflik, ketegangan geopolitik, atau radikalisme, Indonesia memamerkan alternatif yang menyegarkan. Di Indonesia, Islam tidak semata hadir sebagai identitas, tetapi sebagai kekuatan kultural yang mampu merawat perbedaan tanpa kehilangan akar keyakinan.

Diplomasi buku ala Abdul Mu’ti membuktikan dua poin strategis. Pertama, ekspor praktik baik. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi konsumen pasif dari teori-teori Barat tentang multikulturalisme, melainkan bertransformasi menjadi eksportir model toleransi praktis di ranah akar rumput.

Kedua, soft power yang autentik. Pendidikan dan manajemen keberagaman adalah wajah terbaik dari soft powerIndonesia. Dunia internasional – khususnya ekosistem ilmiah barat, memerlukan dokumentasi tentangan bagaimana mayoritas muslim di Indonesia mampu mengelola perbedaan secara dewasa.

Kini, dua buku tersebut telah berdiri tegak di rak perpustakaan Marston Road, siap dipinjam, dibaca, dan dibedah oleh para peneliti, mahasiswa, serta pembuat kebijakan dari berbagai belahan dunia. Dari rak itulah, pengalaman Indonesia berpeluang memasuki percakapan yang jauh lebih luas: tentang agama, pendidikan, dan cara sebuah masyarakat merawat keberagaman.

Langkah akademis sekaligus politis dari Abdul Mu’ti ini mengingatkan kita semua bahwa diplomasi terbaik tidak selalu diteriakan di mimbar-mibar politik yang bising. Terkadang, ia bekerja dalam senyap, berbisik secara elegan melalui lembar demi lembar halaman buku yang dibaca di sudut perpustakaan, sambil perlahan merestrukturisasi cara dunia memandang peradaban Islam Indonesia.

Continue Reading

News

OJK Tutup 15 Bank per September 2026, Ini Daftarnya

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Sebanyak 15 bank telah ditutup sepanjang 2026. Hingga 25 September, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di berbagai daerah.

Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang, Banten. Pencabutan berlaku berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026 tertanggal 25 September 2026.

Bank yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari No. 8, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, tersebut kini menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya dan menutup kantor untuk umum.

Pencabutan izin juga terjadi secara bertahap sejak awal tahun. Pada Januari, OJK mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat pada 7 Januari dan PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur, pada 27 Januari.

Pada Februari, giliran Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, yang izinnya dicabut pada 9 Februari, disusul PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali, pada 18 Februari.

Memasuki Maret, OJK mencabut izin PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat pada 9 Maret dan PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 31 Maret.

Pencabutan berlanjut pada April terhadap PT BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, efektif 7 April. Pada Juni, OJK mencabut izin PT BPR Ceper Permata Artha di Klaten, Jawa Tengah, efektif 25 Juni.

Pada Juli, tiga bank kembali ditutup. Ketiganya yakni PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jawa Timur, pada 3 Juli; PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta pada 7 Juli; serta PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok, Jawa Barat, pada 16 Juli.

Selanjutnya, PT BPR Citra Bersada Abad di Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, dicabut izinnya pada 19 Agustus.

Pada September, OJK telah mencabut izin tiga bank, yakni PT BPRS Gaido Indonesia di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 1 September; PT BPR Pasarraya Kuta di Bali pada 17 September; serta PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia pada 25 September.

Daftar 15 Bank yang Ditutup

  1. PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat — 7 Januari 2026
  2. PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur — 27 Januari 2026
  3. Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat — 9 Februari 2026
  4. PT BPR Kamadana, Bangli, Bali — 18 Februari 2026
  5. PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat — 9 Maret 2026
  6. PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat — 31 Maret 2026
  7. PT BPR Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatra Barat — 7 April 2026
  8. PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah — 25 Juni 2026
  9. PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur — 3 Juli 2026
  10. PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta — 7 Juli 2026
  11. PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat — 16 Juli 2026
  12. PT BPR Citra Bersada Abad, Bekasi, Jawa Barat — 19 Agustus 2026
  13. PT BPRS Gaido Indonesia, Cianjur, Jawa Barat — 1 September 2026
  14. PT BPR Pasarraya Kuta, Bali — 17 September 2026
  15. PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, Tangerang, Banten — 25 September 2026

OJK menyatakan setelah izin usaha dicabut, penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing bank akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham bank yang izinnya telah dicabut juga dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset dan kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS.

Continue Reading

News

Diks Beri Penalti, Romeny Cetak Gol

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Ada momen menarik di balik gol Ole Romeny saat Timnas Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 pada matchday Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Romeny mencetak gol kedua Indonesia pada menit ke-73 melalui titik putih. Penalti diberikan setelah terjadi handball pemain Singapura di dalam kotak terlarang.

Menariknya, Kevin Diks sebenarnya telah disiapkan sebagai eksekutor penalti. Namun, bek Timnas Indonesia itu memilih memberikan kesempatan kepada Romeny yang bersiap meninggalkan lapangan.

Romeny tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Striker Fortuna Sittard itu melepaskan tembakan mendatar ke sisi kanan gawang yang gagal dijangkau kiper Singapura.

Gol itu membuat Indonesia unggul 2-0.

Semenit berselang, Romeny ditarik keluar dan digantikan Rayhan Hannan. Komentator pertandingan menyebut Diks sengaja memberikan kesempatan mengambil penalti kepada Romeny sebelum sang striker meninggalkan lapangan.

Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Ragnar Oratmangoen. Ia menuntaskan umpan matang Luke Vickery untuk membawa Garuda unggul 1-0.

Situasi semakin menguntungkan Indonesia setelah Safuwan Baharudin menerima kartu merah pada menit ke-49. Bermain dengan 10 pemain, Singapura semakin kesulitan meredam tekanan Indonesia.

Keunggulan jumlah pemain membuat Indonesia lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, beberapa kesempatan gagal dikonversi menjadi gol hingga pertandingan berakhir 2-0.

Kemenangan ini menjadi modal Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia kini mengoleksi tiga poin dan menempati posisi kedua klasemen, tertinggal selisih gol dari Malaysia yang berada di puncak dengan jumlah poin sama.

Malaysia sebelumnya menang 3-0 atas Bangladesh di venue yang sama.

Laga berikutnya menjadi lebih krusial. Indonesia akan menghadapi Malaysia pada Senin (28/9/2026).

Continue Reading

News

Menkomdigi Dorong Microsoft Kembangkan AI di Indonesia

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com –  Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong Microsoft memperluas investasi jangka panjang di Indonesia, khususnya di sektor cloud, kecerdasan artifisial (AI), keamanan siber, dan pengembangan ekosistem digital.

Hal itu disampaikan Meutya saat bertemu President Microsoft Global Affairs Lisa Monaco di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi pemerintah Indonesia dan Microsoft di bidang teknologi.

Meutya mengatakan kerja sama tersebut perlu memberikan dampak lebih besar bagi kapasitas teknologi nasional, antara lain melalui transfer teknologi dan pengetahuan, pengembangan talenta, serta peningkatan kemampuan pelaku industri digital Indonesia.

“Tujuan kami bukan hanya meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki keterampilan digital, tetapi juga mengembangkan lebih banyak pengembang, inovator, insinyur, dan pemimpin digital Indonesia,” kata Meutya dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Menurut Meutya, kemitraan dengan perusahaan teknologi global harus membuka lebih banyak ruang bagi institusi, pelaku usaha, pengembang, dan perusahaan teknologi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan mereka.

Dalam pertemuan tersebut, Meutya juga memaparkan langkah pemerintah menyiapkan tata kelola AI nasional melalui rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Etika AI.

Regulasi tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengembang sekaligus memastikan teknologi AI dikembangkan secara bertanggung jawab.

“Kami ingin memastikan bahwa regulasi tidak menghambat inovasi, tetapi justru memberikan perlindungan dan kepastian yang tepat agar AI dapat berkembang secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Meutya turut membahas pelindungan anak di ruang digital serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Ia mendorong Microsoft memperkuat penerapan prinsip keamanan sejak tahap perancangan (security by design) dan memastikan pengembangan teknologinya tetap mengedepankan prinsip tanggung jawab.

Meutya juga menyoroti komitmen investasi Microsoft senilai US$1,7 miliar atau sekitar Rp27 triliun di Indonesia. Menurutnya, investasi tersebut perlu menghasilkan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kapasitas teknologi nasional.

“Kami apresiasi komitmen investasi Microsoft sebesar US$1,7 miliar di Indonesia, khususnya dalam infrastruktur cloud dan AI, serta kontribusinya dalam memperkuat ekosistem digital Indonesia,” kata Meutya.

Ia berharap investasi tersebut tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi turut mendorong transfer pengetahuan, pengembangan talenta, dan peningkatan kemampuan industri digital dalam negeri.

Meutya juga ingin Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai pasar oleh perusahaan teknologi global, tetapi berkembang menjadi pusat infrastruktur dan inovasi digital di kawasan.

“Kami berharap Indonesia dapat semakin menjadi bukan hanya pasar penting bagi Microsoft, tetapi juga pusat strategis infrastruktur digital dan inovasi di kawasan,” ungkapnya.

Menurut Meutya, ekonomi digital membutuhkan infrastruktur yang tangguh dan inklusif agar mampu menopang kebutuhan masyarakat sekaligus pertumbuhan industri.

Pemerintah berharap investasi dan kolaborasi dengan Microsoft ikut memperkuat kapabilitas serta daya saing digital nasional sebagai bagian dari agenda menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami melihat Microsoft sebagai mitra penting dalam memperkuat kapabilitas dan daya saing digital Indonesia. Kami berharap Microsoft terus memperluas investasi dan komitmen jangka panjangnya di Indonesia,” tutup Meutya.

Continue Reading

News

Indonesia Teken Konvensi PBB Terkait Kejahatan Siber

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com –  Indonesia resmi menandatangani Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026) waktu setempat.

Menteri Luar Negeri Sugiono menandatangani konvensi tersebut atas nama Pemerintah Indonesia. Konvensi ini menjadi instrumen global pertama di bawah kerangka PBB yang mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber sekaligus memperkuat kerja sama internasional dalam menangani kejahatan siber lintas negara.

“Bagi Indonesia, Konvensi ini penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan kriminalisasi tindak pidana siber di tingkat nasional, sekaligus menjadi dasar bagi penegak hukum RI dalam memperkuat kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan siber, termasuk penipuan dan perjudian daring, serta pornografi anak,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Jumat.

Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia bergabung dengan 90 pihak yang telah menandatangani Konvensi Siber. Dari jumlah tersebut, tiga pihak telah meratifikasinya.

Sugiono mengatakan Indonesia telah terlibat aktif dalam proses perundingan konvensi sejak pembentukan Komite Ad Hoc pada 2019 hingga konvensi tersebut diadopsi pada 24 Desember 2024.

Indonesia berperan dalam proses tersebut sebagai negosiator maupun rapporteur melalui Perwakilan RI di Wina, Austria.

Setelah penandatanganan, pemerintah akan mempersiapkan proses ratifikasi serta langkah yang diperlukan agar ketentuan konvensi dapat diterapkan dalam kerangka hukum nasional.

Konvensi Siber akan mulai berlaku pada hari ke-90 setelah instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi ke-40 disimpan.

Penandatanganan konvensi menjadi bagian dari agenda Indonesia dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB 2026. Sugiono hadir sebagai kepala delegasi Indonesia dan telah berada di New York sejak Senin (21/9) waktu setempat untuk mengikuti berbagai pertemuan tingkat tinggi.

Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB pada Sabtu malam (26/9) waktu setempat.

Langkah Indonesia menandatangani Konvensi Siber menandai komitmen Jakarta untuk memperkuat penanganan kejahatan siber di dalam negeri sekaligus memperluas kerja sama penegakan hukum dengan negara lain.

Continue Reading

News

Mentan Amran Dorong Anak Muda Jadi Motor Swasembada Pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong mahasiswa dan generasi muda aktif berwirausaha serta melahirkan inovasi riset demi mempercepat tercapainya swasembada pangan Indonesia.

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong generasi muda mengambil peran lebih besar dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Menurutnya, sektor pertanian membutuhkan anak muda yang berkarakter, inovatif, berani berwirausaha, dan aktif menghasilkan riset.

“Keberlanjutan swasembada pangan Indonesia membutuhkan generasi muda yang berkarakter, inovatif, berani berwirausaha, serta mampu menciptakan terobosan baru di bidang pertanian,” kata Amran dalam Seminar Nasional Gebyar Ajang Tani Inspiratif (Gantari) 2026 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat.

Seminar tersebut mengangkat tema “Regenerasi Pemuda sebagai Penggerak Keberlanjutan dan Swasembada Pangan Indonesia.”

Amran mengatakan mahasiswa tidak harus menjadikan pekerjaan sebagai pegawai sebagai satu-satunya tujuan setelah lulus. Menurutnya, pertanian membuka ruang bagi generasi muda untuk menjadi pengusaha, birokrat, akademisi, maupun inovator.

“Kalau mau sukses, jangan sia-siakan waktu sekarang. Mau jadi pengusaha, birokrat, akademisi, bisa. Yang penting karakter,” ujar Amran.

Ia menilai karakter menjadi fondasi penting dalam membangun keberhasilan. Kejujuran, disiplin, kemauan belajar, kerja keras, dan kegigihan disebut sebagai sikap yang perlu ditanamkan sejak bangku pendidikan.

“Kalau berkarakter, rajin, kerja keras, insya Allah sukses,” katanya.

Amran juga meminta mahasiswa tidak takut masuk ke bidang penelitian dan menciptakan inovasi baru. Menurutnya, peluang justru terbuka ketika generasi muda berani menggarap persoalan yang belum banyak disentuh dan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan.

Ia mencontohkan pengalaman penelitiannya di bidang pertanian yang membutuhkan waktu dan ketekunan. Karena itu, mahasiswa diminta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan dalam penelitian.

“Jangan mudah menyerah. Manusia itu harus punya mimpi besar. Kalau mau berhasil, big dream, kemudian bertindak dan persistent. Ujungnya sukses,” tegasnya.

Amran dalam kesempatan itu juga memaparkan perkembangan sektor pertanian nasional. Ia menyebut target swasembada pangan yang sebelumnya diproyeksikan membutuhkan waktu empat tahun dapat dicapai lebih cepat.

Menurut Amran, capaian tersebut diperkuat dengan sejumlah penghargaan internasional serta peningkatan kesejahteraan petani. Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai 129, yang disebutnya sebagai level tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Pemerintah, lanjut Amran, juga menyiapkan stok beras untuk menghadapi risiko iklim, termasuk El Nino dan kekeringan.

“Ini kehidupan harus dipersiapkan. Kita persiapkan satu tahun sebelumnya, dua tahun. Stok kita tertinggi selama Republik ini berdiri,” ujarnya.

Selain menjaga produksi dan cadangan pangan, pemerintah mendorong peningkatan ekspor produk pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Tidak Ada Sukses Tanpa Kolaborasi”

Amran menegaskan pembangunan pertanian tidak dapat ditopang pemerintah sendirian. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, petani, dan generasi muda dinilai penting untuk membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan.

“Tidak ada sukses tanpa kolaborasi,” katanya.

Karena itu, ia mengajak mahasiswa memanfaatkan kampus sebagai ruang untuk membangun karakter, memperluas jejaring, melakukan penelitian, dan melahirkan inovasi yang dapat diterapkan langsung di tengah masyarakat.

Continue Reading

News

Xi: AI Harus Tetap di Bawah Kendali Manusia

Presiden China Xi Jinping mendorong tata kelola kecerdasan artifisial yang aman dan bertanggung jawab saat berkunjung ke Amerika Serikat untuk memperkuat kerja sama bilateral.

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden China Xi Jinping menegaskan China dan Amerika Serikat memiliki kapasitas sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan kecerdasan artifisial (AI) dikembangkan dan dikelola demi kepentingan umat manusia.

Xi menekankan satu prinsip utama dalam pengembangan teknologi tersebut: AI harus “selalu berada di bawah kendali manusia.”

Pernyataan itu disampaikan Xi dalam upacara penyambutan di Gedung Putih yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Kamis. Dalam kunjungannya ke AS, Xi mengatakan dirinya datang untuk “melanjutkan persahabatan” sekaligus “memperluas kerja sama” antara kedua negara.

Xi juga menyerukan penguatan komunikasi Beijing-Washington untuk menjaga hubungan kedua negara tetap stabil.

Ia mengatakan China dan AS perlu hidup berdampingan secara damai serta terlibat dalam kompetisi yang “sehat”. Beijing, kata Xi, terbuka terhadap investasi AS dan berharap perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di Amerika Serikat mendapat perlakuan yang adil.

Xi turut mendorong militer China dan AS meningkatkan dialog secara rutin. Menurut dia, kedua negara perlu memperbaiki mekanisme komunikasi dan pencegahan konflik untuk mengurangi risiko salah perhitungan.

Dalam upaya memperkuat hubungan antarmasyarakat, Xi juga menyerukan peningkatan frekuensi penerbangan langsung antara China dan AS.

China, lanjut Xi, berencana mengundang 100.000 pemuda Amerika Serikat untuk belajar di China dalam lima tahun ke depan.

Di bidang diplomasi publik, Xi juga mengumumkan kedatangan dua ekor panda dari China ke Kebun Binatang Atlanta. Ia menyebut panda tersebut sebagai “duta persahabatan” antara kedua negara.

Pesan Xi mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari tata kelola AI, hubungan ekonomi, komunikasi militer hingga pertukaran antarmasyarakat—sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan China-AS di tengah persaingan kedua negara.

Continue Reading

News

Wamen Fajar Soroti Model Belajar SAI untuk Anak Papua

Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mengapresiasi pendekatan pembelajaran kontekstual dan kewirausahaan di Sekolah Anak Indonesia (SAI) Sentul yang membina murid asal Papua.

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menilai pendekatan pembelajaran kontekstual di Sekolah Anak Indonesia (SAI), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dapat menjadi alternatif model pendidikan yang memberi ruang bagi murid untuk berkembang secara utuh.

Fajar menyampaikan apresiasi tersebut saat mengunjungi SAI, Kamis (24/9/2026). Ia melihat langsung proses pembelajaran dan berinteraksi dengan para murid yang seluruhnya berasal dari Papua.

Menurut Fajar, keunikan SAI terletak pada cara sekolah menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki peserta didik.

“Saat ini kami sedang melihat sekolah yang memiliki keunikan. Di mana mayoritasnya adalah dari anak-anak Papua dan model pembelajarannya juga sangat unik,” ujar Fajar di Bogor.

Ia menilai pendekatan Pembelajaran Mendalam yang diterapkan SAI membuat murid tidak hanya menerima materi di ruang kelas. Mereka didorong untuk mengalami proses belajar secara langsung, memahami lingkungan sekitar, kemudian mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Fajar juga mengapresiasi pemanfaatan teknologi dan pengembangan kegiatan kewirausahaan di sekolah tersebut. Menurutnya, pendidikan perlu memberi ruang kepada anak untuk tumbuh secara menyeluruh sekaligus membangun kemandirian.

“Saya senang bisa berkunjung ke salah satu model sekolah yang membuat pendidikan itu memanusiakan manusia dan terkoneksi dengan lingkungan alam semesta. Dan juga SAI dapat menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang memberikan ruang bagi anak untuk berkembang secara utuh,” kata Fajar.

Kepala SMA SAI Yanto Sutrisno Saragih mengatakan seluruh murid di sekolah tersebut berasal dari Papua, antara lain Kabupaten Intan Jaya, Nabire, dan Dogiyai.

Pembelajaran di SAI tidak hanya berorientasi pada capaian akademik. Para murid juga didorong mengenali jati diri, menggali potensi, dan memahami peran yang dapat mereka jalankan ketika kembali ke daerah asal.

“Sesuai dengan visi kami yaitu anak bangsa mencintai dan memiliki daerahnya. Harapan kita ketika dia belajar di sini, berproses lanjut ke perguruan tinggi, dia sudah mulai ketemu jati dirinya, dia sudah lebih jelas mau jadi apa dan sudah punya tujuan,” ujar Yanto.

Menurut Yanto, pengalaman belajar yang lebih beragam mulai memperluas pandangan murid mengenai masa depan. Saat pertama datang, sebagian anak bercita-cita menjadi pegawai karena pilihan pekerjaan yang mereka kenal masih terbatas.

Setelah memperoleh berbagai pengalaman, mereka mulai melihat peluang lain, termasuk menjadi pengusaha.

“Pembelajaran yang telah kami lakukan membuat mereka ingin menjadi pengusaha. Di sini mereka memiliki banyak referensi dan melihat banyak kesempatan yang dapat dimanfaatkan,” kata Yanto.

Salah satu praktiknya diwujudkan melalui pembuatan kukis Usua Ena berbahan dasar singkong. Para murid belajar mengolah potensi lingkungan menjadi produk sekaligus mengembangkan keterampilan kewirausahaan.

Model pembelajaran tersebut sejalan dengan pandangan Kemendikdasmen bahwa sekolah perlu menjadi ruang bagi murid untuk tumbuh mandiri, kreatif, dan mampu menemukan solusi atas persoalan di lingkungan sekitarnya.

Bagi SAI, pendidikan tidak berhenti pada kelulusan. Para murid dipersiapkan untuk memiliki tujuan hidup, menge a bisa dibuat lebih agresif ala headline media online, dengan judul 5–7 kata dan lead yang langsung menonjolkan keunikan anak-anak Papua serta model pendidikan SAI.

Continue Reading

News

Delegasi Indonesia Walk Out Saat Netanyahu Berpidato di PBB

Perwakilan Republik Indonesia bersama sejumlah diplomat negara lain memutuskan meninggalkan ruang Sidang Majelis Umum PBB saat PM Israel Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidatonya di New York.

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Delegasi Indonesia melakukan walk out dari ruang Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026) waktu setempat, saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidato.

Aksi tersebut tidak hanya dilakukan delegasi Indonesia. Sejumlah delegasi negara lain juga meninggalkan ruang sidang sebelum Netanyahu naik ke mimbar.

Rekaman yang disampaikan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York memperlihatkan para diplomat Indonesia keluar dari aula ketika Netanyahu dipersilakan menuju podium. Antrean delegasi bahkan terlihat memenuhi pintu ruang sidang.

Suasana di dalam aula sempat riuh. Presiden Sidang Majelis Umum PBB Khalilur Rahman kemudian mengetukkan palu dan meminta para delegasi menjaga ketertiban.

Netanyahu menyinggung aksi tersebut dalam pidatonya. Ia meminta delegasi yang masih berniat meninggalkan ruangan untuk segera melakukannya sebelum dirinya menyampaikan pernyataan.

Aksi walk out itu berlangsung di tengah sorotan internasional terhadap perang di Gaza dan situasi di wilayah Palestina. Dalam pidato pembukaan debat umum, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut kondisi di Gaza sebagai salah satu persoalan paling mendesak. Ia menyerukan penghentian pertempuran, peningkatan bantuan kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan warga sipil.

Kehadiran Netanyahu di Sidang Umum PBB juga berlangsung di tengah perhatian terhadap proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada 21 November 2024.

Dokumen pengadilan ICC pada 2025 menyebut surat perintah tersebut tetap berlaku, kecuali terdapat keputusan pengadilan yang memerintahkan pencabutan atau pembatalannya.

Sebelum menghadiri Sidang Umum PBB, Netanyahu mengatakan akan menggunakan pidatonya untuk membela tindakan Israel sekaligus menanggapi kritik internasional terhadap pemerintahannya.

Debat umum Sidang ke-81 Majelis Umum PBB berlangsung pada 22-26 September dan dilanjutkan pada 28 September 2026. Sidang tahun ini mengusung tema “Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all”.

Forum tersebut menjadi panggung bagi para kepala negara, kepala pemerintahan, dan pejabat tinggi negara anggota PBB untuk menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan global.

Aksi delegasi Indonesia keluar dari ruang sidang menambah sorotan terhadap dinamika diplomatik terkait Palestina yang kembali menjadi salah satu isu utama dalam Sidang Umum PBB tahun ini.

Continue Reading

News

Prabowo Dorong Pengelolaan Gambut Berbasis Sains, Libatkan Ilmuwan-Masyarakat Desa

Pemerintah memperkuat tata kelola lahan gambut nasional dengan melibatkan riset akademisi serta masyarakat lokal melalui rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional.

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama para sejumlah akademisi dan pakar membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/09/2026), pembahasan terkait dengan strategi berbasis riset dalam mencegah dan menangani kebakaran gambut.

Dalam keterangannya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pelibatan para ilmuwan merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan pengelolaan gambut berbasis pengetahuan dan hasil penelitian. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). 

“Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah,” jelasnya. 

Presiden Prabowo, kata Mendiktisaintek, turut mengarahkan agar badan tersebut diperkuat dengan dukungan para ilmuwan dan saintis. Pengelolaan gambut akan didukung pemetaan yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi lahan, termasuk menentukan kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman, perikanan, maupun pemanfaatan lainnya. 

“Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal,” katanya.

Dalam penanganan kebakaran, Presiden turut mendorong penguatan kembali pendekatan berbasis desa dan masyarakat melalui masyarakat peduli api (MPA). Berdasarkan laporan hasil kajian yang disampaikan para ahli, masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian memiliki peran penting dalam melakukan respons awal secara cepat dan efektif. 

“Tadi juga beberapa praktek baik disampaikan oleh para ilmuwan seperti membangun pompa yang cepat, bagaimana hitungan ketika penanganan dilakukan melalui udara dan sebagainya yang semuanya Bapak Presiden sangat menyambut baik agar hal-hal tadi bisa nantinya dijadikan sebagai referensi sekali lagi untuk badan yang akan segera dibentuk,” lanjut Brian. 

Aspek edukasi turut menjadi perhatian, termasuk melalui sekolah dan pengembangan kurikulum mengenai pentingnya menjaga lahan gambut serta mencegah kebakaran. Lebih lanjut, menurut Brian, Presiden meminta agar riset, penelitian, dan kajian mengenai gambut terus dilanjutkan untuk mendukung pengelolaan lahan gambut Indonesia secara optimal. 

“Intinya ke depan lahan gambut di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 33 juta hektare itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Di satu sisi dia memproduksi sesuatu yang cocok tetapi di sisi lain yang jauh lebih penting adalah dengan adanya pengelolaan maka pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik,” tandasnya.

Continue Reading