Monitorday.com – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang berlangsung pada 15–17 Juni 2026 di Evians-les-Bains, Prancis, resmi berakhir setelah para pemimpin negara anggota membahas berbagai isu global, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga stabilitas ekonomi dunia.

Meski agenda utama didominasi pembahasan geopolitik dan keamanan internasional, sejumlah momen santai dan unik turut mewarnai pertemuan para pemimpin negara maju tersebut.

KTT G7 dihadiri para pemimpin Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, serta sejumlah tamu undangan dan pejabat internasional lainnya.

Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi saat Perdana Menteri Italia Giorgio Meloni berbincang santai dengan sejumlah pemimpin dunia di sela acara.

Meloni, yang selama ini dikenal sebagai perokok aktif, mengungkapkan bahwa dirinya telah berhenti merokok sejak satu bulan terakhir.

Percakapan itu bermula ketika Meloni menyebut ingin mengambil secangkir kopi. Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen kemudian menanggapi dengan candaan terkait kebiasaan tersebut.

Kanselir Jerman Friedrich Merz lalu bertanya apakah Meloni juga masih merokok. Perdana Menteri Italia itu langsung menjawab bahwa dirinya telah menghentikan kebiasaan tersebut.

Saat ditanya sejak kapan, Meloni mengaku sudah berhenti merokok selama satu bulan. Keputusan itu sejalan dengan pengumuman yang pernah ia sampaikan pada Mei lalu terkait alasan kesehatan.

Di tengah pembahasan isu-isu internasional yang serius, sepak bola ternyata tetap menjadi topik favorit para pemimpin dunia.

Dalam salah satu sesi makan siang, terdengar seruan dukungan untuk tim nasional Prancis. Beberapa pemimpin juga membicarakan keberhasilan Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions musim ini.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer turut mencuri perhatian dengan komentarnya mengenai hasil imbang tanpa gol yang diraih Cape Verde saat menghadapi juara dunia bertahan, Spanyol.

Suasana santai tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin dunia tetap menyempatkan diri membahas hal-hal di luar agenda resmi konferensi.

Momen menarik lainnya terjadi ketika Kanselir Jerman Friedrich Merz memberikan hadiah ulang tahun kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Merz menyerahkan jersey tim nasional Jerman yang telah dipersonalisasi dengan nama Trump dan nomor punggung 47, merujuk pada posisinya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47.

Trump tampak tersenyum saat menerima hadiah tersebut. Ia bahkan mengangkat jersey ke hadapan fotografer dan berpose sejenak untuk mengabadikan momen itu.

Merz kemudian membagikan foto tersebut melalui media sosial dengan pesan, “Selamat ulang tahun ke-80. Lagi pula, kita berada di tim yang sama.”

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menjadi sorotan karena insiden kecil yang mengundang tawa para peserta.

Saat para pemimpin bersiap menuju jamuan makan siang, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyadari Macron tampaknya meninggalkan jam tangannya.

Dengan nada bercanda, Carney berkata bahwa rombongan masih memegang jam tangan milik sang tuan rumah.

Candaan tersebut menambah suasana hangat dalam forum yang selama tiga hari terakhir diwarnai diskusi serius mengenai berbagai tantangan global.

Di balik pembahasan isu-isu strategis dunia, momen-momen ringan seperti itu menjadi warna tersendiri dalam penyelenggaraan KTT G7 tahun ini.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya agar setiap murid, tanpa memandang status sekolahnya, mendapatkan hak, fasilitas, dan kualitas pendidikan yang setara untuk masa depan mereka. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (14/6). 

Dalam forum koordinasi daerah yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan tersebut, Wamen Fajar mengangkat topik ’Mencari Ekuilibrium Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional’. Fajar menjelaskan upaya pemerintah pusat dalam menciptakan titik keseimbangan yang berkeadilan antara peran negara dan kontribusi nyata sekolah baik negeri maupun swasta.

Menurutnya, potret pendidikan nasional tidak boleh melupakan sejarah perjuangan masyarakat sipil, di mana sekolah swasta telah lahir dan mencerdaskan kehidupan bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, dalam usulan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang dibahas bersama Komisi X DPR RI, Kemendikdasmen memperjuangkan pergeseran paradigma yang mendasar di mana sekolah swasta tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai mitra strategis bagi negara dalam membangun insan cendekia. 

”Di dalam usulan Revisi Undang-Undang Sisdiknas yang sedang dibahas, kelompok masyarakat tidak lagi dianggap sebagai kelompok penyelenggara pendidikan tetapi dia sebagai mitra strategis yang sifatnya sejajar dengan negara,” ujar Wamen Fajar. Ia menambahkan, ekuilibrium kebijakan ini diturunkan dalam tindakan afirmatif yang menyentuh langsung nasib para guru di daerah. Melalui regulasi baru, guru ASN PPPK kini diperbolehkan untuk kembali mengajar di sekolah swasta asal mereka agar kualitas pembelajaran murid di sekolah tersebut tidak menurun akibat kekurangan tenaga pendidik terbaik.

Keseimbangan kebijakan di tingkat pusat diperkuat oleh komitmen nyata di tingkat daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang turut hadir dalam forum tersebut, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Menurutnya, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap anak, terutama dari keluarga prasejahtera, tidak kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

”Kami melanjutkan dari kebijakan sebelumnya, tahun 2025, kita memberikan juga beasiswa untuk sekolah di swasta. Ada kursi 79 ribu slot untuk yang di swasta. Ini tujuannya agar yang tidak dapat di negeri pun tetap merasakan, apalagi dari kalangan ekonomi yang mungkin tidak terlalu berada,” ungkap Emil Dardak saat melaporkan optimalisasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Jawa Timur.

Selain intervensi beasiswa, Emil Dardak menjelaskan bahwa implementasi ekuilibrium pendidikan nasional dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai basis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) khusus untuk jalur prestasi. Kebijakan penambahan porsi penerimaan berbasis prestasi yang mengintegrasikan TKA ini dinilai jauh lebih objektif dan berkeadilan. Sistem seleksi berbasis kompetensi individu tersebut mampu mengukur kemampuan murid secara adil, sekaligus memangkas potensi kecurangan administrasi pada jalur lain, seperti praktik manipulasi atau titip Kartu Keluarga (KK). 

Dampak nyata dari kebijakan yang berorientasi pada kemanusiaan ini juga terlihat dari program revitalisasi fisik sekolah dengan skema swakelola yang diusung Kemendikdasmen. Dengan mempercayakan anggaran pembangunan langsung kepada pihak sekolah dan pelaksanaan teknis pembangunannya dikelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), renovasi fasilitas belajar menjadi lebih efisien dan akuntabel. Dari target revitalisasi sekitar 10.000 satuan pendidikan pada tahun lalu, kerja kolektif bersama masyarakat ini berhasil melampaui target hingga memperbaiki lebih dari 16.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penataan tata kelola pendidikan nasional diharapkan tidak lagi terjebak pada elitisme intelektual, melainkan berfokus pada pemuliaan hak setiap anak secara adil. ”Kita harus menegakkan keseimbangan dengan adil, wa aqimul-wazna bil-qisti. Tugas Kemendikdasmen adalah mengurus sekolah negeri maupun sekolah swasta,” pungkas Fajar.

Monitorday.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengajak para pelajar, mahasiswa, guru, dan tenaga pendidik untuk mulai menguasai teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Menurutnya, kemampuan memahami dan memanfaatkan AI akan menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi era digital yang berkembang semakin cepat.

Ajakan tersebut disampaikan Gibran melalui video yang diunggah di akun Instagram resminya. Dalam pesannya, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah pesatnya perkembangan teknologi global.

“Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekadar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut,” kata Gibran.

Menurutnya, dunia saat ini tengah mengalami transformasi besar dari era literasi baca-tulis menuju era literasi digital. Salah satu perubahan paling signifikan ditandai dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi AI di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, bisnis, kesehatan, hingga industri kreatif.

Gibran menekankan bahwa AI seharusnya dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan kemampuan belajar, bukan sebagai jalan pintas yang membuat seseorang kehilangan kemampuan berpikir.

Ia menggambarkan AI sebagai asisten pribadi yang dapat membantu pelajar mencari informasi, mempelajari bahasa asing, memahami materi pelajaran yang kompleks, hingga menyelesaikan perhitungan matematika dengan lebih mudah.

Meski demikian, Gibran mengingatkan bahwa penggunaan AI tidak boleh menghilangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan daya analisis yang menjadi keunggulan manusia.

“AI bisa membantu kita bekerja lebih cepat, tetapi kreativitas, penalaran, dan kemampuan mengambil keputusan tetap harus diasah. Kuasai teknologinya, tetapi jangan sampai kehilangan daya pikir dan kreativitas,” ujarnya.

Wapres juga menyoroti semakin banyaknya teknologi AI yang tersedia secara terbuka atau open source. Menurutnya, kondisi tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk belajar dan mengembangkan keterampilan digital tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Dengan akses yang semakin mudah, pelajar dan mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mereka agar lebih siap bersaing di tingkat global.

“Kesempatan untuk belajar teknologi saat ini terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas diri,” kata Gibran.

Selain menyasar generasi muda, Gibran juga mengajak para guru dan orang tua untuk ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ia menilai AI dapat membantu meringankan berbagai pekerjaan administratif yang selama ini membebani tenaga pendidik, seperti menyusun soal ujian, membuat materi pembelajaran yang lebih menarik, hingga menyusun studi kasus yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Dengan pemanfaatan yang tepat, AI diyakini dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar tanpa mengurangi peran penting guru sebagai pendidik.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Gibran mengingatkan bahwa penggunaan AI harus tetap disertai dengan tanggung jawab dan etika.

Ia menegaskan bahwa teknologi tersebut tidak boleh digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan plagiarisme, maupun melanggar privasi orang lain.

Menurutnya, penguasaan teknologi tanpa diimbangi integritas justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab, pemerintah disebut telah menyelesaikan UNESCO Readiness Assessment Methodology sebagai langkah awal dalam penyusunan regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan di Indonesia.

Gibran meyakini bahwa penguasaan teknologi yang dibarengi dengan etika dan integritas akan menjadi modal penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memanfaatkan AI sebagai sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat kemajuan bangsa.

“Kuasai teknologinya, pegang teguh etikanya. Mari kita jadikan AI sebagai jembatan menuju Indonesia yang lebih maju, lebih cerdas, dan lebih bermartabat,” tegas Gibran.

Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan sistem penilaian atau grading bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui skema baru ini, setiap dapur MBG akan dikategorikan ke dalam kelas A, B, atau C berdasarkan kualitas pelayanan, dengan besaran insentif yang berbeda sesuai hasil evaluasi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG secara berkelanjutan.

“Ke depan SPPG akan mengalami grading atau evaluasi. Akan ada kelas A, B, dan C. Yang bagus mendapat kelas A, yang sedang B, dan yang kurang baik C. Hasil grading tersebut akan memengaruhi besaran insentif yang diterima,” ujar Qodari dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, sistem insentif berbasis kinerja ini diharapkan mendorong setiap dapur MBG untuk terus meningkatkan standar pelayanan, kualitas pangan, serta tata kelola operasional.

Pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program MBG. Selama periode tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional sejumlah dapur MBG guna memberikan ruang bagi proses penataan dan perbaikan sistem.

Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas dapur, proses pengolahan makanan, penerapan standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Masa libur sekolah memberikan waktu yang cukup bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara lebih mendalam. Mulai dari fasilitas, proses memasak, kesehatan, kebersihan, hingga peningkatan kualitas pangan yang disajikan,” kata Qodari.

Pemerintah berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan layanan sehingga program MBG semakin efektif dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Selain menerapkan sistem grading, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan SPPG baru.

Kebijakan ini diambil karena jumlah dapur yang telah beroperasi dinilai cukup untuk saat ini. Fokus pemerintah selanjutnya adalah memperkuat kualitas dan efektivitas operasional dapur yang sudah berjalan.

“Moratorium dilakukan karena SPPG yang ada dianggap sudah mencukupi. Saat ini fokusnya adalah menata ulang dan meningkatkan kualitas SPPG yang telah beroperasi,” jelas Qodari.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta pemerataan manfaat program MBG hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam skema baru, besaran insentif tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima manfaat yang dilayani, tetapi juga berdasarkan hasil penilaian kualitas masing-masing SPPG.

Artinya, dua dapur yang melayani jumlah penerima manfaat yang sama dapat menerima insentif berbeda apabila memiliki kategori grading yang berbeda.

“Misalnya dua SPPG sama-sama melayani 2.000 penerima manfaat. Insentif yang diterima bisa berbeda karena satu memperoleh grade A, sementara yang lain grade B,” ujar Qodari.

Pemerintah bahkan membuka kemungkinan pemberian sanksi bagi dapur dengan kinerja terburuk. SPPG yang masuk kategori C dan tidak menunjukkan perbaikan berpotensi menghadapi tindakan tegas hingga penghentian operasional.

Penerapan sistem grading, evaluasi menyeluruh, serta moratorium pembangunan dapur baru menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kualitas program Makan Bergizi Gratis.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap MBG dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sebagai program intervensi gizi nasional yang berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap penerima manfaat memperoleh layanan dengan standar kualitas yang lebih baik.

Monitorday.com – Pemerintah menargetkan peluncuran nasional Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pada Oktober hingga November 2026. Program ini digadang-gadang mampu mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos), meningkatkan akurasi data penerima, serta berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp260 triliun dalam jangka panjang.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan saat ini Perlinsos Digital masih dalam tahap uji coba di sejumlah daerah sebelum diterapkan secara nasional.

“Terdapat 42 kabupaten yang menjadi lokasi pilot project. Salah satunya sudah berjalan di Banyuwangi. Dari proses ini kami semakin memahami tantangan dan kebutuhan digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Sebelum peluncuran nasional, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung implementasi proyek percontohan pada 6–9 Juli 2026. Pemerintah masih mempertimbangkan tiga lokasi kunjungan, yakni Surabaya, Banyuwangi, dan Bali.

Menurut Luhut, hasil evaluasi dari kunjungan tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum diterapkan di seluruh 541 kabupaten dan kota di Indonesia.

“Kami berharap pada Oktober atau November Presiden dapat meluncurkan sistem ini secara nasional. Targetnya, implementasi sudah mencapai 80 hingga 90 persen sambil terus disempurnakan hingga akhir tahun,” ujarnya.

Berbeda dengan layanan digital lainnya, Perlinsos Digital tidak akan hadir sebagai aplikasi yang harus diunduh masyarakat. Sistem ini akan tersedia dalam bentuk portal terpadu yang dapat diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan teknologi pengenalan wajah (face recognition).

Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mendaftar sebagai calon penerima bantuan sosial maupun mengajukan sanggahan jika merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar.

Hingga pertengahan Juni 2026, hampir 370 ribu warga telah memanfaatkan layanan tersebut untuk pendaftaran maupun pengajuan keberatan.

Digitalisasi layanan ini juga diklaim mampu memangkas proses administrasi yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 200 hari menjadi hanya beberapa menit. Selain itu, biaya yang sebelumnya bisa mencapai sekitar Rp150 ribu untuk mengurus berbagai dokumen administratif dapat ditekan hingga mendekati nol.

Pemerintah menilai penggunaan AI akan meningkatkan kualitas dan akurasi data penerima bantuan sosial karena pembaruan data dapat dilakukan secara berkala dan lebih cepat.

Data yang dihasilkan tidak hanya dimanfaatkan untuk program bantuan sosial, tetapi juga akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan publik, mulai dari penyaluran subsidi hingga perencanaan pembangunan nasional.

Setiap perubahan data juga akan tercatat melalui sistem jejak audit (audit trail), sehingga proses pembaruan dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel.

Luhut menyebut digitalisasi perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran antara Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, setara sekitar US$10–15 miliar.

Potensi penghematan tersebut berasal dari meningkatnya ketepatan sasaran penerima bantuan, pengurangan data ganda, minimnya risiko penyalahgunaan, serta penyederhanaan proses administrasi.

Meski demikian, pemerintah menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi strategis yang bergantung pada kualitas integrasi data dan keberhasilan implementasi sistem di seluruh daerah. Dengan demikian, nilai tersebut belum mencerminkan penghematan yang telah terealisasi saat ini.

Pengembangan Perlinsos Digital merupakan bagian dari agenda transformasi digital pemerintahan yang dikoordinasikan melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).

Program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, instansi pengelola data kependudukan, otoritas pengelola keuangan negara, sistem pembayaran nasional, badan statistik, instansi pertanahan, Kementerian Ketenagakerjaan, lembaga keamanan siber, hingga lembaga pencegahan korupsi.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap dapat membangun satu basis data perlindungan sosial yang terintegrasi, akurat, dan menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan publik di masa mendatang.

[domain_capita]- Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin menunjukkan dampak nyata di berbagai sektor strategis. Dua bidang yang saat ini menjadi fokus utama pemanfaatan AI adalah layanan kesehatan dan transformasi pemerintahan digital (GovTech). Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di sektor kesehatan, sistem AI generasi terbaru mulai berperan sebagai pendukung pengambilan keputusan klinis. Salah satu contoh yang banyak diperbincangkan adalah Diagnostic Orchestrator yang dikembangkan oleh Microsoft AI. Sistem tersebut dirancang untuk membantu tenaga kesehatan menganalisis kasus-kasus medis kompleks yang sering kali membutuhkan kombinasi berbagai data klinis, hasil laboratorium, serta riwayat pasien.

Kemampuan AI dalam menganalisis data dalam jumlah besar memungkinkan tingkat akurasi diagnosis yang sangat tinggi. Dalam berbagai pengujian, sistem semacam ini disebut mampu mencapai tingkat akurasi hingga 85,5 persen pada kasus-kasus kompleks. Kehadiran teknologi tersebut dipandang sebagai salah satu solusi potensial untuk mengatasi kekurangan tenaga medis yang masih menjadi tantangan di banyak negara, terutama di wilayah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas.

Sementara itu, di sektor pemerintahan, teknologi AI semakin banyak digunakan untuk memperkuat tata kelola berbasis data. Melalui pendekatan GovTech, pemerintah memanfaatkan AI untuk membersihkan dan memvalidasi data kependudukan nasional, mengidentifikasi data ganda, serta meningkatkan kualitas basis data yang menjadi fondasi berbagai program pelayanan publik.

Selain pengelolaan data, AI juga dimanfaatkan untuk mendeteksi potensi kecurangan administrasi dan mempercepat proses pengawasan layanan publik. Algoritma kecerdasan buatan mampu mengenali pola-pola anomali yang sulit terdeteksi secara manual, sehingga dapat membantu pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program serta anggaran negara.

Di Indonesia, implementasi GovTech menjadi bagian penting dari agenda transformasi digital nasional. Integrasi data lintas kementerian dan lembaga diharapkan dapat menciptakan layanan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien. Pemanfaatan AI dalam administrasi perpajakan, verifikasi data bantuan sosial, hingga pengelolaan identitas digital diproyeksikan menjadi pendorong utama modernisasi birokrasi dalam beberapa tahun ke depan.

Penggunaan AI di bidang kesehatan dan pemerintahan menunjukkan bahwa teknologi ini tidak lagi sekadar alat pendukung, melainkan mulai menjadi infrastruktur strategis yang menentukan kualitas layanan publik dan daya saing suatu negara. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengembangan AI tetap dibarengi dengan regulasi yang kuat, perlindungan data pribadi, serta pengawasan etis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Monitorday.com– Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Pelajar dinilai menjadi langkah penting dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Program ini hadir sebagai upaya preventif untuk mendeteksi lebih awal berbagai potensi gangguan kesehatan pada anak usia sekolah.

CKG Pelajar tidak hanya berupa pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi juga menjadi gerakan untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat sejak dini. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengukuran indeks massa tubuh, kesehatan mata, gigi, hingga skrining kesehatan mental.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan program CKG bagi pelajar dapat membangun kesadaran anak untuk menjalankan pola hidup sehat dan menjauh dari ancaman penyakit. Melalui program ini, kondisi pola makan dan pemenuhan gizi anak juga dapat diketahui lebih awal.

Urgensi deteksi dini semakin penting karena penyakit tidak menular mulai banyak mengancam usia produktif, bahkan sejak masa sekolah. Pola makan tinggi gula dan lemak, kurang aktivitas fisik, serta tekanan akademik dan sosial menjadi faktor yang dapat memicu gangguan kesehatan fisik maupun mental.

Kesehatan pelajar juga berpengaruh langsung terhadap proses belajar. Anak yang sehat secara fisik dan mental cenderung memiliki konsentrasi lebih baik, daya serap tinggi, serta semangat belajar yang optimal. Sebaliknya, gangguan kesehatan yang tidak terdeteksi dapat menghambat pembelajaran dan meningkatkan risiko ketidakhadiran di sekolah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah akan memperluas cakupan Program Cek Kesehatan Gratis hingga 14 juta anak pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya promotif-preventif untuk memperkuat kesehatan mental anak sekaligus mencegah risiko bunuh diri.

Menurut Budi, pada 2025 cakupan CKG anak-anak baru mencapai tujuh juta orang dari target 25 juta orang. Karena itu, perluasan program dinilai penting agar semakin banyak pelajar mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan sejak dini.

Keberhasilan CKG Pelajar membutuhkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan tenaga kesehatan. Sekolah berperan memastikan program berjalan efektif, guru menjadi agen edukasi hidup sehat, sementara orang tua berperan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif pembangunan nasional, CKG Pelajar merupakan investasi jangka panjang. Dengan mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, negara dapat menekan beban biaya kesehatan di masa depan sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih produktif, sehat, dan siap bersaing.

TIDAK ada garis ilmuwan di keluarga Turing. Sama sekali nol. Ayahnya seorang birokrat tulen yang berdinas di India. Pamannya? Lebih unik lagi: dia hanya terkenal karena menulis buku petunjuk cara memancing ikan. Kakak laki-lakinya kelak menjadi pengacara biasa di London.

Jadi, dari mana datangnya kejeniusan Alan Turing? Mengapa otaknya bisa begitu otonom? Terisolasi dari tradisi keluarganya? Jawabannya ada pada sebuah ketakutan. Ketakutan seorang ibu.

Ketakutan terbesar seorang ibu kelas atas di Inggris zaman dulu adalah satu: anaknya tidak diterima di sekolah elit (Public School). Itu tabu. Bisa bikin malu keluarga.

Ethel Sara Turing mengalami ketakutan itu setiap hari. Dia melihat anak bungsunya, Alan, seperti kehilangan arah. Saat itu umurnya baru sembilan tahun. Sejak balita, Alan dititipkan ke sana-sini di Inggris karena orang tuanya sibuk bekerja di India. Rumah asuhnya dingin. Tidak ada ruang untuk sebuah bakat.

Alan tumbuh menjadi anak yang sangat eksentrik. Dia tidak suka menghafal sastra klasik. Kerjanya hanya membuat eksperimen kimia primitif di kamar. Bau belerangnya minta ampun. Kukunya hitam. Bajunya kotor semua.

Gurunya di sekolah dasar pun angkat tangan. Sifat Alan dianggap sebagai gangguan.

Ethel panik. Anak ini harus diselamatkan agar bisa diterima oleh sistem sosial Inggris. Namun, Ethel sadar sifat Alan tidak bisa ditekan. Bakatnya harus disalurkan.

Suatu hari, Ethel membawa pulang sebuah buku untuk meredam keanehan anaknya. Buku tebal. Judulnya Natural Wonders Every Child Should Know. Penulisnya Edwin Tenney Brewster.

Buku itulah yang mengubah jalan hidup Alan Turing. Gaya penulisan Brewster sangat jenius. Dia tidak memakai istilah dewa. Dia menjelaskan sains lewat analogi sehari-hari yang memikat anak-anak.

Ada satu bab yang membuat Alan kecil terenyak. Bab tentang bagaimana tubuh manusia bekerja. Brewster menulis hal yang radikal bagi anak sekecil Alan: tubuh manusia itu sebenarnya adalah sebuah “mesin”.

Jantung adalah pompa. Paru-paru adalah ventilator. Makanan yang masuk ke mulut adalah bahan bakar untuk menggerakkan seluruh organnya.

Bagi Alan, ini sebuah ledakan di kepalanya.

Sejak hari itu, cara pandangnya terhadap dunia berubah total. Dunia bukan lagi sekadar pemandangan alam. Dunia adalah kumpulan mekanisme. Ada logikanya. Ada polanya. Ada rumusnya.

Kalau tubuh manusia adalah mesin hidup yang bisa berpikir, maka kesimpulannya sederhana: suatu saat, manusia pasti bisa membuat mesin buatan yang juga bisa berpikir.

Benih ide itu tertanam di sana. Di kepala bocah yang kesepian.

Di usia 12 tahun, ia sudah terobsesi memanfaatkan energi alam yang paling efisien untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan fundamental.

Sekolah formal seperti Sherbone School gagal melihat kejeniusan ini. Kepala sekolahnya bahkan sempat menyindir bahwa Alan hanya membuang waktu di sekolah asrama jika hanya ingin menjadi spesialis sains.

Sekolahnya salah besar.

Sains memang begitu. Dia tidak selalu lahir dari kurikulum kaku sekolah elit atau laboratorium megah berbiaya miliaran.

Dia sering kali lahir dari sebuah kamar sepi yang berantakan. Dari seorang anak yang dianggap aneh oleh lingkungannya. Dan dari sebuah buku anak-anak yang tepat, yang jatuh di tangan yang tepat.

Ethel mungkin tidak pernah menduga. Buku yang ia belikan untuk menyelamatkan masa depan sosial anaknya, justru menjadi cetak biru lahirnya era komputer modern.

Dunia hari ini berutang pada buku anak-anak itu.

Monitorday.com – Di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan ancaman terhadap ketahanan pangan global, pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda sebagai bagian dari solusi. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama UNESCO mendorong penguatan pendidikan berkelanjutan yang lebih dekat dengan lingkungan dan kehidupan nyata.

Komitmen tersebut mengemuka dalam National Forum on Education for Sustainable Development (ESD) atau Forum Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan UNESCO bersama Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Mengusung tema “Biosphere Reserves and Oceans as Learning Spaces for People and the Planet”, forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari dalam maupun luar negeri. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga mitra pembangunan untuk membahas strategi memperkuat pendidikan berkelanjutan di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak generasi unggul secara akademik, tetapi juga membangun kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di bumi.

“Pendidikan harus mendekatkan murid-murid dengan alam di mana mereka berada. Kita harus memastikan pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang mampu hidup di dunia, tetapi juga manusia yang mampu menjaga dunia,” ujar Abdul Mu’ti.

Menurutnya, arah pembangunan pendidikan nasional sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, serta tanggung jawab sosial.

Sebagai implementasi dari visi tersebut, Kemendikdasmen terus mendorong penerapan pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning). Metode ini dirancang agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang reflektif, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Melalui pendekatan tersebut, alam tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek pembelajaran, melainkan menjadi ruang belajar yang memberikan pengalaman langsung bagi murid dalam memahami berbagai persoalan lingkungan.

Sementara itu, Direktur Kantor Regional UNESCO Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa, menilai sistem pendidikan perlu bertransformasi untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

“ESD bukan sekadar mengajarkan topik keberlanjutan. Ini adalah tentang mentransformasi cara kita belajar, cara kita mengajar, dan cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita,” kata Maki.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, UNESCO melalui program Sustaining Our Oceans (SOO) yang didukung Fast Retailing (UNIQLO) telah mengembangkan berbagai inisiatif pendidikan lingkungan, termasuk di Wakatobi. Program ini mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh peserta didik.

Forum tersebut juga menjadi momentum penyerahan simbolis paket pembelajaran “Wakatobiku” kepada Kemendikdasmen. Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun pendidikan yang mendukung pelestarian lingkungan serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui sinergi berbagai pihak, pendidikan diharapkan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membentuk generasi muda yang peduli lingkungan dan siap menghadapi tantangan masa depan.