Monitorday.com – Indonesia dinilai mencatat kemajuan besar dalam ketahanan pangan setelah mampu menghentikan impor beras sejak 2025. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI yang menilai pemerintah berhasil menggeser pemenuhan kebutuhan beras dari pasokan luar negeri ke produksi petani dalam negeri.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyebut penghentian impor beras sebagai prestasi luar biasa. Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor dalam jumlah besar pada 2024.

“Ini menarik sekali karena kebutuhan beras itu dari beberapa waktu yang lalu sebelum hari ini, kita selalu impor. Hanya mulai 2025 tidak impor, 2026 tidak impor. Ini prestasi yang luar biasa menurut saya,” ujar Anggia saat kunjungan kerja di Kantor Perum Bulog Jakarta, Senin.

Anggia mengatakan impor beras pada 2024 diperkirakan mencapai sekitar 2 juta ton. Setelah itu, pemerintah memperkuat produksi nasional dan penyerapan hasil panen petani hingga kebutuhan beras tidak lagi dipenuhi melalui impor.

Menurut dia, perubahan tersebut menunjukkan kebijakan penyerapan produksi dalam negeri mulai membuahkan hasil. Beras petani terserap sekaligus menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Karena 2024 seingat saya masih 2 juta kalau enggak salah. Masih impor dan kalau hari ini tidak impor. Menyerap hasil para petani, itu luar biasa,” katanya.

Anggia meminta momentum tersebut tidak berhenti pada penghentian impor. Pemerintah dinilai perlu memastikan cadangan beras tetap aman sekaligus memberikan dukungan berkelanjutan kepada petani agar produksi nasional terus meningkat.

Di tengah penghentian impor, stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog masih berada pada level tinggi.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 4,722 juta ton per 14 September 2026.

Angka tersebut turun dari posisi sebelumnya sekitar 5,4 juta ton. Penurunan terjadi karena sebagian stok telah disalurkan melalui berbagai program pangan pemerintah sepanjang tahun.

“Total stoknya beras Bulog sekarang yang ada di gudang sudah turun, yang kemarin 5,4 juta ton, sekarang tinggal 4,722 juta ton. Kenapa angkanya jadi turun? Karena sudah banyak yang didistribusikan,” ujar Rizal.

Meski stok berkurang, pemerintah tetap memiliki cadangan beras dalam jumlah besar untuk menopang kebutuhan masyarakat dan berbagai program pangan.

Penguatan produksi pangan juga tidak hanya terjadi pada komoditas beras. Indonesia saat ini disebut telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas strategis.

Selain beras, komoditas yang disebut telah mencapai swasembada antara lain jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, DPR RI, petani, penyuluh, serta pemangku kepentingan pertanian lainnya.

“Ini luar biasa. Alhamdulillah dari 11 komoditas strategis ada delapan yang sudah swasembada,” kata Amran di Jakarta, Selasa (1/9).

Capaian tersebut kini menjadi modal bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan pangan dari luar negeri.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan akan memimpin Kementerian Keuangan hingga berakhirnya masa pemerintahan 2024-2029.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Dalam prosesi tersebut, Suahasil mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.

“Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Suahasil saat membacakan sumpah jabatan.

Ia juga berjanji menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan serta penuh tanggung jawab.

Pergantian Menteri Keuangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Purbaya melakukan perombakan besar-besaran terhadap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Mutasi tersebut terutama menyasar pegawai di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Suahasil Nazara lahir di Jakarta pada 23 November 1970. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994.

Karier akademiknya kemudian berlanjut ke Amerika Serikat. Suahasil meraih gelar Master of Science dari Cornell University pada 1997 dan Doctor of Philosophy dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Sejak 1999, Suahasil berkarier sebagai PNS sekaligus dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada 2009, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi.

Selama di FEB UI, sejumlah posisi strategis pernah diembannya, antara lain Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Kepala Lembaga Demografi, dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.

Pengalaman Suahasil di pemerintahan mulai terbangun sejak ia bergabung dalam Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011.

Ia kemudian dipercaya menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI periode 2010-2015.

Suahasil juga pernah menjadi anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013-2014. Pada Februari 2015, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Jabatan tersebut kemudian menjadi definitif pada Oktober 2016.

Kariernya di Kementerian Keuangan semakin menanjak ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Oktober 2019. Ia mendampingi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju.

Di era pemerintahan Prabowo, Suahasil kembali dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kini, posisi Suahasil berubah. Dari wakil, ia naik menjadi Menteri Keuangan.

Dengan pengalaman panjang di bidang akademik, kebijakan fiskal, dan birokrasi pemerintahan, Suahasil mendapat mandat untuk melanjutkan pengelolaan keuangan negara hingga akhir periode pemerintahan 2024-2029.

Monitorday.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu mendukung program-program prioritas pemerintah. Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam keterangannya seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (14/09/2026).

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ungkapnya.

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” lanjut Suahasil.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Suahasil juga memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3 persen.

“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.

Suahasil turut menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Terkait efisiensi, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak semata-mata dimaknai sebagai pemotongan belanja. Efisiensi harus memastikan setiap anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan _output_ yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Suahasil.

Dalam mengemban amanah barunya, Suahasil turut memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan akan dikoordinasikan dengan baik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan berbagai program pemerintah dapat terus berjalan secara berkesinambungan.

Monitorday.com – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) pada September 2026. Kali ini, bantuan mencakup alokasi Juli, Agustus, dan September yang dapat disalurkan sekaligus atau dirapel.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan 33.244.408 keluarga sebagai penerima bantuan pangan beras tahap kedua 2026. Setiap keluarga berhak memperoleh 10 kilogram beras per bulan, sehingga total bantuan untuk periode tiga bulan mencapai 30 kilogram beras.

Bantuan tersebut berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras kepada para penerima. Total beras yang disiapkan untuk program Juli-September mencapai sekitar 997,2 ribu ton.

Penetapan penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 Tahun 2026. Program ini menyasar keluarga dalam desil 1 hingga desil 4, atau kelompok 40 persen terbawah berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Dalam sistem Cek Bansos Kementerian Sosial, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah. Sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi.

Karena data kesejahteraan bersifat dinamis, status penerima maupun tingkat desil seseorang dapat berubah mengikuti kondisi sosial dan ekonomi terbaru.

Masyarakat dapat mengecek status penerima melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.

Caranya cukup dengan memasukkan NIK 16 digit sesuai KTP, kemudian mengisi kode verifikasi dan memilih tombol pencarian data. Sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerima yang tercatat dalam basis data pemerintah.

Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data DTSEN dapat mengajukan pembaruan data.

Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan dinas sosial. Masyarakat juga dapat menyampaikan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos dengan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

Data yang diperbarui kemudian dapat dihitung ulang secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah tak hanya menyalurkan bantuan untuk periode Juli-September. Kelanjutan program untuk Oktober, November, dan Desember 2026 juga telah dipersiapkan.

Skemanya tetap diarahkan sebesar 10 kilogram beras per keluarga per bulan bagi sekitar 33,2 juta keluarga yang masuk desil 1 hingga desil 4.

Pemerintah kini mempercepat distribusi bantuan Juli-September agar beras segera diterima keluarga yang berhak. Ketepatan sasaran menjadi perhatian utama, mengingat penyaluran menggunakan data kesejahteraan yang terus diperbarui.

Bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria, pengecekan status penerima melalui kanal resmi pemerintah menjadi langkah penting. Terlebih, perubahan kondisi sosial ekonomi dapat memengaruhi status dan tingkat desil dalam DTSEN.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan transformasi Indonesia dari negara pengimpor menjadi pengekspor pangan sebagai salah satu wujud penguatan kapasitas nasional yang dapat berkontribusi bagi dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi pertemuan bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, pada Minggu (13/09/2026).

Di hadapan para pemimpin BRICS, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia menjadi salah satu importir utama sejumlah komoditas pangan. Kini, kondisi tersebut telah berbalik seiring dengan meningkatnya kemampuan produksi dalam negeri.

“Selama bertahun-tahun, Indonesia merupakan importir terbesar biji-bijian, beras, dan jagung. Kini, kita telah menjadi eksportir dan akan mampu meningkatkan dukungan untuk seluruh dunia,” ujar Presiden Prabowo.

Transformasi tersebut menjadi gambaran bagaimana keterbatasan dapat diubah menjadi kapasitas melalui pembangunan dan penguatan kemampuan nasional. Presiden Prabowo meyakini potensi serupa juga dimiliki negara-negara BRICS apabila kekuatan masing-masing dapat dihubungkan dan dioptimalkan secara bersama.

Menurutnya, berbagai tantangan global yang saling berkaitan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai hambatan. Dengan kerja sama yang kuat, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk meningkatkan investasi, memperkuat industri, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta membuka kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Bersama-sama kita dapat mengubah tantangan-tantangan yang saling terkait ini menjadi peluang untuk investasi yang lebih besar, industri yang lebih kuat, dan lebih banyak lapangan kerja serta peluang yang lebih baik bagi rakyat kita. Pertumbuhan yang menjangkau jutaan rakyat kita akan membuat bangsa kita lebih tangguh,” tutur Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa ketangguhan suatu negara sangat berkaitan dengan sejauh mana pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Karena itu, pembangunan yang inklusif dan inovasi menjadi dua elemen penting untuk mengubah kekuatan kolektif menjadi kapasitas yang lebih besar.

“Hal itu hanya dapat dicapai ketika pembangunan bersifat inklusif dan, jika dipadukan dengan inovasi, kekuatan kolektif kita dapat menjadi kekuatan yang dahsyat, mengubah kelangkaan menjadi kapasitas,” lanjut Presiden.

Dalam konteks BRICS, Presiden Prabowo melihat negara-negara anggota sesungguhnya telah memiliki modal besar berupa sumber daya, kapasitas produksi, serta kekuatan ekonomi yang saling melengkapi. Potensi tersebut dapat menjadi fondasi untuk memperkuat posisi BRICS dalam rantai nilai global.

“BRICS sudah menjadi rantai pasokan. Tugas kita adalah menghubungkan dan mengoptimalkannya sehingga kekuatan yang ada ini dapat menjadi sumber nilai yang lebih besar bagi kita semua,” ungkap Presiden.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, Presiden Prabowo menawarkan langkah konkret kepada para pemimpin BRICS, yakni mendorong industrialisasi bersama. Menurut Presiden, sumber daya dan kapasitas yang dimiliki negara-negara anggota perlu dioptimalkan melalui kerja sama sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

“Oleh karena itu, izinkan saya menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita melakukan industrialisasi bersama dan mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki bersama,” tegas Presiden Prabowo. 

Monitorday.com – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 menghasilkan Deklarasi New Delhi yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota BRICS sebagai arah bersama untuk menerjemahkan berbagai komitmen ke dalam langkah dan hasil yang nyata. Deklarasi tersebut diadopsi dalam KTT BRICS 2026 yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, pada Sabtu (12/09/2026).

Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi menyampaikan bahwa pada sesi pertemuan terbatas KTT BRICS 2026 ini, telah berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara jelas. PM Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaruan terhadap institusi-institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan.

“Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. ‘Deklarasi New Delhi’ yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama kita. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata,” ujar PM Modi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan kolektif BRICS untuk memastikan berbagai komitmen bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Presiden Prabowo menilai kekuatan tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas saja, tetapi harus diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat serta memperkuat suara Global South dalam menentukan masa depannya.

“Inilah jenis kekuatan kolektif yang kita butuhkan. Kekuatan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita. Kekuatan yang memungkinkan Global South memiliki suara yang lebih besar dalam membentuk masa depannya sendiri,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menambahkan bahwa kekuatan kolektif yang dimiliki BRICS juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Menurut Presiden Prabowo, kerja sama negara-negara BRICS dapat menjadi kekuatan untuk memastikan suara dan kepentingan negara-negara Global South semakin diperhitungkan dalam tata kelola global.

“Kekuatan yang sama juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Bersama-sama, kita dapat membuat kekuatan kita diperhitungkan,” imbuh Kepala Negara.

Monitorday.com — PT Pollux Hotels Group Tbk kembali mencatatkan pencapaian positif dalam aspek finansial dengan mempertahankan peringkat idAAA(cg) atauTriple A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) untuk Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 Seri A dan Seri B.Peringkat tersebut merupakan peringkat tertinggi yang diberikan PEFINDO, yang mencerminkan kemampuan penerbit dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang dibandingkan dengan emiten Indonesia lainnya.

Penetapan ini berlaku untuk periode pemantauan 7 Juli 2026 hingga 1 Juli 2027.Obligasi Terkait Keberlanjutan I Tahun 2025 yang diterbitkan Pollux Hotels Group memiliki total nilai sebesar Rp500 miliar, yang terdiri atas dua seri.

Seri A memiliki nilai pokok Rp55 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun dan tenor tiga tahun. Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp445 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun dan tenor lima tahun.

Pencapaian ini menjadi salah satu indikator positif atas kepercayaan terhadap kualitas dan fundamental Pollux Hotels Group sebagai perusahaan yang terus memperkuat bisnisnya di sektor hospitality dan properti.

Peringkat idAAA juga menegaskan posisi instrumen utang Pollux Hotels Group pada level tertinggi dalam pemeringkatan PEFINDO.

“Kembali dipertahankannya peringkat idAAA menjadi pencapaian penting bagi PolluxHotels Group. Bagi kami, peringkat ini mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental dan kemampuan perusahaan dalam menjaga kinerja serta memenuhi kewajiban finansial secara konsisten. Pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan menjalankan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Handojo Koentoro Setyadi, Presiden Direktur Pollux Hotels Group.

Ke depan, Pollux Hotels Group akan terus menjaga kualitas kinerja dan tata kelola perusahaan, sekaligus memperkuat strategi pertumbuhan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pencapaian peringkat tertinggi ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Pollux Hotels Group serta mendukung langkah perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang.

Monitorday.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung rencana pemerintah membuka rekening bank secara massal bagi masyarakat. Program tersebut dinilai strategis untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus membangun kebiasaan finansial sejak dini, khususnya bagi generasi muda.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kepemilikan rekening formal sejak usia 17 tahun dapat menjadi pintu masuk untuk membentuk kebiasaan menabung dan bertransaksi secara aman.

“OJK menyambut baik dan mendukung prinsip dasar dari program pemerintah terkait pembukaan rekening massal bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang baru menginjak usia 17 tahun maupun penerima manfaat bansos,” kata Dian di Jakarta, Sabtu.

Menurut Dian, program tersebut sejalan dengan agenda nasional memperluas inklusi keuangan. Rekening formal juga dapat mendukung penyaluran bantuan sosial secara direct-to-account, sehingga bantuan diharapkan lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Namun, OJK mengingatkan program tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian perbankan. Setiap pembukaan rekening tetap harus melalui proses know your customer (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku.

Integrasi data kependudukan, termasuk Dukcapil dan e-KTP, dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses tersebut. OJK menilai pemanfaatan data secara digital harus dilakukan dengan sistem yang aman dan tervalidasi.

Dian juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), OJK, dan industri perbankan. Koordinasi diperlukan untuk menyusun petunjuk teknis dan kerangka regulasi agar pelaksanaan pembukaan rekening massal tidak menimbulkan persoalan operasional bagi perbankan.

Program rekening massal ini muncul ketika jumlah rekening simpanan di Indonesia sebenarnya sudah sangat besar.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah rekening simpanan mencapai 701,48 juta akun per Juli 2026. Angka tersebut tumbuh 8,9 persen secara year to date (ytd).

Secara tahunan, jumlah rekening meningkat sekitar 10,10 persen dibandingkan Juli 2025 yang tercatat sebanyak 637,15 juta akun.

Pemerintah tetap mendorong pembukaan rekening baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening massal bagi seluruh masyarakat. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara memiliki rekening bank.

Namun, besaran anggaran program tersebut belum final.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggaran pembukaan rekening massal telah ditetapkan sebesar Rp11 triliun. Menurut dia, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran.

“Belum (ditetapkan) sebesar Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembukaan rekening baru bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas akan dimulai pada Oktober 2026.

Menurut Zulkifli, rekening tersebut akan dibuka di BRI dan mendapat modal awal Rp50 ribu. Rekening itu nantinya menjadi saluran berbagai bantuan pemerintah, mulai dari beasiswa, bantuan pangan, bantuan tunai hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

“Mulai Oktober seluruh rakyat Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di BRI. Dimodali Rp50 ribu. Semua bantuan nanti ke situ,” ujar Zulkifli.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyerukan persatuan negara-negara Global South untuk menghadapi tantangan dunia yang kian kompleks. Di hadapan para pemimpin BRICS, Prabowo mengutip pepatah Indonesia sebagai pengingat bahwa kekuatan akan lahir dari kebersamaan.

Pesan itu disampaikan Prabowo dalam sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” pada KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9).

“Ada pepatah lama di Indonesia, ‘Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh’,” kata Prabowo, sebagaimana dikutip dari keterangan BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta.

Menurut Prabowo, pepatah tersebut bukan sekadar ungkapan tentang pentingnya persatuan. Nilai itu mencerminkan semangat yang sejak puluhan tahun lalu mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika dalam perjuangan menentukan nasib sendiri serta memperjuangkan kepentingan bersama.

“Kearifan sederhana ini mencerminkan semangat yang menyatukan negara-negara Global Selatan, negara-negara dari Asia dan Afrika, beberapa dekade lalu di Bandung,” ujarnya.

Prabowo menilai semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung tetap relevan di tengah perubahan tatanan global. Negara-negara Global South yang memiliki pengalaman panjang melawan imperialisme dan kolonialisme kini hadir sebagai negara yang setara.

“Kami di Global South kini merasa suara kami didengar. Negara-negara yang baru saja meraih kemerdekaan, yang telah melawan imperialisme dan kolonialisme, kini bersatu sebagai negara yang setara,” kata Prabowo.

Ia menegaskan persatuan menjadi modal penting bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi dalam percaturan global. Dengan berdiri bersama, suara negara-negara Global South dinilai akan lebih kuat sekaligus meningkatkan kemampuan mereka melindungi kepentingan nasional.

“Kami memahami bahwa dengan bersatu, suara kita akan lebih terdengar. Kepentingan kita dapat lebih terlindungi dan dimajukan. Pelajaran ini tetap sangat penting,” tegasnya.

Pesan Prabowo di forum BRICS menempatkan Spirit Bandung bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai pijakan menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi masa kini.

Melalui persatuan, negara-negara Global South didorong untuk memperkuat kemandirian, memperbesar daya tawar, dan bersama-sama mendorong terbentuknya tatanan dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026), untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS. Kedatangan Prabowo disambut langsung Perdana Menteri India Narendra Modi.

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Ia tampil mengenakan jas hitam, dasi biru, dan kopiah hitam.

Modi telah menunggu di area penyambutan. Begitu bertemu, Prabowo menyapa dengan menangkupkan kedua telapak tangan. Modi membalas salam tersebut dengan gestur serupa sambil tersenyum.

Keduanya kemudian berjabat tangan dan berpelukan sebelum menjalani sesi foto bersama. Di depan kamera, Prabowo dan Modi kembali berjabat tangan.

KTT ke-18 BRICS digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, pada 12-13 September 2026 di bawah kepemimpinan India. Pertemuan para pemimpin negara anggota tersebut mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”.

Kehadiran Prabowo menjadi momentum penting bagi Indonesia setelah resmi berstatus anggota penuh BRICS. Pemerintah memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama multilateral sekaligus memperluas peran di tengah perubahan lanskap ekonomi global.

Indonesia juga mendorong terciptanya tatanan ekonomi dunia yang lebih seimbang dan inklusif, terutama dengan memperbesar ruang bagi negara-negara berkembang.

Dalam KTT kali ini, para pemimpin BRICS dijadwalkan membahas sejumlah agenda strategis, termasuk penguatan kerja sama antarnegara berkembang.

Pembahasan juga diarahkan pada langkah konkret di sektor pangan, energi, pembiayaan pembangunan, dan perdagangan.

Prabowo bertolak menuju New Delhi dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (11/9) pukul 17.00 WIB.

Dalam perjalanan ke India, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kehadiran Prabowo di KTT BRICS menjadi panggung diplomasi penting bagi Indonesia untuk memperkuat jejaring dengan negara-negara berkembang sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional dalam tatanan ekonomi global yang terus berubah.