Monitorday.com – Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Aktivis 98 Resolution Network, Agustin Lumban Gaol yang menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas penunjukan Naniek Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.

Agustin menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat sekaligus menyelamatkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah saat ini.

Menurut Agustin, pergantian pimpinan BGN tentu tidak dilakukan tanpa pertimbangan. Ia meyakini keputusan Presiden Prabowo didasarkan pada hasil evaluasi kinerja, bukan faktor kedekatan semata.

“Pencopotan Kepala BGN tentu telah berdasarkan hasil evaluasi kinerja, bukan semata karena faktor kedekatan. Sehingga penunjukan Ibu Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto sudah sesuai hasil evaluasi,” ujar Agustin di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan pengamatan Resolution Network, Naniek memiliki rekam jejak yang cukup kuat selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan cepat merespons berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Agustin mengatakan, Naniek tidak hanya menerima laporan dari balik meja. Ia beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Dari pengawasan tersebut ditemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan BGN.

Atas temuan tersebut, BGN mengambil langkah tegas, mulai dari memberikan peringatan keras hingga menghentikan sementara operasional dapur mandiri yang tidak memenuhi ketentuan.

“Langkah ketegasan dan keberanian ini harus kita dukung dan kawal bersama, mengingat sejak program MBG berjalan, berbagai kritik dan sorotan terus bermunculan,” katanya.

Agustin menilai kritik terhadap Program MBG merupakan hal yang wajar. Bagaimanapun, program dengan skala sebesar ini memang membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Namun ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berbasis data dan fakta.

Menurutnya, ada sebagian kritik yang justru membangun persepsi seolah-olah Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang gagal atau hanya menjadi ladang korupsi.

“Padahal program ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Sejak diluncurkan, Program MBG memang tidak lepas dari berbagai sorotan. Mulai dari kasus keracunan makanan, kualitas dan porsi menu, dugaan jual beli titik atau kuota, pengadaan perlengkapan yang dianggap melanggar aturan dan mark up, hingga persoalan tata kelola dapur MBG.

Karena itu, Agustin berharap ke depan tidak ada lagi pejabat di lingkungan BGN yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya, tata kelola yang bersih menjadi salah satu kunci keberhasilan program tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai masih berjalan lambat dibanding daerah lain.

Padahal, kata Agustin, masyarakat di wilayah 3T merupakan kelompok yang paling membutuhkan program ini karena lebih rentan menghadapi persoalan gizi buruk dan stunting.

“Ironis memang, pembangunan dapur MBG di daerah 3T belum secepat pembangunan di wilayah lainnya. Padahal daerah 3T merupakan skala prioritas karena masyarakat di sana rentan mengalami gizi buruk dan stunting, serta para penerima manfaat sangat menantikan kehadiran program ini,” ujarnya.

Momentum pergantian pimpinan BGN, lanjut Agustin, harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia berharap tata kelola program menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel.

“Dengan pergantian ini, kami berharap tidak ada lagi kasus keracunan, isu jual beli titik atau kuota, pengadaan barang yang melanggar aturan dan mark up, maupun persoalan lain yang dapat menghambat keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

Lebih jauh, Agustin berharap Kepala BGN yang baru mampu menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan gizi maupun stunting.

Harapannya, para siswa penerima manfaat Program MBG dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, unggul, dan siap menyongsong Indonesia Emas.

“Mereka diharapkan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote,” ujarnya.

Monitorday.com – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Iran dan Oman akan mengelola Selat Hormuz secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi global tersebut.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi pemerintah Iran, IRIB, dan dikutip dari stasiun televisi Lebanon Al Mayadeen pada Kamis (4/6), Araghchi menegaskan bahwa Iran dan Oman memiliki hak alami untuk berkoordinasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Selat Hormuz karena keduanya merupakan negara yang berbatasan langsung dengan perairan tersebut.

“Iran dan Oman memiliki hak alami untuk bekerja sama dan mengambil keputusan mengenai pengelolaan selat ini,” ujar Araghchi.

Menurut dia, Teheran juga akan terus berdiskusi dan bertukar pandangan dengan negara-negara Teluk terkait berbagai perkembangan yang menyangkut Selat Hormuz. Meski demikian, Araghchi menekankan bahwa keputusan akhir mengenai pengelolaan jalur perairan strategis itu tetap berada di tangan Iran dan Oman.

Araghchi menjelaskan bahwa kerja sama kedua negara bertujuan memastikan keamanan dan kelancaran pelayaran bagi seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional.

Selain membahas pengelolaan Selat Hormuz, Araghchi juga menyinggung situasi politik domestik Iran. Ia menyebut komunikasi dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, terus berlangsung secara intensif dan berbagai arahan dari pemimpin negara tersebut dijalankan tepat waktu.

Lebih lanjut, Araghchi menilai terdapat konsensus nasional yang kuat terhadap kepemimpinan Iran saat ini. Ia juga menyatakan bahwa berbagai urusan pemerintahan dan negara berjalan dengan baik di tengah dinamika kawasan yang terus berkembang.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menjadi lintasan utama pengiriman minyak dan gas dunia serta memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi global.

Monitorday.com – Pemerintah menegaskan kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah dinamika pergerakan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global. Berbagai otoritas ekonomi nasional terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara intensif memantau perkembangan nilai tukar rupiah serta menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna merespons dinamika ekonomi global maupun domestik.

“Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo menegaskan masyarakat tidak perlu merespons pergerakan rupiah secara berlebihan. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh fondasi yang kuat, tercermin dari berbagai indikator makroekonomi yang tetap terjaga.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat inflasi yang terkendali menjadi bukti daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal.

“Yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Dengan fondasi ekonomi yang solid, Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang memadai untuk menghadapi tantangan global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 mencerminkan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat masih berlangsung dinamis di berbagai sektor dan wilayah.

Purbaya mengatakan pemerintah tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga melakukan verifikasi melalui berbagai indikator ekonomi dan pengamatan langsung terhadap aktivitas masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang kita lihat saat ini merupakan pertumbuhan yang nyata. Pemerintah terus melakukan verifikasi melalui berbagai indikator ekonomi dan pengamatan langsung di lapangan. Aktivitas masyarakat di pusat perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, sektor jasa, maupun sektor usaha lainnya menunjukkan bahwa roda ekonomi masih bergerak dengan baik,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan tingginya aktivitas ekonomi terlihat di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Pusat perbelanjaan, kawasan perdagangan, hingga pasar tradisional masih ramai dikunjungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan maupun melakukan aktivitas konsumsi.

Selain itu, tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang juga menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat masih cukup kuat.

“Libur panjang pekan lalu juga saya lihat ramai sekali orang berwisata. Kawasan wisata pemandian air panas di Cipanas, Garut penuh wisatawan, hotel dan penginapan sekitar kawasan itu juga penuh. Artinya, masyarakat tetap punya daya beli yang menggerakkan perekonomian,” kata Purbaya.

Pemerintah optimistis koordinasi yang kuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6) malam.

“Kami sampaikan bahwa pada sore hari ini, Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan RI.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK yang terus bekerja dalam menangani tindak pidana korupsi.

“Izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terus bekerja keras untuk memerangi tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Terkait pengganti Silmy Karim, Prasetyo mengatakan Presiden belum mengambil keputusan. Untuk sementara waktu, tugas dan fungsi Wamen Imipas akan tetap berjalan di bawah koordinasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan oleh Bapak Menteri,” katanya.

Pemerintah juga memastikan kasus hukum yang menjerat Silmy tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurut Prasetyo, koordinasi telah dilakukan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto guna menjaga kelancaran operasional kementerian.

Sebelumnya, KPK menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni sejak 2022 hingga 2026.

“Tempus kejadian pada 2022 sampai dengan 2026,” ujar Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Setyo menjelaskan bahwa sebagian periode dugaan tindak pidana terjadi ketika Direktorat Jenderal Imigrasi masih berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebelum kemudian menjadi bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 3 Juni 2026 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. Operasi tersebut merupakan OTT ke-11 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.

Penetapan Silmy Karim sebagai tersangka menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi di kementerian yang baru dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. KPK kini melanjutkan proses penyidikan, sementara pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelayanan publik serta mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Monitorday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan penataan layanan yang telah berjalan.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan kebijakan moratorium diberlakukan karena jumlah dapur MBG yang telah beroperasi saat ini dinilai cukup besar dan perlu dievaluasi terlebih dahulu sebelum dilakukan ekspansi lebih lanjut.

“Moratorium dapur titik-titik baru,” kata Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Menurut Nanik, saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. BGN memilih untuk membenahi dan menata dapur yang sudah ada agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

“Sekarang sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tidak semua wilayah membutuhkan penambahan dapur baru. Dalam beberapa kasus, jumlah dapur yang ada di suatu kecamatan telah mencukupi kebutuhan penerima manfaat.

“Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya sudah enam saja. Jadi moratorium,” katanya.

Meski demikian, BGN membuka peluang pembangunan dapur baru kembali dilakukan setelah proses evaluasi selesai dan ditemukan kebutuhan tambahan layanan di daerah tertentu.

Nanik mengungkapkan bahwa distribusi dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di kawasan aglomerasi atau perkotaan. Sementara itu, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terlayani secara optimal.

Karena itu, BGN akan mengalihkan fokus perluasan program ke daerah 3T sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang menumpuk sekarang justru di kawasan aglomerasi. Daerah 3T belum banyak tersentuh. Pesan Pak Presiden, kami harus fokus ke 3T terlebih dahulu,” ujar Nanik.

Ia belum merinci berapa lama moratorium akan berlangsung. Namun, menurutnya, evaluasi dan penataan akan dilakukan secepat mungkin agar perluasan layanan dapat segera berjalan lebih merata.

Nanik menegaskan tujuan utama moratorium bukan untuk membatasi pembangunan fasilitas, melainkan memastikan seluruh anak yang menjadi sasaran program MBG dapat menerima manfaat secara merata.

“Yang kami kejar adalah pemerataan penerima manfaat, bukan pemerataan jumlah dapur. Semua anak harus mendapatkan layanan. Kalau dapurnya terlalu banyak justru menjadi tidak efisien,” katanya.

Untuk mendukung pemetaan kebutuhan, BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan melakukan pembenahan terhadap dapur yang sudah beroperasi. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar operasional, perbaikan fasilitas, hingga pelatihan sumber daya manusia.

Nanik menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar akan dikenai sanksi penghentian sementara operasional.

“Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend,” ujarnya.

Menurut Nanik, kebijakan ini sejalan dengan upaya efisiensi anggaran program MBG yang saat ini dialokasikan sebesar Rp268 triliun. Meski anggaran telah disesuaikan, BGN berkomitmen menjaga jumlah penerima manfaat sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

Ke depan, BGN juga menyiapkan berbagai skema alternatif untuk memperluas pelaksanaan program MBG di wilayah 3T tanpa memberikan beban tambahan yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Monitorday.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Prasetyo, pemerintah tidak memiliki agenda pergantian posisi Menteri Keuangan sebagaimana yang beredar belakangan ini.

“Tidak ada. Tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau bahwa tidak ada rencana pergantian,” kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6).

Prasetyo menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang kuat antarlembaga. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Isu mengenai mundurnya Purbaya Yudhi Sadewa mencuat pada Kamis (4/6) dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Menanggapi rumor tersebut, Purbaya secara tegas membantah kabar yang beredar.

“Tidak,” ujar Purbaya melalui pesan singkat WhatsApp.

Purbaya juga menepis spekulasi yang menyebut dirinya akan dipindahkan ke posisi Gubernur Bank Indonesia di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

“Tidak benar,” katanya singkat.

Pernyataan dari Istana dan Purbaya tersebut sekaligus menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan susunan pejabat di sektor ekonomi pemerintah.

Monitorday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (4/6/2026).

Pengesahan tersebut menandai langkah lanjutan reformasi sektor keuangan nasional dengan menghadirkan sejumlah pengaturan baru, mulai dari tata kelola aset kripto, pembentukan satuan tugas pemberantasan pinjaman online ilegal dan judi online, hingga perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap RUU PPSK untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPSK, Mohamad Hekal, menjelaskan bahwa pembahasan revisi beleid tersebut telah berlangsung sejak 4 Februari 2026. Dari total 1.212 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas, DPR dan pemerintah menyepakati 17 pokok perubahan utama.

17 Pokok Perubahan dalam UU PPSK

Perubahan yang disepakati mencakup berbagai aspek strategis sektor keuangan, antara lain:

1. Penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Penguatan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Penguatan kelembagaan Bank Indonesia (BI).
4. Evaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS oleh DPR.
5. Perluasan cakupan usaha perbankan dan perbankan syariah.
6. Demutualisasi bursa efek.
7. Pengaturan transfer margin dalam transaksi pasar keuangan.
8. Penerbitan surat utang Danantara.
9. Resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah.
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas.
11. Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis.
12. Pengaturan aset kripto.
13. Pembentukan Satgas Pencegahan Pinjaman Daring Ilegal dan Perjudian Daring.
14. Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
15. Penanganan piutang macet UMKM.
16. Penguatan mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan keadilan restoratif sektor keuangan.
17. Pengaturan bank dalam proses penyehatan.

Kripto Resmi Masuk Kerangka Regulasi

Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam revisi UU PPSK adalah pengaturan khusus mengenai aset kripto. Melalui aturan baru ini, OJK memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto, bursa karbon, serta bursa komoditas strategis.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan investor sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan nasional.

Revisi UU PPSK juga memperkuat upaya pemerintah dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal. Regulasi baru ini mengamanatkan pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas mencegah dan menangani praktik pinjaman online ilegal serta pemanfaatan teknologi keuangan untuk aktivitas perjudian online.

Keberadaan satgas tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan keuangan digital yang terus berkembang.

Selain memperluas kewenangan regulator, UU PPSK juga memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga-lembaga sektor keuangan. Melalui ketentuan baru, DPR dapat melakukan evaluasi kinerja Bank Indonesia, OJK, dan LPS secara lebih terstruktur sebagai bagian dari mekanisme checks and balances.

Mohamad Hekal menyatakan bahwa perubahan regulasi ini merupakan tindak lanjut atas kebutuhan reformasi sektor keuangan serta penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin dinamis.

“Dengan disahkannya UU ini, diharapkan tercipta kerangka regulasi yang lebih selaras, memperkuat sinergi antar-lembaga, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional,” ujarnya.

Pemerintah dan DPR berharap implementasi UU PPSK yang baru dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Dalam peluncuran regulasi tersebut, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 645 ribu anak yang tidak bersekolah dapat kembali memperoleh layanan pendidikan hingga tahun 2045.

Menurutnya, upaya penanganan ATS dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada pendidikan formal di sekolah, tetapi juga pada berbagai model pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh anak Indonesia.

“Paradigma kami tidak hanya berbasis pada pendidikan sekolah atau schooling, tetapi pendidikan learning dengan pendekatan yang lebih luas,” ujar Abdul Mu’ti dalam acara peluncuran yang disiarkan melalui kanal YouTube Bappenas, Rabu (3/6/2026).

Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Kemendikdasmen telah membentuk direktorat khusus yang menangani pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, serta pendidikan khusus dan layanan khusus. Pembentukan direktorat ini telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Lima Model Layanan Pendidikan

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti menjelaskan lima model layanan pendidikan yang disiapkan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.

Model pertama adalah Sekolah Satu Atap, yakni penyediaan beberapa jenjang pendidikan dalam satu lokasi. Program ini ditujukan terutama bagi daerah yang memiliki kendala geografis dan sulit dijangkau.

Model kedua adalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Program ini tidak hanya menyasar anak-anak di wilayah terpencil dalam negeri, tetapi juga anak-anak Indonesia yang tinggal di luar negeri bersama orang tua mereka, seperti di Malaysia.

Menurut Mu’ti, saat ini Kemendikdasmen telah bekerja sama dengan 25 provinsi dalam penyelenggaraan PJJ yang didukung oleh sekolah induk maupun sekolah pendamping.

Selanjutnya, model ketiga adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C. Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai alasan, termasuk tuntutan profesi.

Mu’ti mencontohkan bahwa sejumlah atlet nasional memanfaatkan jalur pendidikan kesetaraan karena harus menjalani latihan dan kompetisi secara intensif. Meski demikian, ia menegaskan bahwa jenjang pendidikan kesetaraan harus ditempuh secara berurutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Model keempat adalah Sekolah Terbuka, program yang terus dikembangkan untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang menghadapi berbagai hambatan mengikuti sekolah reguler.

Sementara itu, model kelima berupa Pendidikan Inklusif Berbasis Masyarakat. Program ini ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengakses Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusif.

“Tidak semua siswa berkebutuhan khusus dapat menghadiri SLB, dan tidak semuanya juga dapat diterima di sekolah inklusif. Karena itu, kami mengembangkan pendidikan inklusif berbasis masyarakat bersama berbagai mitra,” kata Mu’ti.

Melalui berbagai strategi tersebut, pemerintah berharap angka anak tidak sekolah dapat ditekan secara signifikan dan seluruh anak Indonesia memperoleh hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

Monitorday.com – Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (04/06/2026).

“Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK. Dan, berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka-mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ujar Mensesneg.

Mensesneg pun memastikan bahwa proses hukum tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

“Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mensesneg juga menekankan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto kepada setiap pejabat pemerintahan untuk senantiasa berhati-hati dan tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban.

“Sesungguhnya dua hari ini kita sangat sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tegas Mensesneg.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan anggaran maupun praktik yang merugikan rakyat dalam program prioritas nasional tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” tegas Presiden.

Prabowo mengatakan pemerintah akan memastikan Program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program akan ditindak tegas.

Menurut Presiden, keputusan mengganti sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dilakukan setelah pemerintah menerima berbagai laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, dan dugaan penyimpangan di lapangan.

“Kalau ada yang tidak benar, harus diperbaiki. Program ini untuk rakyat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengenang pesan mendiang ayahnya, ekonom Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu menekankan pentingnya berpihak kepada rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

Menurut Presiden, pesan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin negara.

“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” kata Prabowo mengutip pesan ayahnya.

Presiden menilai kualitas kepemimpinan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi maupun program pemerintah. Pemimpin yang kompeten, jujur, dan bertanggung jawab akan membawa organisasi mencapai tujuan yang diharapkan.

“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” ujarnya.

Prabowo juga menyoroti peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah. Para lulusan SPPI, kata dia, telah dibekali kemampuan manajerial serta nilai-nilai pengabdian kepada bangsa dan negara untuk mengelola dapur MBG secara profesional.

“Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur tersebut,” kata Presiden.

Karena itu, Prabowo meminta seluruh pengelola dapur dan personel SPPI memperkuat pengawasan serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG bergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja secara profesional dan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Ini pekerjaan yang mulia. Dan ini harus berhasil. Kalian bagian penting. Kalau tidak bekerja dengan baik dan tidak setia, silakan minggir. Kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” tegas Prabowo.