Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama dalam pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (01/06/2026).

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen sejarah maupun sekadar slogan yang diucapkan dalam setiap upacara kenegaraan. Kepala Negara menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

“Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memang mencatat pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Namun demikian, Kepala Negara menyampaikan pertumbuhan tersebut harus terus diupayakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Selama beberapa dasarwarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang,” imbuh Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan strategis bagi dunia. Presiden Prabowo menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas penting.

“Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel. Komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting, dan sekarang kita sudah swasembada pangan di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap,” ungkap Presiden Prabowo.

Meski demikian, Presiden Prabowo mengakui bahwa selama bertahun-tahun kekayaan nasional belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat. Sebagian besar nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia masih dinikmati di luar negeri, sementara rakyat belum sepenuhnya menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kekayaan bangsanya sendiri.

“Tugas sejarah saya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandasan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” pungkas Kepala Negara.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat. Bagi Presiden, ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, melainkan jalan untuk memastikan kekayaan bangsa benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Monitorday.com– Islam di Vietnam menjadi salah satu kisah menarik tentang bagaimana agama minoritas bertahan, beradaptasi, dan tetap menjaga identitas di tengah masyarakat yang mayoritas berbeda keyakinan. Jumlah umat Islam di Vietnam diperkirakan hanya sekitar 85.000 hingga 100.000 jiwa, atau sekitar 0,1 persen dari total populasi negara tersebut. Meski kecil secara jumlah, keberadaan mereka memiliki akar sejarah yang panjang dan kuat, terutama dalam kehidupan Suku Cham.

Islam masuk ke wilayah yang kini dikenal sebagai Vietnam sekitar abad ke-9 hingga ke-11 Masehi. Penyebarannya berlangsung melalui jalur perdagangan laut yang menghubungkan Teluk Persia, India, Nusantara, dan Tiongkok Selatan. Para pedagang Muslim singgah di kota-kota pelabuhan Kerajaan Champa, lalu membangun hubungan dagang, sosial, dan budaya dengan masyarakat setempat.

Perkembangan Islam di Vietnam semakin kuat ketika terjadi hubungan diplomatik dan pernikahan antara keluarga Kerajaan Champa dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Setelah Kerajaan Champa melemah akibat ekspansi dinasti Viet ke wilayah selatan, sebagian masyarakat Cham kemudian mengadopsi Islam secara lebih luas, terutama sejak abad ke-17.

Dalam kehidupan keagamaannya, Muslim Cham di Vietnam terbagi dalam dua kelompok utama. Pertama, Cham Islam atau komunitas Sunni yang banyak tinggal di wilayah selatan, terutama Provinsi An Giang dan Ho Chi Minh City. Mereka menjalankan praktik Islam seperti shalat lima waktu, puasa Ramadan, penggunaan hijab, pembelajaran Al-Qur’an, serta mengikuti tradisi keislaman yang dekat dengan Muslim Indonesia dan Malaysia.

Kelompok kedua adalah Cham Bani yang banyak menetap di wilayah pesisir tengah seperti Ninh Thuan dan Binh Thuan. Komunitas ini menjalankan bentuk keagamaan yang lebih sinkretis karena bercampur dengan tradisi Hindu Champa dan kepercayaan lokal. Dalam praktiknya, sebagian ritual keagamaan mereka berbeda dari Islam Sunni, termasuk dalam pelaksanaan puasa Ramadan dan ibadah harian.

Pusat kehidupan Muslim Vietnam saat ini tersebar di beberapa wilayah. An Giang di Delta Mekong dikenal sebagai salah satu pusat komunitas Muslim Cham terbesar. Di kawasan ini berdiri sejumlah masjid, termasuk Masjid Jamiul Azhar di Chau Doc. Sementara itu, Ho Chi Minh City menjadi rumah bagi Muslim Cham perkotaan, pekerja migran, dan ekspatriat Muslim dari Malaysia, Indonesia, serta Asia Selatan.

Di bagian utara Vietnam, komunitas Muslim jauh lebih kecil. Hanoi memiliki Masjid Al Noor yang dibangun pada tahun 1890 oleh pedagang India dan Cham. Masjid ini menjadi salah satu pusat ibadah penting bagi umat Islam di ibu kota sekaligus simbol keberadaan Muslim di Vietnam bagian utara.

Kehidupan umat Islam di Vietnam mengalami perkembangan setelah kebijakan reformasi ekonomi Đổi Mới diterapkan pada tahun 1986. Pemerintah Vietnam mulai membuka ruang yang lebih longgar bagi aktivitas keagamaan. Komunitas Muslim pun dapat menjalankan ibadah, merayakan hari besar Islam, mengembangkan makanan halal, dan menerima kunjungan wisata religi dari berbagai negara.

Kini, Muslim Vietnam hidup sebagai komunitas kecil yang terus menjaga warisan sejarah, budaya, dan spiritualitasnya. Di tengah dominasi etnis Kinh dan tradisi Buddha, keberadaan Muslim Cham menunjukkan bahwa Islam di Asia Tenggara tidak hanya tumbuh di Indonesia, Malaysia, atau Brunei, tetapi juga memiliki jejak panjang di Vietnam melalui sejarah Kerajaan Champa dan jalur perdagangan maritim.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan ekonomi memberikan manfaat merata bagi masyarakat, sekaligus membenahi tata kelola ekonomi guna mencegah kebocoran kekayaan negara.

Upaya ini, menurut Prabowo, tidak mudah dan akan menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh praktik ekonomi tidak sehat, seperti korupsi dan penyelundupan. Ia menegaskan pemerintah siap menghadapi tantangan tersebut demi kepentingan bangsa.

Pemerintah menjalankan berbagai program strategis seperti hilirisasi, ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, dan pembangunan sumber daya manusia. Pembenahan tata kelola ditujukan untuk menghentikan kekayaan Indonesia yang selama ini banyak dinikmati di luar negeri.

Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (1/6/2026), Prabowo menyatakan,

“Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri.”

Namun, upaya mencegah kebocoran kekayaan negara ini diakui akan memicu resistensi. Prabowo secara spesifik menyebut pihak-pihak yang akan melawan,

“Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta Tanah Air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI.”

Meski menghadapi hambatan, Prabowo menegaskan agenda transformasi ekonomi akan terus dijalankan. Ia menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan sulit demi masa depan bangsa,

“Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita.”

Monitorday.com– Sejarah perumusan Pancasila berawal dari Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam forum tersebut, para pendiri bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang kelak menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Tokoh pertama yang menyampaikan usulan adalah Mohammad Yamin pada 29 Mei 1945. Yamin mengemukakan lima asas, yakni Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Gagasan tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam proses penyusunan dasar negara Indonesia.

Dua hari kemudian, Soepomo menyampaikan pandangannya mengenai konsep negara integralistik. Dalam pemikirannya, negara harus mampu mengatasi kepentingan golongan dan mengedepankan persatuan seluruh rakyat. Konsep ini turut memberikan warna dalam perdebatan mengenai bentuk dan dasar negara yang akan dibangun setelah kemerdekaan.

Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno memperkenalkan lima prinsip yang terdiri atas Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, serta Ketuhanan yang Berkebudayaan. Tanggal 1 Juni kini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Proses perumusan kemudian dilanjutkan melalui pembentukan Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Setelah melalui berbagai pembahasan dan penyesuaian, rumusan final Pancasila resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Hingga saat ini, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Pada sila pertama, masyarakat didorong untuk menghormati kebebasan beragama dan menghindari penyebaran ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), termasuk di media sosial.

Sementara itu, sila kedua hingga kelima dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas seperti penggalangan dana digital untuk korban bencana, melawan penyebaran hoaks yang mengancam persatuan bangsa, mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian konflik, serta mendorong pemerataan akses pendidikan dan teknologi. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman dalam menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi di abad ke-21.

Monitorday.com – Program Sekolah Rakyat dinilai memiliki potensi besar menjadi fondasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Program yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tersebut diyakini mampu memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong pemerataan kualitas SDM nasional.

Pemerhati jaminan sosial ketenagakerjaan, Teguh Purwanto, mengatakan Sekolah Rakyat memberikan peluang yang lebih luas bagi anak-anak dari kelompok rentan untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.

“Sekolah Rakyat memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak bangsa yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan meraih masa depan yang lebih cerah,” ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter, kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, kepercayaan diri, hingga jiwa kepemimpinan generasi muda.

Teguh menilai keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan fasilitas pendidikan, tetapi juga bergantung pada kualitas tenaga pendidik dan pengelola program yang terlibat.

Karena itu, ia menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial yang komprehensif bagi guru dan seluruh pekerja di lingkungan Sekolah Rakyat.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang menempatkan guru Sekolah Rakyat dalam skema Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan sosial yang memadai bagi para tenaga pendidik.

“Negara hadir memberikan kepastian atas hak-hak dasar mereka dalam bentuk jaminan sosial sebagai pekerja sekaligus pendidik,” katanya.

Teguh menjelaskan, guru Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan tenaga pengajar pada umumnya. Selain mengajar, mereka juga berperan mendampingi siswa yang tinggal di asrama dan siap ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan beban tugas tersebut, para guru dinilai perlu mendapatkan perlindungan sosial yang mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga program pensiun.

“Kalau tenaga pendidik dan pekerja dalam Sekolah Rakyat merasa aman dan terlindungi, mereka akan memberikan kemampuan terbaiknya untuk mendidik anak-anak bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa perlindungan sosial bagi guru harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Mengacu pada berbagai penelitian, termasuk kajian RAND Corporation, stabilitas tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pendidikan, terutama bagi siswa dari kelompok rentan.

“Investasi pada kesejahteraan guru adalah investasi langsung terhadap kualitas output pendidikan. Setiap perlindungan yang diberikan kepada guru akan kembali dalam bentuk kualitas SDM yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Ia juga mengusulkan agar sistem perlindungan sosial di lingkungan Sekolah Rakyat diperkuat dan diintegrasikan secara menyeluruh, tidak hanya bagi guru, tetapi juga tenaga administrasi serta pekerja pendukung lainnya.

Teguh berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan nasional yang tidak hanya unggul dari sisi kurikulum dan akses pendidikan, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan para tenaga pendidiknya.

“Ketika anak-anak dari keluarga miskin dipersiapkan oleh guru-guru yang berdedikasi dan terlindungi oleh sistem jaminan sosial yang baik, itulah fondasi kuat untuk menghasilkan SDM yang berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Monitorday.com – Pemerintah resmi akan memberlakukan mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Menjelang penerapan penuh B50, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menyelesaikan serangkaian uji coba penggunaan bahan bakar tersebut pada lokomotif dan kereta pembangkit. Hasil pengujian menunjukkan performa yang positif dan dinilai siap untuk diimplementasikan secara lebih luas.

Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana KAI, Heru Kuswanto, mengatakan pengujian dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keandalan, dan kinerja operasional.

“Uji coba penggunaan B50 pada lokomotif dan genset kereta api dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keandalan, dan kinerja operasional,” ujarnya.

Pengujian dilakukan di dua lokasi utama, yakni Depo Sidotopo Surabaya untuk menguji performa mesin lokomotif dan konsumsi bahan bakar, serta Depo Kereta Yogyakarta untuk memantau kinerja genset kereta pembangkit melalui evaluasi berkala setiap 300 jam operasi.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan bahwa uji dinamis pada lokomotif CC206 15 12 yang digunakan untuk perjalanan KA Sembrani relasi Surabaya Pasar Turi–Gambir menunjukkan hasil memuaskan. Biodiesel B50 dapat digunakan tanpa mengganggu performa maupun keandalan operasional kereta.

Selain mendukung pengurangan emisi, penerapan B50 juga diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi perlu mengimpor solar setelah kebijakan B50 berlaku penuh.

Langkah tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp154 triliun per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibanding penghematan saat implementasi B40 yang mencapai sekitar Rp134 triliun.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo, menyebut peningkatan penghematan tersebut berasal dari semakin besarnya porsi bahan bakar nabati dalam campuran biodiesel nasional.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) untuk mendukung program B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng domestik. Menurutnya, produksi CPO nasional masih mencukupi dan tetap menyisakan surplus meskipun sebagian dialokasikan untuk program energi.

Pemerintah juga menilai implementasi B50 akan memperkuat upaya pengurangan emisi karbon di sektor transportasi. Kereta api selama ini dikenal sebagai salah satu moda transportasi paling efisien dari sisi emisi dibanding kendaraan pribadi.

Data menunjukkan rata-rata emisi kereta api berkisar 15 hingga 40 gram CO₂ per penumpang-kilometer, jauh lebih rendah dibanding kendaraan pribadi yang dapat mencapai 120 hingga 250 gram CO₂ per penumpang-kilometer.

Dengan peningkatan kandungan biodiesel menjadi 50 persen, emisi gas rumah kaca diperkirakan akan semakin berkurang dan mendukung target nasional menuju Net Zero Emission.

Meski kebijakan B50 akan mulai diterapkan pada Juli mendatang, pemerintah bersama Kementerian ESDM, LEMIGAS, dan PT KAI tetap melakukan pemantauan dan evaluasi lanjutan hingga Oktober 2026 untuk memastikan implementasi berjalan optimal.

Keberhasilan uji coba pada sektor perkeretaapian menjadi salah satu indikator penting bahwa Indonesia siap memasuki era baru kemandirian energi melalui pemanfaatan bahan bakar nabati yang lebih berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi.

Monitorday.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku penasaran dengan sosok di balik lagu viral My Little Bolu Ketan yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan, Bahlil menyatakan keinginannya untuk mengundang sang kreator makan bersama sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas yang ditunjukkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat berbincang dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sebuah konten yang diunggah melalui akun Instagram @raffinagita1717.

“Kalau yang bersangkutan berkenan, saya ingin mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan. Saya juga penasaran siapa orangnya. Bahkan saat sedang ibadah pun, hampir setiap pagi saya mendengar lagu itu. Anak saya sampai ikut menertawakan saya,” ujar Bahlil sambil tersenyum.

Lagu My Little Bolu Ketan atau yang lebih dikenal dengan sebutan “MBG Mas Bahlil Ganteng” viral di berbagai platform media sosial karena liriknya yang unik dan mengandung permainan kata yang mengaitkan nama Bahlil. Salah satu bagian yang paling banyak dikutip warganet berbunyi, “Mas Bahlil Ganteng, buah apa yang paling manis? Buah-lil.”

Dalam perbincangan tersebut, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa konten sebelumnya bersama Bahlil berhasil menarik perhatian publik dan ditonton hingga jutaan kali. Banyak warganet yang menitipkan pertanyaan mengenai tanggapan Bahlil terhadap lagu yang tengah viral tersebut.

“Banyak yang mengirim pesan dan meminta saya bertanya langsung kepada Pak Bahlil tentang perasaannya setelah namanya dijadikan lagu yang viral di media sosial,” kata Raffi.

Menanggapi fenomena tersebut, Bahlil menegaskan dirinya menghargai kreativitas generasi muda dan para pengguna media sosial. Namun, ia mengingatkan agar kebebasan berekspresi tetap dilakukan secara bertanggung jawab.

“Saya menghargai kreativitas anak-anak muda dan masyarakat. Tetapi saya berharap kreativitas itu tetap digunakan secara terukur dan tidak masuk ke ranah yang sensitif, seperti isu SARA. Selama dilakukan dalam koridor yang baik dan benar, tentu harus dihargai,” ujarnya.

Bahlil juga menilai bahwa menjadi pejabat publik berarti harus siap menerima berbagai bentuk perhatian dan respons dari masyarakat, termasuk yang muncul dalam bentuk hiburan maupun karya kreatif.

“Risiko menjadi pejabat publik memang harus siap menerima segala bentuk respons dari masyarakat,” katanya.

Di akhir perbincangan, Bahlil kembali meminta bantuan Raffi Ahmad untuk menemukan sosok pencipta lagu tersebut.

“Tolong bantu carikan siapa pembuat lagu MBG itu. Saya benar-benar ingin memberikan apresiasi. Jujur saja, saya juga cukup kaget melihat lagu itu bisa viral seperti sekarang,” ujar Bahlil.

Lagu My Little Bolu Ketan sendiri diketahui semakin populer setelah dipopulerkan sejumlah kreator konten di media sosial. Salah satu video yang menggunakan lagu tersebut bahkan berhasil meraih puluhan juta tayangan dan jutaan tanda suka.

Berdasarkan penelusuran warganet, lagu tersebut dibuat dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI). Liriknya disebut berasal dari kumpulan komentar netizen yang kemudian dirangkai menjadi lagu bernuansa humor.

Fenomena viralnya lagu tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana kreativitas digital dan teknologi AI semakin berperan dalam menciptakan tren baru di media sosial Indonesia.

Monitorday.com – PT Pertamina Patra Niaga melakukan penambahan penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 9 juta tabung di momen libur panjang Iduladha. Hal ini untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Penambahan fakultatif LPG 3 kg tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang Iduladha yang diperkirakan mengalami peningkatan.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan bahwa langkah penambahan penyaluran ini merupakan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan stok dan kelancaran distribusi energi, khususnya LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak.

“Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg sebanyak 9 juta tabung secara nasional selama periode libur panjang Iduladha. Penambahan ini kami lakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan LPG subsidi tetap tersedia dan mudah diakses,” ujar Roberth dalam siaran persnya, Jumat (29/5/2026).

Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Hiswana Migas, agen, hingga pangkalan LPG untuk memastikan distribusi berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Kami mengimbau masyarakat agar membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina karena stoknya dipastikan tersedia sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah. Masyarakat juga diharapkan membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying,” tambahnya.

Selain menambah penyaluran, Pertamina Patra Niaga juga melakukan monitoring secara intensif terhadap penyaluran LPG dan menyiagakan layanan distribusi selama masa libur guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Monitorday.com – Pemerintah Israel memutuskan menghentikan seluruh hubungan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, setelah negara tersebut dan militer Israel (IDF) dimasukkan ke dalam daftar pihak yang diduga terlibat dalam kekerasan seksual di wilayah konflik.

Keputusan tersebut disampaikan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, melalui unggahan di media sosial X pada Kamis (28/5). Danon mengungkapkan bahwa Israel telah menerima pemberitahuan resmi dari kantor Sekretaris Jenderal PBB terkait pencantuman Israel dalam daftar tersebut.

“Keputusan politis yang jauh dari fakta dan kenyataan,” tulis Danon dalam pernyataannya.

Ia menegaskan bahwa Israel menolak keputusan tersebut dan memutuskan untuk menghentikan seluruh hubungan dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB.

Menurut Danon, Israel juga akan menangguhkan hubungan dengan Sekretariat PBB hingga terpilihnya sekretaris jenderal yang baru, mengingat masa jabatan Antonio Guterres dijadwalkan berakhir tahun ini.

Pencantuman Israel dalam daftar hitam PBB terjadi di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel. Sejumlah laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional menyebut adanya dugaan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina di berbagai fasilitas penahanan, termasuk di Sde Teiman.

Laporan tersebut menyebut korban terdiri dari perempuan dan laki-laki yang berasal dari Jalur Gaza maupun Tepi Barat.

Selain Israel, PBB juga memasukkan kelompok Hamas ke dalam daftar yang sama. Organisasi tersebut dituduh menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari strategi dalam konflik bersenjata.

Danon menolak keras keputusan tersebut dan menilai tidak tepat menempatkan Israel dalam kategori yang sama dengan Hamas. Ia juga menuduh Guterres bersikap tidak netral serta gagal melakukan investigasi yang menyeluruh terhadap tuduhan yang diarahkan kepada Israel.

Ketegangan antara Israel dan PBB sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menetapkan Guterres sebagai persona non grata, yang berarti tidak diperkenankan memasuki wilayah Israel.

Menanggapi langkah Israel, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyebut keputusan tersebut lebih bersifat simbolis dan tidak akan memengaruhi aktivitas maupun kemitraan PBB dengan negara anggota.

“Kami berpandangan bahwa negara-negara anggota harus tetap terlibat dan terus menjalin komunikasi. Keterlibatan selalu menjadi solusi yang lebih baik daripada tidak terlibat,” ujar Dujarric.

Keputusan Israel ini diperkirakan akan semakin memperuncing hubungan antara Tel Aviv dan PBB, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap berselisih terkait berbagai isu konflik di Timur Tengah dan penanganan krisis kemanusiaan Palestina.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi meluncurkan France–Indonesia High Level Business Council atau Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia–Prancis dalam kunjungan kenegaraan di Paris. Peluncuran forum strategis tersebut langsung menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp62,3 triliun.

Pembentukan dewan bisnis tersebut menjadi salah satu agenda ekonomi utama dalam rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis. Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha kedua negara guna memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, serta kerja sama strategis jangka panjang.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan dewan bisnis tersebut diharapkan menjadi motor penggerak berbagai proyek kerja sama yang telah disepakati Indonesia dan Prancis.

“Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Rosan dalam keterangan resminya.

Forum bisnis tingkat tinggi itu mempertemukan sekitar 30 pimpinan perusahaan dan pelaku industri terkemuka dari Indonesia maupun Prancis. Total kapitalisasi pasar gabungan perusahaan yang tergabung dalam forum tersebut mencapai sekitar US$1,3 triliun.

Dewan bisnis dipimpin bersama oleh CEO Danone sekaligus Chair France–Indonesia Business Council MEDEF International, Antoine de Saint-Affrique, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie.

Salah satu hasil konkret dari peluncuran forum tersebut adalah tercapainya empat kesepakatan komersial baru dengan nilai mencapai US$3,5 miliar. Kerja sama itu mencakup sektor energi, perdagangan, dan pertahanan yang dinilai menjadi bidang strategis bagi kedua negara.

Menurut Rosan, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi yang menjanjikan.

“Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” katanya.

Selain mendorong investasi baru, dewan bisnis tersebut juga akan berfungsi mengawal implementasi berbagai komitmen kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.

Rosan mengingatkan bahwa saat kunjungan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025, kedua negara telah menandatangani 27 nota kesepahaman (MoU) dengan total nilai lebih dari US$11 miliar.

Karena itu, keberadaan forum bisnis ini dinilai penting untuk memastikan seluruh komitmen tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

“Forum ini akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan, mempercepat penyelesaian berbagai kendala, dan memastikan investasi berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Ke depan, Dewan Bisnis Indonesia–Prancis menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035. Pemerintah Indonesia dan Prancis bersama Kadin Indonesia serta MEDEF International juga berkomitmen memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis lainnya.

Rosan optimistis kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan dunia usaha kedua negara akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing Indonesia dan Prancis di tengah tantangan ekonomi global.

Peluncuran Dewan Bisnis Indonesia–Prancis menjadi salah satu pencapaian penting dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris. Selain menghadiri forum ekonomi tersebut, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Macron untuk membahas penguatan kerja sama strategis di bidang pertahanan, pendidikan, energi, investasi, dan berbagai isu global lainnya.