Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, hingga balita di seluruh Indonesia.

Meski demikian, Prabowo menyebut pemerintah tidak akan memaksa semua sekolah menerima program tersebut. Menurutnya, ada sekolah yang mungkin merasa tidak membutuhkan MBG karena mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo, Sabtu (10/5). Dalam kesempatan tersebut, ia sempat bertanya kepada warga mengenai pelaksanaan MBG di daerah tersebut. Sejumlah warga mengaku masih ada sekolah yang belum mendapatkan program tersebut.

“Kalau anak-anak orang kaya enggak perlu MBG, enggak apa-apa. Tidak dipaksa. Tapi kita ingin anak-anak kita kuat, semangat, pintar, dan rajin belajar,” ujar Prabowo.

Menanggapi keluhan warga yang belum menerima MBG, Prabowo memastikan pemerintah akan segera mendata sekolah-sekolah yang belum terjangkau dan memperluas distribusi program ke seluruh wilayah Gorontalo.

Ia menegaskan seluruh sekolah yang membutuhkan MBG akan diprioritaskan untuk menerima bantuan tersebut tahun ini.

“Yang belum dicatat ya segera. Tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya,” katanya.

Prabowo juga kembali menekankan tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan kesehatan dan kualitas belajar anak-anak Indonesia agar lebih siap menghadapi masa depan.

Monitorday.com — Ekonom Riandy Laksono menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi rakyat, terutama sektor pertanian, perdagangan tradisional, hingga penciptaan lapangan kerja. Namun, keberhasilan program tersebut dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang adaptif, efisien, dan transparan.

Riandy mengungkapkan, progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai sekitar 90 persen dari target nasional sebanyak 30 ribu unit. Saat ini, sekitar 27 ribu dapur disebut telah siap beroperasi.

“MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” ujar Riandy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, besarnya skala program juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang signifikan, khususnya di daerah-daerah yang menjadi lokasi operasional dapur MBG.

Meski demikian, Riandy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan stabilitas fiskal nasional. Ia menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makan sebagai langkah efisiensi anggaran, tanpa mengurangi cakupan penerima manfaat.

“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit Indonesia terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari enam hari menjadi tiga atau empat hari seminggu,” katanya.

Ia menilai opsi tersebut lebih aman dibandingkan mengubah struktur utama program atau membatasi sasaran penerima hanya pada kelompok ekonomi tertentu. Dengan demikian, dampak ekonomi bagi pekerja dapur maupun penyedia bahan pangan tetap dapat dipertahankan.

Selain aspek anggaran, Riandy juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas nutrisi dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah dinilai perlu memperkuat mekanisme inspeksi lapangan untuk memastikan setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar diterima siswa dalam bentuk makanan bergizi.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur menjadi kunci keberhasilan MBG ke depannya,” ujarnya.

Riandy optimistis program MBG dapat menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi nasional apabila dikelola dengan manajemen yang tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen tidak dapat hanya bergantung pada satu program semata.

“Untuk menggerakkan ekonomi, dibutuhkan mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya sektor pertanian, tetapi juga sektor-sektor lain yang perlu diperkuat,” katanya.

Sementara itu, Kepala SPPG Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Edwin Putra Kadege mengatakan keberadaan dapur MBG telah memberikan dampak langsung terhadap ekonomi lokal.

Ia menyebut dapur MBG yang dikelolanya saat ini melayani sekitar 2.000 penerima manfaat di 15 sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

“Kebutuhan bahan baku menjadi besar dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Kami membutuhkan puluhan hingga ratusan kilogram sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, dan sawi,” ujar Edwin.

Selain memberdayakan petani, program MBG juga dinilai membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di sekitar dapur SPPG. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan siswa penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat sekitar.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mencapai kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama strategis di sektor energi dan pangan. Kesepakatan ini dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan nyata untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Hasil konkret kesepakatan mencakup penguatan ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) untuk keamanan pasokan minyak dan energi, serta APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) sebagai cadangan beras darurat regional.

Sugiono menegaskan bahwa inisiatif bersama ini merupakan respons langsung terhadap konflik geopolitik, termasuk yang memanas di kawasan Timur Tengah, yang diprediksi akan membawa dampak berantai bagi negara-negara ASEAN.

“Karena kita sadari bersama, sesuatu ataupun perang yang terjadi di sebuah kawasan yang jauh dari kita, dengan cepat akan langsung berimbas pada perikehidupan masyarakat di kawasan kita. Inilah yang dirasakan dan dipahami betul oleh seluruh negara-negara ASEAN yang hadir dalam pertemuan tersebut,” tegas Sugiono dalam keterangan persnya pada hari Sabtu (9/5/2026).

Kesepakatan ini lahir dari tumbuhnya kesadaran kolektif yang kuat di antara para pemimpin kawasan. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, tantangan ekonomi, hingga perubahan iklim, para pemimpin ASEAN bersemangat menjadikan wilayah Asia Tenggara mampu bertahan, beradaptasi, dan bangkit menghadapi segala risiko dan guncangan dari luar.

Sugiono menambahkan, ada fokus khusus dalam membangun ketangguhan kawasan di dua bidang krusial.

“Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh, bahwa dengan situasi dunia yang terjadi saat ini, diperlukan suatu inisiatif dan langkah bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang tangguh atau resilient. Ketangguhan ini khususnya kita bangun dan perkuat di dua sektor paling krusial, yaitu bidang energi dan bidang pangan,” ungkap Sugiono menjelaskan esensi pertemuan tersebut.

Pemerintah Indonesia memandang agenda kerja sama regional ini sangat sejalan dengan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi paling mendasar dalam membangun kedaulatan serta ketahanan nasional.

“Saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi, sejak awal, program utama dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menempatkan ketahanan energi dan ketahanan pangan sebagai hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita. Karena tanpa ketahanan di kedua sektor ini, kedaulatan negara akan sulit terwujud sepenuhnya,” tutur Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di tingkat regional maupun nasional.

Monitorday.com– Retorika agama semakin digunakan untuk membingkai kepentingan strategis sebagai masalah moral atau sakral dalam konflik geopolitik global, seperti yang terlihat dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan dari tokoh politik dan rohaniwan AS baru-baru ini menyatukan keyakinan keagamaan dengan narasi konflik militer dan politik.

Pola retorika semacam ini dinilai bukan hal baru, melainkan memiliki akar historis dalam narasi Kristen abad pertengahan mengenai Islam. Penelitian menunjukkan bahwa penggambaran Islam di masa lalu, yang seringkali bersifat negatif dan ekstremis, masih dapat dikenali dalam diskursus kontemporer yang disampaikan oleh banyak politisi dan tokoh agama di Amerika.

Dalam konteks serangan AS terhadap Iran pada 4 Maret 2026, Ketua DPR AS Mike Johnson menggambarkan tradisi keagamaan mayoritas di Iran, Syiah Islam, sebagai “misguided religion” (agama yang salah arah), saat membahas serangan AS yang sedang berlangsung.

Pada bulan yang sama, sebuah pengaduan kepada Military Religious Freedom Foundation melaporkan bahwa seorang komandan militer tak dikenal menyatakan, “Presiden Trump telah diurapi oleh Yesus untuk menyalakan api sinyal di Iran guna menyebabkan Armagedon dan menandai kembalinya dia ke Bumi.”

Tak lama setelah serangan AS di Iran, pendeta sayap kanan Andrew Sedra berkomentar, “Trump is going after the head of the snake, which is Islam.” Ia menambahkan, “God is using President Trump in a prophetic moment of time to execute judgment on evil and wicked civilizations.”

Retorika keagamaan modern ini sebagian mengambil rujukan dari narasi-narasi lama tentang Islam dalam pemikiran Kristen, di mana Islam sering digambarkan sebagai kepercayaan yang kejam dan ekstremis. Sejak abad ke-8, biarawan Yohanes dari Damaskus telah menggambarkan Islam sebagai “heresy” (ajaran sesat). Sejarawan John Tolan dalam bukunya “Saracens: Islam in the Medieval European Imagination” (2002) menulis bahwa penulis Kristen abad pertengahan menyebarkan “crude insults to the Prophet, gross caricatures of Muslim ritual [and] deliberate deformation of passages of the Koran.” Tolan menambahkan, mereka menggambarkan umat Muslim sebagai “libidinous, gluttonous semi-human barbarians.”

Monitorday.com– Pendidikan Agama Islam (PAI) menghadapi serangkaian tantangan signifikan di era digital, utamanya dalam menjaga keaslian ajaran di tengah derasnya arus informasi. Kesenjangan literasi digital, ancaman radikalisme daring, serta potensi siswa terdistraksi oleh media sosial menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait.

Untuk mengatasi persoalan ini, transformasi metode pengajaran PAI menjadi sangat mendesak, seiring dengan penguatan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Upaya ini bertujuan agar materi PAI tetap relevan dan menarik bagi generasi muda, sekaligus membentengi mereka dari dampak negatif kemajuan teknologi informasi.

Salah satu tantangan utama adalah rentannya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten ekstremisme yang seringkali mengatasnamakan Islam, mengancam validitas dan aksesibilitas konten PAI yang benar. Selain itu, kesenjangan infrastruktur digital di daerah terpencil dan rendahnya literasi digital keagamaan di kalangan guru serta siswa juga menjadi hambatan berarti dalam proses belajar mengajar.

Era digital juga membawa pergeseran karakter dan tingkat distraksi yang tinggi di kalangan peserta didik. Fenomena “Brain Rot,” yaitu penurunan kemampuan kognitif akibat paparan konten dangkal secara berlebihan, serta tingginya gangguan dari media sosial, secara signifikan mengurangi fokus belajar agama siswa.

Kurikulum PAI saat ini seringkali dinilai belum sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga perlu adaptasi agar pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Peningkatan kompetensi guru PAI dalam mengintegrasikan teknologi menjadi krusial. Masalah etika siber, seperti perundungan siber (cyberbullying), sexting, dan pelanggaran hak cipta/plagiarisme, juga semakin marak dan memerlukan pendekatan pendidikan karakter Islami yang kuat.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, pendidik PAI dituntut untuk bertransformasi menjadi fasilitator kreatif. Mereka harus mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang wasathiyah (moderat) dengan cara yang menarik dan mudah diterima, guna membentuk generasi yang berkarakter Islami dan cakap digital.

Monitorday.com – Member of Commission IV of the Indonesian Parliament and former Minister of Marine Affairs and Fisheries (2001–2004), Prof. Rokhmin Dahuri, Ph.D., served as a keynote speaker at the international China–ASEAN Blue Economy Cooperation Dialogue held in Haikou, Hainan, China, on Sunday (10/5/2026). 

This strategic meeting brought together opinion leaders, government officials, and academics from across Southeast Asia and China to discuss the future of sustainable ocean governance.

In his speech, Prof. Rokhmin emphasized that the China–ASEAN partnership acts as a strategic anchor for global stability and growth amidst challenges such as climate change and geopolitical tensions. He highlighted that the blue economy is no longer a conceptual aspiration but an operational necessity for providing decent jobs and human prosperity in a just and sustainable manner.

Regional Maritime Potential and Challenges

The China–ASEAN region stands out as one of the highest-growth maritime economic corridors in the world. With a combined population exceeding 2 billion people and trade volumes surpassing USD 900 billion, this partnership forms a globally dynamic economic ecosystem. However, Prof. Rokhmin also warned of real threats such as overfishing, marine pollution, and sea-level rise that could undermine long-term prosperity.

“The question is not whether we cooperate, but how we cooperate more effectively to utilize the Blue Economy for ensuring food and energy security,” stated the President of the Indonesian Aquaculture Society (MAI)

Three Pillars of Connectivity

To maximize the potential of the blue economy, Prof. Rokhmin proposed strengthening cooperation in three main areas:

1. Hard Connectivity: Development of maritime infrastructure and smart ports.
2. Soft Connectivity: Regulatory harmonization and institutional coordination.
3. Economic and Industrial Connectivity: Integration of fisheries, aquaculture, marine biotechnology, and ocean renewable energy.

Sabang as a Future Role Model

Specifically, Prof. Rokhmin highlighted Indonesia’s vast potential, which possesses a blue economy value estimated at USD 1.4 trillion per year. He detailed strategic plans to develop the City of Sabang as a marine free trade port area, drawing lessons from the success of the Hainan Free Trade Port.

Sabang is projected to become a maritime service hub in the Indian Ocean, including ship repair, logistics, and international bunkering stations. “With the support of investment from global partners including China, Singapore, and Malaysia, Sabang can become a role model for ASEAN coastal states in building a resilient maritime economy,” he concluded.

The forum was also attended by key figures such as the President of the China Institute for Reform and Development, Chi Fulin, and representatives from leading think tanks from the Philippines, Singapore, Thailand, and other ASEAN nations. Delegates agreed that this collaboration is a crucial step toward economic integration driven by sustainability in alignment with SDG 14.

Monitorday.com– Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 menjadi landasan hukum penting yang menjamin kepastian penugasan dan penggajian ribuan guru non-ASN di berbagai daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengakhiri ketidakpastian administratif yang sebelumnya membayangi status dan kesejahteraan tenaga pendidik honorer di Indonesia.

Selain memberikan kepastian finansial, surat edaran tersebut juga memastikan kelancaran proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan tanpa hambatan. Di Jawa Barat, kebijakan ini secara spesifik menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan kembali gaji bagi 3.828 guru non-ASN yang sebelumnya sempat tidak menerima hak mereka.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa sebelum terbitnya surat edaran ini, pemerintah daerah menghadapi kendala signifikan dalam pengambilan keputusan terkait penggajian tenaga honorer. Situasi tersebut menyebabkan ribuan guru di wilayahnya berada dalam kondisi finansial yang tidak menentu.

“Saya menemui titik buta ketika SE ini belum keluar, karena banyak sekali guru-guru di Jawa Barat, kurang lebih 3.828 tenaga honorer, tidak mendapatkan gaji. Setelah ada edaran tersebut maka kita dengan yakin bisa mengeluarkan gaji tersebut untuk guru-guru,” ujar Purwanto dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2025).

Purwanto menambahkan, besaran gaji yang diberikan kepada guru non-ASN disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah dan hasil analisis beban kerja. Di Jawa Barat sendiri, guru non-ASN menerima gaji sekitar Rp2,3 juta per bulan. Kebijakan ini dinilai bukan hanya menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.

“Semoga tata kelola tenaga pendidik kita semakin baik. Guru menjadi fokus utama kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih kepada Pak Menteri,” tuturnya, menekankan peran krusial guru dalam menentukan kualitas pembelajaran dan kemajuan pendidikan nasional.

Monitorday.com–Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan kembali komitmennya dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua melalui pengembangan guru profesional, sejahtera, dan terus berkembang. Penegasan ini disampaikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 belum lama ini yang menjadi momentum refleksi dan penguatan upaya membentuk sumber daya manusia seutuhnya.

Pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyatakan bahwa kualitas guru menjadi kunci utama transformasi pendidikan nasional. Kehadiran Dirjen Nunuk bersama pejabat daerah menandai keseriusan pemerintah dalam menjadikan guru sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

Mengutip pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, yang dibacakan oleh Dirjen Nunuk, disebutkan, “Kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kualitas guru, sehingga upaya membangun guru yang profesional, sejahtera, dan terus berkembang menjadi prioritas utama pemerintah.”

Lebih lanjut, Dirjen Nunuk menegaskan peran strategis guru dalam perubahan sistem pendidikan. Ia menyatakan, “Transformasi pendidikan hanya dapat terjadi apabila guru tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai subjek utama perubahan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pengembangan guru dirancang untuk memastikan bahwa setiap guru di Indonesia memiliki akses terhadap peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan ruang belajar yang berkelanjutan, sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.”

Pada tahun 2026, Kemendikdasmen secara sistematis meningkatkan kualifikasi akademik guru hingga jenjang S-1/D-IV melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi ratusan ribu guru yang belum bersertifikat pendidik. Penguatan kompetensi juga diarahkan pada kebutuhan masa depan, meliputi Pembelajaran Mendalam, literasi, numerasi, sains dan teknologi, serta Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA), mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan.

Dalam aspek kesejahteraan, pemerintah terus memperkuat kebijakan afirmatif seperti peningkatan tunjangan profesi, pemberian insentif bagi guru non-ASN, dan percepatan penataan status kepegawaian melalui skema PPPK. Selain itu, Kemendikdasmen juga mendorong ekosistem pembelajaran berkelanjutan melalui kebijakan Hari Belajar Guru yang rutin dilaksanakan setiap minggu melalui komunitas belajar seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), memfasilitasi guru menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Monitorday.com – Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026), dengan membawa sejumlah bantuan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia tersebut.

Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo menyerahkan berbagai dukungan bagi warga, mulai dari kapal nelayan, telepon seluler, hingga paket kebutuhan pokok. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pembangunan di daerah terluar.

“Kehadiran Presiden juga membawa oleh-oleh kepada warga Miangas, berbagai dukungan nyata berupa satu kapal ikan nelayan 15 GT,” ujar Teddy di Jakarta, Sabtu.

Menurut Teddy, bantuan kapal ikan tersebut menjadi langkah awal pengembangan ekonomi biru di Miangas. Pemerintah juga berencana membangun Kampung Nelayan Merah Putih serta menambah armada kapal ikan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Tak hanya itu, pelajar SMK 2 Miangas jurusan agrobisnis juga akan dilibatkan dalam pengembangan ekosistem perikanan lokal agar sektor kelautan di wilayah tersebut semakin berkembang.

Di sektor telekomunikasi, Presiden Prabowo menyerahkan 250 unit telepon seluler lengkap dengan 250 perangkat penguat sinyal Starlink bagi kepala keluarga di Miangas. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat akses komunikasi masyarakat di daerah perbatasan.

Sementara pada bidang pendidikan, pemerintah memberikan 300 paket perlengkapan sekolah dan mainan untuk anak-anak. Presiden juga menjanjikan perbaikan sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, jaringan transportasi, komunikasi, dan infrastruktur umum lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo turut membagikan 1.000 paket kebutuhan pokok kepada masyarakat.

“Dari Pulau Miangas, negara hadir hingga ke pelosok, tidak ada yang tertinggal,” kata Teddy.

Kunjungan Presiden berlangsung hangat dan penuh keakraban. Selain berdialog dengan warga, Prabowo juga mengajak masyarakat bernyanyi bersama membawakan lagu-lagu daerah seperti “O Ina Ni Keke”, “Sio Mama”, “Si Patokaan”, dan “Tabola Bale”, menciptakan suasana kebersamaan yang kental di pulau terluar Indonesia tersebut.